ALIANSI RAKYAT BERGERAK TOLAK OMNIBUS LAW

Berita Nasional
Foto: Andi Naja FP Paraga (Penulis)

Jayakartapos, 13 Organisasi yang terdiri dari Organisasi Extra Universiter,Serikat Buruh/Serikat Pekerja dan LSM yg menamakan diri Aliansi Rakyat Bergerak mendeklarasikan Penolakan RUU Cipta Kerja hasil Omnibus Law di Sekretariat Persatuan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia(PMKRI) Jln Sam Ratulangi 1 Menteng Jakarta Pusat. Pada Pernyataan Juru Bicara Aliansi ini menegaskan bahwa Omnibus Law pada dasarnya hanya boleh digunakan oleh Negara yang menganut Hukum Anglo Saxon( Common Law) sedangkan Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental,Ujar Blaster Ketum Umum DPP PMKRI.

Hadirnya OMNIBUS LAW di Indonesia akan menabrak skema ketatanegaraan yang berakibat pada kekacauan hukum di Indonesia. Bahwa Proses RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini mengabaikan banyak syarat formil pembuatan Undang-undang,mengabaikan kepentingan rakyat banyak dan pembahasannya pun melanggar masa darurat wabah Covid 19 dimana seharusnya DPR RI seharusnya Fokus pada Peran Sertanya menangani dampak Wabah Covid 19,Ujar Pemuda Asal Nusa Tenggara Timur itu.

Mewakili Aliansi Rakyat Bergerak Sunarti Ketua Umum DPP SBSI 1992 menyampaikan Maklumat diantaranya Menolak RUU Cipta Kerja Hasil Omnibus Law secara keseluruhan dan mendesak Pemerintah dan DPR RI membatalkan seluruh agenda pembahasan karena cacat secara hukum dan merugikan rakyat indonesia serta mendesak DPR RI fokus pada penyekesaian penanganan Covid 19 dan mendorong agar segala macam usaha ekonomi yang berdasar pada Investasi mengacu pada peningkatan kualitas SDM dengan indikator Human Development Indeks Masyarakat Indonesia.

Aliansi ini akan ikut aksi Penolakan RUU Cipta Kerja pada 30 April 2020 bersama dengan elemen masyarakat lainnya dan akan melayangkan surat kepada Pimpinan Baleg DPR RI,Partai Politik dan akan melakukan konsolidasi kepada elemen-elemen buruh,tani,nelayan,lingkungan hidup dan lain-lain agar penolakan terhadap Omnibus Law massive baik dari Ibu Kota Negara hingga di daerah ( ANFPP)

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.