ADILKAH KENAPA PABRIK TIDAK DILIBURKAN

Berita Kabar Buruh Nasional
Foto: Andi Naja FP Paraga (Penulis)

oleh : Andi Naja FP Paraga

Jayakartapos, Siaran Pers Konfederasi Serikat Pekerja Rabu 1 April 2020 jutaan buruh/Pekerja yang belum diliburkan disaat pandemi corona,tetap bekerja dan tidak dilarang karena alasan bekerja tetap memakai masker dan dianggap aman dari paparan Covid 19 sementara perkantoran dan sekolah diliburkan dinilai sangat diskriminatif. Pemerintah mengabaikan ancaman terhadap jiwa Pekerja. Ternyata tidak berlaku Social Distancing dan Physical distancing di Pabrik-pabrik. Lebih aneh lagi ketika tempat-tempat umum dan fasilitas dan tempat berintraksi lain ditutup sementara pabrik-pabrik tempat berkumpulnya ratusan hingga ribuan pekerja tetap berjalan sebagaimana biasa.

Mengingat begitu besar potensi bahaya penularan covid 19 ditempat kerja diperlukan penegakan aturan dan hukum secara adil tanpa diskriminasi guna melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Berkenaan dengan ini maka sesuai dengan ketentuan hukum sebaiknya buruh/pekerja menjalankan karantina selama 14 hari sebagai upaya akselerasi pencegahan penyebaran covid 19 dirumah masing-masing. Langkah ini dilakukan sebagai bagian aktualisasi yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 dan angka 8 UU No.8/2008 tentang Karantina. Ketentuan itu terdapat pada Pasal 59 ayat(3) huruf a dan c Karantina dilingkungan rumah tangga. Aturan berikutnya Keputusan Presiden No.11/2020 tentang Kedaruratan Sipil ,jo pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar(PPSBB) dan Maklumat Kapolri No.Mak.2/III//2020 mengenai larangan berkumpul guna memutus mata rantai penyebaran covid 19.

Anehnya Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Perindustrian tidak mengeluarkan anjuran yang sama sebagaima yang dianjurkan Menteri Kesehatan dan Kapolri atau setidaknya kedua kementerian tersebut memberi himbauan kepada Pengusaha dan Pekerja mematuhi aturan Social Distancing bahkan mendorong pelaksanaan secara tegas aturan undang-undang kekantinaan. Lagi-lagi sebuah pertanyaan besat mengapa Menko Perekonomian ttidak melihat persoalan ini sebagai masalah serius. Apakah ada pertimbangan untung rugi jika meliburkan pekerja demi tetap berlangsungnya proses industri atau pertimbangan lainnya yang tidak dijelaskan kepada publik. Menko Perekonomian seolah kebingungan untuk memprioritaskan antara Kesehatan Pekerja dengan Iklim Industri yang tetap harus stabil.

Pertanyaan demi pertanyaan bisa susul menyusul menyikapi persoalan ini terutama ketika dikaitkan dengan ada jaminan Sosial dari Presiden terhadap warga negara yang kehilangan penghasilan karena Social dan Pyhsical Distancing. Bukankah buruh/pekerja juga bisa Stay and Work at Home mengerjakan pekerjaan pabrik. Keanehan ini sangat dirasakan oleh buruh/pekerja terutama Para Pengurus Serikat Buruh/Serikat Pekerja saat ini. Tentu kami menghendaki tak seorang pun buruh/pekerja menjadi korban akibat tidak diberlakukannya aturan yang sama terhadap mereka. Fakta ini cukup membuktikan ada diskriminasi terhadap buruh/pekerja justru ditengah mewabahnya pandemi covid 19. Nah ini Pekerjaan Rumah(PR) bagi Bapak Presiden Ir H Joko Widodo yang sangat bersemangat melundungi Penduduk Indonesia dari Pandemi yang sangat lembut ini. Kabinet Kerja terlihat tidak kompak satu dengan yang lain.

Sekedar mengingatkan saja bahwa grafik penularan covid 19 terus meningkat, per 4 April 2020 penderita postif terjangkit sudah mencapai angka 2.092 orang,sembuh 150 orang dan meninggal dunia 191 orang. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menimbulkan kecemasan terhadap para buruh/pekerja yang sampai saat ini masih terus dipekerjakan baik pagi,sore maupun malam diberbagai Badan Usaha Milik Swasta. Kami sangat Prihatin dengan kondisi ini dan rasanya tidak berlebihan sekiranya kami meminta Pemerintah untuk bersikap adil. Buruh juga perlu sehat dan menginginkan diperlakukan sama seperti yang lainnya. Semoga harapan ini juga menjadi harapan para pengambil kebijakan.(04/04/20)

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.