Daily: January 10, 2020

WHAT HAPPENS NEXT WITH THE TENSIONS BETWEEN IRAN AND THE UNITED STATES?
By: On:

WHAT HAPPENS NEXT WITH THE TENSIONS BETWEEN IRAN AND THE UNITED STATES?

Photo: US. Embassy in Baghdad, source: Khalid Mohammed/AP/Shutterstock

 

Jayakartapos, Iran responded to the death of IRGC-QF Major General Qassim Soleimani by launching nearly two dozen ballistic missiles at Iraqi bases where American troops are stationed.

On January 8, U.S. President Donald Trump announced further sanctions against Iran but also suggested that ‘the United States is ready to embrace peace with all who seek it.’

Trump called on NATO to become more involved in the Middle East, hinting at the possibility for diplomatic overtures to supplant military force.
Although tensions may be deescalating in the immediate term, few know what to expect from Iran moving forward, as Tehran works to determine what additional steps it will take to respond to the killing of Soleimani.

On January 7, Iran responded to the death of IRGC-QF Major General Qassim Soleimani by launching nearly two dozen ballistic missiles at Iraqi bases where American troops are stationed. The following day, U.S. President Donald Trump announced further sanctions against Iran but also suggested that ‘the United States is ready to embrace peace with all who seek it.’ After harshly criticizing the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), or Iran nuclear deal negotiated by the Obama administration and European allies, Trump noted that Iran appears to be standing down. Iranian Foreign Minister Javad Zarif announced Iran’s desire to deescalate tensions when he took to Twitter after the attack, proclaiming that Iran ‘took and concluded proportionate measures in self-defense,’ adding that ‘We do not seek escalation or war.’ The attack failed to kill any Americans, and some have speculated that the strike was merely an attempt to assuage Iran’s domestic population and ultimately deescalate the conflict with Washington.

Trump called on NATO to become more involved in the Middle East and highlighted several countries by name, including the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China, asking for their assistance in preventing Iran from destabilizing the region. The President also hinted at the possibility for diplomatic overtures to supplant military force, but did emphasize that the United States will not sit by idly pending further Iranian provocations. But it could take months for tangible progress on renegotiating the Iran nuclear deal, if the Iranians are inclined to do so at all. In the meantime, how far might Tehran push the envelope in using its proxies to conduct attacks throughout the region and if there is a replay of events similar to what occurred in the summer of 2019, how might the United States respond?

Although tensions may be deescalating in the immediate term, few know what to expect from Iran moving forward, as Tehran works to determine what additional steps it will take to respond to the killing of Soleimani. If Iran does decide to strike out against the United States, it will likely do so through proxy forces in Yemen, Syria, Lebanon, and Iraq, all of which could unleash a campaign of asymmetric tactics against the United States and its allies throughout the Middle East. Tehran could also look to up the ante against either Saudi Arabia or Israel, in turn dragging other countries in the Middle East into a broader, region-wide conflict. At the same time, Tehran will look to calibrate its response to avoid conventional conflict with more capable military powers, particularly the United States. Iran’s weapons development programs are intended not primarily to enable Iran to prevail in a conventional conflict, but rather to sufficiently arm Iran’s allies and proxies in their specific circumstances.

While the Trump administration may be sanguine about how recent events unfolded, Iran’s leaders recognize that they have lost their chief strategist and the architect of their quest to cement regional dominance. Since his death last week, counterterrorism analysts have been debating Soleimani’s significance and arguing over how difficult it will be for his replacement, General Esmail Qaani, to continue implementing his predecessor’s vision for Iranian hegemony in the Middle East.

Protest movements in Iraq and Lebanon will likely prove to be a significant challenge to Iran, as both of those countries push back against encroaching Iranian influence. The next few weeks will be absolutely critical to how Iran will respond. In between this week’s conventional response by Tehran and the subsequent expected asymmetrical retaliation by its proxies, there is a real opportunity for continued de-escalation and aggressive diplomacy. To have any chance at success, this will require muted rhetoric by leaders in Washington and Tehran and a clearly articulated strategy for how the Trump administration plans to escape the cycle of tit-for-tat reprisals, veiled threats, and mounting violence (TSC)

ARAHAN DARI PRESIDEN WUJUDKAN TRANSPORTASI TERINTEGRASI KAI DAN MRT BENTUK PERUSAHAAN PATUNGAN
By: On:

ARAHAN DARI PRESIDEN WUJUDKAN TRANSPORTASI TERINTEGRASI KAI DAN MRT BENTUK PERUSAHAAN PATUNGAN

Foto: Penandatanganan kerjasama antara PT MRT Jakarta dengan PT KAI, sumber foto: Jakarta MRT

Oleh : TW_DEORA

Jayakartapos, Pada Jumat (10/1), bertempat di Kantor Kementerian BUMN RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani Perjanjian Pemegang Saham Bersama antara PT MRT Jakarta Perseroda dan PT Kereta Api Indonesia Persero.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo, Direktur Utama PT MRT Jakarta William P. Sabandar, dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro dengan disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah memberikan arahan dalam pembentukan perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta dan PT KAI Persero. Anies menambahkan semua tidak mungkin terjadi bila tidak ada arahan leadership yang kuat. Pertama, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada bapak Presiden Jokowi yang telah memberikan support penuh dan peran sentral, sehingga integrasi bisa terjadi.

Anies menyebut, kolaborasi ini akan mewujudkan pengintegrasian antar moda transportasi di Jabodetabek, dan menargetkan transportasi di Jakarta bakal menjadi angkutan kelas dunia.

Anies mengklaim, perusahaan ini akan mengikuti jejak kesuksesan Jak Lingko dengan menciptakan satu kartu perjalanan untuk semua moda nantinya. Anies mengungkapkan, ketika tercipta Jak Lingko, angka pengguna transportasi di Jakarta tahun 2019 menjadi 700.000 penumpang per hari.

Padahal, di tahun 2017 angkanya baru menyentuh 338.000 penumpang per hari. Apalagi saat ini rencana terintegrasi dengan Kereta Api sudah terwujud. Selain itu, perusahaan patungan ini juga akan menyulap empat stasiun KRL eksisting menjadi Transit Oriented Development (TOD). Stasiun Senen, Juanda, Tanah Abang, dan Sudirman akan terhubung dengan moda transportasi lain seperti TransJakarta, angkutan umum (angkot), Jak Lingko, MRT, LRT, dan kereta bandara Railink.

Peningkatan jumlah penumpang tersebut berarti menunjukkan peningkatan jumlah pengguna kendaraan pribadi yang telah beralih menggunakan angkutan umum. Hal ini akan berimbas pada menurunnya tingkat kemacetan di Jakarta. “Tom Tom Traffic Index menempatkan Jakarta sebagai kota termacet di dunia nomor empat tahun 2017. Dalam satu tahun, turun menjadi nomor tujuh di dunia, dengan pembentukan perusahaan patungan ini, dirinya berharap Jakarta keluar dari 10 besar.

Di kesempatan yang sama, Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, perjanjian yang diteken hari ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo mengenai pengelolaan sistem moda transportasi yang terintegrasi. Erick berharap agar kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kesungguhan dan komitmen semua pihak. Jika model kerja sama seperti ini berhasil, maka ini bisa dijadikan acuan bagi daerah lain dalam mengembangkan angkutan umum massal khususnya perkeretaapian perkotaan, integrasi antar moda, pengembangan kawasan berorientasi transit atau TOD (Transit-Oriented

Development) dan penataan simpul transportasi.
Perusahan patungan yang bernama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek akan mengelola dan menata 72 stasiun, termasuk kereta api bandara, dan kereta commuterline, dengan skema permodalan awal PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek ini akan dibagi. 51% dari PT MRT Jakarta, dan 49% dari PT KAI.

Langkah yang ditempuh Kantor Kementerian BUMN RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ingin mewujudkan visi dan misi Presiden Jokowi dalam menyukseskan periode kedua pemerintahannya, karena dalam pidato sambutannya ketika dilantik sebagai Presiden, Jokowi menegaskan tidak ada visi misi yang lain, kecuali visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, sehingga kementerian dan lembaga harus menjalankannya, dan visi serta misi Presiden tersebut diwujudkan dalam 5 program prioritas pemerintahan yaitu pembangunan SDM, pembenahan birokrasi, kelanjutan pembangunan infrastruktur, percepatan ekonomi kerakyatan dan transformasi ekonomi.

Melalui kerjasama yang dibangun oleh Kantor Kementerian BUMN RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) jelas akan membuat roda perekonomian, aktifitas warga, dan sekaligus roda pemerintahan akan berjalan semakin baik, karena transportasi yang lancar menjadi faktor signifikan menunjang era transformasi ekonomi sekarang ini.

*) Pemerhati masalah strategis.

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

MENDUKUNG KELAHIRAN UU OMNIBUS LAW
By: On:

MENDUKUNG KELAHIRAN UU OMNIBUS LAW

Foto: Otjih Sewandarijatun, SE (Penulis)

 

 

Oleh : Otjih Sewandarijatun, SE

Jayakartapos, Ditengah tiga ancaman ekonomi yang serius di tahun 2020 yaitu prediksi Sikon ekonomi yang masih lesu, defisit neraca perdagangan dan defisit neraca pembayaran, serta dalam upaya menggenjot investasi, mengurangi impor dan mengakselerasi ekspor, maka pemerintah mengajukan 2 RUU Omnibus law terkait penciptaan lapangan kerja dan perpajakan ke DPR RI.

Omnibus law diperlukan untuk memangkas tumpeng tindih regulasi, sehingga upaya ini perlu didukung walaupun pemerintah dan DPR harus tetap menjaga agar Omnibus law bukan sebagai “juru selamat/savior” bagi pengusaha nakal, sebab jika hal tersebut terjadi ketidakpercayaan pasar dan masyarakat akan menguat.

Omnibus law adalah suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyelesaikan isu besar dengan mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus, sehingga menjadi lebih sederhana. Pemerintah sedang menyusun omnibus law yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ada tiga hal yang disasar pemerintah, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.

Dalam perkembangannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasang batas wakiu penyusunan rancangan Omnibus Law bisa rampung pekan depan atau pekan ketiga Januari 2020.

Omnibus Law yang di target segera selesai ini menyangkut dua bentuk rancangan Undang-Undang (RUU), yakni Omnibus Law cipta lapangan kerja dan Omnibus Law perpajakan. “Penyelesaian yang berkaitan dengan Omnibus Law dapat diselesaikan pada minggu-minggu ini. Paling lambat, minggu depan,” tutur Presiden saat memberi sambutan pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (6/1.2020).

Dalam rapat terbatas terakhir tentang Omnibus Law pada Desember 2019 lalu, Presiden sempat mengatakan bahwa substansi dari RUU ini menyangkut 11 klaster yang melibatkan 30 kementerian dan lembaga. Karena itu, ia meminta agar visi besar dan framework draf RUU ini memiliki fokus yang jelas dan tetap dijaga konsistensinya, sehingga sinkron dan terpadu. Presiden tak ingin RUU Omnibus Law ini menjadi tempat untuk menampung keinginan-keinginan kementerian dan lembaga saja. “Jangan sampai, hanya menampung, menampung, menampung keinginan, tapi tidak masuk ke visi besar yang saya sampaikan,” ujar dia.

Lebih lanjut, Presiden juga menginstruksikan Jaksa Agung, Polri, dan juga BIN agar melihat dampak dari RUU Ornnibus Law ini. Karena itu, pembahasan RUU Omnibus Law ini harus dilakukan bersama dengan selumh pemangku kepentingan. Selain itu, Jokowi juga meminta jajarannya agar menyiapkan regulasi turunan dari Omnibus Law. Yaitu, dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah, revisi PP,atau rancangan perpres.

“Harus dikerjakan secara pararel bukan hanya untuk menjadikan RUU dan regulasi pelaksanaannya sebagai sebuah regulasi yang solid, tetapi juga memudahkan pemangku kepentingan memahami arsitektur besar dari omnibus law yang kita kerjakan,” kata Jokowi.

Setelah RUU Omnibus Law ini disetujui oleh DPR, Preisen meminta agar jajarannya segera mempercepat proses eksekusi di lapangan. Presiden juga mengingatkan agar draf RUU Omnibus Law ini disampaikan ke publik sebelum dibahas di DPR. Dalam rancangan Omnibus Law cipta kerja, muncul wacana skema upah dihitung berdasarkan jam kerja. Skema ini mendapat penolakan dari pekerja. Namun, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menjelaskan, rencana upah per jam tersebut diberikan kepada tenaga kerja yang durasi kerjanya di bawah ketentuan 40 jam sepekan.

Perlu Didukung

Omnibus Law dikemukakan Presiden Jokowi saat dilantik sebagai Presiden 2019-2024. Omnibus law adalah konsep hukum impor, dan di Indonesia tidak mengenal omnibus law. Omnibus law lebih banyak dikenal di negara common law, seperti Amerika Serikat atau Australia, sedangkan Indonesia menganut civil law. Presiden Jokowi mengambil konsep omnibus law dengan semangat mengatasi carut marut sistem hukum yang ada di Indonesia, bahkan Indonesia menjadi negara hiper regulasi. Menurut catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi hingga November 2019 terdapat 10.180 regulasi dengan berbagai bentuknya. Omnibus law diharapkan menjadi hukum sapu jagat yang bisa mengatasi semuanya. Dengan kekuatan politik yang ada di DPR yang mayoritas dikuasai partai pendukung pemerintah, Omnibus Law secara matematika politik mudah digolkan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menargetkan dua Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta dibahas DPR pada Januari 2020. Dua Omnibus Law itu ialah Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-undang Perpajakan. Proses pengajuan ke DPR akan dilakukan setelah parlemen bersidang.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dirancang untuk menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya, perlindunggan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mendorong pertumbuhan UMKM, mendorong pertumbuhan investasi, hingga mendorong ekspor. Seluruh ketentuan-ketentuan yang menyangkut. Ada 11 bidang besar menyangkut 74 UU yang harus diperhatikan untuk dicari undang-undang yang menghambat, maka akan diperbaiki. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran Kemenkumham untuk berkeliling ke daerah-daerah untuk sosialisasi soal Omnibus Law.

Poin penting Omnibus Law dalam penciptaan lapangan kerja yaitu mengubah tata cara upah dan pengason tenaga kerja;

Penyederhanaan perizinan berusaha; Pengenaan sanksi administrasi dan penghapusan sanksi pidana; Kemudahan dan perlindungan hukum; Dokumen riset dan inovasi; Kemudahan proyek pemerintah; Kemudahan di KEK. Poin penting Omnibus Law sektor perpajakan : penurunan tariff PPh badan bertahap 22% (2021-2022) dan 20% (2023 dst); Penurunan tariff PPh badan go publik (3 persen dari tariff umum); Penghapusan PPh deviden dalam negeri sepanjang diinvestasikan di NKRI; Sistem teritori untuk penghasilan tertentu di luar negeri; Pemajakan transaksi elektronik; Rasionalisasi pajak daerah; Pengaturan fasilitas perpajakan (tax holiday, super deduction, PPH KEK dan PPH obligasi); Pengaturan ulang sanksi administrasi perpajakan, pabean dan cukai.

Perlu diingat, dalam perspektif kepentingan politik yang ada di DPR-RI, menggolkan omnibus law tidak mudah, sebab salah satu yang harus dirubah adalah UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Gagasan membuat UU sapu jagat tidak boleh melupakan partisipasi publik dan menghormati konstitusi dan asas-asas hukum.

Dalam omnibus law soal penciptaan lapangan kerja teridentifikasi ada isu pesangon buruh yang bakal kena pemutusan hubungan kerja yang sering disampaikan kalangan pengusaha, berpotensi memancing resistensi dari kalangan serikat buruh. Pemerintah harus mampu menjadikan Omnibus Law menciptakan keadilan, kesejahteraan umum dan melindungi hak individu, apalagi di era ekonomi yang sudah berubah yaitu adanya equity crowd funding dan peer-to-peer lending membuktikan masyarakat dapat menjadi pemilik perusahaan secara bergotong royong, sehingga antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat harus berkolaborasi berbagi hasil.

*) Pemerhati masalah ekonomi nasional

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.