BADAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL SANGAT DIBUTUHKAN UNTUK MENGHADAPI KRISIS PANGAN NASIONAL

Berita Nasional

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Bulelengkab.go.id

 

 

 

Oleh: Setyadarma (Pengamat Masalah Pangan)

JP-Jakarta,  Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan adalah komponen strategis untuk mewujudkan sumber daya manusia nasional yang berkualitas. Dalam hal ini negara berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada
tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan.

Negara harus mewujudkan hal itu secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu. Untuk kelancarannya negara memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Di dalam UU Pangan diamanatkan agar pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan perlu segera membentuk kelembagaan atau otoritas pangan nasional yang khusus menangani sektor pangan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Merujuk pada UU Pangan tersebut, lembaga yang bisa dinamakan Badan Ketahanan Pangan Nasional (BPN) memiliki wewenang untuk memberikan usulan kepada Presiden dalam hal penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan atau distribusi pangan pokok dan pangan lainnya yang ditetapkan pemerintah. Saat ini kerap terjadi keruwetan dalam persoalan pangan, khususnya impor pangan, terkait perbedaan data antara Kementan dan Kemendag karena tidak ditindaklanjutinya amanah UU No. 18 Tahun 2012 tentang pendirian BPN. Dari segi regulasi untuk mewujudkan ketahanan pangan sebenarnya sudah lengkap.

Namun persoalannya adalah pada pelaksanaan dari regulasi itu yaitu peraturan di bawah UU yang sering kontradiktif. Misalnya, kebijakan Inpres atau peraturan menteri dibuat dengan tidak mengambil substansi dari UU. Kebijakan di bawah UU tentu sangat bisa dan memungkinkan terjadinya abuse of power.

Penyimpangan kekuasaan ini kemudian dimanfaatkan, sehingga tumbuh moral hazard di sekitar kebijakan itu. Misalnya saat terjadi kebijakan impor beras, Kementan menyebutkan produksi beras surplus. Namun di sisi lain, Kementerian Perdagangan menyebutkan terjadi kenaikan harga beras di pasar sehingga perlu impor beras.

Dengan terbentuknya badan ketahanan pangan nasional (BPN), maka sistem tata niaga, mekanisme, prosedur, akan terorganisir dan dapat mengurangi moral hazard, dan bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani serta nelayan. Selama ini hal-hal yang terkait dengan persoalan pangan tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. S Indro Tjahyono pada forum group discussion (FGD) bertema “Peran Pangan dalam Ketahanan Nasional” di Kedai Kopi Banksaku jalan Biak Jakata pusat, mengatakan bahwa ketersediaan pangan kita memang belum disiapkan untuk mendukung ketahanan nasional.

Faktor-faktor produksi pertanian pangan kita masih rapuh. Lahan pertanian menetap untuk kepastian  produksi pangan dalam negeri sampai sekarang belum disiapkan. Di samping itu pengadaan bibit, pupuk, air, dan teknologi pertanian masih labil dan belum diarahkan untuk mewujudkan ketahanan nasional.

Kehidupan petani juga rapuh, karena nilai tukar sektor pertanian (NTP) tidak dijadikan tolok ukur keberlanjutan usaha tani. Padahal dalam percaturan politik global strategi embargo kerap digunakan. Uni Soviet hancur, karena tidak punya kemandirian pangan.

Badan Ketahanan Pangan Nasional seharusnya sudah terbentuk sejak bulan November tahun 2015, tapi ternyaya sampai saat ini belum terbentuk. Untuk itulah sudah saatnya Presiden Joko Widodo membuat sejarah baru dengan berani membentuk Badan Ketahanan Pangan Nasional, sehingga Indonesia mampu menciptakan swasembada pangan. Dan apa yang menjadi cita-cita Presiden Joko Widodo untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.