KPK Ungkap Uang Ketok Palu RAPBD Jambi

KPK Ungkap Uang Ketok Palu RAPBD Jambi

JP-Jakarta, Menurut keterangan dari Ketua KPK, Agus Rahardjo, setelah mencermati fakta-fakta persidangan dan didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik bahwa ke-12 Anggota DPRD Provinsi Jambi, diduga para unsur Pimpinan DPRD Jambi meminta uang “ketok palu”, menagih kesiapan uang “ketok palu”, melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan/ atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp 600 juta per orang;

Unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga telah mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas dan menagih uang “ketok palu”, menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp 400juta, hingga Rp 700 juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp100juta, Rp 140 juta, atau Rp 200 juta

Para anggota DPRD Jambi diduga mempertanyakan apakah ada uang “ketok palu”, mengikuti pembahasan di fraksi masing-masing, dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp200 juta per-orang;

Total dugaan pemberian suap “ketok palu” untuk pengesahan RAPBD TA 2017 dan 2018 adalah Rp16,34 miliar, dengan pembagian:

  • Untuk pengesahan RAPBD TA 2017 Rp12.940.000.000,00
  • Untuk pengesahan RAPBD TA 2018 Rp3.400.000.000.00

Lalu, selama proses penyidikan hingga persidangan dengan terdakwa Zumi Zola, terdapat 5 orang yang mengembalikan uang pada KPK sejumlah Rp 685.300.000 dari unsur Gubernur Jambi dan Anggota DPRD.

loading...

KPK menghargai keinginan untuk mengembalikan uang tersebut dan akan dipertimbangkan KPK sebagai faktor yang meringankan. Perlu dipahami, ancaman pidana untuk penerimaan suap sangat tinggi yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Kami ingatkan pada pihak lain, baik anggota DPRD Jambi ataupun pihak lain jika telah menerima uang agar mengembalikan pada KPK untuk kemudian dimasukan dalam berkas perkara.

Atas perbuatannya, 12 Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Sedangkan terhadap tersangka ke-13, yaitu: JFY, pihak swasta diduga memberikan pinjaman uang Rp 5 Miliar kepada Arfan cs. Uang tersebut diduga diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Jambi terkait pengesahan APBD TA 2018, diduga uang tersebut akan diperhitungkan sebagai fee proyek yang dikerjakan oleh perusahaan tersangka JFY di Jambi.

Atas perbuatannya, JFY disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.(Suyatno/RED)

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchIndonesianJapaneseMalayPortugueseRussianSpanish
%d bloggers like this: