Monthly: August 2019

Menyelesaikan Masalah Papua
By: On:

Menyelesaikan Masalah Papua

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Papuanews.id

 

 

Oleh : Anjani Natula

JP,  Lagi-lagi ujaran kebencian dan rasisme menjadi musiu yang membakar perdamaian di Papua. Akibat ucapan “rasis” terhadap sejumlah mahasiswa Papua di Asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Jawa Timur oleh oknum Ormas yang saat itu mendemo di depan asrama mahasiswa Papua telah membuahkan hasilnya dengan aksi massa anarkis di Manokwari dan Sorong, Papua Barat pada 19 Agustus 2019, dan merembet ke Fakfak dan Timika dua hari berikutnya, seakan-akan menggambarkan kepada dunia internasional bahwa telah terjadi dehumanisasi di Papua, apalagi tanggal 19 Agustus 2019 diperingati sebagai hari dehumanisasi oleh masyarakat internasional. “Bandwagon effect” dari propaganda ini kemungkinan berhasil seperti yang diinginkan aktor kerusuhan, yang katanya Badan Intelijen Negara (BIN) sudah memiliki data-datanya siapa dalang dan aktor kerusuhan di Papua Barat, dengan kata lain BIN tidak kecolongan dalam kasus di Papua ini.

Tampaknya kata-kata oknum Ormas yang mendemo “markas” mahasiswa Papua di Surabaya tidak mengetahui bahaya menggunakan kata-kata rasis dan menebar ujaran kebencian. Bagaimanapun juga, rasialisme dan bigotry bukanlah tindakan terpuji karena perilaku buruk tersebut dapat mencederai perasaan dan harga diri seseorang atau kelompok, tetapi juga tindak pelanggaran hukum yang serius.

Dalam perspektif hukum pidana, ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Pasal 156 KUHP, yakni perbuatan-perbuatan yang dianggap menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Racial isme juga tidak lcalah serius. Perbuatan itu, menurut ketentuan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik, terutama pada Pasa116, dapat dikenai pidana penjara 5 tahun. Disamping itu, pelaku rasialisme dan oknum mahasiswa Papua yang diduga merobek dan membuang bendera Merah Putih ke selokan air kurang menyadari bahwa di ea media sosial dan revolusi 4.0, magnitude dan momentum yang berkaitan dengan persoalan-persoalan itu dapat berefek ganda.

Tampaknya, proses penegakkan hukum yang tuntas baik terhadap pelaku rasialisme dan oknum mahasiswa Papua yang diduga merobek dan membuang bendera Merah Putih ke selokan air harus segera dilaksanakan sebagai bentuk shock therapy, sekaligus menunjukkan kenetralan negara dalam menangani masalah ini.

Proses hukum yang sama juga harus dilakukan terhadap pelaku tindakan anarkistis di Sorong, Manokwari, Fakfak, dan Timika.
Disamping itu, masalah Papua membutuhkan penanganan yang komprehensif dan tidak bisa diselesaikan dengan instan. Untuk itu, terpenting sekarang adalah pemahaman tentang masyarakat Papua, baik dari sisi sosial, budaya, maupun politik. Menyelesaikan konflik di Papua tidak hanya melibatkan unsur-unsur pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia.

Masyarakat Papua adalah bagian dan masyarakat Indonesia yang harus diperlakukan sebagaimana sesama anak bangsa. Sebagai warga negara yang harus dihormati, yang memiliki hak-hak sipil dan politik dan menjadi bagian dalam naungan NKRI.
Banyak kalangan yang menilai bahwa selama ini hubungan masyarakat Papua dengan pemerintah pusat dan aparat negara boleh dibilang buruk. Selain itu, kebijakan pemerintah tidak membuat dan tidak melaksanakan harapan masyarakat Papua untuk keadilan dan pemerataan ekonomi bagi rakyat Papua terpencil.

Peristiwa Papua mengingatkan pentingnya membangun penghormatan atas kebinekaan yang kini belum disadari oleh berhagai pihak. Selain, yang paling panting ketika menghormati kebangsaan adalah pengamalannya dan bisa muncul respek serta tidak bersikap rasialis terhadap sesama anak bangsa.

Memang harus diakui ada permasalahan gangguan keamanan di Papua dan Papua Barat dengan keberadaan TPN/OPM atau sekarang dikenal dengan istilah “West Papua Army” yang sejauh ini belum dapat dilumpuhkan kekuatan militernya dan diringkus tokoh-tokoh utamanya oleh aparat keamanan dan aparat intelijen.

Meskipun ada masalah terkait keamanan, menyelesaikan masalah Papua tidak serta merta dituntaskan dengan menambah TNI atau Polri atau menyelesaikan masalah Papua dengan mengedepankan aspek keamanan, karena hal tersebut tidak akan pernah selesai dan cuma menambah dendam saja dikemudian hari.

Menyelesaikan Papua harus melalui jalur antropologi dan sosiologi dan pendekatan sipil lainnya, seperti pemerintah baik pusat maupun daerah juga perlu lebih serius dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan Papua yang berada di bawah permukaan. Isu ketimpangan, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dan isu lain yang sudah lama berkembang perlu lebih dicermati dan dicarikan jalan keluar segera.

Giay (2007) dan Kirsch (2010) menyebutkan, kemerdekaan bagi OPM yaitu adanya pengakuan negara terhadap masyarakat Papua sebagai manusia yang diwujudkan dalam keadilan sosial, perdamaian, dan keinginan untuk berdialog. Artinya, istilah merdeka tidak bisa disamakan dengan konsep politik untuk memisahkan diri dari negara, dalam hal ini Indonesia. Bahkan, sejumlah elite Papua yang dikenal sebagai tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang pernah saya wawancara menyebutkan, sebenarnya merdeka bagi OAP tidak bisa terwujud apabila pemerintah pusat dan Papua, secara konsisten menjalankan amanat Undang-Undang No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Selain itu, untuk menyelesaikan masalah Papua, maka hentikan stigmatisasi negatif terhadap rakyat Papua, karena stigmatisasi terus yang akhirnya menggerakkan masyarakat Papua melakukan perlawanan. Menuduh setiap aksi protes atas ketidakadilan yang menimpa orang asli Papua (OAP) dengan stigmatisasi bahwa mereka pro separatis, melakukan makar, atau anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah blunder besar, seperti ditemukan oleh Webb-Gannon (2014), seperti kebanyakan elite politik di Jakarta dan masyarakat di luar Papua menyebutkan, realisasi kemerdekaan masyarakat Papua hanya bisa terjadi apabila merdeka dan separatis.

Oleh karena itu, jika benar-benar ada “grand design dan political will” untuk mengakhiri kekerasan di Papua, maka stigmatisasi terhadap OAP segera diakhiri, termasuk ujaran kebencian dan rasialisme terhadap mereka, sebab jika tidak maka kita tinggal menunggu waktu lepasnya Papua dari Indonesia.

*) Pemerhati masalah politik dan keamanan

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Hantu Resesi Global Akan Nongol Sebentar Lagi
By: On:

Hantu Resesi Global Akan Nongol Sebentar Lagi

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Ist

 

JP,   Indonesia, seperti banyak negara lain di kawasan, sedang dibayang-bayangi resesi ekonomi. Situasi dapat memburuk bila Indonesia tidak waspada menghadapi pelemahan dan ketidaksbalian perekonomian global. Hal ini antara lain disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, ketika berbicara dalam Seminar Nasional bertema “Nota Keuangan RAPBN 2020: Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara” di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

“Tidak hanya Indonesia yang mengalami tantangan tersebut, tetapi seluruh negara, terutama negara berkembang,” ujar Sri. Menurut Menkeu, pemerintah menjadikan strategi menghadapi bayang-bayang resesi sebagai prioritas utama. “Apa yang kita perhatikan dalam perkembangan perekonomian dunia, proyeksi ekonomi dunia melemah. Bahkan beberapa sudah bisa disebut resesi. Ini pusat kewaspadaan kita,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, saat ini resesi bukan hanyan menjadi ancaman negara-negara berkembang. Negera yang berpengaruh dalam konteks ekonomi global juga menghadapi ancaman yang sama. “Jerman, Singapura, negara Amerika Latin seperti Argentina juga dalam masa krisis. Meksiko dan Brasil juga dalam situasi sulit. Eropa pun mengalami berbagai masalah seperti Brexit,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, kata Sri, pemerintah tengah merancang pengoptimalan penggunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 untuk menjaga ekonomi nasional. “Kami di Kemenkeu terus menjaga agar APBN sebagai instrumen fiskal terus dalam kondisi sehat dan kredibel,” tukasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan tetap mewaspasdai kondisi ketidakpastian global yang akan terjadi di 2020, lantaran saat ini pertumbuhan ekonomi global juga mengalami pelemahan karena dipengaruhi oleh kebijakan global yang dilakukan pada 2018. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tahun ini, seperti penurunan suku bunga acuan olehThe Fed, akan terlihat dampaknya di tahun depan. Hal itu sebagaimana terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada 2018 dan kemudian dampaknya terlihat di tahun ini, sementara berbagai kebijakan di tahun ini akan terlihat dampaknya di tahun depan.

Eskalasi perang dagang antaraTiongkok dan Amerilca Serikat (AS) juga masih meningkat, namun saat ini sulit untuk memprediksi apakah akan ada kenaikan tarif atau penurunan tarif, sebab masih ada berbagai indikator dan persyaratan yang memang belum disetujui oleh kedua belah pihak antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Ketegangan perang dagang juga akan memiliki pengaruh kepada kegiatan-kegiatan industri manufaktur yang terlihat dari Indeks Manufaktur Tiongkok yang mengalami pelemahan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok mengalami pelemahan. Untuk 2020, pemerintah akan terus mewaspadai mengenai siklus atau adanya tren pelemahan. Pelemahan perekonomian global juga ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta mempengaruhi kinerja ekspor yang melambat.

Beban pembayaran bunga utang pemerintah Indonesia yang meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir dinilai mengurangi kapasitas APBN untuk memacu pertum-buhan ekonomi guna menghindarkan diri dari arus resesi global. Apalagi, utang negara selama ini tidak hanya digunakan untuk menutup defisit, tetapi juga dimanfaatkan untuk membayar utang atau gali lubang tutup lubang. Pola seperti itu diperkirakan masih akan berlangsung dalam lima tahun ke depan, sehingga Indonesia berpeluang terperosok dalam lubang utang yang lebih dalam.

Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Irvan Tengku Hardja (20/8/2019), menilai RAPBN 2020 penuh tantangan karena disusun di tengah-tengah ancaman resesi global akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Menurut ekonom senior Indef, Didik Rachbini, RAPBN 2020 masih dihantui permasalahan dari lima tahun. Pemerintah selama ini selalu mengandalkan utang untuk menutup defisit. Bunga hutang sudah menyentuh Rp 300 triliun.

Sementara itu, Bank sentral Jerman, Bundesbank, mengeluarkan peringatan bahwa negara itu bisa jatuh ke dalam resesi ekonomi. Bank itu melaporkan, kemungkinan ekonomi Jerman tetap tidak bergairah pada kuartal ketiga 2019. Sebelumnya, sinyal kuat resesi akibat perang dagang juga terlihat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi Singapura dan Tiongkok. Secara tahunan, ekonomi Singapura pada kuartal 11-2019 hanya tumbuh 0,1 persen. Ini menandai tingkat pertumbuhan paling lambat sejak krisis keuangan global 2008. Sedangkan Tiongkok melaporkan, pertumbuhan produksi industri tahun ini merupakan yang terlemah sejak 2002.

Mengenai kinerja Jerman, PDB negara itu pada kuartal 11-2019 terkontraksi 0,1 persen, dibandingkan dengan kuartal pertama. Resesi terjadi ketika ekonomi menyusut selama dua kuartal berturut-turut. Jerman menghadapi sejumlah masalah ekonomi yang oleh para analis disebut sebagai badai yang sempurna. Ekonomi negara itu tergantung pada eksportir yang menjual barang ke Tiongkok dan AS.

Brandywine Global Investment Management Jack McIntyre mengatakan, apresiasi dolar yang signifikan telah memperburuk hasil keuangan untuk perusahaan dalam indeks S&P 500, yang pada akhirnya menyebabkan lebih sedikit pekerjaan dan lebih banyak pengangguran. Dengan sendirinya dolar AS yang kuat akan memicu resesi AS yang akan menyeret pertumbuhan global juga.

Indonesia tetap mewaspadai kondisi ketidakpastian global yang akan terjadi di 2020, lantaran saat ini pertumbuhan ekonomi global juga mengalami pelemahan, karena dipengaruhi oleh kebijakan global yang dilakukan pada 2018. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tahun ini, seperti penurunan suku bunga acuan olehThe Fed, akan terlihat dampaknya di 2019.

Respons policy seperti Federal Reserve menaikkan suku bunga, sekarang menurunkan suku bunga. Eskalasi perang dagang antaraTiongkok dan Amerika Serikat (AS) juga masih meningkat, namun saat ini sulit untuk memprediksi akan ada kenaikan tarif atau penurunan tarif, sebab masih ada berbagai indikator dan persyaratan belum disetujui oleh kedua belah pihak antara Tiongkok dan Amerilca Serikat.

Selain ketegangan perang dagang AS dan Tiongkok, beberapa tension dari sisi politik yang tejadi di Hongkong dan Argentina yang juga memberikan tambahan ketidakpastian. Saat ini, pelemahan kinerja ekspor sudah ikut melemahkan kinerja negara seperti Singapura dan Jerman (Red/berbagai sumber).

Indonesia Siap-Siap Ditabrak Resesi Global
By: On:

Indonesia Siap-Siap Ditabrak Resesi Global

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Freepik.com

 

 

JP-Jakarta   Potensi ekonomi Amerika Serikat (AS) terperosok dalam resesi setahun ke depan meningkat pertumbuhan ekonomi di AS skan terus kehilangan daya pacunya ke depan, akibat dampak perang dagang. Dalam logika ekonomi, suatu negara mengalami resesi apabila pertumbuhan ekonominya terkontraksi atau minus dalam dua kuartal berturut-turut.

Berdasarkan survei oleh Bloomberg kepada sejumlah ekonom selama 2-7 Agustus 2019, sekitar 35 persen responden memperkirakan terjadinya resesi di AS dalam 12 bulan ke depan. Angka prosentase tersebut meningkat dibandingkan survei serupa sebelumnya, yakni 31 persen.

Ekonom memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) AS pada 2019 sebesar 2,3 persen. Perkiraan tersebut lebih rendah dibandingkan asumsi yang disampaikan pada Juli 2019 sebesar 2,5 persen. Mereka juga memproyeksikan pertumbuhan PDB AS pada kuartal III-2019 sebesar 1,8 per-sen dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy). Perkiraan di bawah capaian pada kuartal I sebesar 3,1 persen dan kuartal sebesar 2,1 persen.

Terkait prospek perekonomian global tahun ini, para ekonom memangkas perkiraan mereka menjadi 3,2 persen dari sebelumnya sebesar 3,3 persen. Ekonom memperkirakan penurunan suku bunga berikutnya oleh bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) akan terjadi pada September mendatang, berlawanan dengan proyeksi sebelumnya pada Desember mendatang. Ekonom memperkirakan penurunan suku bunga acuan The Fed sebesar 25 basis poin menjadi 1,75-2,00 persen pada pertemuan kebijakan FOMC pada 17-18 September 2019.

Indikasi akan adanya resesi ekonomi global sudah makin nyata terlihat dari perlambatan ekonomi Singapura yang menjadi barometer perdagangan dunia. Bahkan, Singapura diperkirakan memasuki resesi pada kuartal ketiga 2019 akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang terus mengguncang ekonomi negara tersebut. Terkait dengan dampak perang dagang, konsultan keuangan global Mc Kinsey & Company mengingatkan agar negara Asia mewaspadai risiko terulangnya krisis keuangan 1997 menyusul tingginya tingkat utang luar negeri (ULN).

Mengenai kinerja ekonomi Singapura, South China Morning Post (13/8/2019) mewartakan, setelah pertumbuhan kuartal 11-2019 dipastikan turun 3,3 persen, ekonomi Singapura diperkirakan memasuki resesi pada kuartal 1-2019. Laporan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dirilis 12/8/2019 menunjukkan penurunan besar yakni 3,8 persen dalam tiga bulan pertama 2019, dan pertumbuhan kuartalan terburuk yang pemah dialami negara itu selama tujuh tahun.

Secara tahunan, ekonomi Singapura hanya tumbuh 0,1 persen atau turun dari 1,1 persen pada kuartal pertama. Ini menandai tingkat pertumbuhan paling lambat sejak krisis keuangan global 2008. Sektor yang mencatatkan kinerja terburuk antara lain manufaktur merosot 3,1 persen, serta perdagangan grosir dan eceran yang turun 3,2 persen. Jika pertumbuhan triwulanan Singapura tetap negatif pada kuartal ketiga tahun ini, berarti negara seluas kota itu telah memasuki resesi teknis, sebuah skenario yang menurut data lain semakin mungkin terjadi.

Singapura secara drastis menurunkan prakiraan pertumbuhan tahun ini. Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura (MTI) memperkirakan pertumbuhan antara 0,0 hingga 1,0 persen, atau merosot tajam dibandingkan prediksi tahunan sebelumnya antara 1,5 sampai 2,5 persen.

Pada Juli 2019, Dana Moneter Intemasional (IMF) telah memangkas perkiraan pertumbuhan 2019 Singapura menjadi 2 persen dari 2,3 persen. MTI mengatakan sebagian penurunan itu disebabkan meningkatnya konflik perdagangan AS-Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir. Ekonomi Tiongkok dilaporkan mencetak rekor pertumbuhan terendah pada kuartal kedua, sebesar 6,2 persen, sejalan dengan kemerosotan Singapura.

Sementara itu, McKinsey & Co dalam laporan “Signs of Stress in The Asian Financial System” mengungkapkan 25 persen utang swasta valas jangka panjang di Indonesia memiliki rasio penutupan bunga (interest coverage ratio CR) kurang dari 1,5 kali. Posisi itu terhitung rawan karena itu berarti perseroan menggunakan mayoritas labanya untuk membayar utang.

Indonesia bersama Australia, Tiongkok, Hong Kong, dan India masuk dalam kategori itu. Utang tersebut kebanyakan berasal dari sektor utilitas seperti pembangkit listrik dan jalan tol, dengan porsi 62 persen. Sektor energi dan bahan mentah menyusul dengan porsi masing-masing 11 persen dan 10 persen.

Dampak tingkat utang korporasi dan utang rumah tangga yang tinggi terlihat di Indonesia, Tiongkok, India, dan Thailand.

Bahkan, tingkat utang Indonesia yang berdenominasi dollar AS mencapai 50 persen dari porsi utang yang ada, atau jauh di atas rata-rata kawasan sebesar 25 persen.

Sebelumnya, gejala krisis akibat ekonomi yang dipompa oleh utang juga dialami Indonesia. Bahkan ekonom senior, Rizal Ramli, menyebutkan hampir seperempat perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi salah satu faktor yang dapat memicu krisis tahun depan. Sebab, sebanyak 24 persen emiten tersebut merupakan perusahaan ‘zombie’ karena hanya mengandalkan sistem pembiayaan kembali atau refinancing (Red/dari berbagai sumber).

REFERENDUM PAPUA, MUNGKINKAH?
By: On:

REFERENDUM PAPUA, MUNGKINKAH?

Foto: Papua, sumber foto: Istimewa

 

 

Oleh:  Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

JP-Jakarta,  Jokowi telah melakukan “touring” di Papua, dengan sepeda motor yang canggih, beberapa tahun lalu. Berbagai pembangunan juga dibanggakan Jokowi bahwa dia sebagai pemilik prestasi terbesar membangun jalan yang terpanjang selama Papua bersama Indonesia. Buzzer2 Jokowi malah memposting2 jalanan yang indah mirip di negara2 maju sebagai jalan yang dibangun Jokowi di Papua. Rakyat Papua juga mencintai Jokowi dengan memilih Jokowi sebagai capres hampir 100%.

Apakah rakyat Papua lalu semakin cinta Indonesia? atau cinta NKRI? Setelah dinyatakan bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969?

Saya baru saja melihat video ribuan atau puluhan ribu massa di depan kantor Gubernur Papua, acara kemarin, seorang ibu berpidato. Ibu itu mengatakan bahwa anak2 Papua yang di Jawa adalah anak2 yang dia lahirkan, bukan anak monyet. Dia berkeringat membesarkan anak2 itu. Dalam keringat itu mengalir darah Papua. Tapi mengapa Jawa dan NKRI menindas anak2 Papua? Lalu ibu itu meneriakkan yel yel, setelah berhenti menghela nafas, teriaknya: Papua!, puluhan ribu rakyat langsung meneriakkan, “MERDEKA!, sambutnya lagi, Referendum!, sahutan massa, YES!

Teriakan Merdeka yang saya lihat bukan seperti 21 tahu lalu, ketika saya menanyakan hal itu kepada alm. Theys Eluay dan Toha Al Hamid. Beberapa hari sebelum Theys Eluay dibunuh, pemimpin Bangsa Papua itu bersama sekjennya, Toha, sempat makan siang bersama alm. Adi Sasono, Yorrys R, dan saya. Keinginan mereka merdeka masih mix antara perluasan otonomi sebesar2 demi kemakmuran rakyat (rakyatnya yang merdeka bukan Papua) vs. merdeka. Namun, setelah Theys di bunuh di era Presiden Megawati, beberapa tahun kemudian, Toha mengatakan pada saya Bangsa Papua sudah sulit untuk bersama Indonesia . Menurutnya seluruh negara2 Melanesia di Pasifik dan jaringan Gereja di Amerika semakin bulat mendukung Papua berpisah. Paska kematian Theys, kecenderungan Papua tidak pernah lagi mix antara merdeka vs. atau ragu-ragu. Kecenderungan keinginan merdeka semakin dominan. Bendera bendera Merah Putih sudah dibakar sebagain mereka.

Olivia Tasevski dalam “West Papua’s Quest for Independence”, July 2019, the Diplomat, menjelaskan detail dukungan yang semakin besar kepada gerakan Papua Merdeka. Ketua partai oposisi Inggris dari Partai Buruh, Jeremy Corbyn dan Richard Di Natali dari Senator Parlemen Australia diantara figur utama pendukung itu. Benny Wenda, pemimpin Papua Merdeka (ULMWP/United Liberation Movement of West Papuan), mengklaim telah mendapat dukungan dari 1,8 juta jiwa rakyat Papua dalam petisi yang ditujukan ke PBB untuk menuntut pengusutan pelanggaran HAM dan menuntut pula kemerdekaan. Petisi itu sudah diterima ketua PBB bagian Human Rights, Michelle Blachelet. Disamping itu, Benny juga telah berhasil meyakinkan negara2 Pasifik untuk ikut dalam pertemuan rutin mereka MSG (Melanesia Spearhead Group).

Di sisi lain, dukungan Israel terhadap Papua semakin nyata. Beberapa tahun lalu, Papua mengibarkan bendera Israel ke seluruh penjuru Papua, sebagiannya resmi. Resmi ini diperkuat lagi oleh pernyataan Sekda Papua baru baru ini tentang tanah Papua sebagai tanah Israel.

Meskipun Israel, Inggris, Australia dan Amerika tidak melibatkan negara dalam relasi dukungan terhadap Papua merdeka, namun gerakan rakyat dan elit dari negara2 tersebut mengindikaiskan kedekatan gerakan Papua Merdeka dengan mereka.

Sejauh pembahasan ini, kita sudah melihat bahwa kehendak rakyat Papua untuk merdeka, khususnya 5 tahun belakangan ini semakin menggila. Lalu bagaimana kita berbuat?

Sikap lembut Jokowi terhadap Papua selama 5 tahun ini kecenderungannya akan mengantar pada sebuah situasi kompromistis. Selain tentunya balas jasa dukungan orang orang Papua hampir 100 persen dalam pilpres mendukung Jokowi. Jaman Suharto, situasi Papua tenang dan terkendali, karena Suharto melakukan cara kekerasan mempertahankan Papua. Dalam masa sebelum Jokowi, beberapa institusi dalam negara memanfaatkan “gerakan jihadis Islam” sebagai milisi sipil berperang atau ancaman memerangi kelompok2 seperatis, seperti dulu “Laskar Jihad”. Laskar2 seperti ini sudah distigma sebagai radikalisme, ISIS dan pembuat kerusuhan. Sehingga akhirnya, situasi separatisme di Papua hanya akan dilawan oleh tentara. Namun, siapkah tentara diterjunkan ke Papua?

Tantara tentu siap berperang. Masalahnya tinggal pada Jokowi. Jika Jokowi percaya pada kehendak rakyat, maka referendum bukanlah jalan yang “haram”. Negara demokrasi seperti Inggris pun mempersilakan Bangsa Skotlandia melakukan jejak pendapat untuk merdeka, tahun lalu. Kenapa kita tidak?

Persoalannya adalah apakah kasus Timor Timur akan terulang? Ketika Habibie, Presiden yang dianggap lemah, mempersilakan referendum Timor Timur, akhirnya propinsi ke 27, kala itu, lepas dari Indonesia. Apalagi muncul pertanyaan, bagaimana kalau Papua minta referendum lalu Aceh menuntut yang sama?

Semuanya sekarang tergantung Jokowi. Dan bersifat urgen. Opsi Jokowi dapat berupa a. l. : 1) Menyerang gerakan Papua Merdeka dan anasir-anasirnya secara massif. 2) Jokowi melakukan referendum rakyat Indonesia untuk mengijinkan atau tidak mengijinkan Referendum Rakyat Papua. 3). Memberi ijin Referendum Papua

Sambil menunggu keputusan Jokowi, lembaga saya Sabang Merauke Circle, nasibnya diujung tanduk, karena Sabang dan Merauke mungkin saja hilang, tinggal Circle nya saja.

salam

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

S INDRO TJAHYONO: MODERENISASI UNTUK EMANSIPASI HAK-HAK PETANI
By: On:

S INDRO TJAHYONO: MODERENISASI UNTUK EMANSIPASI HAK-HAK PETANI

Foto: FGD Moderenisasi Pertanian, yang diadakan di Kedai Kopi Banksaku jalan Biak 14 BB, Jakarta Pusat, Rabu (14/08), Istimewa

 

JP-Jakarta,  “Momentum moderenisasi pertanian itu bisa digali dari apa yang tertulis dalam buku The World is Flat (Bumi yang Datar) yang ditulis Thomas L Friedman. Bahwa barierrs to entry atau tembok penghalang pintu masuk di dunia akan hilang. Hal itu bersamaan dengan perubahan mendasar pada supply chain bahwa semua orang semakin bebas untuk memperoleh sumberdaya dalam mengkapitalisasi daya saingnya”, ungkap S Indro Tjahyono.

Hal itu disampaikan dalam focus group discussion (FGD) bertema “Moderenisasi Pertanian” Rabu, 14 Agustus 2019, di Cafe Banksaku, jalan Biak Jakarta Pusat. Pembicara lain dari FGD tersebut adalah Arista Panjaitan (Komunitas Alumni Perguruan Tinggi), Indira Santi Kertabudi (Lemhanas), dan Bram Julius (Ahli IT untuk Pangan).

Moderenisasi Gelombang Ketiga
Moderenisasi pertanian pada dasarnya adalah intervensi teknologi mutakhir ke dalam praktek-praktek pertanian. Dalam hal ini yang dimaksudkan bukan modernization for the sake of modernization atau moderenisasi semata-mata untuk moderenisasi. Moderenisasi di sini menempatkan teknologi bukan tujuan tetapi adalah alat, sedangkan tujuan akhirnya adalah emansipasi dan kesejahteraan petani.

Moderenisasi pada gelombang globalisasi ketiga (Globalisasi 3.0) kekuatan dinamisnya adalah individu-individu yang secara kasat mata kini telah mengglobal. Moderenisasi dan globalisasi tidak lagi didorong oleh mesin atau hardware semata, tetapi oleh jaringan software dan jaringan serat optik yang menghubungan semua manusia di dunia. Proses pendataran dunia ini adalah keniscayaan yang tidak lagi memberi tempat bagi mentalitas superior, mentalitas tertutup dari jejaring konspirasi, dan mentalitas monopolis dan oligopolis yang selama ini bangga dengan megakapital yang ada di tangannya.

Modernisasi pertanian intinya adalah bagaimana seluruh hardware dan software sistem pertanian kita menyesuaikan dengan Globalisasi 3.0. Para petani kita siapkan menjadi smart farmer yang mampu menjadi aktor utama saat proses pendataran atau perataan (flattening) dunia berlangsung. Sistem ini harus siap menggantikan jejaring konspirasi yang mengatur pangan dan pertanian kita selama ini yang sebentar lagi akan collaps.

Menyiapkan Penerapan Teknologi
Fenomena ditutupnya retail besar atau hypermarket oleh pemasaran secara online membuktikan kenyataan itu semakin dekat. Giant telah menutup beberapa retail menengah mereka yakni Giant Express, serta toko busana Ramayana juga telah menutup cabang-cabang mereka. Kita sekarang tidak perlu memusuhi pemegang monopoli input-input produksi pertanian yang pada era Globalisasi gelombang kedua cukup berjasa, tetapi bagaimana menyiapkan sistem pengganti kalau mereka benar-benar tiarap.

Agenda yang perlu kita siapkan dalam kerangka moderenisasi adalah bagaimana menyiapkan teknologi pertanian ,yang berbasis IT, itu diimplementasikan. Pemanfaatan teknologi merupakan suatu investasi yang menuntut perhitungan ekonomi yang matang. Harus jelas mana porsi pembiayaan oleh pemerintah dan mana yang menjadi tanggungjawab petani.

Dalam kaitan itu, pekerjaan rumah pertama yang harus diselesaikan adalah bagaimana menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) yang layak dan tidak merugikan petani. Harga harus dipahami sebagai insentif yang mujarab untuk memperbaiki nilai tukar petani (NTP) dan mempercepat kemajuan pertanian. Terakhir, karena menyangkut teknologi moderen, maka harus ada pendamping petani yang handal dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi petani.

Selanjutnya harus diingat bahwa moderenisasi (teknologi pertanian) bukan soal gagah-gagahan dan sekedar pembaruan performance. Kita bisa lihat pada masa lalu banyak traktor tangan yang diberikan kepada petani tidak digunakan. Biaya usaha tani juga tetap tinggi, karena tidak ada alat angkut kecil yang bisa menjangkau sentra produksi pertanian yang berada di remote area.

Beberapa Syarat yang Harus Dipenuhi
Agar moderinisasi teknologi, baik hardware maupun software, bisa digunakan dengan baik ada sejumlah pertanyaan kunci yang harus dijawab. Pertama, apakah secara teknis dapat direalisasikan. Kementerian Pertanian dulu pernah punya rencana untuk memonitor hamparan budidaya pertanian melalui teknologi informasi yang bisa melaporkan secara realtime. Tetapi lantaran belum ada peraturan yang memadai untuk membiayai tenaga profesional yang akan mengoperasikan sistem tersebut, maka rencana itu tidak pernah terwujud.

Kedua, dalam menggunakan teknologi juga harus dijawab dulu pertanyaan apakah secara ekonomi menguntungkan? Banyak sekali konsep inovasi teknologi yang diberikan oleh pemerintah yang tidak memiliki kelayakan ekonomi. Misalnya pemberian traktor yang jenis bahan bakarnya sulit ditemukan di daerah tertentu.

Dalam berbagai kesempatan diskusi dan seminar pertanian, konsep resi gudang dijadikan strategi untuk mengatasi fluktuasi harga hasil pertanian dan ketergantungan terhadap ijon para tengkulak. Tapi sampai saat ini petani tidak banyak menggunakan resi gudang , karena dianggap terlalu rumit prosedurnya dan rendahnya kepercayaan petani terhadap keamanan gudang. Bagaimana petani bisa percaya kalau sebelumnya banyak diberitakan padi dan beras sering hilang dari gudang Bulog yang sekarang dijadikan resi gudang.

Keuntungan Teknologi
Jika berbagai pertanyaan kunci dalam melakukan moderenisasi teknologi pertanian di atas sudah bisa dijawab, sebenarnya teknologi membawa berbagai keuntungan. Antara lain teknologi bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas; menaikkan kuantitas, kualitas dan rendemen; mengurangi kadar air dan tingkat kerusakan; mempercepat proses; lebih praktis; lebih mudah; serta menolong dalam mewujudkan green product. Sayang kadang-kadang keuntungan dari teknologi tersebut tidak bisa tercapai.

Kelembagaan, menurut mashab tertentu, diklasifikasi sebagai infrastruktur atau teknologi dalam tata-laksana. Dengan demikian perubahan atau inovasi kelembagaan terkait pertanian harus dipahami seperti memperlakukan bagaimana teknologi diterapkan. Hal ini mengingat bahwa modernisasi teknologi harus dilakukan vis a vis dengan moderenisasi kelembagaan.

Namun nanti yang akan menyebabkan perubahan dahsyat adalah intervensi teknologi IT dalam pertanian dan pangan. Hal ini sudah diterapkan oleh satu kelompok inovator pertanian di Sukabumi yang memproduksi beras organik. Jenis padi yang akan ditanam dan bagaimana perlakuan yang harus diberikan kepada tanaman mengacu pada saran yang diberikan berdasar IT.

Peran teknologi informasi dalam pertanian terutama adalah memperbaiki akses (informasi). Di sini , misalnya petani bisa memiliki akses informasi tentang harga komoditas pertanian yang aktual. Kapan petani harus memanen, dengan mempertimbangkan jumlah komoditas yang berada di pasar agar mendapat tingkat harga jual yang optimum.

Inovasi dan penemuan teknologi di bidang pertanian bisa dilakukan sejak pengolahan lahan, budidaya (onfarm), panen, paska panen, dan teknologi pengolahan hasil pertanian. Transportasi untuk pemasaran hasil pertanian seperti yang dilakukan Thailand yang membangun cargo udara yang mengelilingi dunia merupakan contoh dari moderenisasi pertanian. Juga sebelumnya Cina pernah mengumumkan ditemukannya varietas padi yang bisa ditanam dengan pengairan air laut atau air asin.(Red)