CATATAN MALAM, “PENUNDAAN AKREDITASI RS SEHARUSNYA DENGAN PMK”

Berita

Jayakartapos, Tanggal 16 Juli 2020 lalu Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI menandatangani Surat Edaran (SE) nomor YM. 02.02/VI/3099/2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi RS. Adapun isi SE tersebut adalah a) Kegiatan Survey akreditasi RS untuk ditunda pelaksanaanya, b) RS yang masa berlaku sertifikat akreditasinya sudah berakhir, masih tetap berlaku satu tahun setelah bencana Covid sebagai nasional dinyatakan dicabut oleh Pemerintah, dan c) kegiatan workshop, pelatihan atau persiapan akreditasi RS yang mengumpulkan banyak orang agar ditunda untuk mencegah dan mengurangi penyebaran Covid19.

Tentunya kehadiran penundaan kegiatan Akreditasi RS ini baik untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi RS yang akreditasinya memang sudah dan akan jatuh tempo di masa pandemi ini.

Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan RS, setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi Standar Akreditasi.

Keharusan adanya Akreditasi RS ini merupakan amanat UU no. 44 Tahun 2009 tentang RS, yang dioperasionalkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 34 tahun 2017 tentang Akreditasi RS.

Penyelenggaraan Akreditasi RS diatur dalam Pasal 3 PMK no. 34 tersebut, yang dalam ayat (2) nya mengamanatkan Akreditasi diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun.

Dalam ayat (3) nya disebutkan Akreditasi dilakukan oleh Rumah Sakit paling lama setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali.

Tidak hanya itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, mengamanatkan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi. Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap RS yang melayani Program JKN-KIS.

Jadi memang Akreditasi RS merupakan hal yang sangat penting sebagai wujud tanggungjawab dan peran negara memastikan kualitas pelayanan RS kepada masyarakat, dan penundaan kegiatan Akreditasi RS menjadi hal yang baik juga di masa pandemi Covid19 saat ini.

Namun ada beberapa hal yang perlu dikritisi dengan kehadiran SE ini yaitu :

1. Mengingat proses akreditasi adalah amanat UU No. 44 tahun 2009 ttg RS dan teknis pelaksanaanya ada di PMK No. 34 tahun 2017, maka seharusnya penundaan kegiatan Akreditasi RS dituangkan dalam PMK juga, BUKAN dalam SE yang ditandatangani Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Masa sih SE bisa mereduksi dan melangkahi isi PMK.

Secara aturan hukum ini tidak tepat, mengingat juga SE bukanlah regulasi tetapi semacam himbauan atau anjuran yang dikhususkan ke internal Kemenkes. Sepertinya Pak Menkes saat ini senangnya dengan SE bukan PMK atau Kepmenkes, seperti lahirnya SE Menkes yang mengatur ttg tarif test Covid19. Saya tidak tahu dasar dan argumentasi hukum Biro Hukum Kemenkes yang merekomendasi lahirnya SE untuk mengatur keluar, apalagi melangkahi PMK.

2. Ini pun terkait Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015, yaitu akreditasi sebagai syarat kerjasama RS dengan BPJS kesehatan. Apakah akreditasi RS yang sudah jatuh tempo akan diakui oleh BPJS Kesehatan untuk memperpanjang kerjasamanya?

Bila ketentuan ttg penundaan kegiatan Akreditasi RS diatur dalam PMK maka ketentuan ttg kerjasama RS dan BPJS Kesehatan akan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk BPJS kesehataan dan RS.

3. Seharusnya Kemenkes juga mengakomodir RS yg ingin bekerja sama dengan BPJS kesehatan tapi RS tsb belum bisa bekerjasama karena belum memiliki akreditasi, terutama RS yg baru berdiri, karena kewajiban ikut akreditasi 2 tahun setelah operasional RS. Juga ada RS yang sudah punya akreditasi tapi sudah jatuh tempo di 2019 atau sebelum Covid19 yg belum diperpanjang sehingga putus kerjasamanya dengan BPJS Kesehatan.

Apakah di masa Covid19 saat ini yang belum tahu kapan akan berakhir pihak RS RS tsb tidak bisa bekerjasama dgn BPJS kesehatan hanya karena akreditasi?

Saya kira Kemenkes harus adil dan membuat regulasi dengan memberi kesempatan kepada RS yg belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan karena akreditasi sehingga RS tsb bisa bekerjasama dgn BPJS kesehatan di masa pandemi ini.

4. Mengingat akreditasi RS adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan RS maka dengan penundaan kegiatan akreditasi RS ini pihak Pemerintah juga harus tetap memastikan RS RS kita tetap memiliki mutu pelayanan yang baik.

Untuk memastikan ketentuan hukum bisa berjalan dengan baik dan dipatuhi semua pihak yang terkait maka seharusnya Pak Menkes mengeluarkan PMK baru untuk mengatur tentang penundaan kegiatan akreditasi RS, dengan juga mengatur ttg RS yang ingin bekerjasama dengan BPJS kesehatan namun belum memiliki akreditasi.

Pinang Ranti, 18 Juli 2020

Tabik

Timboel Siregar

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.