Daily: September 11, 2019

Surat terbuka Untuk Menteri Keuangan DR Sri Mulyani Indrawati Sutrisno
By: On:

Surat terbuka Untuk Menteri Keuangan DR Sri Mulyani Indrawati Sutrisno

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani, sumber foto: Turn Back Hoax

 

 

WHO ACTUALLY ARE YOU WORKING FOR, ANIEK?

Oleh: Edy Mulyadi

Jayakartapos,   Aku mau to the point saja. Sri, sebenarnya kamu kerja untuk siapa? Sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, bukankah semestinya kamu kerja untuk rakyat Indonesia? Bukankah gaji dan seabrek fasilitas serba wah yang kamu nikmati itu dibayari oleh rakyat Indonesia? Bukankah dalam sumpah yang kamu ucapkan waktu dilantik sebagai menteri antara lain berbunyi:

“Saya bersumpah, bahwa saya, setia kepada UUD Negara Republik Indonesia19945 dan akan memelihara segala undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Bahwa saya, dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesejahteraan Republik Indonesia.”

Sri, sumpahmu itu berat, lho. Apalagi kalau tidak salah, sebelum bersumpah, kalian para menteri yang muslim, termasuk kamu, mengatakan “demi Allah aku bersumpah…” Sumpah itu menyebut-nyebut asma Allah Yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Sumpah itu berimplikasi pada tanggungjawab dunia dan akhirat. Allah pasti akan mintai pertanggung-jawabannya. Maksudku, itu kalau kamu percaya adanya kehidupan setelah mati, di akhirat.

Tapi, terlepas kamu percaya atau tidak dengan balasan di akhirat kelak atas segala perbuatan di dunia, yang pasti kamu sudah bersumpah. Kamu juga sudah menikmati gaji dan bergelimang fasilitas sebagai menteri yang dibayari semuanya oleh rakyat Indonesia. Secara etik, mestinya kamu harusnya merasa punya utang budi kepada rakyat Indonesia. Kamu punya tanggung-jawab moral untuk memenuhi sumpah kamu itu.

Tapi Sri, kenapa justru perilakumu menabrak sumpah suci itu? Kenapa segala kebijakanmu justru banyak menyusahkan rakyat?

Aku tidak mau membahas bagaimana kamu gigih memperjuangkan dan mengusung ekonomi neolib yang terbukti di banyak negara, dan juga di negeri kita, gagal mensejahterakan rakyat. Aku juga tidak berminat menyoal hobimu membuat utang ribuan triliun dengan bunga supertinggi. Aku pun tidak mau singgung soal dari tahun ke tahun kamu alokasikan sebagian besar dana di APBN untuk membayar utang. Aku juga ogah ngomongin kenapa kamu justru rajin memangkas belanja sosial (subsidi) Pemerintah untuk rakyat Indonesia yang berakibatnya naiknya harga-harga kebutuhan dasar. Aku pula tidak ingin bicara tentang kepanikanmu dalam menggenjot penerimaan pajak, dengan cara sibuk memajaki aneka hal remeh-temeh yang membebani UMKM dan rakyat kecil. Padahal, pada saat yang sama kamu justru mengurangi bahkan membebaskan bermacam pajak (tax holiday) barang-barang mewah dan bagi pengusaha dan asing dengan dalih investasi.

Kenapa semua kali ini aku tidak berminat membahas itu semua? Karena kamu orang yang kopeg, ndableg. Tidak mempan masukan, apa lagi kritik. Berapa banyak orang dan pihak yang berteriak soal-soal tersebut? Tapi kan kamu selalu ngeles dengan berbagai dalih. Utang terkendali, lah. Mengelola APBN secara prudent, lah. Dan serenceng jurus berkelit lainnnya yang jadi andalanmu. Kamu abaikan semua kekhawatiran dan ketakutan akan kebijakanmu yang lebih banyak menyenangkan ‘pasar’ sekaligus pada saat yang sama justru menyusahkan rakyat Indonesia sendiri.

Jadi, pertanyaan di pembuka surat ini sekali lagi aku ajukan kepadamu. Pertanyaan ini makin menemukan konteksnya, ketika kamu mengusulkan agar penunggak iuran BPJS dikenai sanksi tidak bisa mengurus SIM dan sekolah anaknya. Sadarkah kamu ketika mengucapkan usul ini? Sehatkah kamu saat mulutmu berucap seperti ini?

Sri, kamu kan menteri. Mosok kamu tidak tahu, bahwa perpanjangan SIM itu penting banget, khususnya bagi para sopir dan pengendara motor, termasuk tukang ojek. Kamu bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada mereka kalau saat bekerja di atas roda tanpa mengantongi SIM yang masih berlaku? Jika lagi apes, mereka akan ketanggor polisi. Mereka bisa kena tilang atau memberi ‘uang damai’ kepada Polantas. Mereka harus keluar uang tambahan, Sri.

Kamu tahu, kan, bahwa mereka adalah orang-orang kecil yang mengandalkan duit receh agar bisa menghidupi anak, istri dan keluarganya. Dengan uang recehan itu mereka membeli beras, membayar tagihan dan atau pulsa listrik, membeli gas ukuran tiga kg, membayar uang sekolah anak-anak, membayar belanjaan di pasar-pasar tradisional, dan membayar segala kebutuhan dasar mereka.

Jadi, kalau rakyat telat atau tidak sanggup membayar iuran BPJS, karena uang mereka sudah habis untuk berbagai kebutuhan dasar tadi. Jangankan membayar denda, untuk membayar iuran rutin bulanan saja mereka tidak sanggup. Mereka tidak punya duit, Sri!

Kamu tahu konsekwensi bagi para penunggak iuran BPJS? Pasti kamu baca berita, ada yang tidak bisa membawa pulang jenazah keluarganya dari rumah sakit karena menunggak iuran BPJS seperti yang dialami Lilik Puryani, anak Suparni. Dia terpaksa menjaminkan sepeda motor untuk mengambil jenazah ayahnya yang dirawat dan meninggal dunia di RSI Madiun yang menyodorkan pembayaran sebesar Rp 6.800.000,-. Padahal, sangat boleh jadi, sepeda motor itu menjadi tulang punggung keluarga tadi dalam mengais nafkah yang receh-receh.

Kamu pasti tahu persis, rakyat kecil tidak sama dengan kamu yang menteri. Buat kamu, Rp6,8 juta pasti tidak berarti, bahkan jika deretan nolnya ditambah beberapa lagi. Rakyat harus berjuang ekstra keras agar bisa sekadar bertahan hidup di tengah gempuran harga-harga yang terus merangkak naik. Sedangkan kamu, gajimu besar. Kekuasan dan kewenanganmu lebih besar lagi.

Listrik dan kebutuhanmu yang lainnya ditanggung oleh negara. Supirmu dibayari negara. BBM mobil supermewahmu dibayari negara. Baju dinas di kementerinmu yang mentereng itu, juga dibeli dengan uang rakyat. Perjalanan dinasmu yang terbang dengan kelas eksekutif, kamar hotel mewahmu, kartu kreditmu semua dibayari negara. Kamu hidup dengan gratisan, Sri. Dan semua itu dibayari oleh rakyat. Kamu tahu persis, kan, Sri?

Satu lagi. Sri, kamu kan intelektual. Gelar akademismu doktor lulusan luar negeri, Amerika Serikat pula. Keren sekali. Sebagai intelektual, kamu pasti paham betul pentingnya pendidikan. Kamu pasti tahu persis, bahwa dengan pendidikan peluang seseorang memperbaiki nasibnya lebih terbuka lebar ketimbang orang yang tidak atau kurang berpendidikan.

Tapi, Sri, sebagai intelektual dan menteri kenapa kamu tega mengusulkan agar penunggak iuran BPJS dikenai sanksi tidak bisa mengurus sekolah anaknya. Jahat sekali kamu! Kalau dulu penjajah Belanda melarang rakyat Indonesia yang mereka sebut inlander untuk bersekolah, aku masih bisa memahami alasannya. Belanda tidak ingin rakyat Indonesia pintar, agar mereka bisa melestarikan penjajahannya atas negeri yang berjuluk rangkaian Jamrut Katulistiwa.

Tapi Sri, usul yang berimpilkasi menghalangi rakyat Indonesia bersekolah dan menjadi pintar kali ini datang dari kamu. Seorang menteri, intelektual sekaligus WNI asli keturunan Indonesia. Aku harus bilang apa dengan fakta seperti ini? Kamu benar-benar jahat. Kamu sadis terhadap rakyat Indonesia yang sudah menanggung gaji dan bermacam fasilitasmu sebagai menteri.

Atau, barangkali kamu mau mengelak, bahwa tidak semua kebutuhan hidupmu dibayari rakyat? Mungkin kamu juga dapat penghasilan dari jasa atau sebagai pembicara di aneka forum bergengsi karena intelektulitas dan atau pengalamanmu. Tapi Sri, biarkan aku mengingatkanmu, bahwa betapa pun dan bagaimana pun, kamu tetaplah WNI. Kamu tetap rakyat Indonesia asli, bukan keturunan. Mosok kamu tega dan jahat kepada saudara-saudaramu sesamat rakyat Indonesia?

Sri, sebagai menteri dan intelektual, kamu pasti tahu, bahwa ada amanat konstitusi yang mewajibkan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kamu lupa, aku kutipkan sebagian dari paragraf empat UUD 1945:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,..”

Cetak miring dan bold sengaja kulakukan untuk memberi penekanan, barangkali kamu luput memperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana rakyat bisa cerdas jika kamu yang jadi menteri justru menghalang-halangi mereka bersekolah hanya karena mengunggak iuran BPJS? Di mana hati nuranimu? Masih adakah? Kalau pun ada, masihkah hati nuranimu itu hidup?

Tidakkah cukup penderitaan rakyat saat bosmu yang presiden itu akan menaikkan iuran BPJS dua kali lipat? Di mana juga hatimu, ketika dengan enteng kamu bermaksud menaikkan gaji direksi BPJS? Padahal, fakta dan bukti menunjukkan mereka tidak becus mengelola perusahaan asuransi yang diback-up kekuasaan.

Terakhir, sebagai menteri keuangan, tentu kamu paham betul bahwa BPJS bukanlah pajak atau pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Tidak ada secuil pun aturan apalagi UU yang mewajibkan rakyat membayar iuran BPJS. Kalau sekarang rakyat dipaksa ikut dan membayar iuran BPJS, dengan segala sanksinya yang tidak masuk akal dan kejam, itu karena kalian para pejabat publik telah berlaku sangat zalim kepada rakyatnya sendiri.

Bagaimana mungkin menteri keuangan dan intelektual seperti kamu tidak paham perbedaan antara pajak, PNBP, dan iuran? Namanya saja iuran, mana bisa dijadikan kewajiban. Iuran itu hanya berlaku bagi yang terlibat. Iuran RT, misalnya, hanya wajib bagi warga lingkungan RT yang bersangkutan.

Lagi pula, BPJS sejatinya adalah manipulasi negara terhadap rakyat. BPJS bukanlah jaminan kesehatan oleh negara kepada rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat 2 UUD 1945. Di situ disebutkan, “negara wajib memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

BPJS hanyalah perusahaan asuransi yang berlindung di balik ketiak penguasa, ya di antaranya kamu. BPJS adalah bentuk kesewenang-wenangan negara yang amat luar biasa terhadap rakyatnya. Tolong tunjukkan kepadaku, di belahan bumi mana ada negara yang mewajibkan rakyatnya untuk menjadi peserta asuransi?

Sudahlah Sri, bertobatlah. Jabatan yang kamu banggakan itu sama sekali tidak abadi. Cepat atau lambat akan selesai. Berakhir. Dan, yang lebih penting lagi, kalau kamu orang yang beragama, tentu kamu yakin adanya akhirat. Kelak, kamu harus mempertanggungjawabkannya di hadapan mahkamah yang anti suap dan KKN. Ngeri, lho Sri! [*]

Jakarta, 6 September 2019.

Edy Mulyadi, wartawan senior.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

AWAS, RESESI GLOBAL SEMAKIN MENDEKAT
By: On:

AWAS, RESESI GLOBAL SEMAKIN MENDEKAT

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Istimewa

 

 

JP-Jakarta. Presiden Joko Widodo telah mengumpulkan para menteri dan pejabat ekonomi. Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian dunia di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, dan beberapa pejabat lainnya.

Saat membuka ratas, Jokowi mengatakan Indonesia harus sedia payung sebelum hujan, yaitu mengantisipasi kemungkinan terjadinya resesi. “Akan kita bicarakan pada siang hari ini antisipasi perkembangan ekonomi dunia. Kita tahu semuanya, pertumbuhan ekonomi global telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadinya resesi semakin besar,” katanya Rabu (4/9/2019).

Untuk itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga yang terkait bersiap-siap. Tujuannya supaya jika itu benar-benar terjadi bisa dihadapi oleh Indonesia. “Oleh karenanya payung harus kita siapkan. Kalau hujannya besar kita nggak kehujanan,” sebutnya.

Melihat angka-angka secara global terkait kondisi perekonomian, Jokowi menilai kemungkinan terjadinya resesi itu semakin besar. “Angka-angka menunjukkan pertumbuhan ekonomi global sudah alami perlambatan, dan kemungkinan resesi akan semakin besar,” tambahnya.

Semenatara itu, di tempat terpisah, ekonom senior Rizal Ramli menyebut Indonesia berada dalam tahap creeping crisis atau sedang “merangkak” untuk sampai pada kondisi krisis. Ekonom lainnya menyebut Indonesia amat rentan terhadap krisis.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tak bisa menampik itu. Ia bilang ekonomi dunia telah terkonfirmasi melemah dan risikonya bakal makin meningkat. “Kondisi ekonomi dunia confirm melemah dan ini risikonya bahkan makin meningkat. Ini muncul di dalamstatement ataupun indikator sesudah eskalasi pada Juli Agustus,” katanya belum lama ini.

Pengakuan Menteri Sri ini adalah kali kedua dalam bulan ini. Hanya saja, pengakuan ini bukan sebagai peringatan apalagi nakut-nakuti, seperti pernyataan beberapa ekonom belakangan ini. Sri membeberkan itu semua untuk membanggakan bahwa di tengah krisis dunia saja ekonomi Indonesia masih tumbuh 5%.

“Indonesia terjaga di 5% ini exceptional,” tandasnya. Jadi bersyukurlah, ekonomi masih tumbuh 5%. Jangan kufur nikmat, seperti apa yang dibilang Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Menurut menteri Sri, hawa perlambatan ekonomi dunia semakin terasa. Data-data ekonomi di berbagai negara terus saja mengecewakan. Dia menyebut, Jerman, Singapura, negara Amerika Latin seperti Argentina dalam masa krisis. Meksiko, Brasil, juga dalam situasi sulit. “Amerika Latin, Eropa, China, dan bahkan kawasan Asia sendiri termasuk India yang jadi motor penggerak ekonomi di pasar berkembang juga mengalami pelemahan,” ujarnya.

Lebih lanjut Rizal Ramli memperingatkan grafik transaksi berjalan semakin merosot, bahkan sudah mencapai lebih dari US$8 miliar. Kondisi CAD pada kuartal II-2019 sebesar US$8,4 miliar atau 3,04% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini adalah angka yang mengkhawatirkan.

Indikator mikro juga tak kalah membahayakan. Seperti slow down sektor ritel yang diprediksi akan terus berlanjut. Daya beli danconsumer good juga masih akan turun. Begitu pun dengan properti yang diprediksi akan terpuruk, kecuali untuk beberapa segmen. Kemudian di level korporasi, mulai terjadi peningkatan default atau gagal bayar. Ini diistilahkan sebagai zombie company. Keuntungan yang diperoleh tidak bisa untuk membayar bunga utang. “Perusahaan ini hanya bisa hidup dengan refinancing terus menerus,” kata eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini.

“Ada krisis kecil-kecil dan tidak disadari banyak orang, tetapi kalau disatukan jadi besar juga. Ini bisa dilihat dari kondisi makro, mikro, maupun korporasi. Kalau dibiarkan terus, bisa sangat membahayakan,” tambahnya.

Sedangkan, ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini, memperingatkan Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap krisis. “Setidaknya bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia,” katanya, dalam diskusi ASEAN di antara perang dagang Amerika dan China: Bagaimana Seharusnya Respons Indonesia?, belum lama ini
Dalam materi diskusi yang berjudul “Dimensi Kritis dari Ekonomi Indonesia Dibandingkan Ekonomi ASEAN”, Didik antara lain mengulas soal ‘Menghadapi Resesi Global’. Ia mengutip Bloomberg Vulnerability Indek, atau indeks kerentanan suatu negara. “Vietnam dan Malaysia termasuk ke dalam level yang sama tetapi sedikit lebih rendah dan mempunyai struktur ekonomi yang lebih kuat daripada Indonesia,” jelasnya. Cadangan devisa, ekspor, dan industri Vietnam dan Malaysia relatif lebih kuat sehingga lebih tahan terhadap krisis.

Belajar dari krisis nilai tukar 1997-1998 dari Thailand, ada dua kelompok negara dalam konteks krisis.

Kelompok pertama adalah kelompok yang rentan dan terkena imbas krisis nilai tukar, yaitu: Thailand, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Indonesia. Kelompok kedua adalah negara yang kuat dan tahan krisis nilai tukar, yaitu Taiwan, Hong Kong, Singapura dan lainnya.

Kelompok yang pertama mengalami defisit neraca berjalan (CAD) dan kelompok kedua tidak mengalaminya.

Level CAD Indonesia kini memang dalam tren terus membengkak, bahkan sudah menyentuh 3% terhadap PDB. Sedangkan Thailand sebagai negara yang pernah mengalami krisis 1998, yang sama juga dialami oleh Indonesia berhasil lolos dari penyakit CAD.

Di sisi lain, dalam laporan berjudul “Signs of Stress in The Asian Financial System”, firma konsultan global McKinsey & Company menemukan bahwa 25% utang swasta valas jangka panjang di Indonesia memiliki rasio penutupan bunga (interest coverage ratio/ICR) kurang dari 1,5 kali.

Posisi tersebut terhitung rawan karena perseroan menggunakan mayoritas labanya untuk membayar utang. Utang itu kebanyakan berasal dari sektor utilitas (pembangkit listrik dan jalan tol), dengan porsi 62%. Sektor energi dan bahan mentah menyusul dengan porsi 11% dan 10%.

Lebih jauh, konsultan ini mengingatkan negara-negara Asia perlu mewaspadai risiko terulangnya krisis 1997. McKinsey mengingatkan sektor utilitas Indonesia dan India berpotensi memicu persoalan karena kemampuan mereka untuk membalik kinerja dan membayar kembali utangnya tidaklah mudah.

Sementara itu, di belahan dunia lain, Eropa, sepanjang tahun 2019, berbagai bank investasi global telah mengurangi jumlah karyawannya hingga 30.000 orang. Beberapa bank yang melakukan pengurangan karyawan di antaranya adalah HSBC, Barclays, Société Générale, Citigroup, dan Deutsche Bank. Lembaga keuangan asal Jerman, Deutsche Bank, bahkan memangkas jumlah karyawannya lebih dari setengah total karyawan yang di PHK, yaitu sebanyak 18.000 orang di seluruh dunia.

Menurut laporan Financial Times, PHK massal ini disebabkan oleh berbagai alasan. Mulai dari penurunan suku bunga, volume perdagangan yang lemah, hingga efisiensi biaya operasional. Alasan lainnya adalah meningkatnya utang. Padahal, suku bunga saat ini negatif.

Sri Mulyani memprediksi makin panasnya tensi perang dagang antara AS dan China dipastikan memperbesar sinyal krisis. Apalagi tensi adu pernyataan kedua negara adi kuasa tersebut makin mendidih beberapa hari terakhir. “Tren besar di semua negara di dunia mengalami pelemahan. Ada negara lain yang masuk bahkan (sudah) resesi,” ujarnya.

Perlambatan ekonomi secara masif tengah terjadi. Awan gelap menyelimuti bumi saat ini. Yang terjadi, seluruh investor di dunia tengah berupaya menyelamatkan asetnya.

Seperti apa itu?
Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsah mengungkapkan sampai saat ini dunia masih sulit diprediksi. Apalagi soal perang dagang antara AS dan China.

“Memang semakin ke sini semakin sulit memperkirakan arahnya ke mana. […] Ini juga dipengaruhi hard Brexit dan krisis Argentina,” kata Nanang saat berbincang dengan Erwin Surya Brata dalam Program Closing Bell CNBC Indonesia seperti dikutip Rabu (4/9/2019).

Dijelaskan Nanang, saat ini nilai tukar negara maju dengan kekuatan ekonomi besar tengah melemah. Beruntung, Rupiah masih cukup baik.

“Yen melemah, Franc melemah, sebagai safe haven baru. Rupiah tidak bergerak banyak. Kalau YTD [year to date/sejak awal tahun] Rupiah masih terapresiasi 1%. Padahal emerging market semua terdepresiasi secara year to date.”

“Meski ada outflow karena ketidakpastian global, tetap waspada. Kita tetap harus waspada, setiap hari bisa berubah. Risk dari trade war ini harus dianggap biasa, karena tak ada outlook yang jelas,” terangnya.
Apa aset yang paling aman?

Nanang bercerita, safe haven yang memang sudah ada sejak dulu yakni Yen dan Franc masih tetap. Nah yang menjadi safe haven lain adalah US Treasury Global Bond, menurut Nanang.

“[Nilainya] sempat menyentuh 148%, kalau orang beli itu maka orang butuh dolar, dolarnya meningkat, selanjutnya Yen, Franc, dan emas,” tutur Nanang.

“Hal yang tidak terduga membuat orang menyelematkan aset. Suatu saat kalau terjadi pertemuan delegasi AS dan China, dan hasil positif pasti Yen dan Franc akan dijual. Kita harus terbiasa dengan ini. Ini adalah new normal, di mana kita akan menghadapi volatilitas seperti ini,” terangnya.
Apakah Emas Masih Oke?

Nanang juga menjelaskan, BI tak semata-mata melakukan diversifikasi cadangan devisanya dengan memperbanyak emas. Walaupun menjadi salah satu safe haven, Nanang mengatakan porsi cadangan devisa BI masih lebih banyak dalam dolar treasury bond.

“Kita selalu memastikan 3 aspek. Liquidity salah satunya yakni harus mudah dijual kembali dan aman serta dikeluarkan oleh pemerintahan yang credit risknya baik,” katanya.

“Ada alokasi di emas adalah wajar, mungkin ke depan viewnya dengan melihat ketidakpastian ke depan. Yang jelas komposisi Treasury Bond saat ini paling besar,” paparnya.

Turki resmi masuk masa resesi. Pada kuartal II-2019, ekonomi Negeri Kebab terkontraksi alias minus, melanjutkan ‘pencapaian’ yang serupa pada kuartal sebelumnya.

Pada periode April-Juni 2019, ekonomi Turki terkontraksi alias negatif 1,5% year-on-year (YoY). Pada kuartal sebelumnya, kontraksi ekonomi Turki lebih dalam yaitu minus 2,4% YoY.

Definisi resesi adalah kontraksi ekonomi dua kuartal beruntun secara YoY pada tahun yang sama. Mengacu pada definisi ini, Turki sudah masuk ke jurang resesi.

Data-data ekonomi Turki memang tidak meyakinkan. Pada Juli, inflasi di Turki mencapai 16,55% YoY. Lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yaitu 15,72%.

Kemudian angka Purchasing Managers’ Index (PMi) manufaktur pada Agustus adalah 48. Sejak April, angka PMI manufaktur Turki tidak pernah menyentuh 50. Artinya, dunia usaha masih enggan melakukan ekspansi.

Bagaimana dengan mata uang lira? Anehnya, mata uang ini malah menguat tiga hari beruntun. Dalam tiga hari tersebut, apresiasi lira mencapai 1,32%.

Pada pukul 18:38 WIB, US$ 1 dibanderol TRY 5,7619. Lira menguat 0,73% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Akan tetapi, ada kemungkinan penguatan ini hanya sekadar techincal rebound. Sebab sejak awal tahun, lira sudah melemah 8,96%.
Dolar AS vs Lira Turki

Tahun lalu, tekanan terhadap ekonomi dan mata uang Turki menjadi salah satu kisah yang menyedot perhatian pasar. Apalagi pada saat yang sama Argentina pun mengalami masalah serupa.

Kini sejarah seperti terulang. Argentina masih terjebak dalam masalah pelik, karena situasi politik pasca Pemilu yang kurang kondusif. Pelemahan mata uang peso dan musim kemarau berkepanjangan menambah daftar masalah di Negeri Lionel Messi.

Turki pun sekarang bermasalah, sudah masuk ke zona resesi. Semoga problema di Turki dan Argentina tidak menyebar dan menjadi batu sandungan bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Sedangkan, pemerhati masalah strategis Indonesia, Pramitha Prameswari mengatakan, ada tiga isu yang rentan “dipolitisasi atau dimanfaatkan” negara-negara yang tidak suka Indonesia ataupun negara-negara yang memiliki “ill will” terhadap Indonesia yaitu isu Papua, isu perpindahan ibukota dan rencana kenaikan suku bunga dollar AS pada 17 September 2019 mendatang.

“Semuanya akan membuat resesi global akan semakin terjadi. Paling cepat tahun ini, paling lambat tahun depan,” prediksinya (Red/berbagai sumber).

Politisasi Dan Separatisme Papua Belum Padam Sepenuhnya
By: On:

Politisasi Dan Separatisme Papua Belum Padam Sepenuhnya

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Papuanews.id

 

 

Oleh : Thukul JS

Jayakartapos,  Permasalahan separatism di Papua belum padam sepenuhnya, karena eksistensi kelompok anti NKRI di Papua dan Papua Barat bersama underbow di beberapa daerah terus melakukan perlawanan dan politisasi. Contohnya mereka masih aktif dan intens memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua setiap tanggal 1 Juli, dalam berbagai bentuk mulai dari unjuk rasa, doa bersama, diskusi bersama, dan nonton bareng film-film documenter seperti misalnya terjadi di Kedubes Belanda, Jakarta Selatan, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (Fri-WP) melakukan aksi unjuk rasa, Aliansi Mahasiswa Papua dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan asrama Kamasan. Unjuk rasa juga dilakukan AMP di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura, Kota Ambon, Maluku, di depan Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, AMP Kota Bandung melakukan aksi unjuk rasa dan BEM Universitas Papua Manokwari juga melakukan unjuk rasa.

Sementara, di Sekretariat KNBP Almasuh, Kabupaten Merauke, simpatisan KNPB Almasuh melaksanakan kegiatan doa bersama dipimpin salah satu Jubir KNPB, sedangkan di Denpasar, Bali dan Salatiga, Jawa Tengah, AMP Komite Kota Bali dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua Salatiga menyelenggarakan diskusi dan nonton bareng.
Sedangan, Jacob Rumbiak yang juga Juru Bicara United Liberation Movement of West Papua atau ULMWP melalui media sosial mendukung pembentukan West Papua Army. Dikatakannya bahwa West Papua Army merupakan hasil penyatuan 3 Faksi Sayap Militer (TPN-PB, TRWP dan TNPB) perjuangan pembebasan Papua berdasarkan hasil KLB di Markas Victoria. Meskipun bukan rahasia umum lagi jika KNPB dengan ULMWP memiliki perbedaan dalam hal gerakan dan garis perjuangan.

Pembentukan WPA serta konfresi pers ditandatangani oleh Panglima Kodam dari wilayah masing-masing. Untuk wilayah Papua Barat yang ikut menandatangani pembentukan WPA yaitu Panglima Kodam IV Manokwari dan perwakilan Panglima Kodam II Sorong Raja Ampat. Dalam pembentukan WPA juga telah ditentukan jalur Komando dan Jalur Koordinasi antara Ketua ULMWP, Panglima TPN Papua Barat, Panglima TR WP serta Panglima TNPB

Pendukung Papua Merdeka juga senang dengan pembentukan West Papua Army (WPA) yang termanifestasikan dalam pernyataan sikap mereka antara lain WPA siap membela dan melindungi wilayah beserta masyarakat Sipil West Papua dari kejahatan Negara kolonial Indonesia dan sekutunya; Menolak dialog antara Jakarta dan West Papua dan mendukung proses perjuangan diplomasi yang didorong oleh ULMWP; Menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Manusiaan dan ke-Tuhanan yang Maha Kuasa; Ikut menjaga perdamaian dunia dari ancaman teroris, perdagangan narkotika dan segala jenis perdagangan ilegal; WPA siap melaksanakan Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa 1949 dan Hukum Humaniter Internasional serta hukum internasional lainya yang berlaku di masa perang dan keadaan damai.

Peringatan hari proklamasi Kemerdekaan West Papua di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan simpatisan pendukung Kelompok Papua Merdeka. Penggunaan isu HAM dan referendum yang terus disuarakan oleh kelompok pendukung Papua Merdeka tersebut rentan mengganggu stabilitas dan integrasi bangsa.

Gerakan politik kelompok Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), diarahkan pada penguatan pembentukan opini bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di wilayah Papua oleh pemerintah Indonesia. Intensitas kegiatan AMP terindikasi akan meningkat menjelang peringatan 1 Desember. Selain itu, perlu diantisipasi masuknya kelompok pewarta (wartawan) asing dari negara-negara yang mendukung gerakan Papua Merdeka, karena akan dijadikan alat untuk mengeksplorasi terjadinya pelanggaran HAM di Papua oleh pemerintah Indonesia.

Aliansi Mahasiswa Papua sebagai elemen pendukung gerakan separatis Papua, terus menyuarakan terjadinya pelanggaran kemanusiaan oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua. Selain itu, AMP terus berupaya membangun simpati dunia internasional yang bertujuan memperoleh dukungan negara-negara lain dalam upaya memerdekakan Papua dari Indonesia. Daerah-daerah yang menjadi basis propaganda AMP merupakan daerah-daerah yang sangat memudahkan kelompok tersebut untuk diakses oleh dunia internasional seperti Bali, Manado, Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Surabaya, yang diharapkan dapat menyebarkan propaganda dalam upaya memperoleh simpati dan dukungan dunia internasional dalam rangka mendukung gerakan separatis Papua.

Aksi unjuk rasa mahasiswa Papua terkait berbagai isu yang terjadi di Papua seringkali membawa agenda tuntutan lain seperti pada aksi memeringati Peristiwa Biak Berdarah, mahasiswa Papua selalu menyampaikan tuntutan yang sama pada aksi-aksi lain yaitu berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat sebagai solusi demokratis, negara bertanggung jawab atas rentetan pelanggaran HAM lainnya di Papua Barat, buka ruang demokrasi seluas-luasnya dan jamin kebebasan jurnalis dan pers di Papua, tarik TNI-Polri organik dan non-organik dari Papua, menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara-negara imperialis seperti Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua. Apapun tema aksi, tuntutan yang disampaikan selalu sama.

Pendukung gerakan separatis juga memanfaatkan momen internasional seperti Melanesian Sparhead Group (MSG) yang akan dilaksanakan di Vanuatu, maupun pemberitaan media mengenai pemberian hadiah nobel kepada Benny Wenda.

Elemen pendukung gerakan separatis Papua NRFPB, WPNA, The United Liberation Movement for West Papua dan lainnya secara intens memperjuangkan aspirasi kemerdekaan Papua dari NKRI. Dengan memanfaatkan berbagai momentum, seperti peringatan 50 Tahun Pepera 1969-2019 kelompok pro separatis Papua melakukan kegiatan ibadah syukur dan aksi unjuk rasa dalam rangka mengampanyekan ketidak absahan dan cacat hukumnya proses Pepera tersebut, karena diklaim tidak didukung sepenuhnya khususnya oleh orang asli Papua. Disamping itu, upaya internasionalisasi dan ekspolitasi masalah Papua juga terus dilakukan kelompok pro separatis Papua di luar negeri yang didukung oleh negara-negara yang tergabung dalam Negara Melanesia Spearhead Group/MSG.

Adanya seruan ULMWP kepada masyarakat Papua, menunjukkan masih tingginya aktivitas gerakan Papua Merdeka untuk mendapatkan simpati masyarakat Papua. Selain itu, Gerakan Papua Merdeka juga terus berupaya untuk mensinergikan gerakannya di dalam negeri dengan upaya diplomasi di luar negeri untuk mendapatkan dukungan internasional melalui berbagai forum.

*) Pemerhati Indonesia

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.