Menyoal Reuni Alumni 212 : Tidak Perlu Dipolitisasi

Menyoal Reuni Alumni 212 : Tidak Perlu Dipolitisasi

Oleh : Daniel Sulaiman

Jayakartapos, Alumni 212 akan menggelar reuni akbar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada 2 Desember 2017. Acara reuni tersebut rencanya dimulai dengan Shalat Subuh berjamaah di Monas dan diperkirakan acara selesai pukul 11.00 WIB. Namun menurut polisi, kegiatan akan dipusatkan di Masjid Istiqlal.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyebut aksi masa 212 merupakan sebuah permasalahan umat Islam ketika mantan Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diduga melakukan penistaan terhadap agama. “Muhammadiyah tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu (demo), kita lebih baik produktif,” ujarnya di Aula PP Muhammadiya, Jakarta, Jumat (24/11).

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak termasuk dalam konteks dan kebiasaan jamaah Muhammadiyah. Justru, lebih baik melakukan hal-hal lebih produktif seperti merayakan hari Kemerdekaan Indonesia. “Kami (Muhammadiyah) tidak akan berreuni, saya tegaskan kami tidak akan dukung apalagi demo. Lebih baik kita reuni 17/8/1945 saja,” ungkapnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melakukan persiapan pengamanan terkait reuni akbar 212 dengan mengerahkan 85 ribu personel gabungan. “Ini juga meminta untuk setiap Polres di seluruh Indonesia melakukan antisipasi pergerakan massa agar tidak datang ke Jakarta,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Argo Yuwono di Kabupaten Bekasi, Jawa barat, Kamis (23/11).

Menurut dia, dalam aksi reuni 212 rencananya dipusatkan pada Masjid Agung Istiqlal, DKI Jakarta. Hal ini dimaksud agar tidak mengganggu ketertiban umum. Tadinya, paniti meminta di sekitar Monas, Jakarta Pusat. Tetapi hal itu tidak dapat terlaksana dikarenakan akan mengganggu aktivitas pengunjung yang hendak menikmati keindahan Monas tempat wisata lainnya sekitar daerah itu.

Sementara itu, Hendardi dalam siaran persnya menyatakan, rencana reuni aksi 212 telah menggambarkan secara nyata bahwa aksi yang digagas oleh sejumlah elit Islam politik pada 2016 lalu dan coba di repetisi pada 2/12/2017 adalah gerakan politik. Sebagai sebuah gerakan politik maka kontinuitas gerakan ini menjadi arena politik baru yang akan terus dibangkitkan sejalan dengan agenda-agenda politik formal kenegaraan terutama jelang Pilpres 2019.

loading...

“Menguasai ruang publik (public space) adalah target para elit 212 untuk terus menaikkan daya tawar politik dengan para pemburu kekuasaan atau dengan kelompok politik yang sedang memerintah. Bagi mereka public space adalah politik. Jadi, meskipun gerakan ini tidak memiliki tujuan yang begitu jelas dalam konteks mewujudkan cita-cita nasional, gerakan ini akan terus dikapitalisasi,” ujar Ketua Setara Institute ini.

Menurutnya, disesalkan bahwa gerakan 212 menggunakan pranata dan instrumen agama Islam, yang oleh banyak tokoh-tokoh Islam mainstream justru dianggap memperburuk kualitas keagamaan di Indonesia. Apapun alasannya, populisme agama sesungguhnya menghilangkan rasionalitas umat dalam beragama. Juga menghilangkan rasionalitas warga dalam menjalankan hak politiknya.

Namun demikian, ujar aktifis sejak Orba tersebut, dua tahun hampir berlalu gerakan ini mulai kehilangan dukungan sejalan dengan meningkatnya kesadaran warga untuk menjauhi praktik politisasi identitas agama untuk merengkuh dukungan politik atau menundukkan lawan-lawan politik. Warga juga telah semakin sadar dan pandai melihat bahwa gerakan semacam ini membahayakan kohesi sosial bangsa yang majemuk. Jadi, kecuali untuk kepentingan elit 212, maka gerakan ini sebenarnya tidak ada relevansinya menjawab tantangan kebangsaan dan kenegaraan kita.

Sebenarnya, menyikapi rencana reuni alumni 212 siapapun kelompok kepentingan yang akan mendukung atau menolaknya seharusnya tetap sabar, tidak reaksioner dan tidak melakukan upaya counter apapun yang justru akan memperkeruh suasana nasional.

Sejatinya, reuni alumni 212 tidak bernuansa politis, walaupun karena kedekatan ideologis dan pilihan politik, maka tidak tertutup kemungkinan massa yang datang pada 2 Desember 2018 tersebut diperkirakan jumlahnya menyamai masa aksi 212 selanjutnya, dan seharusnya momentum ini digunakan untuk menunjukkan pemerintahan saat ini “tidak alergi” dengan kebangkitan Islam melalui pernyataan-pernyataan yang sejuk dan mengharapkan pelaksanaan reuni tersebut berjalan dengan aman, lancar dan tidak melenceng dari tujuannya.

Termasuk kedua kubu Capres, juga sebaiknya tidak reaksioner ataupun “menggunakan orang atau pihak ketiga” untuk melakukan kegiatan tandingan dalam rangka mengurangi jumlah massa reuni alumni 212 jelas sebuah upaya, strategi atau scenario yang “kurang cerdas”. Seharusnya, kedua kubu yang akan bertarung dalam Pilpres 2019 tersebut seperti Jokowi dan Prabowo menghadiri acara tersebut, dan massa reuni alumni 212 akan menyambut dengan baik, karena umat Islam yang baik tidak akan pernah menjelekkan kepala negara dan negaranya sendiri. Semoga.

*) Pemerhati masalah politik dan keamanan nasional.

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchIndonesianJapaneseMalayPortugueseRussianSpanish
%d bloggers like this: