Jokowi-Jusuf Kalla Belum Dapat Merealisasikan Nawacita

Jokowi-Jusuf Kalla Belum Dapat Merealisasikan Nawacita
by youtube.com

Jakarta. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah gagal merealisasikan program Nawacita seperti yang tertuang dalam visi dan misinya tidak dapat direalisasikan. Rezim Jokowi justru mengulangi kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru, yaitu pembangunan disandarkan kepada hutang luar negeri. Data Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (IN DEF), utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signifikan sejak tiga tahun terakhir. Hingga saat ini utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 7.000 triliun, jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta.

Demikian dikemukakan Bin Trisnadi dalam konferensi pers Manifesto Politik Gerakan Satu Periode bertema “Tinggalkan Neoliberalisme ! Kembali Kepada Cita-Cita Proklamasi 1945 dan Semangat Reformasi 1998” di Jakarta belum lama ini seraya menambahkan, dari sisi pemerintah, utang tersebut digunakan dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah. Sementara utang swasta dilakukan oleh korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 bulan Februari menembus angka Rp 4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun.

Menurut Sekretaris Gerakan Nasional Satu Periode, pemerintah Jokowi mengobral hutang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN), jika kepemilikan SBN didominasi oleh asing, maka pemerintah tidak dapat mengendalikan pergerakan pasar. Akibatnya ketika ada penguatan Dollar Amerika terhadap Rupiah, pemerintah tak dapat berbuat banyak kecuali menyalahkan pihak eksternal. Besaran utang luar negeri ini harus menjadi perhatian semua pihak. Khususnya hutang luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

“Pembiayaan infrastruktur melalui utang luar negeri tak selalu berjalan mulus, ada beberapa negara yang gagal bayar atau bangkrut Kisah pahit negara yang gagal membayar utang dari utang luar negeri adalah Zimbabwe yang memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China. Akan tetapi Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada China, Hingga akhirnya harus mengganti mata uangnnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Kemudian, kisah pahit selanjutnya dialami oleh Nigeria yang disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang,” ujarnya.

loading...

Bin Trisnadi menjelaskan, negara membutuhkan sebuah kepemimpinan nasional yang tulus dan solid untuk memiumpin republik Indonesia kembali kearah yang benar yang mampu membangunkan dan mengaktifkan masa rakyat untuk menjalankan cita-cita Proklamasi 45 dan Reformasi 98 untuk menyelamatkan dan mewujudkan cita-cita Kemerdekaan Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur.

Sedangkan, Bastian Simanjuntak mengatakan, terbukti dari Pilkada kemarin masih ada saja modus kecurangan yaitu penggemukan suara seperti siluman. Media sekarang banyak dikuasai oleh partai politik korporasi dan adanya lembaga survey yang melakukan survey yang tidak terbuka dengan dasar data yang tidak ada.

“Kita lihat kasus BLBI yang tidak diusut tuntas sepertinya KPK tidak berani mengusut korupsi tersebut oleh karena itu kita berpendapat bahwa demokrasi sekarang adalah demokrasi gagal yang dilakukan oleh pemerintah sekarang maka kita putuskan bahwa pemerintah sekarang adalah gagal dalam kepemerintahannya,” ujarnya.

Sementara itu, Sangap Surbakti mengatakan, kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang selama ini kritis terhadap kebijakan rezim ]okowi, terus berlanjut. Begitu juga kriminalisasi terhadap masyarakat yang mengkritisi kebijakan Polri yang tidak profesional dalam menangani kasus terorisme, hingga rencana monitoring sosial media masyarakat khususnya akademisi dan mahasiswa dalam perhelatan demokrasi, indikasi kecurangan yang sistematis dan struktur dalam Pilkada sangat massif.

“Rezim ]okowi telah membajak ajaran Soekarno dan para pendiri bangsa serta reformasi 98. Kaum Nasionalis Chauvinis yang berkolaborasi dengan neoliberalisme berada di belakang rezim ]okowi dan berusaha membendung pelaksanaan ajaran politik para pendiri bangsa secara utuh keseluruhan. Mereka menyisir mana ajaran yang boleh dan mana yang tidak boleh diterapkan dari ajaran pendiri Bangsa Indonesia. Jika tidak sesuai dengan pola pikir pemerintah maka dianggap musuh. Ini merupakan pengekangan terhadap kebebasan berpikir,” tegas Sangap Surbakti. (Bayu/Rasti).

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchIndonesianJapaneseMalayPortugueseRussianSpanish
%d bloggers like this: