Daily: January 13, 2020

ISLAMIC STATE MASSACRE IN NIGER LATEST IN SERIES OF MAJOR ATTACKS IN SAHEL
By: On:

ISLAMIC STATE MASSACRE IN NIGER LATEST IN SERIES OF MAJOR ATTACKS IN SAHEL

Photo: Islamic State, source: CBC

 

Jayakartapos, In one of the most brutal and lethal attacks in recent memory, the Islamic State in Greater Sahara (ISGS) raided a military barracks in Inates, Niger last week, killing more than 70 soldiers.

Many others were injured or remain missing. This was not only a devastating attack for Niger, but also represented a major warning for two of Niger’s neighbors also combatting ISGS—Burkina Faso and Mali. In the attack in Inates, ISGS deployed at least two vehicle-borne suicide bombers and fired dozens of mortar shells toward the military base. Dozens of fighters on motorcycles then stormed the base and massacred soldiers. ISGS immediately claimed responsibility for the attack, albeit in the name of Nigeria-based Islamic State in West Africa Province (ISWAP, aka ‘Boko Haram’), which has subsumed ISGS in the Islamic State’s organizational structure. ISGS also released a video several days after the attack of its fighters summarily executing three captured soldiers.

What makes this latest attack particularly disconcerting is that on July 2, ISGS also attacked this same base using similar tactics. That previous attack was also deadly, with 20 Nigerien soldiers killed—around 100 Nigerien soldiers have been killed in the last six months in Inates alone.

The Inates attack is just one in a steady progression of terrorist incidents. In November, ISGS attacked another military base in Indelimane, Mali and killed more than 50 soldiers. ISGS released a video of that attack showing fighters convening before the attack and then riding on motorcycles toward the base, where they massacred the soldiers. Astute observers noted the Nigerian army camouflage worn by one of the fighters in the video, suggesting ISWAP’s claims of ISGS attacks are not the only form of cooperation between the groups—it appears that personnel and equipment are also being transferred. This could be occurring as a result of ISWAP’s shifting cells from northeastern Nigeria to northwestern Nigeria, which borders Niger and is only around 300 hundred miles from the Malian border. Inates and Indelimane are also in strategic locations, both straddling the borders of Mali and Niger. It is certain that ISGS fighters regularly cross these borders both before and after carrying out attacks and venture into Burkina Faso, where ISGS attacks have also escalated in 2019. ISGS has even entered Beninese territory one time in 2019 when it kidnapped two foreign tourists and killed their tour guide, although a special forces operation later led to the two tourists’ rescue.

As a regional security guarantor, France would normally be expected to react to these ISGS attacks by further strengthening security collaboration with Mali and Niger. However, French military morale may be lower now than in previous years. In November, two French Air Force helicopters collided in the air in Mali, leading to the deaths of 13 soldiers. This was the largest loss of French military lives in four decades. In what some regional observers viewed as an excessively haughty display, French President Macron subsequently ‘summoned’ West African heads of state to France for mid-December meetings where Macron is expected to raise the issue of ‘anti-French sentiment’ and threaten—but likely not follow through with—removing French forces from the region.

The al-Qaeda-loyal group known as Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), or Group for the Supporters of Islam and Muslims, is also active throughout the Sahel. While JNIM has been a more consistent threat than ISGS, for the first time ISGS is now eclipsing JNIM in media attention as a result of its major attacks like those in Indelimane and Inates. It would not be surprising if JNIM seeks to outbid ISGS by conducting its own spectacular attacks in Niger, Mali, or Burkina Faso.

Such attacks could occur against international targets or military bases or even in Benin, Togo, or Ghana. JNIM’s brigade operating in Burkina Faso is already operating near the borders of those three countries.

Crossing the Burkina Faso border to launch an attack would allow JNIM to also take credit for expanding into yet another new country in West Africa.

Considering current trends, it is only a matter of time before JNIM or ISGS, or perhaps both, expand their presence into those littoral West African countries. Until then, both groups will continue to target military bases along the borders between Niger, Mali, and Burkina Faso. Consequently, any semblance of state presence in certain border areas is diminishing, which contributes directly to paving the way for the jihadists’ realizing their longer term of objective of controlling territory without interference from the state (TSC).

DESAKAN USUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI DI PERUSAHAAN ASURANSI PLAT MERAH
By: On:

DESAKAN USUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI DI PERUSAHAAN ASURANSI PLAT MERAH

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Ist

 

 

 

Oleh : TW Deora *)

Jayakartapos, Belum usai kasus korupsi yang menjerat Jiwasraya, kabar dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) mencuat ke publik. Mandat rakyat Indonesia untuk Presiden Joko Widodo yang sangat mendesak sekarang ini adalah mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan perampokan Jiwasraya dan Asabri.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bahkan menyebut angka korupsi di Asabri tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, lantaran di atas Rp 10 triliun.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajarannya untuk menindak para koruptor, termasuk dalam dugaan korupsi di PT Asabri (Persero). Menanggapi arahan tersebut, Mahfud langsung melakukan serangkaian langkah strategis. Salah satunya memanggil beberapa menteri antara lain Erick Thohir dan Sri Mulyani selaku Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Mahfud menegaskan tidak boleh toleran terhadap korupsi. Bila indikasinya kuat, maka Mahfud yang akan mengantarkan sendiri ke aparat hukum. Tidak peduli apakah ada unsur militer yang terlibat.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, sudah saatnya Jokowi untuk konsentrasi dalam penegakan hukum.

Terlebih ditekankan pada kinerja Kejaksaan Agung yang harus bisa mengembalikan dana Jiwasraya dan Asabri yang diduga dirampok oleh Heru Hidayat, Hary Prasetyo dkk, serta menghukum semua pelaku perampokan Jiwasraya dan Asabri seberat-beratnya.

Arief yakin bahwa para perampok Jiwasraya dan Asabri mendapatkan dukungan dan perlindungan dari orang orang dekat Jokowi. Jadi dengan mandat dari rakyat, Jokowi tidak boleh ragu untuk menyikat semua orang lingkarangnya yang dekat dengan para perampok Jiwasraya dan Asabri.

“Seperti dimasukkannya Hary Prasetyo sebagai staf di KSP di bawah pimpinan Moeldoko setelah menghancurkan Jiwasraya, ini bukti kalau perampok Jiwasraya itu ada di sekitaran Kangmas Joko Widodo,” imbuhnya, Sabtu (11/01/2020).

Oleh sebab itu, kata dia, Jokowi harus mengevaluasi atau mencopot Moeldoko yang pernah menempatkan Hary Prasetyo dengan alasan tidak mengetahui siapa yang bersangkutan. Padahal tahun 2018, kasus Jiwasraya sudah meledak alias sudah kesulitan membayar polis para pemegang polis.

Lalu, lanjut Arief, kasus Asabri yang dibobol hingga Rp 10 trilun, ini juga bentuk perampokan yang paling mengerikan sepanjang sejarah di era Jokowi. Jangan sampai Asabri gulung tikar dan dana prajurit TNI-Polri hilang, dan memicu kemarahan yang punya dana di Asabri.

Dia pun menyarankan, Jokowi jangan pernah menyetujui untuk menalangi gagal bayar polis Jiwasraya dengan uang negara. Jangan ikuti jejak SBY seperti menangani kasus Bank Century.

“Nah, Pak Jaksa Agung segera dan cepat tangkat Heru Prasetyo cs. Jangan ragu-ragu ya,” tutup Arief.

Persoalan kasus korupsi besar yang bermunculan di awal periode kedua Presiden Joko Widodo ini tentu saja sangat menyedihkan dan menyakitkan hati rakyat. Terlebih, korupsi sudah menyentuh ke taraf yang sangat kuat.

Permasalahan dua asuransi ini bukanlah hal yang kecil karena potensi kerugian keuangan negara sangat besar dan ada hal kontraprofuktif yang terjadi dalam perusahaan BUMN tersebut. Sudah sangat lama, sekitar 5-7 tahun, dua BUMN asuransi tersebut mendapat penghargaan, namun ternyata penghargaan itu diduga hanya sebagai kamuflase kebobrokan yang terjadi di Internal. Belajar dari permasalahan Bank Century, agar jangan sampai terulang dalam kasus Jiwasraya dan Asabri yang dinyatakan tidak sanggup membayar polis nasabah.

Dalam penanganan kasus besar, Dewan Perwakilan Rakya (DPR) berencana membentuk panitia khusus (Pansus), banyak yang tidak setuju dengan rencana tersebut, karena tentu saja mengganggu upaya penyelamatan perusahaan BUMN tersebut. Aksi korporasi dan restrukturasi yang akan berlangung makin lama apabila kondisi ini dibawa ke ranah politik.

Para pemangku kebijakan pada kejadian Pansus Bank Century yang pada akhirnya tidak mampu menyelesaikan masalah secara komprehensif dan optimal. Rencana Pansus tentu bukan solusi menyelesaikan masalah tersebut, baik dari aspek hukum, keuangan, maupun regulasi.

Berbagai desakan dari masyarakat luas terkait skandal besar Jiwasraya dan Asabri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah seharusnya tidak hanya melakukan pendampingan untuk menghitung kerugian negara dalam skandal besar tersebut, akan tetapi KPK harus turun tangan membuktikan kinerja Firli Bahuri, pembuktian tersebut tentu akan menjawab keraguan masyarakat terhadap dirinya yang baru menjabat Ketua KPK 2019-2023. Kasus skandal besar korupsi ini memang sudah kewajiban lembaga penegak hukum seperti Polri, KPK, dan Kejaksaan untuk saling berkoordinasi dalam rangka mengusut tuntas skandal besar yang diduga melibatkan banyak pihak.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Indonesia.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

DISINFORMATION AND TERRORISM
By: On:

DISINFORMATION AND TERRORISM

Photo: Ilustration, source: Warta Perang

 

 

Jayakartapos, Most of the discussions that take place around the concept of disinformation–false information spread deliberately to deceive–typically focus on the role of nation-states like Russia and China. But violent non-state actors, including terrorist groups, rely on disinformation as well, and some groups have developed fairly sophisticated disinformation capabilities. Their objectives can vary but are almost always some combination of spreading fear and terror, recruiting new followers to the cause, radicalizing individuals, and confusing and distracting public safety officials in order to sap finite resources. In Pakistan, there have been terrorist disinformation campaigns against polio vaccinations. There is an added danger that terrorist disinformation may contain malicious code, intended to infect the hard drives and networks of entities that access the material online.

As has been documented in the aftermath of deadly terrorist attacks, including the 2017 Manchester attack, ‘sock puppets,’ or online identities used for deception, were highly active in attempting to spread messages with an anti-Islam agenda. While in some cases the objective was to cause confusion, in others it was merely to exacerbate tensions in society, to the supposed benefit of those responsible for the disinformation. Disinformation can take many forms, including the use of manipulated images and videos, and digital engineering attacks, including ‘spoofing,’ ‘truthing,’ and ‘social proofing.’ Western countries have been slow to respond to the advent of disinformation, and when they have reacted, the measures put in place to inoculate against the corrosive effects of disinformation have mostly been ineffective and in some cases counterproductive. So-called counternarratives to push back against terrorist disinformation have been widely panned, with few successful examples of note.

The so-called Islamic State has relied significantly on photoshopped images intended to sow fear and confusion; images of terrorists transposed against backdrops of major Western cities, intended to suggest that an operation could be imminent, or merely to inspire lone actors to launch an attack.

The Statue of Liberty and the Eiffel Tower have been used in IS images and propaganda in the past. Back in 2014, IS in Libya used social media to amplify disinformation that it had taken full control of Derna, a port city of 100,000 on the Mediterranean.

While IS did indeed capture some government buildings, it was far from full control of the city as a whole as the group boasted, a claim that was picked up and repeated by mainstream media outlets including CNN.

In 2017, the Islamic State claimed involvement in the horrific shooting in Las Vegas, NV, the single deadliest incident of mass murder on American soil, although the Federal Bureau of Investigation has since dismissed any involvement by the group. Analysts still debate why IS would make false assertions that Stephen Paddock, the assailant responsible for the Las Vegas attack, was a ‘soldier of the caliphate,’ particularly when the group had not been known to issue deliberately erroneous claims of responsibility.

Some speculated that the group was merely seeking to keep its name in the news cycle, especially as it suffered battlefield losses in the Levant. But it does make sense when viewed through the lens of disinformation, which deliberately attempts to confuse an adversary and divert precious resources and manpower to dealing with threats. In the case of Las Vegas, IS also spread fear and sought to have a devastating psychological impact on its target audience, an objective that has been greatly enhanced through the use of disinformation-related capabilities (TSC).

DAMPAK POSITIF PENYUSUNAN RUU OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
By: On:

DAMPAK POSITIF PENYUSUNAN RUU OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Menpan.go.id

 

 

 

Oleh : TW Deora

Jayakartapos,  Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya mengutarakan niatnya untuk menyederhanakan regulasi dan mengajak DPR untuk membuat dua undang-undang besar atau omnibus law, yaitu UU pencip¬taan lapangan kerja serta UU pengembangan UMKM.

Indonesia ditengarai pernah mengeluarkan sebuah kebijakan seperti omnibus law, yakni Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Ma¬teri dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara beserta Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai Tahun 2002. Yang isinya mengatur Tap MPR mana saja yang berlaku dan tidak berlaku.

Di sisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kini telah berkonsultasi dengan pakar hukum Jimly Asshiddiqie terkait dengan omnibus law. Menurut Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas, Slamet Soedarsono, hal ini mendesak untuk segera diciptakan karena berdampak besar terhadap masyarakat.

Jimly menyebutkan ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembentukan omnibus law.

Pertama, segera mengevaluasi UU, peraturan presiden, dan juga peraturan pemerintah terkait. Kedua, menciptakan suatu sistem yang mampu merangkum semua peraturan perundang-undangan dalam satu wadah aplikasi. Lebih tepatnya, harus ada sistem audit elektronik dari semua produk perundang-undangan.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate, mengatakan dirinya turut menjelaskan mendukung omnibus law sebagai prioritas yang harus masuk Program Legislasi Nasional. Dia menilai Omnibus law bisa menjadi RUU atas inisiatif DPR atau pemerintah. Hal senada juga diutarakan politikus Partai Gerindra, yakni Sandiaga Uno yang juga mendu¬kung realisasi omnibus law. Menurutnya, penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM selama ini sudah dijalankan dalam program OK OCE.

Langkah pemerintah dalam menerapkan skema Omnibus Law makin terbuka lebar. Bukan hanya dapat mengurai keruwetan peraturan yang ada. Namun juga memberikan sejumlah dampak positif. Khususnya bagi perkembangan perekonomian nasional.

Ditambah lagi, Omnibus Law secara khusus akan memperbaiki setiap regulasi di bidang ekonomi yang meliputi Investasi, Pajak, Pembangunan, juga Ketersediaan Lapangan Pekerjaan. Meskipun masih berlaku di tingkat pusat, namun Omnibus Law diwacanakan akan diterapkan di semua daerah agar tercipta aturan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Keyakinan akan Indonesia maju sudah semakin dekat. Sehingga tak perlu berlama-lama lagi untuk segera menerapkan aturan ini. Toh, seluruh pihak dan elemen masyarakat menyadari pentingnya penyederhanaan regulasi sebagai upaya perwujudan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan nasional.

Pematangan sejumlah UU yang dinilai menyulitkan akan direvisi dalam rangka mendukung perbaikan perekonomian nasional.

Keyakinan atas skema Omnibus Law kian memuncak. Tak hanya digadang-gadang mampu menyederhanakan segala kerumitan terkait perizinan dan peraturan, namun juga mampu mendukung perbaikan perekonomian nasional. Skema yang digagas oleh Presiden Jokowi ini juga menuai dukungan. Berbagai pihak menyatakan setuju dengan penerapan ide ini.

Apalagi dampak positif yang siap diberikan oleh Omnibus Law akan menguntungkan warga Indonesia. Misalnya akses investasi yang menguatkan ekonomi negara, penciptaan lapangan pekerjaan. secara besar-besaran, aturan pengupahan yang sesuai, adanya tax holliday yang disebut-sebut menjadi angin segar bagi para pengusaha atas pajak yang sedemikian membebani.

Menurut Pakar hukum dan ekonomi Universitas Pelita Harapan, Maria Soetopo, mengatakan Indonesia bisa menerapkan sistem hukum melalui skema omnibus law. Walaupun undang-undang pembentukan perundang-undangan tidak mengakomodasi ketentuan itu, penerapannya bisa memakai konsep omnibus-hybrid atau yang disebut quasi omnibus law.

Ia menerangkan bahwa Omnibus law dapat diterapkan di negara civil law karena Perpres 87/2014, Pasal 44, yang berbunyi ‘Kewenangan di¬berikan ke setiap kementerian ataupun lembaga guna melakukan perencanaan, penyusun¬an peraturan perundang-undangan’. Maria mengatakan skema omnibus law dapat dimanfaatkan untuk deregulasi demi menghindari tumpang-tindih serta mewujudkan efisiensi dalam implementasi sebuah kebijakan.

Sementara itu, menurut Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Indri¬yan¬to Seno Adji, mengatakan omnibus law tidak diterapkan karena selama ini Indonesia memakai sistem civil law.

Namun, hal tersebut masih bisa diubah dengan diskresi pemerintah dan dampaknya akan baik, yakni menghentikan tumpang-tindih aturan yang ada. Ia juga mengatakan jika diskresi pemerintah terkait hal ini tidak memerlukan perubahan undang-undang.

Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi (6/1/2020), Presiden menugaskan kepada BIN untuk mencermati dampak pembahasan RUU Omnibus Law di DPR-RI. Menurut banyak kalangan, Presiden ingin mendapatkan masukan dan kajian strategis dari BIN terkait omnibus law yang tentunya sebelumnya BIN melakukan “pengawalan, penyelidikan dan penggalangan intelijen” untuk menyukseskan proses legislasi Omnibus Law di DPR-RI, dengan meminimalisir ancaman, gangguan, dan hambatan selama pembahasannya, sehingga dapat dituntaskan.

Perintah Presiden kepada BIN kemungkinan juga disebabkan pembahasan Omnibus Law di DPR RI akan diwarnai banyak dinamika, termasuk rencana unjukrasa buruh mulai 16 Januari 2020.

*) Pemerhati masalah strategis

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

‘PSYCHOLOGICAL WARFARE’: IRAN DARES CANADA AND OTHERS TO SHOW ‘INTELLIGENCE’ THEY USED TO ACCUSE TEHRAN OF DOWNING UKRAINIAN JET
By: On:

‘PSYCHOLOGICAL WARFARE’: IRAN DARES CANADA AND OTHERS TO SHOW ‘INTELLIGENCE’ THEY USED TO ACCUSE TEHRAN OF DOWNING UKRAINIAN JET

Photo: Boeing 737 (Ilustration), source: Samchui

 

Jayakartapos, Some 176 people died after a Boeing 737 crashed on 8 January near Tehran shortly after takeoff. The incident occurred shortly after Iran targeted American facilities in Erbil and the Ayn al-Asad Air Base in Iraq.

An investigation into the deadly Boeing 737 crash that claimed the lives of 176 people is in full swing amid conflicting reports on what caused the tragedy.

Iran insists that the plane crash occurred due to a technical error. Several other nations, including the US, UK, and Canada (who lost nationals in the tragedy) are not ruling out the possibility of a missile attack.
Ukraine, whose citizens were also among the victims, says the reports that the plane was downed remain unconfirmed.

Tehran has dismissed claims that the crashed Ukrainian Boeing 737 was hit by an Iranian missile as “psychological warfare,” calling on countries that lost citizens in the crash to send representatives to join its probe.

“All these reports are a psychological warfare against Iran,” government spokesman Ali Rabiei said on Thursday. “All those countries whose citizens were aboard the plane can send representatives and we urge Boeing to send its representative to join the process of investigating the black box.”

Foreign ministry spokesman Abbas Mousavi has meanwhile called on Canadian PM Justin Trudeau to share the intelligence he has claimed to have from “multiple sources” that the plane was shot down by a surface-to-air missile.

Trudeau’s claim follows statements from UK PM Boris Johnson that his government is “urgently looking into” reports that the plane was shot down by a missile and speculation from US President Donald Trump that he had “suspicions” that “somebody could have made a mistake.”

While Trump did not explicitly accuse Tehran of shooting down the plane, anonymous US officials have told media that it was “highly likely” Iranian air defenses brought it down. The Pentagon has not commented in an official capacity.

Ukraine International Airlines flight PS752 crashed shortly after taking off from Tehran on its way to Kiev early Wednesday morning, killing all 176 passengers and crew members on board. Ukraine has sent investigators to Tehran and an inquiry is underway into what caused the crash.

Iran has welcomed all countries who lost citizens in the crash, as well as Boeing representatives, to take part in the investigation, and even stated it might enlist the help of French or Canadian experts to decode the data in the black boxes recovered from the wreckage, with the results being “published and publicized to the world.” However, it has flatly refused to hand the boxes over to the US, slamming the “illogical” rumors implicating Tehran in the wreck (Sources : www.sputniknews.com and www.rt.com)