​​​​​​​PP INIKAH YANG KITA HARAPKAN UNTUK MENANGANI COVID-19 DI INDONESIA?

Berita Hukum
Foto: Fitriani Ahlan Sjarif ,sumber foto: Sindo Nrws

Oleh: Fitriani Ahlan Sjarif *)

Jayakartapos, Setelah sempat terjadi perdebatan penggunaan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan) karena tidak ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut, akhirnya pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden menetapkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Bersamaan dengan PP PSBB, dibuat juga instrumen hukum lainnya yaitu Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Masyarakat berharap besar bahwa dengan diterbitkannya PP PSBB dapat memberikan kemudahan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Sayangnya, apabila dibaca lebih dalam, PP ini terlihat memiliki kelemahan untuk penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan kelak.

UU Karantina Kesehatan memberikan 4 perintah untuk membentuk PP

UU Kekarantinaan Kesehatan sebenarnya memberikan empat perintah pembentukan Peraturan Pemerintah (PP), yaitu (1) tata cara Pemerintah pusat untuk menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; (2) penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; (3) tata cara pengenaan sanksi administratif; (4) kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Bila pemerintah berkomitmen serius untuk menjalankan UU Kekarantinaan Kesehatan, maka seharusnya PP dibentuk untuk memuat keempat substansi di atas, terlepas dari apakah sebaiknya pemerintah membentuk empat PP atau satu PP saja tetapi memuat empat materi sekaligus. Faktanya, PP No 21 Tahun 2020 hanya memuat materi yang lingkupnya jauh lebih kecil dari apa yang seharusnya dibuat oleh PP yang menjalankan UU Kekarantinaan Kesehatan yakni mengenai PSBB saja.

Kelemahan lainnya?

Selain tentang terlalu sedikitnya ruang lingkup yang diatur oleh PP No. 21 Tahun 2020 daripada yang seharusnya diatur, terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan lain PP ini yaitu:

Judul Peraturan Pemerintah ini, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Judul yang dipakai menunjukkan bahwa memang ruang lingkup yang mau diatur oleh PP ini sangat sempit yakni PSBB. Bahkan lebih spesifik lagi yaitu hanya mengenai PSBB dalam rangka penanganan Covid-19. Kritik terhadap judul Peraturan Pemerintah ini adalah seharusnya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan perundang-undangan memuat sifat norma hukum yang umum abstrak dan terus menerus. Secara teori, peraturan perundang-undangan ditujukan untuk banyak orang, perintah melakukan kegiatan/perilaku yang masih abstrak, dan tidak tertuju pada kegiatan tertentu pada waktu tertentu sehingga berlaku terus menerus. PP PSBB ini dibentuk khusus untuk penanganan Covid 19. Setidaknya ada dua konsekuensi logis terhadap judul PP PSBB yang demikian, pertama ketika Covid-19 telah dapat ditangani, maka hilanglah daya guna PP ini. Karena kegunaannya hilang, maka fungsi PP ini untuk menjalankan delegasi dari UU Kekarantinaan Kesehatan juga tidak terpenuhi. Kedua, jika dalam waktu mendatang terdapat wabah atau virus lain di luar Covid 19 yang dianggap mendatangkan kedaruratan bagi kesehatan masyarakat, maka PP ini tidak dapat dipakai.

PP PSBB yang dibentuk ditujukan untuk kepentingan spesifik. Terlihat dari definisi PSBB yang ditentukan dalam PP yang berbeda dari definisi yang ada dari UU yang menjadi acuan. Seharusnya apabila PP merupakan delegasi dari UU, maka definisi yang digunakan adalah sama, karena PP hanya menjalankan UU induknya. PP PSBB ini memberikan definisi PSBB sebagai berikut yaitu “pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9)”. Sedangkan definisi PSBB dalam UU Kekarantinaan Kesehatan bersifat lebih umum yaitu “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”

Konsiderans PP sebagai peraturan delegasi UU, harusnya memuat pasal yang memberikan kewenangan delegasi untuk membentuk PP. Misalnya, apabila PP PSBB ini memang dimaksud menjalankan Pasal 60 UU Kekarantinaan Kesehatan tentang kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka konsiderans ‘menimbang’ PP PSBB harus menjelaskan bahwa pembentukan PP ini untuk menjalankan Pasal 60. Namun konsiderans menimbang PP PSBB tidak sama sekali menyebut pasal yang memberikan delegasi dari UU Kekarantinaan Kesehatan. Merujuk pada fakta demikian maka dapat dikatakan bahwa PP ini sebenarnya bukan peraturan delegasi yang tegas dari UU Karantina Kesehatan, tapi hanya sebagai peraturan delegasi dari “perintah delegasi yang tidak tegas-tegas” disebutkan dari UU.

PP PSBB terlihat terburu-buru dibuat sehingga pengaturannya cukup sederhana, tidak seperti PP pada umumnya. Pengaturan yang ada bahkan berisi pengulangan norma-norma yang ada di UU Kekarantinaan Kesehatan saja. Sebagai contoh, Pasal 4 (1) PP ini sama persis dengan Pasal 59 (3) UU Kekarantinaan Kesehatan. Yaitu “Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum”. Tidak ada penjelasan lebih lanjutnya mengenai pelaksanaan PSBB. Penjelasan yang diharapkan misalnya menjelaskan klausul ‘meliburkan sekolah’, apakah ini dimaknai dengan benar meliburkan sekolah (secara keseluruhan) atau dapat dimaknai dengan mengganti cara pembelajaran sekolah yang konvensional menjadi sesuai dengan maksud PSBB, dengan e-learning atau bekerja dari rumah yang telah dilaksanakan selama ini? PP PSBB hanya menambahkan 2 ayat baru yang tidak secara praktis dapat dilaksanakan. Penjabaran pelaksanaan teknis yang seharusnya dimuat oleh suatu peraturan pelaksana dari suatu UU tidak terlihat dalam PP PSBB ini.

PP ini seakan hanya memuat penegasan kembali bahwa kewenangan penyelenggaraan karantina kesehatan adalah mutlak ranah Pemerintah Pusat dan mengingatkan Pemerintah Daerah untuk harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Menteri Kesehatan sebelum melaksankan PSBB di wilayahnya. Tindakan penegasan ini tak bermakna apapun karena sesungguhnya dalam UU Kekarantinaan Kesehatan memang kewenangan menetapkan PSBB dimiliki oleh Menteri Kesehatan.

Pada Pasal 5 (1) PP PSBB, berbunyi “Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.” Kalimat ini sesungguhnya tidak memiliki makna apapun, sebagai peraturan pelaksana, bukannya memberikan penjelasan atas klausula umum di UU, PP ini malah menyatakan rujukan bagi Pemerintah Daerah memperhatikan UU yang ada di atas, yaitu UU Kekarantinaan Kesehatan. Tanpa penulisan klausula ini, pihak yang mendapatkan perintah dari PP, sudah selayaknya harus tunduk pada Undang-Undang.

Tidak sesuai harapan
Tentunya tak ada gading yang tak retak, begitu juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. PP ini memang berbeda dari PP pada umumnya, yang dibentuk dalam waktu yang sangat singkat sehingga terdapat beberapa kesalahan baik prinsip maupun teknis yang dilakukan.

Dengan hanya memuat tujuh pasal dan beberapa norma yang isinya hanya mengulang norma yang ada di UU Kekarantinaan Kesehatan dan bahkan merujuk kembali kepada UU Kekarantinaan Kesehatan, membuat PP ini tak akan bermakna banyak sebagai pelaksanaan UU induknya. Apabila PP ini dibentuk hanya untuk memenuhi syarat formil bahwa “Harus ada PP untuk menjalankan UU” tetapi PP tersebut tidak memberikan pedoman substantial, maka kita dapat saja menyebut bahwa pembentukan PP ini sebenarnya sia-sia dan tidak sesuai harapan.

Upaya menjaga keberlangsungan penyelenggaraan karantina kesehatan

Untuk keberlangsungan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di masa yang akan datang, sebaiknya pemerintah segera mempersiapkan PP dengan lebih baik yaitu yang memuat keseluruhan perintah yang telah secara tegas ditentukan UU dan menyusun norma hukumnya dengan norma bersifat umum, abstrak, dan dapat berlaku terus menerus.

Selain itu karena UU Kekarantinaan Kesehatan telah memberikan batasan waktu dalam pembentukan PP yang diperintahkan harus selesai sebelum 2021, maka tugas pemerintah adalah menyelesaikan PP yang dimaksud dalam satu tahun ke depan.

*)Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H. adalah Staf Pengajar FHUI.

Sumber: Hukum Online

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.