Daily: October 11, 2019

Pelantikan Presiden RI 2019: “Semua Bilang Kawal Konstitusi”
By: On:

Pelantikan Presiden RI 2019: “Semua Bilang Kawal Konstitusi”

Foto: Mayjen TNI Purn Prijanto (Penulis), sumber foto: Poskota

 

Oleh : Mayjen TNI Purn Prijanto

Jayakartapos, UUD 1945 : ”Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat) , tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”.

Ilustrasi dan Situasi
Mengapa isi Tata Surya seperti matahari, bumi dan planet lainnya, bulan dan bintang tidak bertubrukan? Karena Tuhan Sang Pencipta alam beserta isinya telah menetapkan aturan gerak dari isi Tata Surya. Dalam gerakannya, semua disiplin mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Di dalam konteks berbangsa dan bernegara, ada Hukum Dasar. Undang Undang Dasar atau Konstitusi (Constituante) merupakan Hukum Dasar yang tertulis. Dengan demikian, jika ingin kehidupan berbangsa dan bernegara tenang, semua harus disiplin mengikuti Undang Undang Dasar. Sehingga, keinginan dan ajakan untuk ‘Kawal Konstitusi’ saat ini menjadi relevan, mengapa ?

Menjelang pelantikan Presiden 2019, semua teriak ‘Kawal Konstitusi’. Namun, apakah semua memaknainya dengan tujuan sama? Menilik dua kata yang dirangkai tersebut, ‘Konstitusi’ adalah obyek yang harus dikawal. Artinya, mengawal dan memastikan, semua kegiatan berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi.

Gerakan Peduli Bangsa menggelar aksi memberikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, untuk dilantik oleh MPR RI. Mereka gelar spanduk “Kawal Konstitusi Kawal NKRI”. Intinya, agar pasangan Ir. Joko Widodo-Ma’ruf Amin dilantik karena sudah dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019 oleh KPU.
(http://m.cnnindonesia.com/nasional/20191005124730-20-436957/target-ribuan-aksi-dukung-jokowi-baru-dihadiri-puluhan-orang).

Sedangkan LBH Solidaritas Indonesia, atas nama saudara dr. Zikifli S.Ekomei, melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap MPR RI di PN Jakarta Pusat. Gugatan ini mendapat dukungan luas dari para pakar dan praktisi hukum bersama aktivis pejuang, untuk Kawal Konstitusi juga. (Gugatan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata PN Jakpus, perkara No.592/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst)

Walau semua bilang Kawal Konstitusi, tetapi berbeda makna dan tujuan. Pelantikan Presiden 2019 sudah menjadi polemik. Kita harus hati-hati dalam berpikir, bicara dan memutuskan Pelantikan Presiden 2019, agar kita bisa tetap memelihara cita-cita ‘founding fathers and mothers’ bahwa Negara Indonesia berdasar atas Hukum.

Undang Undang Dasar dan Keputusan KPU
Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen: “Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan /atau Wakil Presiden”.

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen : “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikit-sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

Artinya, MPR RI melantik yang memenuhi syarat komulatif pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden (ref. LBH Solidaritas Indonesia dkk), yaitu :
a. Memperoleh suara sah pemilih lebih dari 50%.
b. Jumlah suara tersebut harus tersebar di setidaknya lebih 17 Provinsi.
c. Perolehan suara di wilayah Provinsi yang lainnya tidak boleh kurang dari 20%.
Sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No : 987/pl.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa perolehan suara sah pasangan Ir. Joko Widodo – Makruf Amin memperoleh 55,5% suara sah, di 21 Provinsi, namun tidak mencapai 20% suara sah di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat.

Sehingga dengan fakta tersebut, meskipun menang dalam jumlah perolehan suara, tetapi berdasarkan konstitusi yang harus dipegang teguh MPR RI, maka pasangan Calon Presiden Ir. Joko Widodo-Makruf Amin, tidak dapat dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden RI periode 2019-2024, dalil LBH Solidaritas Indonesia dalam gugatannya.
Persoalan hukum inilah yang saat ini menimbulkan perdebatan dan silang pendapat dalam menafsirkan narasi hukum. “Kawal Konstitusi” adalah sebuah keniscayaan mutlak karena Negara Indonesia berdasar atas hukum.

Perdebatan dan Silang Pendapat
Ada pendapat, terkait Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen yang narasinya dikutip dalam Pasal 159 UU No 42/2008 tentang Pilpres, yang di dalam Putusan Mahkamah Kontitusi N0. 50/2014, dinyatakan tidak berlaku jika hanya 2 pasangan. Tapi ingat, yang diuji MK adalah ketentuan pasal dalam UU No 42/2008 tentang Pilpres, bukan tentang Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen.

Harus diingat pula bahwa ketentuan pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tersebut berlaku mengikat MPR RI. Artinya, MPR RI hanya akan melantik pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden menjadi Presiden-Wakil Presiden yang memenuhi ketentuan tersebut. Sikap dan tindakan inilah yang disebut dengan “Kawal Konstitusi”.

Satu hal yang harus diingat, Putusan MK No. 50/2014 bukanlah segala-galanya, karena adanya asas “Lex posterior legi priori”. Bahwasanya hukum yang terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum yang lama (lex perior). Asas ini digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional.

Mengapa asas ini dikemukakan ? Sebab setelah Putusan MK No 50/2014, ada UU No. 7/2017 tentang Pemilu; pada Pasal 416 ayat (1) tertulis : “Pasangan calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Masih ada pemikiran dari kelompok yang menginginkan untuk tetap dilakukan pelantikan pada 20 Oktober 2019 dengan dalil adanya Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU No. 5/2019 yang menyebutkan: “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih”.

Penafsiran dengan mengedepankan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU No. 5/2019 tidaklah bisa diterima dengan adanya asas “lex superior derogat legi enferior”. Hukum yang tinggi (lex superior) dalam hal ini UU No.7/2017 tentang Pemilu mengesampingkan hukum yang rendah (lex enferior) dalam hal ini Peraturan KPU No.5/2019.

Advokat Taufik Budiman, Direktur LBH Solidaritas Indonesia meminta kepada MPR RI dan semua pihak yang terkait dalam gugatannya yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Antara lain, untuk tidak melakukan proses Pelantikan Presiden berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen.
Mencermati silang pendapat di atas, nampaknya hasil Pilpres 2019 telah membawa bangsa Indonesia pada situasi dan kondisi ibarat ‘makan buah simalakama’. Tidaklah mungkin pemerintahan tanpa adanya Presiden, namun tak mungkin juga melantik Presiden dengan melanggar konstitusi. Inilah yang harus dipikirkan jalan keluarnya oleh MPR RI.

Rekomendasi dan Harapan
Upaya menekuk dan membelokan konstitusi akan membawa risiko robohnya negara, harus kita cegah. Harus diingat, ‘founding fathers and mothers’, telah mewariskan Dasar Negara dan UUD 1945 untuk Indonesia Merdeka, yang harus kita jaga dan kawal.
Dalam hal ini, MPR RI yang oleh ‘founding fathers and mothers’ ditempatkan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan TNI yang diberikan tugas menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, adalah benteng terakhir untuk mengawal Dasar Negara dan Konstitusi, demi NKRI. Artinya, bukan benteng terakhirnya individu, orang per orang ataupun kelompok dan organisasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan jalan terbaik bagi bangsa Indonesia. Amin.

*) Penulis adalah Aster KASAD periode 2006-2007. Rumah Kebangkitan Indonesia

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Wiranto ditusuk, Ketua Umum GMKI Angkat Bicara
By: On:

Wiranto ditusuk, Ketua Umum GMKI Angkat Bicara

Foto: Ketua Umum PP GMKI, Korneles Galanjinjinay, sumber foto: istimewa

 

JP-Jakarta,  Publik Indonesia digegerkan dengan ditusuknya Menkopolhukam Wiranto oleh orang yang tak dikenal, di Pandeglang Banten, PP GMKI angkat bicara, Kamis (10/10).

Ketua Umum GMKI, Korneles Galanjinjinay mengatakan bahwa persoalan ini perlu dicermati dengan baik dan mendalam, ditengah situasi negara dan pemerintahan menghadapi berbagai persoalan bangsa, misalnya RUU Kontroversi, UU KPK yang baru, masalah Papua (Kerusuhan Wamena dan Nduga), BPJS, kebakaran hutan, maka pemerintah perlu hati-hati dalam merespon masalah-masalah yang terjadi, termasuk berbicara di depan publik, sehingga tidak membuat rakyat marah dan melakukan hal-hal yang membayakan pemerintahan.

Dalam rilis yanmg diterima oleh redaksi, menanggapi kejadian ini sebagai Ketua Umum GMKI, Korneles Galanjinjinay menyampaikan bahwa:

  1. Turut prihatin dengan peyerangan Menkopolhukam, karena apapun bentuknya tindakan main hakim sendiri merupakan bagian yang melanggar hukum dan HAM.
  2. Rakyat harus tenang dan rasional mengamati insiden yang dialami oleh Menkopolhukam Wiranto, rakyat jangan terprovokasi.
  3. Secepatnya aparat Kepolisian mengungkap dan mengumumkan motif dibalik penusukan Menkopolhukam Wiranto. Perlu didalami lebih jauh oleh pihak berwenang, jangan cepat disimpulkan bahwa itu tindakan teroris.
  4. Kepada pelaku penusukan agar dihukum sesuai undang-undang yang berlaku.
  5. Pemerintah harus serius dan hati-hati menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang terjadi, termasuk berbicara didepan public, jangan mengecawakan dan menyalahkan rakyat.
  6. Jangan sampai ada skenario yang membuat gaduh negara dan pemerintahan, apalagi ada upaya menganggu jalannya pemerintahan menuju pelantikan Presiden 20 oktober.
Masa Depan Reformasi
By: On:

Masa Depan Reformasi

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Kawan Islam

 

 

 

Oleh : Amrul Haqq

Jayakartapos,  Setelah deretan aksi mahasiswa dan masyarakat di Jakarta dan berbagai daerah atas kemelut kontroversi RUU KPK dan RKUHP hingga memakan korban luka dan jiwa, menjadi sebuah catatan buruk atas kinerja DPR periode 2014-2019 dan bisa dikatakan sebagai su’ul khatimah atau akhir yang buruk. Alih-alih menorehkan prestasi, diakhir masa periodenya, DPR malah menyulut emosi dengan memproduksi RUU yang dinilai tidak relevan dan terkesan ngawur.

Deretan aksi sejak tanggal 19 hingga 30 september ditutup dengan pelantikan pada tanggal 1 oktober 2019, 575 anggota periode 2019-2024 diisi dengan beberapa politisi muka baru dan muka lama yang terpilih kembali.

Hal yang mengejutkan publik adalah terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR, hal ini berdasarkan hasil Revisi UU MD3 yang menyebutkan bahwa pimpinan DPR adalah dari partai yang memiliki kursi mayoritas.

Artinya, PDI-P dengan jumlah anggota terpilih sebanyak 128 anggota berhak menempati kursi ketua. Puan yang sebelumnya menjadi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini dinilai publik nir-prestasi dan belum terlihat gebrakannya ketika menjabat sebagai menteri.

Esok harinya, DPR, MPR dan DPD menggelar sidang paripurna untuk memilih pimpinan MPR, 9 fraksi mendukung Bambang Soesatyo untuk maju sebagai Ketua MPR dan 1 fraksi yakni Gerindra mengusung Ahmad Muzani, malam harinya Bamsoet resmi terpilih sebagai Ketua MPR periode 2019-2024.

Bamsoet yang sebelumnya berseteru dengan Airlangga Hartanto dalam perebutan kursi ketua umum partai Golkar tiba-tiba ‘berdamai’ dengan Airlangga pada beberapa hari sebelum pemilihan pimpinan MPR, artinya Airlangga Hartanto melenggang sendiri pada Munas Golkar mendatang.

Ditambah ketua DPD terpilih adalah La Nyalla Matalitti, dengan track record yang ‘bermasalah’ dan orang yang dulu berseteru dengan Jokowi belakangan ini malah banting stir mendukung Jokowi.

Kemelut komposisi pimpinan legislatif dan eksekutif yang dinilai merupakan gejala kemunduran reformasi yang berat sebelah. Oposisi yang minoritas di DPR ditambah belakangan Gerindra sebagai salah satu oposisi dikabarkan meminta 3 jatah kursi kepada presiden.

Lalu bagaimana dengan proses chek and balance sebagai fungsi DPR? Dengan logika sederhana “Orang tua yang bekerja, anak, menantu dan kolega yang mengawasi” bagaimana mungkin tidak akan terjadi kebijakan cincai yang semuanya bermuara pada aneka ragam kepentingan.

Masa Depan Reformasi. Kita sebagai bangsa memang tidak mengharapkan mimpi buruk seperti era Orde Baru, cita-cita reformasi jangan sampai terkubur dengan komposisi pimpinan legislatif dan eksekutif yang gemuk dan tidak diimbangi dengan jumlah oposisi yang menciut.

Hal itu sangat mengkhawatirkan karena ditakutkan akan kemungkinan besar menghasilkan kebijakan hasil deal-deal politik kepentingan. Lantas, apakah benar ada misi besar untuk menjadikan MPR sebagai lembaga tinggi negara ala Orde Baru?

PDIP yang santer mengusulkan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menjadikan kembali MPR sebagai lembaga tinggi negara dengan kewenangan membuat Garis Besar Haluan Negara. PDIP mengusulkan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan GBHN.
Senada dengan PDIP, Bamsoet yang sebelumnya pernah mengeluarkan statement bahwa alangkah baiknya jika presiden kembali dipilih MPR seperti pemilihan presiden pada 1999 silam. Hal ini ia sampaikan karena menurutnya pemilihan presiden secara langsung akan menimbukan polarisasi dalam masyarakat dan berjalan rumit. Apa tidak sebaiknya Pilpres dikembalikan lagi ke MPR.

Menerima atau tidak, sekarang Bamsoet sudah menjadi ketua MPR, dimana kewenangan amandemen UUD 1945 ada ditangan MPR, pun juga PDIP yang mengusungnya dengan syarat mengamandemen secara terbatas UUD 1945. Ada kejutan apa 5 tahun mendatang untuk masa depan Reformasi Indonesia? Sejarah akan menjawabnya.

*) Pemerhati Indonesia

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.