Operasi Penegakan Hukum : Mengacak-ngacak Doktrin Operasi TNI

Operasi Penegakan Hukum : Mengacak-ngacak Doktrin Operasi TNI
Foto : Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi, melepas Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalyon Infanteri (Satgas Pamtas Yonif) 123/Rajawali, di Makodam XII/Tanjungpura, Jalan Arteri Alianyang, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (2/6/2018). Sumber : Pendam XII/TPR

Oleh : Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Jakarta. Pasukan TNI yang Jelas tergabung dalam Satuan Petugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum), yang sedang melaksanakan pengamanan dalam rangka proses pergeseran pasukan TNI yang akan melaksanakan pengamanan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena – Mamugu di Kabupaten Nduga mendapat serangan dari pihak KKSB pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi pagi 07 Maret 2019 pukul 08.00 WIT. Tiga prajurit TNI gugur tapi berhasil merampas lima pucuk senjata dan menemukan satu jenazah KKSB. Ini adalah penggalan keterangan Kapendam XVII/Cend Kolonel Inf Muhamad Aldi.

Masih menurut penjelasan Kapendam XVII/Cend, TNI akan terus mem–back up Polri dalam upaya penegakkan hukum terhadap aksi kelompok bersenjata yang meresahkan masyarakat-masyarakat Papua. Makna dari kalimat-kalimat ini bahwa di Papua sedang dilaksanakan operasi penegakkan hukum oleh Polri dibantu TNI untuk melawan KKB.

Benarkah tugas TNI untuk melakukan penegakan hukum?. Menurut UUD 1945 Pasal 30 ayat 4, penegakan hukum adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia, dan bukan menjadi tugas TNI. Masih menurut UUD 1945 Pasal 30 Ayat 3, tugas yang diberikan kepada TNI adalah mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dengan penugasan di Nduga sebagaimana yang ada saat ini, patut ditengarahi adanya penyimpangan terhadap doktrin TNI.

Benar, dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana UU Nomor 34 tahun 2004, salah satu tugas yang dapat dilaksanakan TNI adalah membantu kepolisian untuk tugas-tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan tugas penegakan hukum. Jenis penugasan ini yang dilaksanakan TNI di Aceh, dimana operasi militer yang dilaksanakan oleh Koops TNI di bawah kendali Komando Operasi Pemulihan Keamanan yang berada ditangan Polda NAD. Tugas Koops TNI diberikan oleh Mabes TNI tetapi pelaksanaannya dalam kendali penuh Kapolda Aceh selaku Dankoopslihkam Aceh.

Di dalam bentuk penugasan seperti ini, Komando Operasi TNI diberi wilayah operasi dan tugas-tugas spesifik operasi militer. Sehingga, dalam wilayah tanggung jawab ini satuan-satuan TNI dapat mengembangkan doktrin operasi TNI sesuai dengan tugas yang diberikan. Sesuai dengan kompetensinya, yang dihadapi TNI adalah kombatan GAM, sehingga secara teknis tugas yang dilaksanakan adalah tugas-tugas tempur untuk melumpuhkan kekuatan kombatan GAM, bukan tugas penegakan hukum.

Untuk melaksanakan operasi di Nduga, pihak Kepolisian menyebut TPNPB-OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), karenanya operasi yang dilaksanakan adalah operasi penegakan hukum. Terkait dengan operasi ini, tugas TNI untuk melaksanakan operasi bantuan TNI kepada Kepolisian dipastikan sebagai operasi penegakan hukum sebagaimana dikatakan Kapendam XVII/ Cend. Sebuah tugas yang patut dievaluasi dari kompetensi TNI. Dengan sebutan KKB, bermakna operasi untuk mengejar kombatan kelompok Egianus Kogoya adalah operasi dalam bingkai criminal justice system.

Terkait dengan gugurnya prajurit TNI di Distrik Mugi, Presiden Jokowi angkat bicara sebagaimana diungkapkan oleh Warta Ekonomi.co.id, Bandar Lampung tanggal 8 Maret 2019, bahwa tidak mudah bagi TNI untuk menyelesaikan separatisme di Papua, sebab medan yang sangat berat. Dalam pernyataan ini beliau mengaku bahwa sejak awal telah memerintahkan TNI untuk terus berupaya memberantas separatisme pimpinan Egianus Kogoya.

Dari bentuk operasi yang dilaksanakan dan pernyataan Presiden Jokowi, terdapat sejumlah hal yang patut dikritisi. Hal tersebut meliputi operasi penegakan hukum, penyebutan KKB, peran dan fungsi DPR dalam pengerahan Pasukan TNI untuk melaksanakan operasi di Papua, serta tugas TNI untuk memberantas separatisme Egianus Kagoya.

Terkait dengan operasi penegakkan hukum, sebagaimana sedikit diungkap pada alinea sebelumnya, secara doktriner TNI tidak disiapkan dan dilatih untuk tugas-tugas penegakan hukum, kecuali untuk kepentingan internal TNI. UU Nomor 34 tahun 2004 juga tidak merinci kemampuan TNI dalam penegakkan hukum, apalagi doktrinnya. Sehingga penugasan operasi jenis ini merupakan penugasan di luar kemampuan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan TNI.

Terkait dengan penyebutan KKB, beberapa artikel IDESSS sebelumnya dan banyak dibahas oleh berbagai media, bahwa penyebutan ini tidak benar secara hukum. Oleh karena itu, tidak tepat bila TNI menyerahkan sebutan KKB kepada Pemerintah, tanpa pandangan yang jelas dari TNI. Status TPNPB sebagai kombatan diakui dan diklaim sendiri oleh mereka. Terlepas dari klaim dan pengakuan, cara yang mereka lakukan adalah cara militer. Kalau seperti ini, tentu patut ditengarahi, sebutan KKB sangat bernuansa politis untuk kepentingan pihak tertentu.

Terkait dengan peran dan fungsi DPR dalam pengerahan kekuatan TNI, menurut Pasal 18 UU Nomor 34 tahun 2004: (1) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI; (2) Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam waktu 1X24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; (3) Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden harus menghentikan pengerahan TNI tersebut.

Dalam hubungan ini, kalaupun Presiden mengeluarkan perintah pengerahan TNI untuk pengejaran, dibenarkan menurut UU. Persoalannya adalah DPR belum pernah memberikan respon. Mungkinkah faktor administrasi? Ini membuka peluang untuk dimaknai bahwa DPR abai dalam tugas pengawasan UU. Padahal persetujuan DPR menjadi legitimasi bagi TNI untuk menjalankan tugas, dan respon DPR penting karena justifikasi, sehingga prajurit TNI tidak ragu menjalankan misinya.

Terkait dengan tugas memberantas separatisme sebagaimana disampaikan Presiden, tugas ini adalah tugas OMSP menurut UU Nomor 34 tahun 2004 yaitu memberantas separatis bersenjata. Sebuah tugas yang menjadi tanggung jawab TNI. Sehingga pengerahan TNI untuk melakukan pengejaran Kelompok TPNPB pimpinan Egianus Kogoya sesuai dengan peraturan perundangan, tentu bukan dalam rangka operasi kepolisian. Sebuah teka teki politik. Barangkali ada pembelokkan kehendak di level bawah Presiden dengan dalih resistensi luar negeri tetapi sesungguhnya untuk kepentingan politik kelompok atau pribadi.

Sebagai bahan pemikiran, doktrin adalah tuntutan militer dalam tugas serta jabaran operasional dan teknis pelaksanaan UU. Diyakini TNI tidak memiliki doktrin operasi penegakkan hukum karena tidak ada rujukan dalam UU nya. Implikasinya terhadap prajurit adalah kegamangan dalam tugas dan kemampuan mengembangkan cara bertindak yang dipaksa atau didikte oleh sesuatu yang mereka tidak pahami. Korban akan terus terjadi apabila pola seperti ini berlanjut.

Mencermati seluruh keadaan ini, patut menjadi keprihatinan semua pihak, bahwa menjalankan kewenangan di luar ketentuan perundangan merupakan kekeliruan yang dapat berdampak negatif dan fatal. Padahal, salah satu poin sumpah jabatan siapapun mereka adalah menjalankan UUD 1945 dengan sebaik-baiknya. TNI seharusnya tidak membiarkan Doktrin Operasi nya diacak-acak oleh karena alasan pragmatis senang dilibatkan dalam operasi. Sudah seharusnya para pejabat alat negara, lebih mengedepankan politik negara dari pada politik kekuasaan.

*) Mantan Pangkoops Darurat Militer Aceh dan Desk Polhukam Masalah Aceh.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchIndonesianJapaneseMalayPortugueseRussianSpanish
%d bloggers like this: