Monthly: December 2019

IS THERE “WAKE UP ALARM” FOR 2020 NEW YEAR CELEBRATION AROUND THE WORLD?
By: On:

IS THERE “WAKE UP ALARM” FOR 2020 NEW YEAR CELEBRATION AROUND THE WORLD?

Photo: Islamic State (ilustration), source: Warta Perang

 

 

By : TW Deora

Jayakartapos,  The 2020 new year celebration is near infront of the door. Two days coming, all of nationals around the world will celebrate it including in Indonesia.

Meanwhile, several terror groups and their cells have been showing about their denial to new year celebration habits, because of that, several parties have worried the new year celebration around the world including Indonesia will be targeted by them especially in several countries which allegedly becoming groups terror new zones such as Nigeria, Somalia, Kenya,, Burkina Faso, Benin, Mali and South Asian, also in several countries which have traditionally record attacks by terror groups through their lone-wolf symphatizers such as United States, United Kingdom, Germany, France, Russia, Turkey, Nederland, Belgium including Indonesia because we had ever been accepted terror attacks such as simultaneous churches attacks in 2000, Bali bombing etc and being admited or not, in Indonesia, cell terror groups is predicted grows in certain provinces.

China probably will be targeted too by terror groups attacks related to human rights crimes in Xinjiang provinces which has been spot lighting by an international communities.

Indeed, previously an affiliate of the Islamic State in Nigeria has claimed responsibility for the execution of 11 people, saying the killings were in retaliation for the death of the ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi in Syria in October. An affiliate of the Islamic State in Nigeria has claimed responsibility for the execution of 11 people, saying the killings were in retaliation for the death of the ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi in Syria in October (https://t.co/eI65NefI4p?amp=1).

Also, on December 27th, 2019 in Mogadishu, Somalia, Al Qaeda affiliated cell terror Al Shabaab was claimed to responsibility on their deadly attacks which had taken more than 78 people dead and thousands were wounded.

Is there attacks and an executions as “wake up call” for others group terrors around the world to do same things? It must be detected and antisipated.

Traffc jamps, crowd people, shooping malls, entertainment places, worship places, vital public facilities, Police’s offices and others place which does not has proper security or having security gap must vigilance, and indeed several militant groups have notion that tolerance spirit has been creating new sincretism around the world mainly in Indonesia. So, be watch your back during the 2020 new year celebration. Hopefully God always blessing us forever. Aameen YRA.

*) The writer is an international and politic issues observer.

Disclaimer: Every opinion in this media is the responsibility of the writer. If there are parties who object or feel aggrieved with this article, according to the press rules, that party can give the right of reply to the author of Opinion and the Editor will publish the article in a balanced manner.

PENYEDERHANAAN REGULASI JADI PRIORITAS: SELAMAT TINGGAL REGULASI SULIT
By: On:

PENYEDERHANAAN REGULASI JADI PRIORITAS: SELAMAT TINGGAL REGULASI SULIT

Foto; Ilustrasi, sumber foto: PSHK

Penulis: Almira Fadhillah (Mahasiswa Pasca Sarjana Univ. Gunadarma)

Jayakartapos,  Sulitnya persyaratan perizinan yang harus dipenuhi, kerap memunculkan pertanyaan “Kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit sih!” atau “Kenapa niat baik harus terhambat oleh syarat?”. Persyaratan atau perizinan yang sulit memang kerap menjadikan seseorang putus asa dan memaksa untuk mengambil jalan pintas yang melanggar norma dan hukum yang berlaku.

Kita patut bersyukur karena Presiden Joko Widodo rupanya sadar betul bahwa kerugian dari regulasi dan peraturan yang sulit telah menjadikan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Indonesia menjadi terhambat. Beliau menjadikan penyederhanaan regulasi sebagai program prioritas dan bertekad untuk memangkas regulasi-regulasi yang menghambat, guna menciptakan ekosistem dunia usaha yang akan membantu investasi. Secara khusus pemerintah akan memaksimalkan perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan perizinan investasi di Indonesia.

Presiden Joko Widodo berharap pemberlakuan reformasi menyeluruh terhadap ekosistem perizinan dan investasi akan menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam mengatasi trend penurunan ekonomi global. Bahkan, pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing Undang-Undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu Undang-Undang yang sekaligus merevisi hingga puluhan Undang-Undang. Puluhan Undang-Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan menghambat pengembangan UMKM akan langsung direvisi sekaligus untuk menyingkirkan hambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Untuk dapat mewujudkan penyederhanaan regulasi, tentu Presiden membutuhkan banyak dukungan dan kerja sama dari seluruh stakeholder terkait dan rakyat Indonesia. Penyederhanaan  regulasi saat ini telah mulai dilaksanakan oleh beberapa kementerian, salah satunya Kementerian Perindustrian (kemenperin), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa  kementeriannya tengah meringkas sebanyak 18 regulasi untuk meningkatkan daya saing. Bahkan saat ini Kemenperin tengah melakukan finalisasi penghapusan 18 regulasi dan juga melakukan penyederhanaan terhadap 6 peraturan terkait. Kebijakan tersebut sejalan dengan program prioritas pemerintah agar sejumlah kementerian segera memangkas peraturan perizinan yang dapat memperlambat kegiatan investasi. Beliau berharap dengan adanya kemudahan regulasi, akan menjadikan Indonesia semakin berkembang kedepannya, dan terus mempermudah dalam penyesuaian dengan kebutuhan teknologi di masa-masa mendatang.

Selain Kemenperin, penyederhanaan regulasi juga sudah mulai dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Kemendagri akan memeriksa kembali dan merekomendasikan pembatalan Perda/Perkada yang memperlambat dan mempersulit proses perizinan, serta memastikan proses bisnis DPMPTSP di daerah agar dapat mempermudah dan mempercepat perizinan dan menyederhanakan proses rekomendasi teknis yang terintegrasi dengan perizinan sebelum penerbitan omnibus law.

Jika diamati dengan seksama, penyederhanaan regulasi atau  mempermudah perizinan agaknya menjadi sesuatu yang cukup krusial. Sebab, dengan adanya hal tersebut akan mendongkrak semangat berinvestasi atau berwirausaha masyarakat dan meningkatkan berbagai sektor perekonomian. Disisi lain, penyederhanaan regulasi akan menghentikan upaya mafia hukum dalam kejahatan suap dan korupsi.

Dampak positif dari penyederhanaan regulasi akan mampu membuat keadaan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Karena, bukan hanya dari pihak pemerintah saja, namun semua rakyat juga akan menikmati hasil kesejahteraannya. Indonesia Unggul. Indonesia Maju.

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

CHINESE’S CHEATING ON UIGHUR’S CRIMES AGAINST HUMANITY
By: On:

CHINESE’S CHEATING ON UIGHUR’S CRIMES AGAINST HUMANITY

Photo: Uighurs Muslim, source: AFP-Getty Images

By : M. Rizal Fadillah

Jayakartapos,  Islamic mass organization delegates which was invited by Chinese government went to Xinjiang aimed “to see” Uighur’s society camp consentration had brought to see “happy and good life situations”, after then we are know all of this are Chinese’s communist government conditioning.

Good responds had given after Islamic mass organization come to Indonesia, perhaps amongs them have taken “something” in order to the next coming story or narrative related to Uighur is constructive narrative. The conclution is Chinese government had cheated on Uighur’s case.

Indonesia’s mass organization delegates cases probably had done too in others countries such as from Middle East delegates. The impacts is raising “unthinkable” statement why Islamic’s world “silent” on Uighur’s cases who were taked several crimes against humanity cases. Cheated delegate had been transformed to be vocational education agency. Chinese’s communist government has always been cheating neither to their ourselves citizen nor global community.

It was reported that the police wet the back of his police colleague and then were highlighted by the camera and reported how “tireless” the Chinese policeman was sweating his back.

There is also a police officer in the middle of the snow pouring a thermos of warm water into a cup given to the red truck driver. While the cameraman gave a signal opposite him. Other officers poured snow. Fake and imaging. Chinese people began to mock the propaganda model of Mao Ze Dong’s teachings.

But with coercion, imaging, and financing, the ideology and lifestyle of communism can be followed and explained everywhere. Indonesia is very experienced and experienced. Back to the false propaganda “re-education camp” which is essentially a “concentration camp” to eradicate Uighur Muslims, many communities have been deceived by imaging with the support of Chinese-style bribes. Praising and cleaning as if there were no violations of human rights.

Learning from here the people and Muslims of Indonesia must always be on the lookout for Chinese fraud, false imaging, extortion and the institutionalization of the “bribery” culture of the bribe man. Dirty colonial projects in the process of licensing, treatment of natives, maybe even leasing “foreign stooge” apparatus. Lastly, Chinese’s one belt one road (OBOR, red) project is Chinese’s emperor hegemony projects. The nation’s pride is at stake in dealing with China con artists ..!

*) The writer is political observer

Disclaimer: Every opinion in this media is the responsibility of the author. If there are parties who object or feel aggrieved with this article, according to the press rules, that party can give the right of reply to the author of Opinion and Editor will publish the article in a balanced manner.

KESIAPAN PEMERINTAH SAMBUT NATAL DAN TAHUN BARU
By: On:

KESIAPAN PEMERINTAH SAMBUT NATAL DAN TAHUN BARU

Roto: Ikustrasi, sumber foto: Travel 141

Oleh : Ibnu Gunawan

Jayakartapos, Perayaan Natal bagi umat kristiani dan katolik tentu menjadi atensi tersendiri bagi pemerintah. Segala kesiapan seperti keamanan, arus lalu lintas sampai ketersediaan bahan pokok terus dijaga agar perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berjalan lancar dan sukses.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar seluruh kepala daerah, baik itu gubernur, Bupati dan wali kota untuk senantiasa berkoordinasi dalam membentuk Posko Pemantauan Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Posko tersebut nantinya akan berfungsi untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor suasana saat pelaksanaan pada saat libur Natal dan perayaan tahun baru 2019, dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

Hal tersebut sudah tertulis dalam Surat Edaran Mendagri tentang persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Upaya tersebut antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana dengan melakukan optimalisasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

Kemudian, memastikan kesiapan sarana transportasi penumpang maupun barang, kesiapan terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan.

Termasuk juga memastikan titik lokasi rest area dan kesiapan jaringan telekomunikasi serta ketersediaan pasokan listrik.

Selain itu, Tito juga menginstruksikan untuk melakukan pengendalian, pengawasan harga dan stok kebutuhan pokok serta bahan bakar.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan agar penegak hukum bertindak tegas dalam rangka pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2020.

Ia meminta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk tindak pidana yang mengganggu perayaan Natal dan Tahun Baru sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi terselenggaranya perayaan Natal dan Tahun Baru yang penuh cinta dan damai.

Mantan ketua MK tersebut juga mengingatkan kepada seluruh jajaran yang bertugas agar meningkatkan kewaspadaan.

Pemerintah juga telah memetakan sejumlah potensi kerawanan saat Natal dan Tahun Baru 2020, antara lain seperti kemacetan lalu lintas, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya.

Mennurutnya, kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakan selama libur akhir tahun tersebut juga mempengaruhi potensi kerawanan keamanan masyarakat.

Tentu masyarakat harus waspada terhadap ancaman teror, sweeping oleh oknum tertentu maupun tindakan intoleran seperti pembakaran rumah ibadah atau blokade jalan menuju gereja, hal tersebut tentu harus diantisipasi sedini mungkin.

Pada bulan Desember ini, curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia cukup tinggi, ancaman banjir hingga tanah longsor tentu mungkin terjadi pada musim puncak Angkutan Natal dan Tahun Baru 2019.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Perhubungan Meminta agar seluruh pemangku kepentingan kereta api terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) mewaspadai bencana alam seperti longsor pada musim puncak Angkutan Natal 2019 dan Tahun baru 2020.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta PT KAI dan stakeholder terkait untuk tetap waspada dan siaga akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan teknis, longsor dan potensi musibah lainnya mengingat akhir tahun ini adalah musim hujan.

Pihaknya meminta agar tim supporting dapat berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk menyiapkan alat-alat yang setiap saat bisa diperbaiki seperti crane, dump truck di titik rawan yang bersinggungan dengan rel.

Menurutnya, penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru selalu menjadi perhatian pemerintah karena ini menejadi hajat hidup masyarakat banyak. Dengan begitu, para pemangku kebijakan transportasi utamanya operator tentu harus memberikan service yang terbaik.

Pada akhir tahun ini, PT KAI menetapkan masa angkutan Nataru selama 18 hari yaitu terhitung dari 19 Desember 2019 – 5 Januari 2020.

Pada tahun ini, pihaknya memprediksi akan ada kenaikan jumlah penumpang kereta api sebanyak 4 persen dibanding tahun 2018 atau naik dari 5.6 juta penumpang menjadi 5,9 juta penumpang.

Total perjalalan KA tahun ini juga akan ditingkatkan sebesar 2 persen, dari 394 KA di tahun 2018 menjadi 404 perjalanan KA pada tahun 2019.

Untuk menjaga keamanan para penumpang, PT KAI sudah mempersiapkan personel keamanan sebanyak 11.191 personel, yang terdiri dari 1.480 personel Polsuska, 8.761 personel security dan bantuan eksternal dari TNI Polri sebanyak 950 personel.

Peringatan Natal dan Tahun baru kali jangan sampai terganggu oleh oknum yang ingin membuat kekacauan. Dalam menjaga kondusifitas saat musim liburan, tentu masyarakat harus bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan kondusifitas selama libur Natal dan Tahun Baru 2019.

Penulis adalah pemerhati kebijakan publik
Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.