ALBERT ALI KABIAY: OTSUS SANGAT PENTING BAGI PERKEMBANGAN SDM, KESEHATAN DAN EKONOMI DI PAPUA

Berita Nasional

Jayakartapos, Beberapa hal mendasar yang saya catat dari undang-undang otonomi khusus itu adalah pengaturan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Papua kemudian pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua, kemudian kekhususan yang diberikan kepada masyarakat Papua, ujar Ketua Pemuda Lira Papua Steve R. Elson Mara dalam webinar bertema Otonomi Khusus Dan Perjuangan Papua yang diadakan oleh Kompas TV, Selasa (10/11).

Menurut Albert Ali Kabiay yang merupakan Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Prov Papua, bahwa pada tahun 2001 Pemerintah telah menjawab dengan memberlakukan undang-undang no. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Didalam otonomi khusus ini ada empat kewenangan mendasar sekali, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur. Bagi kami geberasi muda Papua saya berfikir otonomi khusus ini sangat penting bagi perkembangan sumber daya manusai, juga bagi perkembangan kesehatan, perkembangan ekonomi di Papua. Tentu kami juga diberikan kewenangan tetapi saya berfikir mungkin kewenangannya tidak seperti yang tertuang didalam pasal-pasal undang-undang otonomi khusus. Biarpun tidak ada kewenangan, jika dananya sudah ada, mungkin bisa dipergunakan secara baik untuk kepentingan masyarakat di Papua.

Dalam distribusi mengenai dana, karena memang yang di evaluasi ini mungkin harus di dananya, karena dana ini 20 tahun. Karena itu kami di dua wilayah adat, baik di wilayah Tabi maupun di Sairei bulan September lalu. Kita mendialogkan itu untuk melihat bagaimana khusus untuk dana yang harus dievaluasi setiap dua puluh tahun, ada ketidakseimbangan dari distribusi, ujar Bupati Jayapura Mathius A Woitauw.

Untuk Kabupaten Kota itu kalau misalnya dari Sembilan wilayah ini 3-5 % dari otsus, ini kan luar biasa, berarti Kabupaten/Kota ini di pembangunannya dijalankan, karena alokasi dana dari sumber lain, misalnya DAU dan sumber-sumber yang sah. Dari Otsus hanya sekian saja, sekian ini juga ada ketentuannya dari Peraturan Gubernur, 30 % untuk pendidikan, kemudian 15 % untuk kesehatan, 20 % untuk infrastruktur, da nada beberapa sisanya untukn afirmasi-afirmasi yang lain, jelas Mathius A Woitauw

loading...

Dalam perjalanan selama 20 tahun ini, telah terjadi sebuah respon publik yang begitu luar biasa, bahwa Pemerintah telah mengklaim anggaran yang telah dikucurkan kePpada Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam waktu 20 tahun ini anggaran lebih besar. Tetapi kondisi yang terjadi berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat berada dibawah standar, artinya indeks pembangunan manusia dibawah standar, rakyat miskin itu masih tertinggi. Dan juga dari sisi aspek pendidikan dan kesehatan masih dibawah standar, terang  Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat Ferdinando Solossa

Namun kita akui bahwa keberlangsungan dana otsus juga dapat memberikan dukungan anggaran yang juga menambah sumber-sumber pendapatan lain, baik itu dari DAU, maupun dari dana alokasi khusus, ataupun bagi hasil, tapi dukungan anggaran dari dana otsus yang juga menambah postur anggaran pendapatan daerah secara khusus kami di Kabupaten/Kota, terutama di Kabupaten-Kabupaten pemekaran yang mana belum mengelola secara baik potensi pendapatan asli daerah, tambah Ferdinando Solossa

Sedangkan menurut Ketua Persatuan Wanita Kristen Indonesia Papua Dorince Menhue, bahwa perempuan asli Papua merasakan bahwa betapa bagusnya undang-undang otsus ini hadir di Papua untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh komponen masyarakat orang asli Papua. Ketika kita berbicara perempuan, tidak terlepas dari anak, karena itu didalam undang-undang otonomi khusus tahun 2001, dimana ada pasal yang mengatur tentang bagaimana menegakkan hak asasi manusia perempuan Papua, itu ada didalam pasal 47 undang–undang otsus, dimana disitu ditegaskan bahwa untuk menegakkan HAM kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat, dan melakukan semua upaya untuk memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.

Tetapi dalam implementasi otsus selama 20 tahun dan kami melihat sangat tidak efektif, dan pasal ini hampir-hampir tidak di laksanakan selama pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua, tandas Dorince.(Red)