Apakah Rasa Keadilan Itu Bukan Hak Bagi Rakyat Dan Harus Direbut Dengan Perlawanan ?

Apakah Rasa Keadilan Itu Bukan Hak Bagi Rakyat Dan Harus Direbut Dengan Perlawanan ?

 

Belajar dari kasus Baiq Nuril:

Kasus Baiq Nuril adalah contoh hukum yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Maka itu rakyat harus melawan. Karena rakyat kecil tidak dapat dapat berharap banyak pada pengadilan yang akan memberi rasa keadilan secara gratis.

Karenanya, bagi Baiq Nuril tidak perlu memohon grasi, walau pihak Kejagung sudah menunda eksekusinya.

Toh, pada akhirnya dari kasus Baiq Nuril akan ada yang mendulang citra hingga terkesan dia adalah sang pahlawan.

Dalam konteks kasus Baiq Nuril yang mencuat ini pada saat Pemilu maka jelas sekali nuansa politisasi hukum sedang jadi barang dagangan.

Kejaksaan Agung pun sangat mengesankan telah bekerja cepat untuk mengambil keputusan atad kasus rekaman percakapan mesum, Baiq Nuril, dari pada kita korban yang dibalik jadi tersangka.

Baiq Nuril pun terus diarahkan untuk tetap menempuh jalur hukum dengan mengumpulkan bukti dan alasan baru agar grasi ke Presiden Joko Widodo dapat segera dilakukan. Jadi intinya boleh ada skenario bagi kasus ini. Namun toh, kalau pun lancar dan mulus, Baiq Nuril tetap dijadikan korban belapis, sebagai orang yang menjadi korban pelecehan lalu harus pula menanggung hukuman.

Pengakuan Mukri dari Kapuspenkum Kejagung, setelah didiskusikan dan dikaji kembali akhirnya terhadap putusan kasus Baiq Nuril yang sudah diputuskan secara hukum itu jadi ditunda eksekusinya agar Baiq Nuril dapat segera mengajukan PK (detikcom, Join News Network JNN, Senin 19/11/2018)

Menurut Kapuspenkum, pertimbangan penundaan eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini jelas karena adanya persepsi keadilan yang berkembang atau gejolak perlawanan dari masyarakat yang patut menjadi pertimbangan demi keadilan.

Kasus Nuril ini bermula saat Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, menelepon Nuril dan menggoda serta berbicara kotor berbau mesum pada 2012. Omongan itu direkam Nuril. Lalu kasusnya bergulir ke pengadilan dengan menjerat Baiq Nuril dengan UU ITE karena merekam tanpa izin.

Awalnya Nuril sudah divonis bebas oleh PN Mataram. Tapi, di tingkat kasasi justru Mahkamah Agung, memvonis Baiq Nuril bersalah dan dihukum enam bulan penjara serta denda Rp 500 juta.

Artinya, jika Baiq Nuril mau ikut skenario yang diiming-imingkan seperti saran dari Presiden Joko Widodo saat di Lamongan, agar Baiq Nuril terus melakukan upaya hukum Peninjaun Kembali (PK)ke Mahkamah Agung, saran ini jelas jebakan. Pertama, Baiq Nuril akan sah menjadi terpidana dan salah serta harus membayar Rp 500 juta.

Meski Presiden Joko Widodo berjanji akan membantu Baiq Nuril, toh putusan bersalah tetap melekat seperti sebutan mantan narapidana serta keharusan untuk membayat denda yang tak sedikit jumlahnya itu.

Memang reaksi spontan warga masyarakat telah berperan besar, bukan hanya mendesak semua pihak yang berkepentingan demi dan untuk keadilan. Bahkan donasi duit yang cukup banyak telah terkumpul jelas menjadi bukti perlawanan budaya rakyat yang tak sudi diperlakukan semena-mena.

Rakyat selalu menunggu tindak lanjut dari para penegak hukum di republik ini untuk bersikap bijak serta adil, juga mau terus mengusut oknum yang culas dalam kasus serupa ini, termasuk pelapor yang justru tidak tersentuh hukum. Bila tidak, jangan salahkan jika raktat atau warga masyarakat jadi bertambah marah. Padahal akibat kemarahan yang sudah tidak tertahan seperti ini –karena sudah sering berulang kali terjadi– jelas akibatnya sulit untuk diduga dan kita dibayangkan.

Sungguhkan rasa keadilan itu dapat diperoleh dengan cara yang baik-baik oleh rakyat kebantskan tanpa harus direbut juga dangan cara perlawanan ala rakyat dari luar pengadilan ?

Jacob Ereste
Atlantika Institut Nusantara & Wakil Ketua F.BKN SBSI

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchIndonesianJapaneseMalayPortugueseRussianSpanish
%d bloggers like this: