ALIANSI BEM UI: PENOLAKAN SEMAKIN MEMBARA, BATALKAN OMNIBUS LAW SEGERA!

Berita Hukum

Jayakartapos, Bulan Oktober tahun 2020 diwarnai dengan serangkaian demonstrasin penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Berbagai elemen masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya turun ke jalan untuk menyuarakan penolakannya. Tentu terdapat alasan di balik rangkaian demonstrasi yang terjadi terus-menerus ini. Salah satu alasan yang melandasi dilakukannya rangkaian demonstrasi ini adalah materi UU Omnibus Law Ciptaker yang sarat akan masalah. Masalah dalam materi UU ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari ketenagakerjaan, lingkungan, pendidikan, hingga otonomi daerah. Selain itu, tidak dilibatkannya elemen masyarakat selain pengusaha dalam perumusan UU ini juga memantik kemarahan rakyat yang berujung pada rangkaian demonstrasi yang bertujuan untuk menuntut presiden agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan keberlakuan UU Omnibus Law Ciptaker.

Rangkaian demonstrasi bulan Oktober 2020 dimulai sehari setelah DPR secara tiba-tiba mempercepat pengesahan UU Omnibus Law Ciptaker dari yang tadinya didjadwalkan pada hari Kamis, 8 Oktober 2020 menjadi Senin, 5 Oktober 2020. Hal yang mempertumit permasalahan adalah tidak jelasnya naskah mana yang disahkan oleh DPR. Berita yang muncul di media massa menunjukkan bahwa anggota DPR sendiri belum mendapatkan naskah UU tersebut pada hari pengesahannya. Selain itu, terus berubahnya naskah UU Omnibus Law Ciptaker ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Respon pemerintah atas banyaknya versi ini pun tidak memuaskan. Bukannya memberikan kejelasan, pemerintah justru menyalahkan masyarakat atas disinformasi dan hoaks yang terjadi.

Sebagai reaksi atas carut-marutnya UU Omnibus Law Ciptaker ini, berbagai elemen masyarakat secara kolektif mengadakan demonstrasi pada Selasa, 6 Oktober 2020 hingga Kamis, 8 Oktober 2020. Demonstrasi ini digelar di berbagai kota di Indonesia. Sayangnya, ekspresi kebebasan masyarakat ini dihadapkan dengan represivitas aparat. Massa aksi disambut dengan tembakan gas air mata, water cannon, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya seperti pemukulan dan pengeroyokan.

Brutalitas aparat ini tidak jarang mengakibatkan luka fisik atau bahkan korban jiwa. Aparat beralasan bahwa tindakan mereka dilakukan karena massa aksi melakukan kerusuhan. Padahal, massa aksi hanya menyampaikan aspirasinya secara damai.

Salam Rilisnya Aliansi BEM UI menyampaikan bahwa masifnya gelombang penolakan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat seharusnya membuat Presiden Joko Widodo sadar bahwa ada ketidakberesan yang sedang terjadi di negeri ini. Mirisnya, bukannya menerima aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, Presiden Joko Widodo justru pergi ke Kalimantan Tengah pada Kamis, 8 Oktober 2020 untuk melakukan kunjungan kerja.

Tindakan presiden ini dapat dilihat sebagai bentuk ketidakpeduliannya terhadap suara rakyat yang merupakan konstituennya. Tidak digubrisnya aspirasi yang disampaikan tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk terus menggelorakan penolakan terhadap UU Omnibus Law Ciptaker.

loading...

Pada hari Selasa (20/10) kemarin, mahasiswa dan masyarakat kembali turun ke jalan. Aksi yang dilakukan masih menyambung aksi yang telah berlangsung sejak awal Oktober. Dengan tuntutan yang sama pula, berbagai unsur masyarakat kemudian menyampaikan penolakannya terhadap UU Omnibus Law Ciptaker. Kini, UU Omnibus Law Ciptaker telah secara luas dikenal sebagai “Kitab Hukum Oligarki”, sebab penyusunan hingga pengesahannya diwarnai dengan kecacatan formil, tidak adanya transparansi, dan kerahasiaan, yang akhirnya hanya memuluskan kepentingan segelintir kelompok saja.

Massa dari UI sendiri juga turun dengan jumlah sekitar 60 orang. Berangkat dari rumah masing-masing, massa UI berkumpul di titik kumpul yang telah disepakati, yakni kampus UI Salemba. Oleh BEM UI, massa UI dipastikan mengenakan masker, faceshield, dan alat pelindung diri lainnya dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Setelah semuanya berkumpul, sekitar pukul 12.00, BEM UI bersama dengan massa FRI, GEBRAK, FIJAR, KRPI, dan kelompok masyarakat sipil lainnya mulai melakukan longmarch ke arah Istana Negara. Pada pukul 15.20, massa aksi yang semakin banyak telah sampai di Jalan Medan Merdeka Selatan, massa tidak dapat pergi lebih jauh lagi karena tertahan oleh aparat.

Penyampaian aspirasi oleh buruh, petani, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat lainnya kemudian terus berlangsung hingga sekitar pukul 17.00. Meskipun begitu, sangat disayangkan bahwa ketika rakyat kembali menyampaikan aspirasinya, Presiden Jokowi kembali tidak ada di tempat, dan justru menyambut PM Jepang di Istana Bogor. Akhirnya pada pukul 17.40, massa UI mengundurkan diri dan mulai dikondisikan untuk pulang.

Pada aksi yang bertepatan dengan setahun pemerintahan Jokowi periode kedua tersebut, massa terus mengalami represivitas oleh aparat. Bahkan, represi telah dilakukan jauh sebelum aksi dilaksanakan. Terkhusus bagi mahasiswa, Kemendikbud mengeluarkan surat yang berisi imbauan kepada dosen untuk menyerukan agar mahasiswanya tidak turun ke jalan. Di hari demonstrasi juga, Polda Metro Jaya menyatakan tidak akan menerima surat pemberitahuan aksi, hingga menyebut tidak akan memberi izin aksi. Padahal, tidak ada terminologi “izin” dalam melakukan demonstrasi, yang merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Dalam perjalanan longmarch, massa menemukan banyak jalan yang telah diblokade oleh polisi, sehingga kesulitan untuk melakukan mobilisasi. Represivitas aparat mulai kembali banyak terjadi di Jalan Medan Merdeka Selatan sekitar pukul 17.00. Menjelang pukul 18.00, aparat semakin mengganas untuk membubarkan massa aksi, sehingga sebagian besar massa aksi menarik diri.

Dengan berbagai naskah yang terus berubah, represivitas aparat yang terus berulang, dan demonstrasi yang terus berlanjut, maka sudah sepatutnya UU Omnibus Law Ciptaker dibatalkan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus segera memenuhi tuntutan demonstran, yakni menerbitkan Perppu untuk membatalkan Omnibus Law yang tidak patut. Sama sekali tidak terdapat urgensi apapun untuk mengesahkan produk hukum yang cacat dan tidak partisipatif, kecuali kepentingan Oligarki. Jika Presiden Jokowi akhirnya tidak menerbitkan Perppu, maka Presiden Jokowi sudah secara efektif bergabung ke barisan para oligarki

Narahubung:

Fajar Adi Nugroho (087857209422)

Aliansi BEM UI, BEM FIK UI, BEM IKM FK UI, BEM IM FKM UI, BEM FH UI, BEM

FPsi UI, BEM FT UI, BEM FF UI, BEM FKG UI, BEM Vokasi UI, BEM FMIPA UI, BEM

Fasilkom UI, BEM FIA UI, BEM FEB UI, BEM FISIP UI, dan BEM FIB UI