Upaya Mengatasi Teror

Upaya Mengatasi Teror
Foto : Pasukan Boko Haram, (ilustrasi), sumber : guardian.ng

Oleh: Diego Arliandi Saputra

Latar Belakang

Menurut Laurence Wright, aksi teror dapat dilakukan dengan beberapa motif yang didasari pada niat dan tujuan. Faktor pendorong motivasi teror antara lain Pertama, adannya kebebasan, tidak terpenuhinya hak-hak dasar, serta adanya peluang. Kedua, tantangan untuk menegaskan kembali identitas, status, dan kepemilikan yang sah yang selama ini hilang. Ketiga, untuk melindungi entitas atau kelompoknya yang terancam atau diancam. Keempat, untuk mengembalikan lagi hak-hak mereka yang terdahulu, perlakuan khusus (previleges) dan keuntungan-keuntungan lainnya yang selama ini hilang. Biasanya, motivasi kalangan teroris adalah untuk menghilangkan rasa takut dan ketidakpastian untuk mencapai publisitas maksimum untuk tujuan-tujuan eksplisit.[1]

Apapun motif yang melatarbelakangi i serangan ke World Trade Cemter (WTC) pada 11 September 2001, kejadian tersebut telah menjadi “milestone” bagi seluruh bangsa di dunia ini yang menempatkan teroris sebagai “common enemy” atau musuh bersama serta bagaimana masyarakat bangsa-bangsa dan komunitas intelijen di berbagai negara mengadakan kerjasama intelijen dalam rangka mengantisipasi aksi terror ke depan, sedangkan di Amerika Serikat dan di beberapa Negara yang serangan teroris seperti Israel, Spanyol, Jerman, Inggris, Perancis, dan Australia telah terbentuk adanya “Intelligence Minded” di kalangan masyarakat mereka dalam rangka, mencegah dan melawan teror.

Sementara itu, di Indonesia kejadian WTC telah menempatkan Indonesia sebagai mitra koalisi dalam memerangi terorisme bersama dengan Amerika Serikat. Posisi politik yang diambil pemerintah ini, telah menempatkan Indonesia juga sebagai “zona perjuangan” kelompok teroris, sehingga tidaklah aneh jika kemudian beberapa aksi bom terjadi di Indonesia, dimulai pada tahun 2000 dengan bom-bom malam Natal, tahun 2002 dengan Bom Bali I dan II, tahun 2003 ada bom Marriot dan bom Kedubes Australia di Kuningan, Jakarta Selatan, kemudian dilanjutkan dengan bom Marriot 2, bom di Masjid Ad Zikro, Polres Cirebon, dan terakhir bom di Gereja GBIS Kepunton, Solo.

Namun, respons cepat juga telah dilakukan Indonesia khususnya dengan mengeluarkan UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terutama pasca kasus bom Bali. Tetapi, kasus-kasus bom setelah ini yang gagal ditangani dengan mengandalkan UU No 15 tahun 2003 dan diakui atau tidak karena adanya “ego sektoral” dan “lack of cooperation” yang baik di antara berbagai institusi intelijen di Indonesia yang ingin berjalan sendiri-sendiri, tanpa mau dikoordinior oleh Badan Intelijen Negara (BIN) telah membuat aksi-aksi bom khususnya bom bunuh diri masih terjadi di mana-mana yang mencoreng nama baik negara. Bahkan, kasus-kasus bom tersebut tidak menjadi “entry point” munculnya kesadaran baru ditengah masyarakat kita tentang ancaman teroris, atau dengan kata lain kasus-kasus bom tersebut gagal menjadi milestone di Indonesia untuk melahirkan intelligence minded di tengah masyarakat.

Bukti lainnya belum terbentuknya intelligence minded di tengah masyarakat terlihat dalam kecurigaan yang terlalu berlebihan terhadap BIN dan lembaga-lembaga intelijen masih cukup mengemuka di tengah masyarakat, terutama akibat “psy war”, provokasi dan manuver beberapa NGO yang tidak suka atau kurang senang atau trauma dengan institusi intelijen.

Situasi dan kondisi tersebut yang menyebabkan di Indonesia masih sulit untuk menggalang masyarakat dalam rangka memanfaatkan kasus terror untuk meningkatkan nasionalisme dan patriotism. Hal ini terjadi di sebabkan karena iklim demokrasi terjadi di Indonesia sangat terbuka lebar, sehingga bersikap “waton suloyo atau asal beda” dengan pemerintah telah menjadi kecenderungan tersendiri, serta secara sosiologis dan antropologis masyarakat Indonesia pasca reformasi sudah dipotret sebagai masyarakat yang sangat hedonis, permisif, dan beberapa sifat yang mencerminkan negative national character nations, bahkan beberapa elemen masyarakat rela menempatkan posisinya yang terhormat sebagai warga negara Indonesia untuk digadaikan menjadi komprador asing di tanah kelahirannya sendiri.

Jika situasi dan kondisi serta sikap masyarakat di Indonesia yang lambat membangun sikap intelligence minded, maka Indonesia tetap akan menjadi “sasaran empuk” bagi aksi terror ke depan.

PENYEBAB TERJADINYA TRAGEDI 9/11

Ada beberapa pendapat dari kalangan pakar yang menggambarkan atau menganalisis tentang penyebab terjadinya serangan 9/11 terhadap menara kembar World Trade Center (WTC) di New York serta Pentagon antara lain disebabkan karena  “intelligence failure” dari CIA, FBI maupun NSA. Penyebab dari terjadinya “intelligence failure” tersebut juga sangat beragam.

Menurut Christopher Andrew, Richard J Aldrich dan Wesley K Wark. Serangan 9/11 yang dinilai berbagai kalangan sebagai “intelligence failure” dari CIA, NSA dan FBI. Terjadinya serangan 11 September 2001 disebabkan karena tidak adanya pembagian informasi antara CIA dan FBI, termasuk ekses terjadinya intrik antara CLA dengan NSA yang bertanggung jawab terhadap signal intelligence.[2]

Terkait dengan serangan 9/11, Daniel Bymann menyatakan, hal tersebut terjadi karena beberapa sebab antara lain patologi birokrasi, adanya batasan politik dalam pembuatan kebijakan, tidak adanya prioritas, kesalahan kognitif, kesalahan kebijakan serta adanya risk aversion di tubuh CIA. Disamping itu, serangan 9/11 juga terjadi disebabkan karena hasil analisa terkait dengan Al Qaeda selama ini memang lemah, karena tidak adanya atau kurangnya informasi yang detail terkait Al Qaeda.[3]

Sedangkan, James J Wirtz menyatakan, serangan 9/11 terjadi disebabkan karena diabaikannya signal peringatan yang muncul antara lain penyerangan yang dilakukan Al Qaeda sebelum 9/11 seperti penyerangan ke US Rangers di Somalia tahun 1993, pengeboman di Saudi Arabian National Guard November 1995 dan penyerangan di Kompleks Khobar Towers di Dahran pada Juli 1996. Disamping itu, juga karena adanya kerentanan struktural, pendadakan yang bersifat teknologi dan ketidakcocokan antara kepentingan dan ancaman.[4]

Meskipun demikian, sampai saat ini serangan 9/11 masih juga menimbulkan pertanyaan besar apakah peristiwa tersebut murni atau “by design”. Menyatakan bahwa 9/11 sebagai “by design” sebenarnya ada benarnya karena rumors atau analisis yang berkembang di tengah masyarakat terkait masalah tersebut, menyatakan 9/11 adalah bagian dari teori konspirasi untuk menyudutkan Islam, antara lain peristiwa tersebut adalah permainan para pialang pasar modal untuk mendapatkan “capital gain”, peristiwa tersebut buatan Amerika Serikat terutama untuk meningkatkan political interest dan tersebut buatan Amerika Serikat terutama untuk meningkatkan political interest dan menjadi political leverage bagi George Bush dalam Pilpres Amerika Serikat yang tidak jauh waktunya dari tragedi tersebut, bangkai pesawat yang menabrak di Pentagon tidak pernah ditemukan, “black box” dari pesawat yang menabrak WTC tidak ditemukan, 2 jam pasca kejadian 9/11 ribuah pesawat yang diturunkan atau diperintahkan untuk mendarat secara mendadak, padahal pengaturan pesawat yang akan mendadak turun tidaklah mudah dari sudut “Aviation Traffic Control” dan lain-lain.

Pasca 9/11, ancaman ke depan yang patut diwaspadai aparat intelijen karena bisa menimbulkan serangan teror antara lain, anti demokrasi, anti pasar bebas, penolakan kaum fundamentalis terhadap globalisasi dan budaya barat.

Ancaman diatas didasarkan atas fakta bahwa jihad di beberapa wilayah Timur Tengah mengalami perkembangan yang cukup signifikan pasca 11 September 2001. Tapi, pada dasarnya ideologi jihad telah lama tersebar disana, begitupun jamaah-jamaah yang telah mengadopsi jihad sebagai jalan perjuangan.

Abu Mu’shab As-Suri mencatat, dalam perang Afghanistan-Rusia, banyak pemuda dari berbagai negara di Timur Tengah yang datang ke Afghanistan untuk berjihad. Sebagian mereka ada yang sebagai pribadi, namun kebanyakan dari anggota berbagai jamaah jihad. Pasca perang Afghanistan, sebagian dari mereka berpindah ke medan jihad lainnya seperti Chechnya dan Dagestan. Namun, banyak juga yang kembali ke negaranya. Ini menunjukkan bahwa kader jihad telah ada dan merata di banyak negara Timur Tengah.

Hanya saja, yang perlu dipahami adalah dampak negatif WTC juga sangat besar bagi gerakan jihad. Amerika dan para pemimpin negara bonekanya telah menjadikan para aktivis jihad, sebagai musuh nomor wahid yang harus ditumpas. Amerika menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan militer dan kesadaran untuk memperjuangkan Islam. Tidak heran jika para mujahidin memenuhi penjara-penjara di berbagai negara Timur Tengah, terutama Saudi Arabia.

Oleh karena itu, ancaman terorisme ke depan tetap merupakan ancaman yang sangat mematikan, apalagi tidak menutup kemungkinan kalangan teroris sekarang sudah menguasai bio terorisme dan lain-lain. Apabila sikap sebuah bangsa atau negara yang kurang tegas terhadap ancaman teroris, maka mereka akan menjadi sasaran empuk teror apalagi oleh kalangan teroris, wilayah Asia Tenggara sebagai “the second front” perjuangan mereka.

RESPONS PASCA 9/11 DI KALANGAN INTELIJEN DAN MASYARAKAT

Serangan yang menerpa Gedung World Trade Center (WTC) di New York darn yang menimpa Gedung Departemen Pertahanan AS di Pentagon pada 11 September 2011 telah menjadi “trigger atau pemicu” bahwa teroris adalah musuh bersama, bahkan kejadian tersebut telah menjadi “milestone” yang melecut setiap negara bersama-sama memerangi terorisme.

Meskipun demikian, untuk menggambarkan bagaimana respons yang muncul pasca kejadian tersebut, maka sebenarnya dapat dibagi dalam response yang dilakukan oleh kalangan internal aparat keamanan dan aparat intelijen pada khususnya serta respons dilakukan oleh masyarakat atau kelompok civil society.

Pada dasarnya pasca 9/11 terjadi dua bentuk respons yaitu social response dan social control. Dalam social responses dibagi dalam response terhadap arti dan makna terorisme, respons di kalangan korban/victim, respons di kalangan helper/protector, response di kalangan government atau pemerintahan dan respons di kalangan non white people.

Social response yang muncul bagi teroris antara lain teroris menjadi common enemy, terjadi Arabisasi atau Islamisasi (warga Arab dan orang Islam diidentikkan dengan teroris) bahkan terjadi Osama bin Ladenisasi (semua pelaku teroris diibaratkan sama dengan Osama).

Social response untuk victims atau korban 9/11 telah memunculkan studi trauma healing dll. Social response untuk helper/protector yaitu pasca 9/11 profesi seperti fire fighter, polisi dan tentara yang selama ini dianggap low status di Amerika Serikat menjadi profesi yang sangat diminati.

Social responses dari kasus 9/11 bagi government adalah munculnya political support dan leverage dalam memerangi terorisme.

Social response yang ditimbulkan dari non white people adalah munculnya kebencian (hate), bigotry (melaknatkan orang lain) dan inter group relations yang terganggu, artinya semua orang diluar orang putih dianggap sebagai teroris.

Sementara itu, social control muncul dalam bentuk formal baik security dan non security. Untuk security, social control muncul dalam bentuk dibentuknya Departemen Homeland yang semakin mengintensifkan perang melawan terorisme, negara-negara tertentu dicap sebagai “kawasan merah” dan kawan-kawan AS dalam memerangi terorisme dimasukkan dalam aliansi, termasuk Indonesia. Disamping itu, Amerika Serikat menjadi police state yang terbesar di dunia serta kebebasan warga negara AS yang rela dilepas untuk meningkatkan keamanan. seperti making friends with Islam dalam bentuk situs-situs berita, publikasi dil. Social control dalam bentuk non formal.

Social control dalam bentuk non security antara lain munculnya “armadillo effect” artinya orang AS pasca 9/11 sangat kuat melindungi dirinya agar tidak menjadi korban tindak terorisme lagi ditandai dengan pembelian senjata api yang meningkat, pemakaian CCTV di rumah, pagar-pagar yang tinggi hampir setiap rumah, termasuk nasionalisme dan patriotisme AS yang meningkat pasca 9/11.

Menurut Tom Pyszczynski, Sheldon Solomon dan Jeff Greenberg, Pasca 9/11 juga menimbulkan reaksi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Reaksi tidak langsung atau proximal reactions antara lain terjadi penyangkalan bahwa teroris tidak akan menyerang AS lagi, munculnya paranoid, munculnya sikap kontra teror dalam masyarakat, membuat film-film yang menunjukkan keperkasaan AS dalam rangka “lari dari ancaman teroris”, mengesampingkan kemerdekaan dalam arti bersedia untuk diperiksa, sabar menanti antrian dll.[5]

Sedangkan reaksi yang langsung atau distal reactions adalah sebagai berikut: Pertama, mulai mempertanyakan mengapa terorisme menyerang AS dan mengapa orang membenci AS ? hal ini menimbulkan reorientasi terhadap nilai-nilai AS atau keagaman ditandai dengan meningkatnya penjualan kitab suci. Kedua, mengintensifkan rasa patriotisme dan nasionalisme, namun bukan sejati hanya untuk melindungi diri serta jika patriotisme dan nasionalisme, namun bukan sejati hanya untuk melindungi diri serta jika ada pengamat atau politisi yang mengeluarkan statement tidak sesuai dengan mainstream akan dilecehkan dan dijadikan musuh, dinilai tidak patriotik atau “menyalip di tikungan” Ketiga, mengintensifkan biogetry dimana non white people dan non Christian menjadi sasaran hujatan dll di AS dan akibatnya kohesi sosial menjadi menurun di AS. Sekarang ini, biogetry sudah mulai hilang di AS, namun masih ada “hate”. Keempat, mengintensifkan perilaku yang mau berkorban untuk orang lain (tendensi altruistik) serta adanya pencarian sosok pahlawan baru. Disamping itu, masih ada gejala “us” dan “them”, sehingga kekerasan tetap muncul di AS.[6]

loading...

Mengenai “us” and “them” merupakan hal yang paling kental terasa dalarm kebijakan luar negeri AS pasca 9/11. Pidao Bush yang berkata “America and our friends and allies join with all those who want peace and security in this word, and we stand together to win the war againts terrorism.” merupakan titik tolak akan hal ini, dan mengajak peperangan melawan terorisme yang akhirnya diselewengkan menjadi perang atas “Islam” dan ” Arab”. Urusan mengganyang terorisme ini kemudian menjadi urusan bersama dunia. Tidak pelak lagi, hampir seluruh kepala negara-negara di dunia, termasuk penguasa di negeri-negeri Islam, tunduk pada tuntutan AS. Perang melawan ‘terorisme’, kini telah menjadi kebijakan politik luar negeri AS yang dominan.

Pasca peristiwa 9/11 sesungguhnya telah memberi banyak hikmah, dalam rangka memperbaiki kembali pemahaman antara Islam dengan Barat yang mengalami pasang naik dan pasang surut sejak Perang Salib. Trauma kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Barat masih menghantui kalangan muslim yang tersebar dari Maroko sampai Meurauke, Papua, Indonesia. Hegemoni politik barat khususnya AS juga berdampak pada negara-negara berpenduduk Islam, bagaimanapun masih dianggap sebagai sebuah ganjalan tersendiri. Kalangan Barat sebenarnya terlampau Islamo Phobis dalam merespons dan melihat Islam sebagai sebuah kekuatan politik dan peradaban, namun disisi lain kalangan Islam juga terlalu skeptis melihat perkembangan Barat yang selalu diidentikkan dengan a-moralitas. Oleh karena itu, pasca 9/11 diperlukan sebuah kajian yang obyektif menyangkut Islam dan Barat, atau dengan kata lain menurut antropolog dan sosiolog Kuntowijoyo apa yang disebut dengan obyektifikasi.

Antara Islam dan Barat sebagai peradaban-peradaban yang eksis di era saat ini, harus terus menerus melakukan dialog-dialog konstruktif dan obyektif dalam kerangka peningkatan kualitas peradaban dunia. Islam-Barat harus meninggalkan apriori masing-masing. Peristiwa teror 9/11 bagaimanapun merupakan merupakan otokritik sekaligus momentum. Otokritik karena sesungguhnya yang terjadi adalah reaksi-reaksi atas kepongahan Barat yang direspon oleh militansi Islam radikal. Namun, disisi yang lain Barat juga mengedepankan reaksi-reaksi ala fundamentalis.[7]

Respons reaksioner pemerintah AS dan sekutunya pasca 9/11 sungguh tidak elegan. Ibarat mencari tikus disebuah lumbung padi, dengan membakar lumbung contoh yang kelompok-kelompok anti perang dan mengutuk setiap rencana dan aksi-aksi perang yang dilakukan oleh pemerintah AS. Namun demikian, demokrasi politik AS temyata masih berpihak pada George Walker Bush Jr yang terpilih lagi menjadi presiden untuk kedua kalinya. Menguatnya kalangan konservatif Kristen Evangelis merupakan suatu realitas yang dikhawatirkan menebalkan psiko fundamentalis Amerika Serikat.[8]

Sementara itu, di kalangan aparat keamanan dan intelijen di berbagai negara, maka kejadian 9/11 telah membuat merupakan melakukan reformasi intelijen, walaupun pemicunya tidak hanya soal peristiwa 9/11 saja.

Pasca terjadinya serangan 9/11 yang dinilai berbagai kalangan sebagai “intelligence failure” dari CIA, NSA dan FBI, maka terjadi perubahan besar-besaran dikedua institusi intelijen tersebut baik dalam bidang jumlah personil ataupun anggaran yang disediakan oleh negara. FBI misalnya yang sebelum serangan 9/11 mempunyai 12.000 agen khusus, sekarang hanya mempunyai 4.600 agen yang bergerak di bidang kasus-kasus kriminal, counter terrorism, dan keamanan domestik. Kemudian dana untuk US Intelligence Community juga dikurangi dari S 34 miliar menjadi $ 27 miliar.

Ada banyak faktor yang menjadi “trigger atau pemicu” dilakukannya reformasi intelijen di beberapa negara, antara lain adanya kewenangan khusus yang dimiliki intelijen di Amerika Serikat, namun mengapa masih terjadi “intelligence failures” dalam mengantisipasi serangan 9/11 dan untuk kepentingan “war on terror” pasca 9/11, adanya kecanggungan duniawi atau earthly awkwardness” yang dialami intelijen di Inggris, pengaruh legalitas budaya dalam reformasi intelijen di Perancis, adanya perubahan struktur dan kepentingan untuk mengontrol intelijen dalam reformasi intelijen di Brazilia, adanya pengaruh demokratisasi yang menyebabkan reformasi intelijen di Taiwan, keperluan untuk mempertahankan pengawasan secara demokratis terhadap intelijen seperti yang terjadi di Argentina, adanya transisi kekuasaan dan peranan media massa yang besar di reformasi intelijen Rumania, kepentingan untuk transformasi intelijen seperti terjadi di Afrika Selatan, adanya ancaman terorisme dalam demokrasi baru di Rusia serta adanya sejumlah isu etis dan moral yang memicu reformasi intelijen di Philipina dan lain-lain.[9]

Critical review

Di kalangan defense dan security analyst apa yang ditulis oleh Tom Pyszezynski Sheldon Solomon dan Jeff Greenberg bisa dibilang ” basi” atau berita koran, karena apa yang ditulis oleh ketiga penulis diatas merupakan informasi 3-4 tahun lalu, khususnya pasca dibubarkannya camp militer Guantanamo.

Disamping itu, Tom Pyszczynski, Sheldon Solomon dan Jeff Greenberg mementingkan variabel identitas dalam menganalisa teror. Bagi ketiga penulis, aksi teror akan memunculkan tiga identitas ekslusif yang cenderung akan memicu konflik yang berkepanjangan, yaitu identitas teroris, identitas korban aksi teror, dan identitas lawan teror. Ketiga identitas tersebut dapat mengalami proses pengerasan identitas sehingga mengarah kepada pembentukan kelompok eksklusif dengan nilai-nilai tertentu yang dengan keras memilah siapa teman, siapa lawan. Untuk pelaku teror, pengerasan identitas ini disebut sebagai radikalisasi. Untuk korban teror, pengerasan ini disebut sebagai victimisasi yang mengarah ke vendeta (dendam). Untuk lawan teror, pengerasan identitas ini disebut sebagai patriotisme/nasionalisme.

Yang belum jelas dari analisa ketiga penulis diatas adalah apakah pengerasan identitas ini harus dihindari, sehingga kita tidak hanya berusaha untuk melakukan deradikalisasi, namun juga mencegah munculnya aksi balas sporadis yang dilakukan para korban teror, maupun munculnya ultra-nasional yang berpotensi menimbulkan lingkaran kekerasan yang baru. Jika pengerasan identitas ini harus dihindari, maka tampaknya kita saat ini baru berpikir tentang cara melakukan deradikalisasi dan belum mulai untuk melakukan devictimatisation atau pembentukan civic nationlism.

Strategi Lawan Teror yang digelar AS akan memperumit proses pengerasan identitas tersebut. Kelompok yang semula mengarah ke pembentukan identitas lawan teror bisa berganti haluan menjadi identitas teroris hanya semata karena mereka tidak ingin memiliki identitas yang sama dengan AS. Akan mudah dimunculkan persepsi bahwa lawan AS berarti mendukung perlawanan teror anti AS. Jika kecenderungan ini terjadi, maka perang global lawan teror yang diinisiasi AS cenderung akan memicu proses radikalisasi yang membentuk identitas teroris yang keras. Strategi AS cenderung Akan memunculkan identitas patriotik di negara-negara yang memiliki persepsi negatif terhadap AS.

Seharusnya yang perlu dilirik ke depan adalah setelah Osama bin Laden tewas perang melawan terorisme yang selama ini dijadikan alasan mengintervensi sejumlah negara, termasuk intervensi terhadap Indonesia. Bagaimana geopolitik global di masa mendatang dalam kaitannya dengan war on terror ini. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara sederhana, Tentu terlalu simplistis jika secara spontan kita menjawab “iya” atau “idak”, mengingat perang melawan terorisme berhasil menciptakan multiple effect.

War on terror bukan saja berakibat terhadap renggang atau bahkan retaknya relasi Islam (awal ideologi katalis teror) dan Barat (opini publik, scolah menjadi korban). Akan tetapi, lebih jauh telah menciptakan efek pada perkembangan politik, sosial dan ekonomi global.

Bila diteliti lebih jauh fakta politik akibat kebijakan AS di Irak tersebut tidak hanya memberi manfaat politik bagi AS akan tetapi manfaat ekonomi. Khususnya dalam proyek-proyek recovery infrastruktur pasca perang dan pengelolaan minyak Irak sebagai penghasil minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi.

Di Timur Tengah pasca Irak dihancurkan, Arab Saudi tampil sebagai anak emas AS. Rezim Saud bahkan menyiapkan pangkalan militer bagi AS yang menjadi pusat kontrol untuk kawasan Timur Tengah. Berbagai kemitraan dibangun oleh kedua negara baik ekonomi, maupun militer.

Di Asia Tengah, Afganistan yang sedari awal diidentifikasi sebagai tempat pelarian Osama bin Laden dan menjadi pusat komando jaringan Al Qaeda, AS dan sekutunya berhasil menempatkan militer dan menggelar mesin perangnya di kawasan. Di bawah komando Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), negara kayak minyak tersebut porak poranda akibat perang. Secara geopolitik, AS sukses menghegemoni dunia tapi dengan harga yang mahal karena setiap negara sekutu tersebut harus dikucuri dana untuk melancarkan agenda war on terror nya.

Bahkan Indonesia yang menjadi mitra strategis kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, untuk pembentukan pasukan elit anti teror Polri atau Detasemen Khusus (Densus) 88, pada tahun 2002 Washington merogoh kocek sebesar 16 juta dollar sebagaimana dilansir Human Rights Watch. Terakhir, seharusnya yang harus dibahas dalam war on terror AS, krisis ekonomi AS yang turut mempengaruhi agenda war on terror pasca 9/11. Kini terjadi babak baru dalam pergeseran geoekonoi dan geopolitik yang siap di-take over atau diambil alih oleh sejumlah negara emerging market, khususnya yang tergabung di dalam BRIC (Brazil, Rusia, India dan China).

KESIMPULAN

Peristiwa 9/11 telah merubah kultur dialog antara Islam dengan Barat (khususnya Amerika Serikat dan negara sekutunya), sehingga pasca 9/11 diperlukan obyektifikasi dan rekonstruksi ulang dialog antara Islam dengan Barat agar kasus serupa tidak terjadi dikemudian hari.

Pasca 9/11, terror alertness di kalangan masyarakat Amerika Serikat dan beberapa negara yang menjadi “langganan serangan teror” telah mengalami peningkatan, bahkan menimbulkan semangat nasionalisme dan patriotisme yang baru, walaupun disinyalir bersifat sempit karena tujuan utamanya adalah untuk melindungi diri atau lebih  kepada “armadillo effect” menghadapi ancaman teror ke depan.

Tidak hanya itu saja, di Amerika Serikat, serangan 9/11 merupakan tamparan keras bagi institusi intelijen dan keamanan di negara Paman Sam tersebut, sehingga pasca 9/11 dilakukan reformasi intelijen secara besar-besaran di Amerika Serikat. Gerakan Amerika Serikat melakukan reformasi intelijen juga diikuti di berbagai negara, walaupun dengan “trigger” yang berbeda-beda, tidak seluruhnya karena 9/11. Oleh karena itu, kemudian muncul “Intelligence Minded” dikalangan civil society di Amerika Serikat dan beberapa negara.

Berbeda dengan beberapa negara diatas, maka peristiwa 9/11 dan serentetan serangan bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia, ternyata belum menjadi “levarage” untuk mencipatkan teror alertness dikalangan masyarakat kita. Bahkan, trauma dan ketakutan berkepanjangan sejak diberlakukannya “intelijen hitam” di Indonesia sangat sarkastits, telah membuat persepsi dan opini masyarakat/covil society di Indoneisa sangat sarkastis, curiga yang tidak kompromistis terhadap apa yang dinamakan intelijen dengan segala tindak tanduknya. Gambaran diatas menunjukkan bagaimana respons masyarakat Indonesia menghadapi kasus-kasus terorisme pasca 9/11, sehingga kasus terorisme belum bisa dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan patriotisme dan nasionalisme di tengah-tengah masyarakat.

Tampaknya kepentingan mendapatkan keuntungan pribadi dan posisi sebagai komprador asing di Indonesia yang telah menyebabkan beberapa komponen masyarakat terutama dari NGO tertentu belum mau diajak untuk merapatkan barisan menghadapi ancaman terorisme ke depan. Perlu ada penggalangan dan pendekatan secara elegan, manusiawi dan edukatif terhadap mereka atau mungkin juga perlu ada peristiwa besar yang menerpa Indonesia yang bisa menggugah kesadaran mereka. Indonesia tetap lahan subur terorisme, fundamentalisme dan radikalisme.

*) Pemerhati masalah terorisme.

[1] Lawrance Wright, “Terorrist and Their Motivation”, hal 50-51

[2] Christoper Andrew, Richard J Aldrich dan Wesley K Wark, “Secret Intelligende : A Reader”, Routledge Taylor and Francis Group Londo and New York, tahun 2009

[3] Ibid, hal 179

[4] Ibid, hal 189

[5] Tom Pyszczynki, Sheldon Solomon dan Jeff Greenberg, “In The Wake of 9/11 : The Psychology of Terror”, American Psychology Association, Washington DC, hal 93-99

[6] Ibid, hal 100-111

[7] Tariq Ali, Benturan Antar Fundamentalis, Jihad Melawan Imperalisme Amerika”, Jakarta, Paramadina, 2004.

[8] M Alfan Alfian M, “Dialog Masa Depan Islam Barat Pasca Peristiwa 9/11”, Jakarta, 2004, halaman 222-223.

[9] Thomas C Breneau dan Steven C Boraz, “Reforming Intelligence Obstacles to Democratic Control and Efectiveness”, hal 27

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchIndonesianJapaneseMalayPortugueseRussianSpanish
%d bloggers like this: