Freedom of Speech dan Pers di Era Medsos dibawah Rezim Jokowi

Freedom of Speech dan Pers di Era Medsos dibawah Rezim Jokowi

Oleh : Pradipa Yoedhanegara

Jayakartapos,  Membaca Tulisan Denny JA yang membela Pers Nasional mengenai tidak diberitakannya acara reuni 212 dengan membuat framing seolah gerakan reuni 212 ingin merubah ideologi “Pancasila“, dengan “NKRI Bersyariah“ adalah pandangan yang sangat menyesatkan dan Hoax yang sengaja dibangun oleh timses dengan bungkus lembaga survei politik.

Sang Surveyor sepertinya tidak pernah sama sekali mengikuti agenda aksi ataupun berada dikerumunan aksi 411 dan 212 yang fenomenal tersebut. Aksi damai 212 terjadi adalah untuk, “meminta keadilan terhadap penistaan agama islam dan bukan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan NKRI Bersyariah seperti yang di framing di laman facebook Denny JA“.

Pandangan subjektif Denny JA tentang NKRI Bersyariah sengaja dibuat untuk memframing seolah-olah kalau nanti terjadi pergantian kekuasaan di negeri ini, maka akan ada syariat islam yang menggantikan ideologi Pancasila. Ini jelas paradigma berfikir yang kacau dan ngawur dari timses, yang berbaju sekali lagi saya sebut lembaga survei politik.

Pancasila sebagai ideologi bangsa ini sudah final menurut pandangan Imam Besar FPI Habib Riziek Shihab, karena pancasila sebagai alat perekat bangsa dari sabang sampai merauke yang wajib di perjuangkan dan di pertahankan sebagai sebuah nilai, begitu yang di ucapkan oleh HRS saat ditemui oleh seorang ustad utusan rezim berinisial R sahabat seorang jenderal yang mencoba menyuap HRS sebanyak 100 juta USD untuk tidak mengikuti aksi 212 pada akhir november 2016 di ponpes milik HRS di daerah bogor.

loading...

Pernyataan HRS diatas juga sering saya dengar saat berdiskusi di kediaman beliau yang sangat sederhana di kawasan petamburan, serta di acara milad FPI beberapa tahun yang lalu, kalau Pancasila tidak akan pernah berubah dan menjadi harga mati bagi perjuangan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia. HRS bukanlah tipikal yang anti terhadap ajaran Pancasila, karena HRS justru menjadi pengawal Pancasila dari rongrongan ajaran NASAKOM di saat Tap. Mprs no. 25 Tahun 1966 ingin di cabut oleh Presiden Abdurahman Wahid di awal reformasi.

Hakul yakin dari tulisan Denny JA tersebut, yang bersangkutan sepertinya belum pernah bertemu dan tatap muka ataupun berdiskusi sekalipun dengan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab tentang Islam dan Pancasila. Karena kalau yang bersangkutan pernah bertemu dan berdiskusi dengan HRS mungkin mainset berfikirnya akan berubah tentang FPI dan Islam serta Pancasila melalui paradigma Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Pledoi Denny JA tentang pers nasional juga terlalu premature dan tidak memiliki landasan berfikir yang benar, karena membandingkan Pers Nasional dengan pers yang memiliki pemahaman liberal di negeri paman sam. “Pers di Indonesia memiliki pemahaman demokrasi pancasila, dan pancasila sendiri sangat berbeda dengan paham Neolib di AS yang sangat di tentang oleh Soekarno“.

Sang surveyor politik tampaknya tidak begitu memahami pers nasional yang dalam Undang-undang Pokok Pers No.40 tahun 1999 mewajibkan untuk “Cover Boothside, memberikan edukasi yang baik kepada publik, sebagai alat early warning (pemberi peringatan dini) serta menjadi watch dog yaitu (anjing penjaga) dari persoalan Ham dan pemberangusan kebebasan pers“.

Pers hari ini di era kepemimpinan Jokowidodo sudah menjadi semacam corong pemerintah dan alat tulis rezim yang selalu membebek dan mengkritik para pengkritik rezim, bukan lagi membela kepentingan publik tapi mengedepankan kepentingan penguasa dan pengusaha pers. Itu pun kalau kita mau jujur menerima kritik publik, “meskipun tidak semua media dan pekerja pers yang membebek kepada rezim“.

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchIndonesianJapaneseMalayPortugueseRussianSpanish
%d bloggers like this: