ANWAR HAFID : PEMBAHASAN OMNIBUS LAW HARUS MELIBATKAN BURUH

Berita Hukum

Jayakartapos-Jakarta. Baleg DPR RI membentuk tim kerja bersama membahas Omnibus law tanggal 18 Agustus 2020 dengan mengajak elemen buruh baik yang pro dan kontra. Hal ini direspons positif oleh Anwar Hafid dengan menyatakan sangat setuju, karena pembahasan Omnibus Law tersebut mesti melibatkan seluruh elemen terkait. Termasuk yang paling elementer kelompok buruh. Berikut petikan wawancara dengan Anwar Hafild, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat di Jakarta.

Pasal terkait Amdal dan sanksi pidana atas kecelakaan kerja dll tidak dihapuskan dalam Omnibus Law kata ketua Baleg, hanya saja disederhanakan?
Jawaban : Kita mengikuti proses pembahasan dari waktu ke waktu, termasuk persoalan Amdal menjadi fokus kita, karena berhubungan dengan dampak lingkungan dan memperhatikan persoalan jaminan kerja

Kewenangan daerah dalam perizinan investasi juga tidak dicabut namun hanya dikasih batas waktu bagi daerah untuk menjalankan kewenangan tersebut, jika daerah dinilai tidak mampu baru kewenangan tersebut diambil pusat?
Jawaban : Soal pembagian kewenangan tersebut tetap mesti memperhatikan asas disebtralisasi dan semangat dekonsentrasi kewenangan. Kita ingin prinsip keadilan tersebut berjalan dengan tetap memperhatikan keadilan bagi pusat dan daerah.

Jumlah DIM yang belum dibahas dalam Omnibus Law sebanyak 1.800 DIM sehingga Omnibus Law baru disahkan akhir Agustus atau awal September?
Jawaban : Kita lihat prosesnya yang jelas pembahasan terus berjalan

Omnibus Law diperlukan karena ekonomi sudah resesi dan APBN 2021 alami defisit Rp 971 Triliun dan minus pertumbuhan ekonomi sebesar -5,32 persen kata Jokowi di DPR tanggal 14 Agustus 2020, ada tanggapan?
Jawaban : Omnibus law tetap dibutuhkan karena ini terkait percepatan investasi dan relasi usaha dan bisnis utamanya kesejahteraan rakyat. Dari awal saya konsen bagi pembahasan omnisbuslaw harus memperhatikan kondisi bangsa yang sedang dilanda oandemi civid 19, ekonomi nasional dan global, karena itu butuh waktu dan pendalaman, termasuk mendorong regulasi yang berfokus pada perbaikan ekonomi nasional (Red/Wijaya).