Buruh Akan Dukung Capres Yang Mau Kontrak Politik Cabut PP No. 78 Tahun 2015

Berita
Foto : Ribka Tiptaning, Said Iqbal dan Nining Elitos saat diskusi tentang “Berburu Suara Buruh di Tahun Politik,” yang diadakan di Studio Kopi Sang Akar, di Jalan Tebet Dalam I No. 22 Jakarta Selatan, (Sabtu, 31 Maret 2018), JM

 

 

JP-Jakarta,   Suara KSPI akan ditentukan pada Rakernas KSPI yang digelar 28-30 April 2018 mendatang. Capres yang ingin didukung harus membuat kontrak politik dengan KSPI kata Said Iqbal saat menjadi narasumber dalam diskusi dengan tema “Berburu Suara Buruh di Tahun Politik” yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, (Sabtu, 31 Maret 2018).

Kami meminta untuk ditempatkan Menteri, kalau tidak ngasih menteri, ya kita tidak dukung, selain meminta jatah menteri, kontrak politik lainnya yang harus dipenuhi capres tersebut adalah penghapusan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan menghapus sistem kerja outsourcing, ujar presiden KSPI.

Sudah ada beberapa nama yang akan dipertimbangkan KSPI, di antaranya adalah Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Rizal Ramli. Kalau Pak Joko Widodo masih pertimbangan. Bahkan, ke depan saya akan membentuk partai yang diberi nama Partai Rumah Rakyat Indonesia (RRI), urai Said Iqbal

Menurut Nining Elitos bahwa organisasi buruh dari zaman orde baru hingga reformasi hanya dijadikan alat politik tanpa memperhatikan kesejahteraanya. Berbeda dengan KSPI, Saya menegaskan untuk tetap netral dan tak akan terjun langsung di politik praktis.

Tentu sikap KASBI, semoga saya bersama organisasi ini tetap konsisten. Pemilu harus membawa pada perubahan sebenarnya. Indonesia merdeka, berdaulat, dari hulu sampai hilir. Maka sikap kita akan berada pada titik kritis, ujar Nining.

Sedangkan Ribka Tjiptaning yang juga sebagai narasumber dalam diskusi yang diadakan di Studio Kopi Sang Akar, di Jl. Tebet Dalam I No. 22 Jakarta Selatan menyarankan, agar para buruh membentuk partai buruh. Meskipun pada kenyataanya perwakilan bummh di parlemen sering kali tidak mewakili suara buruh.

Saya mendorong masuklah jadi calon legislatifnya. Kita lihat dahulu banyak perwakilan buruh, tapi sudah di parlemen enggak bagus juga, enggak kritis juga. Makanya, Pilkada dan Pemilu itu rebutlah sama teman-teman buruh, ujar anggota Komisi IX DPR RI.(Jimmy)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.