ASN HARUS NETRAL DALAM PILKADA

Berita Politik

Jayakartapos, Soal netralitas itu, secara konsep memang berarti dia tidak boleh berpihak, kemudian bebas dari pengaruh, kemudian imparsial baik itu menyangkut pelayanan publik dalam pengambilan kebijakan, maupun politik dalam pilkada yang akan kita lakukan bersama-sama.  Sampai saat ini memang faktanya walaupun kita sudah mengatur dengan jelas, masih banyak pelanggaran yang data kami miliki masih seminggu yang lalu, dan tadi sudah di perbarui oleh pak Abhan, Ujar Ketua KASN, Agus Pramusinto, Rabu (18/11) dalam webinar yang diadakan oleh KORPRI dengan tema “Netralitas ASN Dalam Pilkada Serentak”

Yang 857 kami sudah memproses verifikasi dan kemudian memberikan rekomendasi sanksi pada PPK itu 626 atau sekitar 73 %. Sayangnya yang sudah ditindaklanjuti oleh PPK baru sekitar 75,4%. Sinergi KASN bersama Bawaslu, BKN, Kemendagri, Serta Menpan RB dapat mendorong PPK segera memberi sanksi kepada ASN yang melanggar netralitas.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Haryomo Dwi Putranto mengatakan bahwa birokrasi pemerintah merupakan elemen dan instrumen negara dalam rangka pemenuhan dan kepentingan masyarakat. Birokrat atau pun ASN harus tetap netral agar tetap miliki komitmen dalam pelayanan masyarakat.

Sesuai Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, Peran BKN dalam menjaga ASN untuk tetap netral selama pelaksaanaan Pilkada adalah melakukan: Peringatan Dini, Pemblokiran Data, Penyampaian Data Pelanggaran Netralitas ASN; dan (4) Rekomendasi Presiden. Dari total pelaporan yang masuk berjumlah 833 ASN, 621 ASN di antaranya sudah mendapatkan rekomendasi dari KASN dan 457 ASN sudah mendapatkan tindaklanjut dari PPK instansinya.

Adanya fenomena pelanggaran netralitas ASN dapat berdampak pada citra ASN secara keseluruhan. Walaupun saat pelaksanaan Pilkada, persentase ASN yang melakukan pelanggaran netralitas cukup kecil, namun hal itu sudah mampu berdampak buruh bagi citra ASN dan juga membuat gaduh. Untuk itu, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi upaya pencegahan ASN untuk melakukan pelanggaran netralitas selama pelaksanaan Pilkada, ujar Ketua Umum KORPRI, Zudan Arif Syaifulloh.

Menurut Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan bahwa pemungutan suara Pilkada 2020 akan diselenggarakan tiga minggu lagi, sayangnya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi momok dalam pelanggaran pemilihan. Berdasarkan data yang dihimpun Bawaslu hingga 16 November 2020 terdapat 1.038 pelanggaran netralitas ASN. Dari 1.038 pelanggaran, 934 merupakan temuan Bawaslu sedangkan 104 laporan masyarakat. Dari data tersebut KASN telah mengeluarkan rekomendasi 938 kasus, 5 kasus telah diproses, dan 95 kasus dinyatakan bukan pelanggaran.

Kita tahu ASN diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dan aset negara, menggunakan fasilitas negara maka sudah seharusnya tidak disalahgunakan untuk keuntungan kelompok tertentu. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN, Abhan menyampaikan diantaranya memengaruhi warga dengan politik uang untuk memilih paslon tertentu, melarang/menghalangi pemasangan alat peraga kampanye paslon tertentu. Lalu ada pula penggunaan fasilitas dan anggaran negara, memengaruhi perangkat desa untuk berpihak kepada paslon tertentu, menyalahgunakan kewenangan dalam merencanakan program dan distribusi bantuan sosial, ungkap Ketua Bawaslu.

loading...

Sekretaris Ditjen Otda, Didi Sudiana mengatakan bahwa sesuai dengan data yang kami terima dan kami koordinasikan dengan penyelenggara pemilu, bahwa pasangan calon yang memenuhi syarat sampai saat ini adalah 737 orang, dari 737 orang itu ada 669 yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol, da nada 68 yang jalur perseorangan, kemudian dari 737 itu 322 orang paslon itu petahana, kemudian ada juga dari 25 daerah ini memiliki calon tunggal.

Latar belakang pekerjaan dari 737 paslon ada 149 ASN, 156 anggota DPRD Kabupaten/Kota, 142 Bupati dan 132 Wakil Bupati. Dari data tersebut dibutuhkan 4 PJS Gubernur, 119 PJS Bupati, 14 PJS Walikota dan 4 PJS Bupati. Semua latar belakang ini semuanya tentu dari ASN. Kemudian ada juga 69 calon positif Covid 19 yang telah menjalani swab, 39 calon sudah sembuh, ini kondisi riil saat ini. Ada 45 calon kepala daerah non petahana dan terpapar Covid 19, ada yang meninggal, ada yang sembuh da nada yang masih terpapar, terang Sekretaris Ditjen Otda.

Selanjutnya kedudukan PNS kalau kami ikuti aturan, benar kita kita ini sudah ada regulasi terhadap perilaku aturan dan pegawai terhadap masalah pilkada ini. Jadi Intinya harus netral PNS ini. Oleh karena itu  saya mengingatkan kembalai kepada kita semua bahwa melalui webinar ini kita mencegah adanya ASN karena ketidaktahuan, atau karena sesuatu sistem yang kurang pas sehingga dia tercela masuk dalam pelanggaran yang telah ditetapkan sehingga berimplikasi pada merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu peraturan-peraturan ASN dalam pilkada kita sudah dipedomani dan sudah disosialisasikan oleh kementerian dan kepegawaian yang lain, jelas Didi.

Sedangkan menurut akademisi, Asep Warlan Yusuf, bagaimana fungsi peran ASN dalam menjaga demokrasi, merawat demokrasi yang berbasis pada sila ke 4. Dalam konteks amanat konstitusi ada 3 hal yang pokok, yang pertama adalah bagaimana kita mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, yang kedua bagaimana mewujudkan membangun negara demokrasi yang berkeadaban, yang ketiga bagaimana kita membangun negara kesejahteraan yang berkemakmuran secara merata untuk rakyat Indonesia.

Dimana peran ASN dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban yang berbasis pada sila ke 4. Jadi jangan sampai nanti terkesan ASN itu hanya jadi penonton, bahkan sekarang jadi korban, terkesan tidak mau tahu dengan demokrasi politik. Rugi besar negara ini kalau ASN tidak diperankan membangun demokrasi, membangun politik yang sehat, membangun pemilih yang cerdas, ujar Asep.

Hemat saya banyak regulasi yang lagi-lagi ancaman, lagi-lagi kemungkinan pengawasan harus ketat, lagi-lagi hati-hati nanti ada sanksi. Saya kira tidak itu saja yang mesti dibangun didalam undang-undang. Saya kepingin peran dan fungsi ASN ini dalam meujudkan demokrasi berkeadaban, bermartabat, cerdas pemilihnya dan menghasilkan pemimpin yang terbaik yang dimiliki oleh Negara, tandas Asep Warlan Yusuf.(Red)