Dilema Kemiskinan Dan Petani Kita

Dilema Kemiskinan Dan Petani Kita

Jayakartapos,   Pemerintah dudah bertekad mentargetkan jumlah orang miskin di Infknesis pada tahin ini (2018) dapat menjadi 9,5 persen hingga 10 persen.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan Rencana Kerja Pemerintah untuk target persentase kemiskinan ini menurut Bambang Brodjonegoro menyebutkan saat ini merupakan momentum terbaik untuk menurunkan angka kemiskinan Indonesia hingga mencapai single digit. Angka orang miskin di Indonesia pada September 2017 berada di level 10,12 persen dengan jumlah absolut sebesar 26,58 juta jiwa. Pada 2016, sebesar 10,70 persen atau sebesar 27,76 juta jiwa.

Faktor pendorong penurunan angka kemiskinan ini meliputi inflasi 2017 yang terjaga dan stabil dalam rentang target 4 kurang lebih 1 persen. Dalam kurun waktu Maret-September 2017, inflasi umum dapat dijaga pada tingkat 1,45 persen. Selain itu,.katanya karena meningkatnya upah riil buruh tani sebesar 1,05 persen dalam 6 bulan terakhir. Karena dengan adsnya pningkatan upah riil buruh tani membantu peningkatan kesejahteraan.

loading...

Selsin itu faktor integrasi dari program-program penanggulangan kemiskinan. Dan integrasi program penanggulangan kemiskinan yang dimaksud meliputi perbaikan basis data untuk target dan penyaluran non tunai melalui satu kartu. Lalu penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang terintegrasi dengan bantuan lain bisa ikut mendorong akumulasi aset (tabungan dan ases layanan lainnya). Hingga pada giliran berikutnys reformasi subsidi pangan dan energi tepat sasaran. Pada akhirnya optimalisasi penggunaan dana desa yang turut menurunkan kemiskinan di pedesaan.

Upaya perbaikan penyaluran bantuan ini, akan lebih dilakukan dengan hati-hati. Seperti untuk perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berperan menjadi ujung tombak karena KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) relatif sudah tepat sasaran.

Yang kurang tepat sasaran adalah rastra (beras sejahtera), meski sampai sejarang masih terus dilakukan pemerintah seperti di Jakarta sampai sekarang.

Agaknya inilah yang mendorong pemerintah memasok beras impor sehingga sangat terkesan mengabaikan kelangsungan hidup petani kita untuk terus mengolah sawah dan ladang yang dapat menjadi andalan untuk ketahanan serta kedaulatan pangan rakyat Infonesia. Inilah dilema dari kemiskinan rakyat dan petani Indonesia yang sedih harus melahap panganan impor, bukan dari sawah dan ladang milik kita sendiri.

Jacob Ereste
Atlantiks Institut Nusantara & Wakil Ketua F.BKN SBSI

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchIndonesianJapaneseMalayPortugueseRussianSpanish
%d bloggers like this: