Daily: January 14, 2020

REVISI UU OTSUS PAPUA UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN
By: On:

REVISI UU OTSUS PAPUA UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN

Foto: Ilustrasi,  sumber foto: Papua Kita

Oleh: Stanislaus Riyanta *)

Jayakartapos, Otonomi Khusus Papua dipandang oleh banyak pihak sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan sekaligus sebagai cara menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Papua. Otonomi Khusus Papua juga dapat dipandang sebagai kepercayaan pemerintah pusat kepada putera Papua untuk melakukan pembangunan secara aktif dan partisipatif.

Dengan adanya berbagai permasalahan di Papua akhir-akhir ini terutama aksi kerusuhan yang sempat terjadi di beberapa tempat di Papua pada 2019, mendorong Otonomi Khusus di Papua perlu dievaluasi. Salah satu langkah strategis untuk memperbaiki Otonomi Khusus Papua adalah dengan melakukan revisi UU Otonomi Khusus Papua.

Revisi UU Otsus Papua sudah disikapi oleh DPR dengan membantu Pansus Papua yang masa kerjanya mulai Januari-Mei 2020. Dengan waktu yang cukup singkat ditambah dengan situasi politik yang cukup dinamis, maka kerja keras dari Pansus Papua untuk menyelesaikan Revisi UU Otsus Papua sangat diharapkan.

Sebagai tumpuan harapan membaiknya pelaksanaan otonomi khusus Papua, maka revisi UU Otsus Papua perlu memperhatikan beberapa hal. UU Otsus Papua harus memperhatikan transparansi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan otonomi khusus. Tidak bisa dipungkiri bahwa isu korupsi masih menjadi isu dominan dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua. Jika persoalan korupsi ini masih belum bisa dicegah maka pelaksanaan otonomi khusus diragukan dapat menyentuh masyarakat Papua terutama yang tinggal di daerah dengan akses terbatas.

Selanjutnya UU Otonomi Khusus Papua harus mengutamakan proses partisipatif dari masyarakat. Dengan perencanaan pembagunan yang partisipatif dengan melibatkan komponen masyarakat secara lebih luas, maka pembangunan di Papua akan menjadi milik orang Papua, bukan hanya milik pemerintah yang ditonton orang Papua. Melibatkan masyarakat Papua dalam pembangunan sejak mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi akan mendorong pembangunan yang lebih bermanfaat dan transparan.

Revisi UU Otonomi Khusus Papua juga harus tegas untuk membingkai masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah memberikan celah sekecil apapun dalam UU Otonomi Khusus Papua yang bisa dimanfaatkan sebagai masukkan kepentingan-kepentingan tertentu yang mengarah kepada disintegrasi atau gangguan kepada Pancasila. Ketegasan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI yang sudah final harus menjadi arus utama dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua.

Perhatian kepada Orang Asli Papua dengan berbagai kemudahan dan percapatan agar mempunyai daya saing yang unggul dan mampu berperan aktif dalam pembangunan perlu menjadi prioritas khusus. Tanpa adanya kontribusi dari orang asli Papua, maka otonomi khusus Papau akan sulit diterima oleh masyarakat sehingga nilai manfaatnya akan rendah. Upaya-upaya seperti pelatihan, pendidikan, dialog sangat penting untuk menjadi pondasi bagi pembangunan sumber daya manusia Papua.

UU Otonomi Khusus perlu direvisi dengan segara. Pansus Papua harus bekerja keras supaya bisa menyerap aspirasi dan merumuskan dalam produk hukum. Tanpa kerja keras dan kemamuan untuk berdialog dengan masyarakat Papua maka Pansus Papua akan sulit untuk mewujudkan Revisi UU Otonomi Khusus Papua.

*) Stanislaus Riyanta, mahasiswa doktoral Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

ANALISIS SITUASI MENJELANG PILKADA SERENTAK 2020
By: On:

ANALISIS SITUASI MENJELANG PILKADA SERENTAK 2020

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Idn Times

Oleh: Stanislaus Riyanta *)

Jayakartapos,  Pada tahun 2020 Indonesia akan menjalankan pesta demokrasi yang cukup besar. Pilkada serentak di 270 daerah akan dilakukanpada tanggal 23 September 2020 secara serentak. Rincian dari pilkada serentak tersebut terdiri dari 9 pemlihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota.

Pemilu 2019 yang merupakan rangkaian pemilihan yang cukup melelahkan terdiri dari pemilihan legislatif (kabupaten/kota madya, propinsi, dan pusat), pemilihan DPD, dan pemilihan presiden, secara teknis seharusnya penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2020 jauh lebih siap. Namun berbagai hal patut menjadi pertimbangan yang dimungkinkan menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi Pilkada Serentak 2020 nanti.

Salah satu hal yang dinilai dapat menggangu jalannya Pilkada Serentak 2020 adalah terseretnya oknum Komisioner KPU dalan kasus korupsi terkait PAW Anggota DPR. Meskipun dapat dipastikan pemerintah segera menunjuk dan melantik pengganti komisioner tersebut, namun secara moral tidak mudah bagi KPU untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kasus korupsi yang menjerat oknum komisioner KPU ini tentu akan membuat sorotan kepada KPU semakin tajam. Di sisi lain peristiwa ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi KPU untuk bekerja lebih profesional bagi kepentingan negara.

Belajar dari pengalaman Pemilu 2019, terdapat ratusan kasus sengketa yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sengketa tersebut secara merata terjadi atas gugatan pemilihan legislatif, gugatan pemilihan DPD, dan gugatan pilpres. Dari kasus-kasus yang terjadi dan sudah diputuskan oleh MK, seharusnya penyelanggara pemilu yaitu KPU dapat melakukan evalusi terhadap pelaksanaan pemilu termasuk evaluasi hal-hal lain yang mendukung seperti database kependudukan, logistik, dan teknis pemungutan suara.

Situasi lain yang harus dicermati menjelang Pilkada Serentak 2020 adalah residu tensi politik Pilpres 2019 yang hingga saat ini nampak masih terjadi. Meskipun tokoh sentral oposisi yaitu Prabowo Subianto sudah bergabung dengan kompetitornya Joko Widodo yang memenangkan Pilpres, namun kubu politik yang terbelah menjadi dua kelompok besar masih menghiasai suasana politik di Indonesia. Bergabungnya Prabowo Subianto dalam Kabinet Pemerintahan Joko Widodo tidak serta merta menghancurkan tembok politik yang memisahkan pendukung Joko Widodo dan yang mendukung Prabowo Subianto. Bahkan polarisasi tersebut juga sempat meluas dengan bumbu SARA.

Mencermati situasi politik pada Pemilu 2019 maka pemerintah perlu melakukan pencegahan terjadinya politik identitas SARA. Pemerintah dan penyelanggara pemilu harus tegas mengikat peserta pemilu supaya tidak melakukan politik identitas. Sangsi yang tegas juga harus dilakukan jika terjadi politik identitas agar menjadi efek jera dan tidak mencederai demokrasi Indonesia.

Jika melihat situasi saat ini maka supaya Pilkada Serentak 2020 berjalan dengan sukses, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah memulihkan kinerja KPU pasca dugaan kasus korupsi yang menjerat oknum Komisioner KPU, memperbaiki sistem pemilu terutama berdasarkan gugatan sengketa pemilu 2019, dan terakhir adalah mencegah terjadinya politik identitas.

Dengan memperhatikan dan memperbaiki tiga hal tersebut maka harapan agar Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan dengan lancar sangat dimungkinkan. Tentu saja hal ini dapat terjadi jika kolaborasi semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020 dapat dilakukan secara positif.

*) Stanislaus Riyanta, analis intelijen dan keamanan

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

EKS HTI MASIH MELAKUKAN MANUVER
By: On:

EKS HTI MASIH MELAKUKAN MANUVER

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Pinter Politik

 

 

 

Oleh Stanislaus Riyanta

Jayakartapos, Sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Hizbut Tahrir Indonesia telah dibubarkan. Pembubaran ormas tersebut sebagai sanksi efektif bagi ormas yang bertentangan dengan Pancasila, yang dianggap sebagai perbuatan tercela dalam pandangan moralitas masyarakat Indonesia. Sesuai putusan hakim dalam pembubaran HTI, disebutkan bahwa HTI terbukti berkeinginan mengubah negara Pancasila menjadi khilafah.

Fakta hukum telah memutuskan bahwa sejak 19 Juli 2017 status badan hukum HTI telah dicabut. HTI dinilai tidak menjalankan asas, ciri dan sifat ormas yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu “tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945”. Sikap HTI ini dinilai berpotensi menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan NKRI.

Setelah HTI resmi dibubarkan apakah gerakan untuk mendirikan negara khilafah di Indonesia berhenti? Walaupun secara legal HTI sudah dibubarkan di Indonesia, namun penyebaran ideologi khilafah yang bertentangan dengan Pancasila ditengarai masih kuat dilakukan oleh eks HTI. Setelah dibubarkan, lambang-lambang yang menyerupai HTI dan seruan untuk menegakkan khilafah muncul dalam berbagai momentum di Indonesia termasuk diantaranya pada Pemilu 2019, dan berbagai unjuk rasa lainnya terutama yang dilakukan oleh kelompok yang menentang pemerintah.

Eks HTI nampak menunjukkan eksistensinya bersama dengan kelompok yang menentang pemerintah termasuk oposisi dan memanfaatkan kesempatan dengan menawarkan ideologi khilafah saat ada ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Cara-cara dengan menumpang acara politik atau momentum lainnya ini dilakukan dengan menggunakan kedok sebagai aksi panggilan agama, sehingga pihak-pihak yang melakukan perlawanan terhadap aksi eks HTI akan langsung diberi stigma melawan agama.

Manuver-manuver oleh eks HTI selain dilakukan secara terbuka menumpang aktivitas politik termasuk unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah, diduga juga dilakukan secara “bawah tanah” termasuk dengan sasaran pelajar dan mahasiswa. Eks HTI tersebut menawarkan ideologi khilafah yang diserukan sebagai jalan baru untuk mencapai tujuan, yang jelas bertentangan dengan Pancasila. Tentu saja aksi “bawah tanah” ini juga berlindung dibalik kedok agama.

Untuk mencegah eks HTI terus melakukan manuver dan gerakannya menjadi gunung es yang terus membesar maka pemerintah perlu tegas dalam menyikapi aksi tersebut. Pemerintah harus mempunyai instrumen yang tegas untuk mendukung Undang-Undang tentang Ormas sehingga orang atau kelompok yang jelas melanggar Undang-Undang tersebut bisa dikenai sangsi hukum.

Selain itu HTI yang sudah dibubarkan juga harus disertai dengan ancaman sangsi hukum bagi pihak-pihak yang masih beraktivitas menyuarakan tujuan HTI atau menggunakan atribut HTI. Tanpa sangsi hukum yang kuat maka eks HTI dengan bebas tetap melakukan propaganda untuk mendirikan negara khilafah.

HTI memang sudah dibubarkan oleh pemerintah, namun eks anggotanya tetap melakukan aktivitas menyebarkan ideologi khilafah. Gerakan tanpa organisasi resmi mereka justru lebih berbahaya karena untuk menjeratnya terkendala aturan hukum yang belum mendukung. Ketegasan pemerintah diperlukan dalam mencegah manuver eks HTI.

*) Stanislaus Riyanta, analis intelijen dan terorisme

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

MEMAHAMI APA ITU GAGASAN OMNIBUS LAW
By: On:

MEMAHAMI APA ITU GAGASAN OMNIBUS LAW

Foto: Ilustrasi, BK

Oleh : Iqbal Fadillah *)

Jayakartapos, Presiden Joko Widodo pada pidato pertama setelah dilantik sebagai Presiden RI periode 2019-2024 menyinggung akan membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Dikutip kompas.com, menurut Jokowi, melalui Omnibus Law tersebut akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang.

Rencananya Presiden ingin mengajak DPR-RI untuk membahas 2 Undang-Undang besar yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU bahkan puluhan UU.

Akan tetapi usulan konsep Omnibus Law tersebut mendapat reaksi penolakan dari elemen buruh karena dinilai bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melalui siaran pers menyimpulkan ada 6 alasan mendasar menolak Omnibus Law yakni

1) menghilangkan upah minimum karena menerapkan sistem upah per jam,

2) menghilangkan pesangon karena digantikan dengan tunjangan PHK,

3) Penggunaan Outsourcing dan Buruh Kontrak Diperluas,

4) Lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) unskill,

5) Jaminan Sosial Terancam Hilang,

6) Menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Namun pada dasarnya, penolakan KSPSI tersebut disinyalir karena elemen buruh merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan RUU Omnibus Law, sehingga merasa dirugikan.

Memahami apa itu gagasan Omnibus Law. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum civil law, sementara Omnibus Law lahir dari tradisi sistem hukum common law. Namun dalam dunia digital ecosystem dan global governance, tidak ada salahnya Indonesia menerobos ruang batas tersebut. Omnibus law lebih dikenal dengan istilah omnibus bill dalam pembuatan regulasi, dengan membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa Undang-Undang sekaligus. Beberapa Negara di Asean yang telah menerapkan Omnibus Law diantaranya, Filipina dan Vietnam.

Penyederhanaan regulasi agar lebih tepat sasaran serta disharmoni peraturan perundang-undangan terkait perizinan di berbagai sektor, nampak yang menjadi ide gagasan pembuatan Omnibus Law oleh Presiden Jokowi, dalam rangka menyelesaikan hambatan perizinan berusaha.

Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS). OSS merupakan salah satu output dari kebijakan percepatan perizinan berusaha.

Arahan Presiden Jokowi terkait Omnibus Law sangat jelas yakni mengarah pada cipta lapangan kerja yang substansinya tetap terkait dengan ekosistem investasi. Tujuaannya adalah penguatan perekonomian untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan ekosistem investasi dan kemudanan serta perlindungan UMKM. Muatan dalam Omnibus Law mencakup penyederhanaan perijinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahaan berusaha, dukungan riset dan inovasi, penataan adminstrasi pemerintahaan, aturan pengenaan sanksi, aturan tata ruang dan pengadaan lahan, kemudahaan proyek pemerintah serta pemberian fasilitas kawasan ekonomi.

Gagasan untuk memulai menggunakan Omnibus Law memang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh banyaknya Undang-Undang yang menghambat kemudahan berusaha dan investasi di Indonesia, sehingga diperlukan suatu aturan perundangan yang dapat mengamandemen perundangan lain.

Namun Pemerintah dan DPR-RI perlu cermat dalam menyusun RUU Omnibus Law. Keberadaan Omnibus Law pada nantinya akan mengakselerasi hambatan dari aturan yang tumpang tindih ini, sehingga kepastian berusaha dapat dijamin khususnya kepada investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu, tugas utama yang harus dilakukan dalam menyusun Omnibus Law yakni menganalisis peraturan perundang-undangan secara horizontal dan vertikal serta hirarki hukum dari tingkat tertinggi hingga terendah, karena implementasi dari Omnibus Law tersebut nantinya untuk memformulasikan aturan khusus terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang saling terkait.

Meskipun perombakan peraturan perundangan-undangan dalam rangka penyederhanaan regulasi sedang difokuskan oleh Presiden Jokowi, namun kesejahteraan rakyat Indonesia tetap menjadi prioritas.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

JANGAN POLITISASI KASUS JIWASRAYA
By: On:

JANGAN POLITISASI KASUS JIWASRAYA

Foto: Logo Jiwasraya, sumber foto: Wikipedia

 

 

 

Oleh : Iqbal Fadillah

Jayakartapos, Publik Indonesia kembali dikejutkan dengan dugaan kasus korupsi yang nilainya sangat fantastis. Dikutip dari cnninodonesia.com, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah menjadi sorotan, karena perusahaan asuransi jiwa plat merah tertua tersebut mengalami tekanan likuiditas, sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp.23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar Rp.32,89 triliun untuk kembali sehat.

Kasus PT. Jiwasraya tersebut sebenarnya puncak gunung es yang baru mencuat, karena apabila diurut permasalahannya sudah terjadi dari tahun 2006 dimulai dari Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif Rp.3,29 triliun. Pada 2008, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) untuk laporan keuangan 2006-2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni Rp5,7 triliun pada 2008 dan Rp.6,3 triliun pada 2009. Di era tahun 2010-2012, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar Rp.1,3 triliun pada akhir 2011.

Namun, Kepala Biro Perasuransian Isa Rachmatawarta menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah. Pada 2014, ditengah permasalahan keuangan, Jiwasraya menggelontorkan sponsor untuk klub sepakbola asal Inggris, Manchester City. Pada tahun 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik dengan raihan pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai Rp21 triliun. Selain itu, perseroan meraup laba Rp2,4 triliun naik 37,64 persen dari tahun 2016. Namun pada tahun 2018, nasabah mulai mencairkan JS Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama dan direksi baru dibawah kepemimpinan Asmawi Syam melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan Jiwasraya kepada Kementerian BUMN, sehingga terjadi gagal bayar perseroan hingga akhirnya mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar Rp.802 Miliar.

Korupsi bukan hal yang asing lagi di Indonesia. Bahkan tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa, karena telah merusak tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah menghancurkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik dan tatanan hukum keamanan nasional. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan dan masih tersendat, karena sudah menjadi penyakit kronis yang menyebar ke seluruh sektor bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik Negara.

Akan tetapi, seperti kasus-kasus Mega Korupsi sebelumnya, kasus korupsi PT. Jiwasraya ini kembali terlalu jauh dibawa ke ranah politik, sehingga dikhawatirkan aksi korporasi dan restrukturisasi Jiwasraya akan berlangsung lama dan pada akhirnya menelantarkan substansi target yang ingin dicapai yaitu stabilitas kinerja keuangan Jiwasraya dan pemenuhan kewajiban pembayaran premi terhadap nasabah.

Pada dasarnya, dalam penjelasan umum UU PTPK yang tertera sebagai unsur-unsur tindak korupsi pada pasal 3 diantaranya, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam hal ini, penulis ingin menyoroti tenteng penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Konsep penyalahgunaan wewenang (detoournement de pouvoir) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (willekeur). Menurut Jean Rivero dan Waline, penyalahgunaan wewenang diartikan dalam tiga wujud yakni,

1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

2) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain. 3) Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Apabila melihat perjalanan kronologis kebobrokan laporan keuangan PT. Jiwasraya yang sudah berlangsung lama, pada dasarnya dapat dilakukan pendalaman pemeriksaan terhadap para direksi-direksi yang lama, meskipun itu berada di era Pemerintahan SBY.

Terkait wacana pembentukan pansus semestinya berkaca pada Pansus Bank Century yang nyatanya tidak mampu menyelesaikan masalah secara komprehensif dan optimal. Upaya politisasi terhadap kasus Jiwasraya beresiko menggagalkan perjuangan untuk mendapatkan investor dalam rangka menyelamatkan Jiwasraya. Biarkanlah ketentuan hukum yang dijunjung tinggi, sehingga dapat mengungkap secara gamblang pelaku korupsi di Jiwasraya.
Selain itu, belajar dari kasus-kasus Mega Korupsi di BUMN, diharapkan bagi kalangan BUMN agar tidak terjerat kerugian keuangan negara, karena perbuatan korupsi, maka dalam menjalankan kegiatan usaha BUMN harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Internal Perusahaan. BUMN juga harus senantiasa transaparan, akuntabel, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan menghindari konflik kepentingan dalam mengambil keputusan dan melakukan transaksi.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.