Mengukur Kekuatan Ancaman KKSB-OPM

Mengukur Kekuatan Ancaman KKSB-OPM
TPN-OPM, sumber : suara.com

Oleh : Toni Ervianto *)

Jayakartapos,  Dalam buku berjudul “Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando” yang ditulis Hendro Subroto diterbitkan Buku Kompas tahun 2009 disebutkan Pada 1960 s.d 1963 terjadi konflik bersenjata antara militer Indonesia (TNI) dan militer Belanda untuk memperebutkan Irian Jaya (Papua). Konflik militer dalam skala besar nyaris pecah setelah RI mengerahkan pasukannya secara besar-besaran (Operasi Jaya Wijaya) demi menggempur pasukan Belanda. Tapi sebelum konflik pecah dalam bentuk peperangan secara terbuka, Belanda memilih menyerahkan Irian Barat secara damai melalui PBB pada 1 Mei 1963. Namun sebelum menyerahkan Irian Barat ke pangkuan RI, Belanda telah melakukan langkah licik dengan secara diam-diam membentuk negara boneka Papua.

Belanda bahkan membentuk pasukan sukarelawan lokal bernama Papua Volunteer Corps (PVC) yang sudah terlatih baik dan sempat bertempur melawan pasukan RI ketika melancarkan Operasi Trikora. Ketika Belanda menyerahkan Irian Barat, secara sengaja Belanda rupanya tidak membubarkan negara boneka Papua yang saat itu dipimpin warga lokal.

Pasukan PVC juga tidak dibubarkan dan banyak di antaranya masuk ke hutan dan membentuk pasukan perlawanan (pemberontak) yang kemudian dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pada tahun 1964 s.d 1967 OPM bersama 14.000 warga di bawah pimpinan Lodewijk Mandatjan masuk hutan di daerah Kepala Burung dan melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan PD II.

Pada 28 Juli 1965 terjadi serangan ke asrama Yonif 641/ Cenderawasih Manokwari sehingga mengakibatkan tiga anggota TNI gugur dan empat lainnya luka-luka.Tahun 1967 pasukan baret merah RPKAD (sekarang Kopassus) diturunkan untuk menangani pemberontakan dan kekacauan dengan cara pendekatan perang serta non perang.

Tapi pendekatan non perang yang dilakukan secara persuasif dengan cara menghargai adat istiadat setempat ternyata lebih berhasil. Mandatjan bersama semua pengikutnya pun keluar hutan dan secara suka rela mau bergabung dengan NKRI. Pendekatan persuasif terus dilakukan TNI ketika terjadi gangguan keamanan di Papua hingga saat ini.

Dilihat dari tujuannya untuk memisahkan diri dari Indonesia atau mengerat sebagian keutuhan wilayah Indonesia, separatis tergolong makar yang dalam KUHP Pasal 106 terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Definisi lain terhadap OPM adalah pemberontak terhadap negara atau pemerintahan yang sah. Mirip dengan makar, dalam KUHP Pasal 108 pelakunya terancam pidana penjara maksimal 15 atau 20 tahun.

OPM adalah organisasi yang mempunyai tujuan tertentu yang mengikat semua orang yang bergabung di dalamnya dan tidak bergantung pada individu tertentu. Saat seorang pemimpin sebuah distrik tertangkap atau bertobat, dia digantikan yang lain.

Roda aktivitas organisasi berjalan kembali, yang berarti serangan kepada TNI, Polri, dan warga sipil dapat dilakukan lagi. Risiko lain yang lebih besar dari pendefinisian OPM sebagai pemberontak adalah munculnya peluang bagi mereka dan anasirnya di luar negeri untuk merujuk Protokol Tambahan II tahun 1977 dari Konvensi Jenewa (Geneva Convention).

Konvensi tersebut merupakan hukum internasional tentang penanganan perang (jus in bello) atau disebut pula hukum humaniter internasional. Protokol Tambahan II membahas konflik bersenjata non internasional atau di dalam sebuah negara.

Di dalam Pasal 1 dinyatakan, “Angkatan perang pemberontak atau kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir di bawah komando … sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi militer secara terus menerus dan teratur,” yang berarti termasuk objek Konvensi Jenewa.

Pasal 3 Protokol Tambahan II melarang adanya intervensi dari luar, tetapi tidak ada larangan pihak pemberontak menyampaikan masalah kepada dunia internasional jika menurutnya terjadi pelanggaran Konvensi Jenewa.

Walaupun belum atau tidak menyetujui dan meratifikasi Protokol Tambahan II, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Jenewa. Karena itu, penyebutan OPM sebagai pemberontak dapat berisiko internasionalisasi kasus serangan OPM atau saat TNI/Polri menindak mereka.

Teori ancaman

Untuk dapat mengetahui seberapa besar kekuatan kelompok OPM-KKSB, maka dapat dianalisis dengan teori ancaman yang dapat dipelajari dari buku berjudul “Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis” yang ditulis oleh Hank Prunckun (2010). Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan teori ancaman adalah

  • (Threat)= I (Intention)xC(Capability)xC(Circuumstances). Intention atau niat terdiri dari desire (keinginan) dan expectation (harapan), sedangkan kemampuan atau kapasitas terdiri dari ilmu pengetahuan (knowledge) dan sumber daya (resources).

Langkah selanjutnya untuk mengetahui apakah OPM-KKSB benar-benar sebagai ancaman atau tidak adalah dengan menggunakan fishbone analysis. Dalam langkah ini, diuraikan unsur-unsur atau data atau keterangan yang berhubungan dengan desire dan expectation, termasuk diuraikan fakta atau data yang menggambarkan knowledge dan resources yang dimiliki OPM-KKSB saat ini.

Desire dan expectation yang diinginkan OPM-KKSB adalah memerdekakan Papua dari Indonesia; Melawan TNI dan Polri; Anti Pemerintah;Anti pelaksanaan pembangunan di Papua, sedangkan untuk mewujudkan desire dan expectationnya maka OPM-KKSB juga memiliki knowledge seperti mampu menggunakan Facebook dan menguasai hutan-hutan di Papua, dan resources mereka terlihat dari memiliki KODAP dan sayap politik di luar negeri dan luar Papua.

Langkah terakhirnya adalah memberikan skala koefisien ancaman terdiri dari ancaman tersebut berskala dapat diabaikan (negligible), minimum, medium, tinggi (high) dan serius (acute). Skala negligible dengan koefisien 4-6; Skala minimum 7-10; Skala maksimum 11-15; Skala tinggi 16-18; dan skala serius (acute) 19-20. Pemberian skornya tergantung dari informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di lapangan.

Memerdekakan Papua

Cerita tentang pemberontakan OPM-KKSB bermula dari 1963. Aser Demotekay yang merupakan mantan Kepala Distrik Demta, Kabupaten Jayapura, diam-diam menjalankan kegiatan kelompok kebatinan bermuatan kepercayaan adat dan Kristiani. Meski menuntut kemerdekaan Papua, namun pihak Aser kooperatif dengan Indonesia. Pihak Aser meminta Indonesia menyerahkan kemerdekaan kepada Papua sesuai janji

Alkitab, janji leluhur, dan janji tanah Papua bahwa bangsa Papua Barat adalah bangsa terakhir menuju akhir zaman.

Gerakan Aser ini bercorak kultus kargo (cargo cult). Belum diketahui nama pasti gerakan dan jenis kultus kargo macam apa yang Aser Demotekay jalankan itu, karena aktivitas mereka saat itu sangat rahasia, bergerak di ‘bawah tanah’. Hal ini dijelaskan Jon RG Djopari dalam bukunya, ‘Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka’, terbitan 1993.

Namun berbicara soal kultus kargo, kepercayaan semacam itu juga ada di kawasan Papua Nugini dan Mikronesia, muncul akibat interaksi masyarakat tradisional dengan masyarakat modern, dalam hal ini adalah tentara Barat dan Jepang yang sering membawa barang-barang kargo lewat pesawat, barang-barang kargo itu diyakini sebagai pemberian dewa. Belum jelas betul, apakah kultus kargo yang dipraktikkan kelompok Aser sama dengan yang ada di Papua Nugini dan Mikronesia atau berbeda.

Salah satu pengikut Aser adalah Jacob Prai yang kemudian melanjutkan pergerakan. Meski Aser melarang tindakan kekerasan untuk mencapai kemerdekaan Papua Barat, namun dalam perkembangan selanjutnya, Jacob Prai harus menempuh cara radikal untuk mempertahankan diri dan mewujudkan cita-citanya.

Muncul pula gerakan pro-kemerdekaan Papua di Manokwari pada 1964, tokohnya adalah Terianus Aronggear. Dia mendirikan ‘Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Barat’. Organisasi ini juga bergerak secara klandestin. Belakangan, organisasi Terianus dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kelompok Terianus Aronggear inilah yang disebut sebagai kelompok rintisan OPM paling pasti. Catatan sejarah ini sekaligus menepis anggapan bahwa OPM dibikin di Belanda atau dibikin di Jayapura (Hollandia/Sukarnopura), melainkan lahir di Manokwari tahun 1964. Lahirnya OPM tak bisa dilepaskan dari janji pemerintah kolonial Belanda sebelumnya, bahwa Papua bakal merdeka. Pada 1 Desember 1961, Bendera Bintang Fajar berkibar di samping Bendera Belanda untuk pertama kalinya.

Namun pada 19 Desember 1961, Trikora dicetuskan Presiden Sukarno dari Alun-alun Utara Yogyakarta. Sukarno ingin menggagalkan ‘Negara Papua’ buatan kolonial Belanda. Menurut Sukarno, wilayah yang dulu disebut Nugini Belanda (Nederland Nieuw Guinea) itu adalah wilayah Indonesia.

Pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda meneken perjanjian yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS), disebut sebagai Perjanjian New York. Hasilnya, mulai Oktober 1962, Papua diamanatkan terlebih dahulu ke PBB di bawah UNTEA (Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations Temporary Executive Authority). Selanjutnya, Papua akan diserahkan Belanda ke Indonesia pada 1 Mei 1963.

Dalam kondisi itu, pihak yang ingin Papua merdeka kemudian bergerak. Pihak otoritas Indonesia menyebutnya sebagai OPM. Nama OPM semakin dikenal tahun 1965 lewat pemberontakan bersenjata kelompok Permenas Ferry Awom di Manokwari. Lama kelamaan, pihak pemberontak juga menerima nama OPM yang sering dipakai pihak Indonesia itu karena nama itu lebih tepat, singkat, dan mudah diingat ketimbang nama panjang organisasi yang mereka bentuk semula, ‘Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat’.

Pada perkembangan selanjutnya, 1 Juli diperingati simpatisan Papua Merdeka sebagai hari lahirnya OPM. Soalnya pada tanggal itu tahun 1971, digelar proklamasi kemerdekaan Papua dengan Seth Jafeth Roemkorem sebagai Presiden sementara

Papua Barat (West Papua). Pengertian Papua Barat saat itu tentu bukanlah seperti yang dipahami sebagai ‘Provinsi Papua Barat’ saat ini, melainkan seluruh wilayah Papua sebelah barat Papua Nugini.

Melawan TNI/Polri dan Anti Pemerintah

Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM, telah mengeluarkan ultimatum berperang kepada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan, dalam waktu dekat mereka berencana mendeklarasikan angkat senjata melawan Indonesia.

Pernyataan ultimatum perang itu diumumkan Mayor Jenderal G. Lekkagak Telenggen, usai dilantik sebagai Kepala Staf Operasi Komando Nasional TPNPB, pada 2 Februari 2018, di Markas Kimagi, Distrik Yambi, Puncakjaya, Papua. Pembacaan ultimatum itu diunggah TPNPB di akun YouTube resminya. Dalam rekaman video, terlihat ultimatum dibacakan secara resmi dengan latar belakang bendera Bintang Kejora dan dikawal puluhan anggota OPM bersenjata laras panjang.

Lekagak Tanggaleng menyatakan perang terhadap TNI dan Polri melalui surat yang diteken Hendrik Wanwang, pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pada Oktober 2017. Dalam surat tersebut, Wanmang menyatakan menyerang aparat keamanan sebagai pembalasan atas ‘penangkapan dan penyiksaan warga Papua’. “Kami berperang dengan polisi, TNI, dan Freeport,” kata Wanmang dalam dalam wawancara dengan kantor berita Reuters, November 2017.

“Perang jangan berhenti, perang harus tanpa intervensi internasional di Papua. Ultimatum perang, saya sudah umumkan. Jadi, perang harus dilakukan di mana saja di Papua. Ketentuan, aturan perang kita sudah keluarkan itu. Panglima TNI, Polda harus tunduk pada aturan itu. TPN di seluruh Papua, perang harus berdasarkan aturan ini. Tujuan kami ingin perang lawan TNI, Polri sudah tercantum dalam aturan TPN,” kata Lekkagak.

Alhasil, OPM-KKSB menunjukkan capability dan resourcesnya dengan adanya rentetan kontak tembak antara TNI/Polri vs OPM-KKSB di Papua sudah sering terjadi di Papua, seperti misalnya pada 16 Juni 2018 ketika 5 prajurit Kodim 1704 Sorong yang tengah berpatroli di Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, disebut terluka akibat serangan tembakan sekelompok orang. Kodam Cendrawasih menuding para penyerang berafiliasi dengan Lekagak Talenggeng, salah satu pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Peristiwa terjadi ketika kepolisian dan militer meningkatkan kewaspadaan dengan pengerahan tambahan aparat keamanan menjelang Pilkada serentak di tujuh kabupaten dan pemilihan Gubernur Papua pada 27 Juni 2018. Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih, Kolonel Muhammad Aidi, menyebut kontak tembak terjadi di perbukitan antara Kampung Sinak dan Kampung Tirineri, sekitar tiga kilometer dari pemukiman penduduk.

Menurut Aidi, penyerangan berkaitan dengan beberapa aksi penyanderaan di Kabupaten Mimika yang dituduhkan kepada OPM. Bulan November 2017, OPM menyandera penduduk Desa Banti dan Kimbely di Tembagapura, Mimika.

Menurut Pemimpin Redaksi Cendrawasih Pos -yang juga menjabat Ketua Aliansi Jurnalis Independen Jayapura- Lucky Ireuw, sejumlah peristiwa penembakan yang disebut melibatkan OPM dan aparat TNI memang beberapa kali terjadi usai penyanderaan dua desa di Mimika pada akhir 2017.

Pada Oktober 2018 tercatat bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) terlibat baku tembak dengan TNI di kampung Gubuleme, Distrik Tingginambut, Puncak Jaya. Baku tembak membuat 1 orang dari pihak OPM tewas, sementara Pimpinan TPN/OPM Jenderal Goliat Tabuni dan anggotanya sekitar 50 orang melarikan diri ke hutan.

Penyerangan terhadap markas TPN/OPM pimpinan Goliat Tabuni bermula pada, Senin (1/10/2018) sekitar pukul 06.45 WIT. Saat itu Tim Patroli Satgasgakkum TNI sedang melakukan patroli dan melihat bendera Bintang Kejora berkibar di atas ketinggian. Setelah didekati ternyata tempat tersebut merupakan Markas OPM pimpinan Goliat Tabuni dengan pasukannya sekitar 50 orang dan memiliki senjata. Selanjutnya pasukan TNI memberikan peringatan dan ultimatum agar KKSB tersebut menyerah namun tidak diindahkan, justru mereka melancarkan tembakan ke arah pasukan TNI sehingga terjadi kontak tembak.

Kelompok Bersenjata kembali menyerang tim Gabungan TNI dan Polri di Distrik Yigi, Nduga, Papua. Baku tembak terjadi pada Senin pagi, 10 Desember 2018 sekitar pukul 06.13 WIT. Akibat baku tembak tersebut dua anggota TNI yaitu Pratu Budi dengan luka tembak di bahu, lalu Praka Aswad luka ringan di pelipis mata. KKSB melakukan penembakan dari arah barat pos TNI di ketinggian 500 meter. KKSB bersembunyi di balik pohonan rimbun dari atas bukit.

OPM-KKSB juga menyasar warga sipil sebagai obyek atau sasaran aksi brutal dan teror mereka. Hal ini terlihat dari insiden penembakan terhadap puluhan pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Nduga, Papua, diserang oleh kelompok bersenjata TPNPB pada Senin malam, 3 Desember 2018. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) membenarkan sebagai pelaku di balik insiden tersebut.

Sebelumnya, pada 27 April 2018, Organisasi Papua Merdeka lagi-lagi menebar teror dengan menembaki perumahan karyawan PT Freeport di Kota Tembagapura, Papua. Kelompok bersenjata OPM menembaki rumah karyawan bernama Morne Francis Ras di Perumahan Hidden Valley di Mile 66. Warga negara Afrika Selatan itu ditembak secara brutal. OPM melepaskan lebih dari 10 tembakan secara beruntun ke arah korban dan rumahnya sekira pukul 07.40 WIT, Jumat, 27 April 2018. Beruntung tidak satu pun peluru yang mengenai Morne, sebab ketika penembakan terjadi, Morne menyelamatkan diri dengan cara tiarap di bawah mobilnya.

Foto : KKSB, Ist

 

Memiliki Basis Militer/KODAP dan menguasai hutan-hutan di Papua

TPNPB mengklaim memiliki pasukan tempur yang mampu merepotkan TNI dan Polri. Bahkan, mereka menyatakan telah menyiapkan senjata dan aturan berperang. Menurut Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, militer mereka berkelas internasional. Peta kekuatan militer TPNPB-OPM sendiri dibagi menjadi 29 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) yang tersebar di seluruh Papua. “Setiap Kodap memiliki 2.500 personel,” jelas Sebby Sambom yang tinggal di Papua New Guinea (PNG).

Dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (14/12/2018), Sebby Sambom menerangkan bahwa Panglima Tinggi TPNPB saat ini dipegang oleh Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letjen Gabriel M. Awom, Kepala Staf Umum, Mayjend Terryanus Satto, juru bicara Sebby Sambom dan Komandan Operasi Perang Mayjen Lekagak Telenggen, dan selanjutnya ke Komando Daerah Pertahanan (Kodap-Kodap).

Meski jumlahnya kalah jauh dari TNI, TPNPB-OPM menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. “Mereka boleh lebih banyak, tapi alam bersama kami. Hutan bersama kami, lembah bersama kami, dan kami tidak akan menyerah. Kami punya moto, satu butir senjata melawan seribu butir senjata,” tutupnya.

Sementara itu, Lekkagak mengatakan, musuh kami adalah TNI Polri, jadi pasukan TPNPB yang tembak TNI, senjata sudah jadi milik kami. Senjata dan amunisi TNI POLRI itu gudang senjata kami, dan senjata yang sudah rampas tidak akan kembalikan, itu sudah menjadi milik TPNPB.

Kasus perampasan senjata oleh TPNPB terjadi di Pasar Sinak, Puncak Jaya, Papua. Mereka menembak mati prajurit TNI dari Kopassus. Penembakan terjadi saat prajurit TNI itu sedang berbelanja di dalam pasar. TPNPB juga telah menginstruksikan pasukannya di seluruh Papua, untuk bertahan di dalam hutan dan melakukan perang secara gerilya.

Sekitar 18 Juni 2011, OPM-KKSB mengeluarkan struktur militernya. Mereka membentuk Dewan Tertinggi Revolusi Komando Pertahanan yang membawahi Panglima Komando Pusat TPN-OPM Papua Barat; Kepala Staf Umum TPN-OPM Papua Barat; Asisten I Kepala Operasi TPN Papua Barat; Kepala Operasi TPN Papua Barat; Kepala Diklat TPN-OPM Papua Barat; Asisten II Kepala Intelijen TPN-OPM Papua Barat; Asisten

  • Kepala Administrasi TPN-OPM Papua Barat; Asisten IV Kepala Penyimpanan Logistik TPN-OPM Papua Barat; Asisten V Kepala Penerangan Pusat TPN-OPM Papua Barat; Panglima Teritorial TPN-OPM Papua Barat I-Angkatan Darat; Kasat TPN Papua Barat-Angkatan Darat; Panglima Teritorial TPN-Papua Barat II-Angkatan Laut; Kasat TPN Papua Barat Angkatan Laut; Panglima Teritorial TPN-OPM Papua Barat III-Angkatan Udara; Kasat TPN-OPM Papua Barat Angkatan Udara; Komandan Batalyon 171 sampai 176 TPN-OPM Papua Barat; Panglima Daerah Kodam I (Mamta); Panglima Daerah Kodam II (Baliem Wamena); Panglima Daerah Kodam III (Timika); Panglima Daerah Kodam IV (Paniai); Panglima Daerah Kodam V (Merauke); Panglima Daerah Kodam VI (Mansor); Panglima Daerah Kodam VII (Biak); Panglima Daerah Kodam VIII (Pegunungan Bintang); Panglima Daerah Kodam IX (Serui); Panglima Daerah Kodam X (Baliem Barat); Panglima Daerah Kodam XI (Mamta II); Panglima Daerah Kodam XII (Yahukimo) dan Panglima Daerah Kodam XIII (Nabire).

Menggunakan Facebook

OPM-KKSB dalam menyebarkan propagandanya, memprovokasi TNI/Polri dan meneror warga Papua juga menggunakan perkembangan Iptek, terbukti mereka menggunakan Facebook, sehingga eksistensi mereka juga dapat dilacak dalam dunia maya.

Seperti misalnya melalui akun Twitter, Papuan Voice, pesan dengan hastag #WestPapua, disebarkan TPNPB untuk mengingatkan kelompok pendukung Papua Barat Merdeka tentang revolusi total yang akan mereka lakukan. “Tidak akan merdeka jika Kita tidak lakukan Revolution TOTAL. Oleh karena itu, TPNPB KOMANDO NASIONAL Pesan kepada semua perjuangan muda2 bangsa Papua siap lakukan Revolution TOTAL. Kami akan keluarkan deklarasi Perang, setelah kami siap segala sesuatu Salam Revolution!,” tulis TPNPB.

“Mari kita tinggal di hutan tetapi alam dan Tuhan selalu melindungi kita dalam segala hal, kami memiliki tujuan adalah untuk membebaskan kerajaan di tanah saya #WestPapua Raas Malanesia dari tangan penjajah Indonesia,” tulis TPNPB.

Bahkan, TPNPB sudah menyiapkan ketentuan tentang prinsip-prinsip perang dengan Indonesia. Ketentuan ini diumumkan TPNPB di situs resminya. “Sebuah aturan prinsip-prinsip perang, Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Telah resmi umumkan pada tanggal 27 Januari 2018 di Markas Kimagi, Yambi Puncakjaya Papua. Ketentuan tentang Prinsip-prinsip perang pada Indonesia berdasarkan sebuah prinsip-prinsip yang telah ditentukan Komando Nasional TPNPB. Apa tujuan perang, dan apa tuntutannya dan bagaimana dalam perang di lapangan terkait dengan warga sipil dan apa sasarannya, siapa penanggungjawab dalam perang ini, apa alat perang yang digunakan TPNPB, dan bagaimana proses penjelesain konflik bersenjata. Telah termuat dalam ketentuan peraturan perang ini,” tulis TPNPB di situs resmi mereka.

Berjuang melalui jalur politik melalui sayap politik OPM-KKSB

OPM-KKSB dalam merealisasikan desire dan expectationnya untuk memerdekakan Papua Barat dari Indonesia tidak hanya menggunakan kekuatan senjatanya, namun mereka juga “berjuang” melalui jalur-jalur politik melalui sayap-sayap politik mereka di luar negeri dan luar Papua.

Mengacu atau menurut data dari berbagai sumber terbuka seperti www.kompassiana.com dan tirto.id, tercatat di beberapa negara ada sejumlah “sayap politik” OPM-KKSB atau setidaknya NGO yang seaspirasi atau mendukung internasionalisasi masalah Papua menuju kemerdekaan Papua (walaupun belum diperoleh informasi terkini terkait apakah “sayap politik” atau NGO yang seaspirasi dengan OPM-KKSB tersebut masih eksis atau sudah bubar).

Setidaknya di Inggris, beberapa NGO pernah “dituding” sebagai pendukung gerakan Papua merdeka seperti West Papua Ascociation; Tapol the Indonesian Human Right Campaign; Forest People Programme; National Union of Student; The Foundation for Endagered Languages; Down to Earth; World Development Movement; Colombia Solidarity Campaign; Oxford Papua Right for Campaign dan Cambridge Campaign for Peace. Sedangkan di Australia pernah tercatat seperti Australia West Papua Asscociation; Internasional Volunteer for Peace; Medical Asscociation for Prevention of War; Pax Christi dan Religius Society for Friends (Quakers). Di Belanda seperti West Papuan Women Asscociation in the Netherlands; Chlindrern of Papua; Foundation Pro Papua, established by veterans former Dutch New Guienea; West Papua Courier; Movement Peace, Human Right, Communication and Develeopment; PaVo-Papuan People’Fundation dan The Netherlands Centre for Indigenous People. Di Selandia Baru (Indonesia Human Right Committee; Peace Movement Aotearoa; Women’s International League for Peace and Freedom Section, Aoteorea; Peace Foundation, Aoteorea; Christian World Service; Disarmamment & Security Centre; Global Peace and Justice Auckland; Pax Christi Aotearea; The New Zealand Council of Economic and Culturights; Women for Peace dan The Alliance Party). Di Irlandia seperti West Papua Action-Irlandia; Just Forrest-Iriandia; Tibet Support Group-lrlandia; Afri-Irlandia; Committee of 100-Finlandia; East Timor Ireland Solidarity Campaign-Irlandia; Cuba Support Group-lrlandia

Latin America Solidarity Centre-Irlandia; Trocaire, the Catholic Agency for World Development- Irlandia; Forest Friend Ireland/Cairde na Coille-Dublin dan Alternatives to Violence-Belfast. Di Amerika Serikat dan Kanada (East Timor Action Network/ETAN; International Physicians for the Prevetion of Nuclear War; Indonesia Human Rights Network-USA; Papuan American Student Association-Washington DC, New York, California, Taxas dan Hawai; West Papua Action Network (WESPAN)-Kanada; Canadian Ecumenical Justice Intiviatives-Kanada; Canadian Action for Indonesia & East Timor-Kanada dan Canadians Concerned About Ethnic Violence in Indonesia- Kanada. Di Belgia, Nepal, Swedia (KWIA-Flanders/Belgia; Coalition of the Flemish North South Movement-Brussels Belgium; Nepal Indigenous Peoples Development and Information Service Centre (NIPDISC)-Nepal; Anti-Racism Information Service-Switzerland dan Swedish Association for Free Papua-Sweden. Di Perancis, Jerman, Norwegia, dan Denmark (Survival lnternational-Perancis; German Paciffic-Network-Jerman; Regnskogsfondet-Oslo, Norwegia dan International Work Group for Ondigenous Affairs-Denmark). Di Fiji, Uganda dan Timor Leste seperti Paciffic Concerns Resource Centre (PCRC)-Fiji Island; Foundation for Human Right Intiative (FHRI)-Uganda serta International Platform of Jurists for East Timor- Timur.

Asssessment terhadap kekuatan ancaman OPM-KKSB

Assessment yang dilakukan oleh penulis untuk mengukur kekuatan ancaman OPM-KKSB jelas hanya bersandar kepada berbagai sumber terbuka (pemberitaan media massa cetak, buku ataupun media massa online). Assessment ini untuk diberikan skala terkait kekuatan ancaman OPM-KKSB itu masuk kategori serius atau dapat diabaikan. Adapun penilaian skala nilai dan jumlah nilai skala koefisien ancaman didasarkan kepada teori ancaman yang secara ringkas diterangkan diatas.

Skor untuk skala koefisien ancaman dapat diberikan penjelasan bahwa semakin tinggi nilai atau skornya maka menunjukkan ancamannya semakin tinggi atau nyata.

Kesimpulan

Niat atau intention OPM-KKSB untuk memerdekakan Papua dari Indonesia berada pada level medium, sehingga keberadaan organisasi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, dan untuk melemahkannya maka perlu dicarikan informasi terkait kerentanan dan kelemahan organisasi separatis ini (yang sejauh ini belum dapat terungkap melalui sumber terbuka), sehingga mudah dikalahkan atau digalang untuk kembali ke NKRI.

Niat OPM-KKSB ini berpotensi dapat direalisasikan, karena mereka didukung oleh circumstances atau Sikon yang berdasarkan jumlah nilai skala koefisien ancaman berada dalam level tinggi atau high artinya mereka juga memanfaatkan Medsos untuk kebutuhan perjuangannya, basis-basis militernya belum sepenuhnya “dihancurkan” TNI dan Polri serta dukungan sayap-sayap politik OPM-KKSB di dalam dan luar negeri yang masih bergeliat cukup dinamis.

Dengan kata lain, eksistensi OPM-KKSB akan terus diupayakan berkelanjutan oleh simpatisan dan anggotanya, dan mereka akan memiliki chance atau peluang untuk memerdekakan Indonesia, jika pemerintah Indonesia kurang berhasil dalam mengelola circumstances yang ada terkait Papua baik di dalam negeri dan luar negeri. Masalah Papua harus disikapi serius, sebab jika tidak akan menjadi “point of no return” yang dapat menimbulkan strategic surprises ke depan yang tidak diinginkan.

*)  Penulis adalah alumnus pasca sarjana Kajian Strategik Intelijen (KSI) Universitas Indonesia (UI).

 

 

 

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchIndonesianJapaneseMalayPortugueseRussianSpanish
%d bloggers like this: