Orang Miskin Dan UMR Kaum Buruh di Indonesia

Orang Miskin Dan UMR Kaum Buruh di Indonesia
Jayakartapos,  Dalam praktik pengukuran kemiskinan, menentukan Garis Kemiskinan merupakan langkah yang paling sulit dan kontroversial dalam membangun profil kemiskinan, karena indikator ini dibangun dari data survei rumah tangga (M Ravallion, 1998). Sementara BPS (Biro Pusat Statistik) mengukur garis kemiskinan nasional dengan sumber data utama yang berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.
Pengukuran kemiskinan model BPS ini menggunakan pendekatan kemampuan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (basic needs approach), baik yang berupa makanan maupun bukan makanan dari sisi pengeluaran. Artinya, garis kemiskinan merupakan biaya untuk memperoleh makanan dengan nutrisi yang cukup , biasanya 2.100 Kalori per orang per hari, kemudian ditambahkan biaya kebutuhan pokok lainnya seperti pakaian dan tempat berlindung.
Garis kemiskinan nasional Indonesia pada Maret 2018 lalu ditentukan untuk seseorang jika dapat berhasil memperoleh pendapatan sebesar Rp 401.220 per kapita per bulan. Dan untuk menentukan batas angka penghasilan yang miskin atau yang tidak miskin di Indonesia, BPS melakukan hitung dengan  cara agregat, yaitu nilai yang disamaratakan untuk setiap wilayah pada waktu tertentu.
Jadi bisa segera dibayangkan bila kaum buruh Indonesia telah menerima upah minimum regional (UMR) atau upah minimum provinsi (UMP) sebesar 2 juta lebih setiap bulan, maka seluruh kaum buruh Indonesia yang menerima upah sebesar UMR artau UMP sudah dapat dikatakan tergolong kaya, alias tidak miskin.
Terus mengapa kaum buruh Indonesia masih komang-komeng menuntut naiknya upah kebutuhan hidup layak (KHL) ?
Realitasnya UMR itu saja baru reslisasi dari 80 persen kebutuhan minimum sehari-hari. Jadi memang masih jauh untuk dapat mencukupi biaya hidup setiap hari. Apalagi terus ditingkahi oleh harga kebutuhan pokok yang terus bergelinjang liar tidak pernah mau perduli dengan kanaikan gaji atau upah yang jugs tergerus oleh inflasi.
Pengakuan sopir mikrolet di Jakarta misalnya mengatakan, jika tidak bisa dapat uang lebih dari 200 ribu rupiah setiap hari, maka nasibnya sebagai seorang bujangan bisa terlunta-lunta hidup di Jakarta. Karena rinciannya, kata Arifin yang jugs acap menjadi sopir tembak antar kota, keperluannya tiap hari saja sudah sangat minimal — dengan mengitit — sudah sebesar 140 ribu rupuah. Jadi kalau jumlah penghasilan tiap hari cuma sebesar 200 ribu ripah, maka sisa penghasilannya setiap hari sebesar itu, nyaris tidak ada yang bisa ditabung untuk hari tua. Karena kelebihan dari penghasilannya yang tersisa pun acap tidak vukup untuk membayar tempat tinggal kontrakan.
Arifin mengakui penghasilannya segede itu memang relatif lebih besar dibanding gaji seorang ssrjans yang baru lulus dari perguruan tinggi dengan masa kerja baru dibawah tiga tahun. Tetapi masalahnya bagi Atifin maupun kawannya yang sarjana tadi yang juga bekerja di instansi pemerintah, yang juga tidak banyak berbeda untuk menyediakan dana pengeluaran sehari-hari.
Jumlah orang muskin dan UMR kaum buruh kita di Indonesia patut  dipertimbangkan untuk mengukur tingkat sejahtera atau tidak bagi kaum buruh serta masyarakat kita yang miskin di Indonesia. Jika tidak, kita akan terus terbuai oleh angka-angka statistik yang tidak rasional untuk menjawab realitas sosial yang nyata dan sesungguhnya terjadi dalam masyarat kita.
Apalagi dalam prakteknya, upah buruh yang terus dipatok dengan klasifikasi UMR dan UMP itu acap belum pula sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak pengusaha.
Lalu kapan bilangan orang miskin di negeri kita tidak lagi menggunakan jumlah penghasilan sebesar 2 dollar ? Dan kapan upah buruh kita tidak disandra oleh UMR dan UMP ?
Jacob Ereste
Pembina Utama Komunitas Buruh Indonesia & Wakil Ketua F.BKN SBSI
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchIndonesianJapaneseMalayPortugueseRussianSpanish
%d bloggers like this: