Daily: August 23, 2019

Menyelesaikan Masalah Papua
By: On:

Menyelesaikan Masalah Papua

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Papuanews.id

 

 

Oleh : Anjani Natula

JP,  Lagi-lagi ujaran kebencian dan rasisme menjadi musiu yang membakar perdamaian di Papua. Akibat ucapan “rasis” terhadap sejumlah mahasiswa Papua di Asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Jawa Timur oleh oknum Ormas yang saat itu mendemo di depan asrama mahasiswa Papua telah membuahkan hasilnya dengan aksi massa anarkis di Manokwari dan Sorong, Papua Barat pada 19 Agustus 2019, dan merembet ke Fakfak dan Timika dua hari berikutnya, seakan-akan menggambarkan kepada dunia internasional bahwa telah terjadi dehumanisasi di Papua, apalagi tanggal 19 Agustus 2019 diperingati sebagai hari dehumanisasi oleh masyarakat internasional. “Bandwagon effect” dari propaganda ini kemungkinan berhasil seperti yang diinginkan aktor kerusuhan, yang katanya Badan Intelijen Negara (BIN) sudah memiliki data-datanya siapa dalang dan aktor kerusuhan di Papua Barat, dengan kata lain BIN tidak kecolongan dalam kasus di Papua ini.

Tampaknya kata-kata oknum Ormas yang mendemo “markas” mahasiswa Papua di Surabaya tidak mengetahui bahaya menggunakan kata-kata rasis dan menebar ujaran kebencian. Bagaimanapun juga, rasialisme dan bigotry bukanlah tindakan terpuji karena perilaku buruk tersebut dapat mencederai perasaan dan harga diri seseorang atau kelompok, tetapi juga tindak pelanggaran hukum yang serius.

Dalam perspektif hukum pidana, ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Pasal 156 KUHP, yakni perbuatan-perbuatan yang dianggap menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Racial isme juga tidak lcalah serius. Perbuatan itu, menurut ketentuan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik, terutama pada Pasa116, dapat dikenai pidana penjara 5 tahun. Disamping itu, pelaku rasialisme dan oknum mahasiswa Papua yang diduga merobek dan membuang bendera Merah Putih ke selokan air kurang menyadari bahwa di ea media sosial dan revolusi 4.0, magnitude dan momentum yang berkaitan dengan persoalan-persoalan itu dapat berefek ganda.

Tampaknya, proses penegakkan hukum yang tuntas baik terhadap pelaku rasialisme dan oknum mahasiswa Papua yang diduga merobek dan membuang bendera Merah Putih ke selokan air harus segera dilaksanakan sebagai bentuk shock therapy, sekaligus menunjukkan kenetralan negara dalam menangani masalah ini.

Proses hukum yang sama juga harus dilakukan terhadap pelaku tindakan anarkistis di Sorong, Manokwari, Fakfak, dan Timika.
Disamping itu, masalah Papua membutuhkan penanganan yang komprehensif dan tidak bisa diselesaikan dengan instan. Untuk itu, terpenting sekarang adalah pemahaman tentang masyarakat Papua, baik dari sisi sosial, budaya, maupun politik. Menyelesaikan konflik di Papua tidak hanya melibatkan unsur-unsur pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia.

Masyarakat Papua adalah bagian dan masyarakat Indonesia yang harus diperlakukan sebagaimana sesama anak bangsa. Sebagai warga negara yang harus dihormati, yang memiliki hak-hak sipil dan politik dan menjadi bagian dalam naungan NKRI.
Banyak kalangan yang menilai bahwa selama ini hubungan masyarakat Papua dengan pemerintah pusat dan aparat negara boleh dibilang buruk. Selain itu, kebijakan pemerintah tidak membuat dan tidak melaksanakan harapan masyarakat Papua untuk keadilan dan pemerataan ekonomi bagi rakyat Papua terpencil.

Peristiwa Papua mengingatkan pentingnya membangun penghormatan atas kebinekaan yang kini belum disadari oleh berhagai pihak. Selain, yang paling panting ketika menghormati kebangsaan adalah pengamalannya dan bisa muncul respek serta tidak bersikap rasialis terhadap sesama anak bangsa.

Memang harus diakui ada permasalahan gangguan keamanan di Papua dan Papua Barat dengan keberadaan TPN/OPM atau sekarang dikenal dengan istilah “West Papua Army” yang sejauh ini belum dapat dilumpuhkan kekuatan militernya dan diringkus tokoh-tokoh utamanya oleh aparat keamanan dan aparat intelijen.

Meskipun ada masalah terkait keamanan, menyelesaikan masalah Papua tidak serta merta dituntaskan dengan menambah TNI atau Polri atau menyelesaikan masalah Papua dengan mengedepankan aspek keamanan, karena hal tersebut tidak akan pernah selesai dan cuma menambah dendam saja dikemudian hari.

Menyelesaikan Papua harus melalui jalur antropologi dan sosiologi dan pendekatan sipil lainnya, seperti pemerintah baik pusat maupun daerah juga perlu lebih serius dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan Papua yang berada di bawah permukaan. Isu ketimpangan, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dan isu lain yang sudah lama berkembang perlu lebih dicermati dan dicarikan jalan keluar segera.

Giay (2007) dan Kirsch (2010) menyebutkan, kemerdekaan bagi OPM yaitu adanya pengakuan negara terhadap masyarakat Papua sebagai manusia yang diwujudkan dalam keadilan sosial, perdamaian, dan keinginan untuk berdialog. Artinya, istilah merdeka tidak bisa disamakan dengan konsep politik untuk memisahkan diri dari negara, dalam hal ini Indonesia. Bahkan, sejumlah elite Papua yang dikenal sebagai tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang pernah saya wawancara menyebutkan, sebenarnya merdeka bagi OAP tidak bisa terwujud apabila pemerintah pusat dan Papua, secara konsisten menjalankan amanat Undang-Undang No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Selain itu, untuk menyelesaikan masalah Papua, maka hentikan stigmatisasi negatif terhadap rakyat Papua, karena stigmatisasi terus yang akhirnya menggerakkan masyarakat Papua melakukan perlawanan. Menuduh setiap aksi protes atas ketidakadilan yang menimpa orang asli Papua (OAP) dengan stigmatisasi bahwa mereka pro separatis, melakukan makar, atau anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah blunder besar, seperti ditemukan oleh Webb-Gannon (2014), seperti kebanyakan elite politik di Jakarta dan masyarakat di luar Papua menyebutkan, realisasi kemerdekaan masyarakat Papua hanya bisa terjadi apabila merdeka dan separatis.

Oleh karena itu, jika benar-benar ada “grand design dan political will” untuk mengakhiri kekerasan di Papua, maka stigmatisasi terhadap OAP segera diakhiri, termasuk ujaran kebencian dan rasialisme terhadap mereka, sebab jika tidak maka kita tinggal menunggu waktu lepasnya Papua dari Indonesia.

*) Pemerhati masalah politik dan keamanan

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Hantu Resesi Global Akan Nongol Sebentar Lagi
By: On:

Hantu Resesi Global Akan Nongol Sebentar Lagi

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Ist

 

JP,   Indonesia, seperti banyak negara lain di kawasan, sedang dibayang-bayangi resesi ekonomi. Situasi dapat memburuk bila Indonesia tidak waspada menghadapi pelemahan dan ketidaksbalian perekonomian global. Hal ini antara lain disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, ketika berbicara dalam Seminar Nasional bertema “Nota Keuangan RAPBN 2020: Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara” di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

“Tidak hanya Indonesia yang mengalami tantangan tersebut, tetapi seluruh negara, terutama negara berkembang,” ujar Sri. Menurut Menkeu, pemerintah menjadikan strategi menghadapi bayang-bayang resesi sebagai prioritas utama. “Apa yang kita perhatikan dalam perkembangan perekonomian dunia, proyeksi ekonomi dunia melemah. Bahkan beberapa sudah bisa disebut resesi. Ini pusat kewaspadaan kita,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, saat ini resesi bukan hanyan menjadi ancaman negara-negara berkembang. Negera yang berpengaruh dalam konteks ekonomi global juga menghadapi ancaman yang sama. “Jerman, Singapura, negara Amerika Latin seperti Argentina juga dalam masa krisis. Meksiko dan Brasil juga dalam situasi sulit. Eropa pun mengalami berbagai masalah seperti Brexit,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, kata Sri, pemerintah tengah merancang pengoptimalan penggunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 untuk menjaga ekonomi nasional. “Kami di Kemenkeu terus menjaga agar APBN sebagai instrumen fiskal terus dalam kondisi sehat dan kredibel,” tukasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan tetap mewaspasdai kondisi ketidakpastian global yang akan terjadi di 2020, lantaran saat ini pertumbuhan ekonomi global juga mengalami pelemahan karena dipengaruhi oleh kebijakan global yang dilakukan pada 2018. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tahun ini, seperti penurunan suku bunga acuan olehThe Fed, akan terlihat dampaknya di tahun depan. Hal itu sebagaimana terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada 2018 dan kemudian dampaknya terlihat di tahun ini, sementara berbagai kebijakan di tahun ini akan terlihat dampaknya di tahun depan.

Eskalasi perang dagang antaraTiongkok dan Amerilca Serikat (AS) juga masih meningkat, namun saat ini sulit untuk memprediksi apakah akan ada kenaikan tarif atau penurunan tarif, sebab masih ada berbagai indikator dan persyaratan yang memang belum disetujui oleh kedua belah pihak antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Ketegangan perang dagang juga akan memiliki pengaruh kepada kegiatan-kegiatan industri manufaktur yang terlihat dari Indeks Manufaktur Tiongkok yang mengalami pelemahan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok mengalami pelemahan. Untuk 2020, pemerintah akan terus mewaspadai mengenai siklus atau adanya tren pelemahan. Pelemahan perekonomian global juga ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta mempengaruhi kinerja ekspor yang melambat.

Beban pembayaran bunga utang pemerintah Indonesia yang meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir dinilai mengurangi kapasitas APBN untuk memacu pertum-buhan ekonomi guna menghindarkan diri dari arus resesi global. Apalagi, utang negara selama ini tidak hanya digunakan untuk menutup defisit, tetapi juga dimanfaatkan untuk membayar utang atau gali lubang tutup lubang. Pola seperti itu diperkirakan masih akan berlangsung dalam lima tahun ke depan, sehingga Indonesia berpeluang terperosok dalam lubang utang yang lebih dalam.

Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Irvan Tengku Hardja (20/8/2019), menilai RAPBN 2020 penuh tantangan karena disusun di tengah-tengah ancaman resesi global akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Menurut ekonom senior Indef, Didik Rachbini, RAPBN 2020 masih dihantui permasalahan dari lima tahun. Pemerintah selama ini selalu mengandalkan utang untuk menutup defisit. Bunga hutang sudah menyentuh Rp 300 triliun.

Sementara itu, Bank sentral Jerman, Bundesbank, mengeluarkan peringatan bahwa negara itu bisa jatuh ke dalam resesi ekonomi. Bank itu melaporkan, kemungkinan ekonomi Jerman tetap tidak bergairah pada kuartal ketiga 2019. Sebelumnya, sinyal kuat resesi akibat perang dagang juga terlihat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi Singapura dan Tiongkok. Secara tahunan, ekonomi Singapura pada kuartal 11-2019 hanya tumbuh 0,1 persen. Ini menandai tingkat pertumbuhan paling lambat sejak krisis keuangan global 2008. Sedangkan Tiongkok melaporkan, pertumbuhan produksi industri tahun ini merupakan yang terlemah sejak 2002.

Mengenai kinerja Jerman, PDB negara itu pada kuartal 11-2019 terkontraksi 0,1 persen, dibandingkan dengan kuartal pertama. Resesi terjadi ketika ekonomi menyusut selama dua kuartal berturut-turut. Jerman menghadapi sejumlah masalah ekonomi yang oleh para analis disebut sebagai badai yang sempurna. Ekonomi negara itu tergantung pada eksportir yang menjual barang ke Tiongkok dan AS.

Brandywine Global Investment Management Jack McIntyre mengatakan, apresiasi dolar yang signifikan telah memperburuk hasil keuangan untuk perusahaan dalam indeks S&P 500, yang pada akhirnya menyebabkan lebih sedikit pekerjaan dan lebih banyak pengangguran. Dengan sendirinya dolar AS yang kuat akan memicu resesi AS yang akan menyeret pertumbuhan global juga.

Indonesia tetap mewaspadai kondisi ketidakpastian global yang akan terjadi di 2020, lantaran saat ini pertumbuhan ekonomi global juga mengalami pelemahan, karena dipengaruhi oleh kebijakan global yang dilakukan pada 2018. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tahun ini, seperti penurunan suku bunga acuan olehThe Fed, akan terlihat dampaknya di 2019.

Respons policy seperti Federal Reserve menaikkan suku bunga, sekarang menurunkan suku bunga. Eskalasi perang dagang antaraTiongkok dan Amerika Serikat (AS) juga masih meningkat, namun saat ini sulit untuk memprediksi akan ada kenaikan tarif atau penurunan tarif, sebab masih ada berbagai indikator dan persyaratan belum disetujui oleh kedua belah pihak antara Tiongkok dan Amerilca Serikat.

Selain ketegangan perang dagang AS dan Tiongkok, beberapa tension dari sisi politik yang tejadi di Hongkong dan Argentina yang juga memberikan tambahan ketidakpastian. Saat ini, pelemahan kinerja ekspor sudah ikut melemahkan kinerja negara seperti Singapura dan Jerman (Red/berbagai sumber).