Daily: January 3, 2020

INVESTOR VS REGULASI PEMERINTAH
By: On:

INVESTOR VS REGULASI PEMERINTAH

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Pontas

 

 

Penulis: Almira Fadhillah (Mahasiswa Pasca Sarjana Univ. Gunadarma)

Jayakartapos, Indonesia, dikenal dengan keunggulan sumber daya alamnya di mata dunia. Berbagai kebutuhan bisa diakses dengan mudah, karena didukung dengan berbagai infrastruktur yang memadai. Baik dari pelosok daerah hingga perkotaan. Namun, kekayaan sumber daya alam tersebut seakan sia-sia jika tidak didukung dengan sistem kepemerintahan yang bagus pula.

Contohnya saja dalam hal investasi. Dari data ceoworld.biz, Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, jurtru menduduki peringkat keempat di dunia dalam hal investasi dan bisnis di tahun 2019. Sedangkan, peringkat pertama negara terbaik dalam berinvestasi adalah Malaysia, disusul Polandia dan Filipina. Lantas, apa yang membuat para investor lebih melirik negara tetangga dibandingkan Indonesia?

Rupanya, para penanam modal hanya membutuhkan dua hal agar inevestasinya bisa berjalan lancar dan sempurna. Pertama adalah terkait dengan proses perijinan. Jika seandainya proses perijinan bisa lebih cepat dan tak terkesan bertele-tele, maka para penanam modal akan berjamaah berinvestasi di Indonesia. Hal ini pun diakui oleh Presiden RI Joko Widodo bahwa, telah banyak para penanam modal yang sudah mengantre untuk berinvestasi, namun harus balik kanan karena terbentur dengan regulasi.

Sistem regulasi yang dimaksudkan adalah proses perijinan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang belum terintegrasi. Misalnya saja soal online single submission (OSS) dibawa Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) pusat dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) milik pemerintah daerah masih terhambat dengan sinkronisasi ijin wilayah.

Mungkin, daerah-daerah lain di Indonesia bisa mencontoh sedikit dari Kota Mojokerto dalam hal regulasi perijinan untuk penanam modal yang ramah. Kota terkecil di Indonesia tersebut, mampu meraup pendapatan sedikitnya Rp 1 triliun dalam kurun waktu satu tahun, karena banyaknya para investor yang beramai-ramai berinvestasi.

Sistem yang mudah, ramah dan cepat dimanfaatkan oleh pemerintah kota yang hanya memiliki tiga kecamatan tersebut, untuk menarik pehatian para investor. Salah satunya dengan memudahkan proses ijin mendirikan bangunan (IMB) yang bisa diakses secara online. Kemudahan terkait perijinan yang anti ribet, menjadi solusi pasti yang dibutuhkan para pemilik usaha untuk berinvestasi selama ini.

Selain terbentur dengan sistem regulasi, hal kedua yang menjadi sorotan bagi para investor adalah terkait keamanan dan stabilitas. Tingkat keamanan dan stabilitas yang rendah, membuat para penanam modal memilih berinvestasi ke negara tetangga yang notabennya memiliki kekuatan keamanan yang bagus.

Contoh kecilnya, terkait produktivitas tenaga kerja yang dimiliki suatu perusahaan. Tidak adanya demontrasi yang menuntut kenaikan upah, membuat para investor dari negara lain lebih mempercayakan modalnya kepada Vietnam, Malaysia hingga Filipina. Ini artinya, tenaga kerja yang produktif, sangat berpengaruh bagi perkembangan perusahaan.

Hal ini pun, berbanding terbalik dengan Indonesia. Lihat saja, setiap 1 Mei yang diperingati sebagai Hari Buruh, seakan menjadi momentum untuk menyuarakan isi hati mereka kepada pemerintah agar memenuhi semua permintaan. Tuntutan kenaikan upah, tuntutan tunjangan dan tututan lainnya, seakan tak pernah berhenti.

Kenaikan upah namun tidak diimbangi dengan produktivitas, membuat para investor berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia. Padahal, produktivitas merupakan kunci utama bagi para penanam modal untuk berinvestasi, meskipun pemerintah pusat telah memberikan dukungan berupa infrastruktur yang memadai.

Untuk itu, jika Indonesia tak mau dikatakan sebagai negara yang tertinggal dalam hal merebutkan hati para investor, maka mau tidak mau pemerintah pusat harus membuat perubahan yang signifikan. Tentunya, perubahan tersebut harus didukung dengan pemerintah daerah. Dengan begitu, sinergitas antara pusat dengan daerah pun, akan terbentuk dengan baik.

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

IMPLIKASI POSITIF PENETAPAN OPM SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG
By: On:

IMPLIKASI POSITIF PENETAPAN OPM SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG

Foto: OPM, sumber foto: RRI

 

 

 

oleh Yahya Bahasoan *)

 

Jayakartapos,  Sepanjang tahun 2019 ini Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah berulang kali melakukan aksi teror dan penembakan kepada masyarakat maupun TNI/Polri di Papua. Yang paling anyar yaitu pada 30 Desember 2019 siang di Bewani Baru, Kab. Keerom, Papua, yang merupakan wilayah perbatasan RI dan Papua Nugini, terjadi penghadangan dan penembakan terhadap rombongan prajurit TNI yang akan mengambil logistik di Pos Kali Asin, Kampung Yeti, Distrik Arso Timur, Kab. Keerom, oleh pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan OPM (TPNPB-OPM) pimpinan Orelek Jikwanak. Aksi TPNPB-OPM tersebut mengakibatkan prajurit TNI atas nama Miftakfur Rohmat meninggal dunia dan Juwandy Ramadhan terluka di bagian pelipis. Dalam rilis pers yang disampaikan Sebby Sembom (Jubir TPNPB-OPM), aksi penghadangan dan penembakan tersebut merupakan wujud perang pembebasan nasional untuk kemerdekaan Papua Barat.

Sebelumnya pada 17 Desember 2019 di Kampung Kulapa, Distrik Hitadipa, Kab. Intan Jaya, Papua, terjadi aksi penyerangan terhadap sejumlah anggota TNI/Polri dan masyarakat yang sedang mengangkut logistik dari helly pad ke arah Kampung Kulapa, oleh KKSB diduga pimpinan Lekagak Telenggen, mengakibatkan dua orang prajurit TNI AD atas nama Lettu Erizal dan Serda Rizky meninggal dunia. Adapun logistik tersebut adalah dalam rangka kegiatan bakti sosial menyambut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Sementara itu dalam rilis pers yang disampaikan Sebby Sembom, TPNPB-OPM menyatakan melakukan penembakan karena TNI/Polri telah melakukan penembakan membabi buta di perkampungan masyarakat sipil yang mengakibatkan masyarakat harus mengungsi. Selain itu, kehadiran militer dan polisi yang berlebihan dianggap mengacaukan situasi dan suasana natal di Kab. Intan Jaya.

Berbagai aksi teror dan penembakan yang dilakukan TPNPB-OPM tersebut sejatinya memperlihatkan jati diri OPM sebagai organisasi brutal dan tidak berperikemanusiaan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat Papua dalam berbagai aksinya. Oleh karena itu, Pemerintah perlu bertindak lebih jauh dari sekedar menempatkan personel TNI/Polri di wilayah Papua untuk menjaga keamanan Papua. Pemerintah harus menetapkan OPM sebagai organisasi terlarang.

Hingga saat ini sepanjang pengetahuan penulis, di Indonesia terdapat tiga organisasi terlarang yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah (JI), dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). PKI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang sejak tahun 1966 melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 sebagai imbas dari adanya Gerakan 30 September yang menimbulkan korban jiwa sejumlah perwira tinggi TNI dan berdampak fatal bagi stabilitas politik dan keamanan Indonesia saat itu. Sementara itu JI ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai organisasi terlarang pada tahun 2008, dikarenakan menjadi organisasi atau kelompok teror yang melaksanakan serangan Bom Bali 2002. Adapun JAD juga ditetapkan sebagai organisasi terlarang atau dibubarkan, dan dinyatakan sebagai organisasi teroris, melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2018. Hal ini dikarenakan JAD terbukti berafiliasi dengan ISIS dan melanggar UU Tindak Pidana Terorisme.

Dalam kacamata hukum, jika suatu organisasi ditetapkan sebagai organisasi terlarang maka terdapat konsekuensi hukum yang jelas yaitu organisasi tersebut tidak boleh lagi melakukan kegiatan apapun baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Dalam kacamata sosial, penetapan suatu organisasi sebagai organisasi terlarang memberikan dampak sosial yang luar biasa bagi para anggota organisasi tersebut karena berpotensi dikucilkan masyarakat jika tidak segera keluar dari organisasi terlarang serta menyatakan kembali baiat-nya terhadap NKRI. Selain itu, masyarakat umum juga tidak perlu khawatir untuk melaporkan aktivitas para anggota organisasi terlarang tersebut kepada penegak hukum agar segera ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Pada sisi lain, dengan dinyatakan sebagai organisasi terlarang, persepsi masyarakat akan terbentuk dengan sendirinya bahwa organisasi tersebut adalah organisasi berbahaya sehingga akan terbentuk kewaspadaan sosial terhadap organisasi tersebut beserta para anggotanya. Dalam kacamata pertahanan dan keamanan, penetapan suatu organisasi sebagai organisasi terlarang memberikan power yang lebih besar kepada TNI/Polri untuk melakukan penindakan hukum karena sudah memiliki dasar yang jelas. Terlebih lagi jika organisasi tersebut bersifat separatis dan melakukan teror kepada Apkam sendiri sebagaimana yang dilakukan OPM di Papua.

Serangan OPM terhadap masyarakat maupun TNI/Polri akan terus terjadi di Papua selama Pemerintah tidak bertindak tegas untuk menetapkan OPM sebagai organisasi terlarang. Inilah jalan terbaik yang harus ditempuh Pemerintah untuk meredakan konflik separatis di Papua yang terus memakan korban jiwa. Penetapan OPM sebagai organisasi terlarang akan mempermudah kinerja Apkam dalam melakukan pengamanan masyarakat sipil di wilayah Papua dan Papua Barat, sekaligus dalam memberantas OPM hingga ke akarnya.

*) Penulis adalah pengamat masalah kebangsaan

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

MAMPUKAH FUNGSI DETEKSI DI WILAYAH PERBATASAN LAUT NATUNA TETAP TERJAGA DALAM KEDAULATAN RI
By: On:

MAMPUKAH FUNGSI DETEKSI DI WILAYAH PERBATASAN LAUT NATUNA TETAP TERJAGA DALAM KEDAULATAN RI

Foto: Asyari Usman, sumber foto: Twitter

 

 

 

RRC Mulai Cari Pasal di Kepulauan Natuna

Oleh : Asyari Usman

Jayakartapos,  Terbukti. Ambisi teritorial RRC komunis terencana dengan rapi. Mereka tak akan berhenti di Kepulauan Spratly yang berposisi lebih dekat ke Filipina. China mulai mengganggu Kepulauan Natuna milik Indonesia.

Pada tanggal 10 Desember 2019, kapal penjaga pantai (coast guard) RRC muncul di perbatasan laut di perairan bagian utara Natuna. Kapal itu dihadang oleh kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia. Kapal China itu dihalau, tak jadi menerobos ke dalam perairan Indonesia.

Pada 23 Desember 2019, dua kapal penjaga pantai RRC masuk lagi. Kali ini, kedua kapal bersenjata itu mengawal sejumlah kapal penangkap ikan China yang sedang melakukan pencurian ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di utara Natuna. ZEEI itu diakui oleh PBB.

China unjuk kekuatan dalam insiden kedua ini. Dua kapal penjaga pantai yang bersenjata itu dibeking oleh satu kapal frigat (kapal perang) dari kejauhan. Ini artinya, angkatan laut China siap melakukan tindak kekerasan.

Kapal Bakamla KM Tanjung Datuk 301 mencoba mengusir kapal-kapal China itu. Mereka menolak dengan alasan bahwa mereka berada di wilayah laut RRC. Pejabat senior Bakamla, Nursyawal Embun, mengatakan pihak China pasti tahu bahwa mereka berada di ZEEI. Sebab, cukup jauh jaraknya dari wilayah laut yang dikuasai RRC.

Pada 30 Desember 2019, Kemenlu melancarkan protes ke China. Tapi, hari berikutnya, 31 Desember 2019, kapal-kapal China masuk lagi ke perairan utara Natuna. Kemenlu memanggil Dubes China di Jakarta. Protes keras disampaikan.

Sekarang, Anda mendapatkan gambaran tentang RRC yang mulai cari pasal di Kepulauan Natuna. Anda juga mendapatkan gambaran tentang kesiapan mereka untuk melancarkan tindakan militer.

Modus ekspansi laut China sangat jelas. Mereka kirim dulu kapal-kapal nelayan ke perairan ZEEI ke Natuna. Kapal perang mereka melakukan pengawalan. Ini membuat Bakamla akan berhati-hati bertindak tegas. Sebab, di belakang kapal-kapal nelayan itu ada kapal perang RRC yang stand-by.

Bakamla tentu bisa meminta bantuan ALRI. Tapi, kekuatan AL China pastilah jauh lebih besar dan lebih tangguh. Dan, kalau sampai kapal perang Indonesia terpancing menggunakan kekerasan, itu akan dijadikan alasan oleh China untuk mengerahkan armada AL mereka lebih banyak lagi ke perairan ZEEI.

Setelah banyak kapal perang RRC berada di ZEEI, tentu akan muncul pertikaian verbal. China tak akan menghiraukan argumentasi verbal. Mereka tak akan pergi dari ZEEI. Kekuatan AL-nya malah akan ditambah. Dalam sejarah pertikaian ZEE di wilayah lain, penyelesaiannya tidak mudah. Setelah persoalan semakin ruwet, RRC memiliki kemampuan diplomasi untuk menghimpun dukungan internasional. Di lain pihak, mereka juga kuat dalam pengerahan militer. Apalagi belakangan ini persaingan militer di Laut China Selatan boleh dikatakan menjadi dominasi RRC. Amerika Serikat (AS) tidak lagi diperhitungkan. Perlu diingat bahwa RRC adalah kekuatan militer kedua di dunia setelah AS.

China akan siap terlibat pertikaian panjang di perairan utara Natuna. Mereka akan melakukan penguasaa de-facto. Protes verbal tak akan berguna. Mau protes militer, kita tak sanggup. Pertiakan panjang akan memberikan uluran waktu bagi RRC untuk membangun pangkalan angkatan luat di wilayah itu.

Setelah itu, level berikutnya adalah pencaplokan pulau-pulau kecil terluar di Kepulauan Natuna. Terutama yang tidak berpenghuni. Bahkan, pulau-pulau yang berpenghuni pun bisa dibuat “tak berpenghuni” oleh China. Harap diingat, letak geografis Natuna (bagian dari Provinsi Kepulauan Riau) cukup jauh dari bagian Indonesia lainnya. Ini membuat tindakan logistik sipil dan logistik militer menjadi berat.

Dengan kekuatan militer yang dimilikinya, RRC sudah sejak lama memancing keributan. Mereka mengklaim kedaulatan atas perairan Kepulauan Spratly beserta pulau-pulaunya. China bertikai dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei dan Taiwan.

China memang belum mencaplok satu pun pulau di Kepulauan Spratly. Tetapi, sejak 2013 mereka melakukan tatik membuat pulau di dalam perairan kepulauan ini. Dari sini bisa dilihat tujuan jangka panjang China di Spratly. Sebab, kalau pulau-pulau buatan ini menjadi milik China, tentu akan diikuti dengan klaim perairan untuk pulau baru itu. Masyarakat internasional mengecam. Tapi China tutup kuping dan mata. Tidak akan ada satu negara pun, termasuk AS, yang bisa menghancurkan kembali pulau buatan tsb.

Modus membuat pulau di Spatly ini harus diwaspadai. China akan menunggu peluang untuk melakukan hal yang sama di perairan Natuna. Kalau mereka sampai bisa membangun pulau di wilayah ZEEI di bagian utara Natuna, persoalan bisa sangat rumit.

Dengan segala kondisi Indonesia yang ada saat ini, boleh jadi pembangunan pulau oleh China tidak terdeteksi. Kalau pun terdeteksi, Indonesia tak akan mampu mencegahnya. Paling-paling hanya nota protes. RRC tidak akan ambil pusing.

Dalam jangka panjang, kekuatan militer China akan makin dahsyat. Pasti. Indonesia hanya seperti sekeping kerupuk yang tercecer di lintasan tank-tank China. Mungkin, itulah sebabnya RRC merasa sudah saatnya cari pasal di Natuna.

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.