Kenapa Perempuan Bicara Ganti Haluan Ekonomi

Kenapa Perempuan Bicara Ganti Haluan Ekonomi

Oleh : Rini Hartono

Dalam banyak hal, di hadapan amukan raksasa destruktif bernama neoliberalisme ini, kaum perempunlah yang paling rentan terhempas. Pertama, neoliberalisme menghancurkan ekonomi perempuan. Merujuk ke data Bank Indonesia, dari 57,83 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada 2018, 60 persen (37 juta pelaku usaha) diantaranya dimiliki atau digerakkan oleh perempuan.

UMKM juga menyerap 116,7 juta angkatan kerja. Sebagian besar diantaranya adalah perempuan. Artinya, UMKM sudah menjadi salah satu basis ekonomi perempuan. Melalui UMKM, perempuan turut berkontribusi 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Masalahnya, neoliberalisme dengan kredo liberalisasi investasi dan perdagangan bebasnya berpotensi menggilas UMKM tersebut. Apalagi, faktanya, sebagian besar UMKM itu digerakkan oleh modal terbatas dan minim dukungan teknologi. Perempuan rentan menjadi korban politik upah murah dan pasar tenaga kerja yang fleksibel.

Data terakhir dalam buku Statistik Gender Tematik yang dikeluarkan oleh Kemenpppa, rata-rata upah perempuan adalah sebesar Rp 1,6 juta, atau 13 persen lebih rendah dari upah laki-laki yang sebesar Rp 1,9 juta pada tahun 2015.

loading...

Data BPS juga menyingkap ketidaksetaraan upah berdasarkan gender itu: upah buruh laki-laki rata-rata sebesar Rp 2.950.000 per bulan, sementara perempuan Rp 2.270.000 per bulan.

Di mana-mana, neoliberalisme menekan upah pekerja. Dalam banyak kasus, perempuanlah yang paling rentan menjadi korban politik upah murah. Penyebabnya, ada konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga.

Melihat neoliberalisme dari sudut pandang perempuan, akan tersingkap sisi gelap neoliberalisme yang cenderung eksploitatif. Juga menunjukkan saling kelindan antara globalisasi neoliberal dengan ketidaksetaraan gender (Mohanty, 2003:144).

Itu juga sebagian alasan mengapa gerakan perempuan perlu mendengungkan keras-keras seruan mengganti haluan ekonomi Indonesia, dari liberal-kapitalistik menjadi demokratis dan berkeadilan sosial sesuai amanat pasal 33 UUD 1945. Ekonomi yang berkeadilan gender hanya mungkin kalau dasar-dasar ekonominya demokratis dan berkeadilan sosial.

Penulis adalah Sekjend API Kartini

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchIndonesianJapaneseMalayPortugueseRussianSpanish
%d bloggers like this: