BANYAK MANFAAT POSITIF OMNIBUS LAW BAGI GENERASI MUDA DAN PEKERJA INDONESIA MASA DEPAN

Berita Hukum

Oleh : Ann Davos

Jayakartapos, Konon kabarnya kalangan mahasiswa walaupun tidak menggambarkan aspirasi mayoritas mahasiswa berencana akan ikut unjuk rasa menolak Omnibus Law bersama-sama massa elemen buruh pada tanggal 28 dan 29 Juli 2020 di depan DPR RI. Kabarnya beberapa mahasiswa dari Pamulang, Bogor, Tangerang, Serang dan sejumlah daerah lainnya.

Sedangkan elemen buruh dari Bogor, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Tangerang dan Banten, termasuk sejumlah aliansi taktis yang dibentuk dalam konteks menolak Omnibus Law seperti Aliansi Buruh Banten Bersatu, Aliansi Buruh dan Mahasiswa Jabodetabeka, Gerakan Oposisi Nasional dan lain-lain juga menyatakan akan mengirimkan massanya (kemungkinan sedikit) dalam aksi unjuk rasa 28 dan 29 Juli 2020 nanti.

Mereka nekat melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law apabila anggota DPR maupun Bapak Presiden tidak membatalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Konon kalangan buruh di sekitaran Kawasan Industri Pulogadung kemungkinan sedikit yang ikut berunjuk rasa karena kesibukan kerja, disamping masih adanya Pandemi Covid 19. Memang masalah Covid-19 ini patut dipertimbangkan oleh pengunjuk rasa dengan mempertanyakan dulu kepada koordinator lapangan, organisasi penggerak unjuk rasa atau donator unjuk rasa terkait siapa yang akan menanggung biaya jika banyak pengunjuk rasa terpapar Covid-19.

Pengunjuk rasa, sudah tahu manfaat positif Omnibus Law?

RUU omnibus law ini diajukan sebagai langkah untuk mengatasi berbagai macam persoalan ekonomi dan bisnis, salah satunya tentang cipta lapangan kerja di Indonesia. RUU omnibus law ini telah menjadi topik panas di negara kita, banyak sekali kabar burung yang mengatakan bahwa omnibus law berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Sebagai pemuda atau generasi muda Indonesia jangan mudah percaya akan adanya berita tersebut. Kita sebagai generasi muda harus tahu mengenai dampak positif dari RUU omnibus law ini.

Salah satu dampak positif dari omnibus law ini yaitu tentang semakin luasnya prospek lapangan kerja di Indonesia. Munculnya omnibus law akan memicu perluasan prospek lapangan kerja di Indonesia, hal ini tentunya memunculkan perusahaan-perusahaan baru, bahkan perusahaan perusahaan asing baru akan banyak muncul di Indonesia. Dari lahirnya lapangan kerja tersebut, tenaga kerja di Indonesia baik yang sudah lama atau yang masih fresh graduate bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan pekerjaan.

Menurut Nadiya Lifa, S.AB, M.AB yang juga Dosen Akademi Kelautan Banyuwangi, Jawa Timur, bahwa dalam RUU omnibus law dikatakan ada beberapa poin-poin mengenai Cipta Kerja sebagai berikut yaitu pertama, soal pengaturan jam kerja, dimana pekerja dan pengusaha diberikan keleluasan dalam menyepakati jam kerja, hal ini untuk memfasilitasi jenis pekerjaan tertentu yang waktu kerjanya dibawah 8 jam/hari.

Kedua, pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing. Penggunaan TKA dalam peraturan ini akan dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh pekerja di dalam negeri.

Ketiga, hak dan perlindungan pekerja. Pekerja kontrak akan mendapatkna hak yang sama dengan pekerja tetap, seperti upah, jaminan sosial, perlindungan K3, dan kompensasi pengakhiran hubungan kerja.

Keempat, Sistem Upah Minimum. Upah minimun akan berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, besarnya upah di atas upah minimum disepakati antar pekerja dengan pengusaha.

Kelima, revisi Sistem Jaminan Sosial. Di dalam omnibus law nantinya akan direvisi hal-hal terkait sistem jaminan sosial nasional (SJSN) dan undang-undang BPJS.

“Adanya omnibus law ini akan lebih mengefisienkan proses perizinan usaha, contohnya jika kita akan membuat perusahaan start up, maka proses tersebut semakin mudah untuk menyerap tenaga kerja. Faktanya mindset dari para fresh graduate saat ini terlalu BUMN oriented, padahal mereka bisa bekerja dengan cara membuka usaha.”

Disamping itu, Indonesia sedang diuji dengan berbagai permasalahan ekonomi, apalagi adanya pandemi Virus Corona (Covid-19) yang mengakibatkan daya beli masyarakat semakin menurun secara signifikan, bahkan beberapa industri pun terpaksa harus menurunkan jumlah produksi dan juga merumahkan karyawan selama pandemi Covid-19.

Dalam upaya bangkit dari berbagai permasalahan yang terjadi saat ini, tentu saja diperlukan adanya regulasi yang dapat menjamin kemudahan investor untuk menanam modal serta memfasilitasi dunia usaha bagi para pencari kerja. Pemerintah telah merumuskan hal tersebut dalam RUU Cipta Kerja.

Kebijakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan mengarah pada kemudahan dalam mengoreksi berbagai regulasi yang bermasalah. Pendekatan RUU tersebut juga dapat menjadi solusi dari adanya tumpang-tindih regulasi, baik dalam hierarki vertikal maupun horizontal di Indonesia.

loading...

Sejak awal, Pemerintah juga berupaya membawa berbagai kebijakan yang ada didalam RUU Cipta Kerja hingga tahap pembahasan di tingkat Baleg DPR-RI, dimana materi draft RUU tersebut memuat penyederhanaan birokrasi dan perizinan usaha, hingga jaminan bagi para buruh seperti jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam implementasinya nanti, RUU Cipta Kerja akan memberikan tiga manfaat yang akan didapat masyarakat, seperti merapikan tumpang-tindih regulasi perundang-undangan, efisiensi proses perubahan, serta meniadakan ego sektoral yang seringkali terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Indonesia saat ini juga telah memasuki era Industri 4.0 sehingga Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan pola tahun 2003 tentu berbeda dengan tahun 2020. Oleh karena itu, RUU Cipta Kerja diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan pasar tenaga kerja di era Industri 4.0.

Materi pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan memang harus beradaptasi, mengingat rentang waktu yang sudah terlalu lama dan kondisi perekonomian dunia yang sudah banyak berubah. Namun jangan dibayangkan bahwa RUU Cipta Kerja akan menganut sistem free labour market seperti yang diterapkan oleh Amerika Serikat, dimana sistem tersebut sangat mudah merekrut dan memecat tenaga kerja.

Sementara di Indonesia tentu tidak akan se-ekstrim itu, salah satu bukti yaitu dengan adanya jaminan PHK serta jaminan buruh / pekerja untuk bisa mendapatkan pelatihan kerja, sehingga dapat memperoleh pekerjaan kembali di masa pandemi Covid-19.

Era Industri 4.0 menuntut segala instrument ekonomi dapat menjadi efektif dan efisien, sehingga sangat membutuhkan kecepatan dalam birokrasi dan proses perizinan. Kondisi regulasi yang tumpang-tindih hingga di tingkat daerah tentu berpotensi menghambat pertumbuhan kinerja investasi di dalam negeri. Tentu saja hal ini harus disederhanakan melalui RUU Cipta Kerja.

Upaya penolakan terhadap RUU Cipta kerja tentu dapat dimaklumi, karena hal ini dinilai wajar saat ada kebijakan ekonomi yang sifatnya baru pasti akan menimbulkan ekses. Namun secara prinsip dan kebutuhan di era yang berbeda, RUU Cipta Kerja memang patut diperjuangkan agar segera disahkan menjadi Undang-Undang. Apalagi kondisi ekonomi negara yang sedang terpuruk saat ini.

Pasca pandemi nantinya, tentu saja dibutuhkan semacam akselerasi atau percepatan dalam meningkatkan perekonomian nasional terutama membawa ekonomi Indonesia menuju era Industri 4.0. Penyederhanaan regulasi mutlak diperlukan untuk memperbaiki buruknya iklim investasi di Indonesia karena menjadi komponen penting yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Salut dengan elemen mahasiswa yang “tidak tersulut” unjuk rasa

Terus terang saja, penulis sangat respek dengan sikap beberapa elemen mahasiswa bahwa aspirasi mereka terkait Omnibus Law akan disikapi dengan lebih memilih musyawarah dari pada aksi unjuk rasa, mereka mempertimbangkan bahwa esensi aspirasi bisa tersampaikan dengdn baik, termasuk untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena isu Omnibus Law ditambah beberapa isu sensitif lainnya “akan dimanfaatkan” untuk menggoyang pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa kita perlu terlibat aktif dalam menjaga kondusifitas bangsa ditengah polemik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini.

“Banyak cara dalam menyampaikan aspirasi oleh mahasiswa dan tidak sebatas turun ke jalan. Apalagi penyampaian aspirasi melalui gerakan turun ke jalan kerap berujung pada tindakan anarkis yang bukan merupakan jati diri bangsa. Misalnya dalam menyikapai perbedaan pandangan terkait Omnibus Law dan upaya pemberantasan korupsi harus disikapi secara bijak. Negara telah menyediakan saluran – saluran aspirasi yang konstitusional jika terjadi perbedaan pendapat. Kita harus mengambil pelajaran dari aksi-aksi massa yg terjadi beberapa waktu lalu, dimana ada kelompok radikal yang “menunggangi” aksi mahasiswa yang justru menjauhkannya dari substansi perjuangannya,” ujar salah satu Presma PTS di Kawasan Jakarta Pusat belum lama ini seraya menambahkan, perjuangan mahasiswa sendiri terkait Omnibus Law memang murni bertujuan membantu agar nasib buruh Indonesia lebih sejahtera serta untuk memperbaiki sistem hukum yang ada. Namun memang tidak memungkiri adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu yang menunggangi perjuangan mahasiswa tersebut dengan mengusung agenda lain.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Indonesia.

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.