BERPIKIRLAH POSITIF DAN DUKUNG OMNIBUS LAW

Berita Hukum

Oleh : Datuak Tjumano dan Masdarsada

Jayakartapos, Sebelum membicarakan lebih jauh tentang berpikir positif, menurut Peale (2006), berpikir positif adalah “kemampuan berpikir seseorang untuk menilai pengalaman-pengalaman dalam hidupnya, sebagai bahan yang berharga untuk pengalaman selanjutnya dan menganggap semua itu sebagai proses hidup yang harus diterima.

Peale menyatakan bahwa individu yang berpikir positif akan mendapatkan hasil yang positif dan individu yang berpikir negatif akan mendapatkan hasil yang negatif (dictio.id, dikutip 25-8-2020).

Jadi berpikir positif selalu mengarahkan pemikirannya pada sifat penerimaan pada hal yang realistis dan sepatutnya diterima. Sehingga, dengan pemikiran positif itu maka apapun yang diterima akan dianggap baik, bukan sebaliknya apapun yang diterima selalu dianggap buruk.

Efeknya adalah pada orang-orang yang berpikir positif maka mereka akan selalu optimis memandang semua masalah secara bijak dan selalu menilai sesuatu hal sebagai manfaat.

Nah, bagi orang-orang yang berpikir positif tentu kehidupannya akan menjadi positif, jika positif adalah baik maka apa yang didapatkan juga akan baik, sesuai dengan keyakinan dan integritas dalam menjalani segenap tugas yang diberikan.

Sederhananya, jika seseoang berpikir positif, maka energi yang lahir dari dalam diri adalah sesuatu yang baik dan akan menjadi sumber kekuatan dalam mencapai goal atas rencana-rencana dan tugas yang menjadi tujuannya.

Orang yang berpikir positif akan mengerahkan segenap kemampuan, energi dan pikirannya serta jiwa dalam sebuah pekerjaan secara total, sehingga mereka menganggap semua yang menjadi tanggung jawabnya adalah sesuatu yang harus dicapai dengan optimal. Mental (karakter) yang terbentuk pada akhirnya juga akan baik, melakukannya segalanya dengan dedikasi, integritas dan bertanggung jawab.

Sementara itu, hasil survei nasional Cyrus Network misalnya, bahwa penilaian publik terhadap RUU Cipta Kerja dan Penanganan Dampak Covid-19 yang dipaparkan secara virtual secara umum, persepsi terhadap RUU Cipta Kerja cukup baik dengan 69 persen responden setuju terhadap RUU ini. Bahkan, publik menilai RUU Cipta Kerja merupakan jalan tengah antara kepentingan investasi, UMKM, dan kepentingan pekerja. Hal ini terlihat dari 72 persen responden yang menilai RUU ini pro investasi, tapi tidak serta merta mengabaikan UMKM karena 67 persen responden juga menilai RUU ini pro terhadap UMKM, dan 64 persen responden menganggap RUU ini pro terhadap pekerja.

Tingkat pengetahuan responden terkait RUU Cipta Kerja mencapai angka 20,7 persen dari total seluruh responden. Tercatat, 80 persen dari responden yang pernah mendengar soal pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut, merasa memang perlu ada penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya oleh pemerintah. Bahkan, sebanyak 85 persen responden sadar dan setuju bahwa penciptaan lapangan kerja perlu dilakukan dengan mempermudah syarat masuknya investasi dan pendirian usaha di Indonesia. Sebanyak 84 persen responden juga mendukung penyederhanaan regulasi yang berbelit-belit dan mempersulit investasi. Tercatat, 73 persen responden juga menganggap tingkat kesulitan memulai usaha di Indonesia cukup tinggi.

Hal-hal yang dianggap responden menjadi permasalahan adalah sulitnya investasi dan memulai usaha di Indonesia antara lain adalah produktifitas tenaga kerja yang rendah (60 persen), skill dan kemampuan tenaga kerja Indonesia yang masih rendah (58 persen), dan daya saing yang lebih rendah dibanding tenaga kerja asing (57 persen). Sementaea, 61 persen responden menilai bahwa RUU Cipta Kerja ini adalah solusi untuk perbaikan ekonomi pasca krisis yang diakibatkan wabah Covid-19 yang melanda Indonesia.

Selama ini Pemerintah kurang melakukan komunikasi politik yang efektif terkait substansi pasal-pasal pada RUU OBL Ciptaker kepada masyarakat luas sehingga Mahasiswa, Buruh dan Masyarakat Sipil lainnya mempunyai persepsi bahwa pembahasan RUU OBL Ciptaker dilakukan secara tertutup demi menguntungkan para pemilik modal. Jika dari awal Pemerintah dan DPR melakukan komunikasi yang efektif terkait substansi RUU OBL Ciptaker kepada publik maka persepsi Masyarakat, Mahasiswa dan Buruh akan mendukung Pengesahan RUU OBL Ciptaker.

Masalah ketenagakerjaan seharusnya tak terlalu menjadi persoalan karena sudah ada putusan MK maupun UU Nomor 13/2003. Sehingga antara buruh dan pengusaha tidak perlu ada yang merasa dirugikan atas kehadiran RUU Cipta Kerja. Badan Legislasi DPR telah bersepakat dengan sejumlah serikat pekerja yang terlibat dalam tim perumus. Ada empat poin kesepakatan yang dihasilkan tim perumus pada 21 Agustus 2020. Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi masukan dari serikat pekerja terhadap sejumlah aturan pada klaster ketenagakerjaan agar dikembalikan sesuai ketentuan hukum sebelumnya, baik yang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003. Selain itu, permasalahan terbesar di dunia usaha, bukanlah pada sektor ketenagakerjaan. Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal, bahwa hambatan terbesar investasi dunia usaha terletak pada perizinan (32,6 %), pengadaan lahan (17,3 %), dan regulasi/kebijakan (15,2 %).

Kemudian, temuan Bank Dunia terhadap kemudahan berbisnis di suatu negara (Ease of Doing Business 2020) menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 190 negara dunia. Sementara di ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6 dari 10 negara. Sebagian besar karena ego sektoral kementerian/lembaga serta tumpang tindih kewenangan bupati dan gubernur. Masalah ini yang sedang dicarikan jalan keluarnya dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

*) Penulis adalah pemerhati Omnibus Law

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.