AKSI UNJUK RASA MENOLAK OMNIBUS LAW SEBAIKNYA DIGANTI DIALOG KONSTRUKTIF

Berita Nasional Sosbud

Oleh Stanislaus Riyanta

Jayakartapos, Penyataan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang menyebutkan bahwa aksi di DPR RI pada Jumat (29/07) yang menyuarakan dua tuntutan yaitu menolak omnibus law dan ystop PHK massal dampak covid 19 perlu dicermati secara serius. Buruh juga berencana untuk menggelar aksi tiap pekan yang puncaknya pada 14 Agustus 2020 bersamaan dengan pembukaan sidang Paripurna.

Aksi buruh tersebut disebut oleh Said Iqbal sebagai reaksi terhadap sikap keras kepala dan tidak pedulinya DPR RI, khususnya Panja Baleg Pembahasan RUU Cipta Kerja dan Kemenko yang ngotot omnibus law tetap dibahas di saat pandemi Corona. Said Iqbal menyebutkan bahwa aksi tolak omnibus law dan stop PHK ini akan terus terusan dilakukan setiap minggu di depan gedung DPR RI dan Kantor Menko Perekonomoian, sampai Panja Baleg menghentikan pembahasan omnibus law. Selain itu KSPI yang dipimpin oleh Said Iqbal juga akan melakukan aksi di 20 provinsi secara bergelombang secara terus-menerus untuk menyuarakan isu yang sama.

Said Iqbal menyebutkan, permasalahan mendasar dari omnibus law yang merugikan buruh dan rakyat kecil adalah menghapus upah minimum yaitu UMK dan UMSK serta memberlakukan upah perjam dibawah upah minimum, mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak dan mengurangi uang penghargaan masa kerja. Selain itu juga terdapat permasalahan penggunaan buruh outsorcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif dan menghapus beberapa jenis hak cuti buruh serta menghapus hak upah saat cuti.

Masalah selanjutnya adalah mempermudah masuknya TKA buruh kasar di Indonesia tanpa izin tertulis menteri, mereduksi jaminan kesehatan dan pensiun buruh dengan sistem outsourcing seumur hidup, mudahnya PHK sewenang wenang tanpa izin pengadilan perburuhan. Selain itu juga terdapat masalah menghapus beberapa hak perlindungan bagi pekerja perempuan, dan hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha ketika tidak membayar upah minimum dan hak buruh lainnya.

Melihat aksi yang sudah dilakukan, rencana aksi, dan tuntutan buruh tersebut, maka sebaiknya pemerintah dan DPR segera melakukan dialog konstruktif dengan kelompok buruh agar tercipta kesepahaman terhadap omnibus law yang selama ini menjadi perdebatan. Jika terjadi pertentangan hingga terjadi aksi unjuk rasa, apalagi di tengah pandem covid-19 yang menuntut adanya social distancing, maka dampak negatifnya bisa lebih besar.

Dialog yang konstruktif perlu dilakukan dengan semua stakeholder untuk mewujudkan omnibus law di Indonesia. Meskipun dari berbagai perspektif masing-masing namun langkah dialog ini lebih elegan dan tepat untuk dilakukan sehingga iklim yang kondusif tanpa perlu adanya aksi unjuk rasa yang cukup berisiko di tengah pandemi Covid-19 ini.

Kemauan dari pihak pemerintah dan DPR untuk mengajak dialog kelompok buruh, dan kemauan dari buruh untuk menahan diri tidak melakukan aksi jalanan dan menggunakan cara-cara dialog diharapkan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan omnibus law di Indonesia. Tujuan dari omnibus law untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global harus diwujudkan dengan cara-cara yang baik dan risiko serendah mungkin.

 

*) Stanislaus Riyanta, mahasiswa doktoral bidang kebijakan publik Universitas Indonesia

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.