Category: Berita

Anies Baswedan Akan Ke Kolombia Hadiri World Cities Summit
By: On:

Anies Baswedan Akan Ke Kolombia Hadiri World Cities Summit

JP-Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan  akan ke Kolombia untuk menghadiri World Cities Summit. Anies akan ke Kota Medelline, Kolombia Rabu (10/07), ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (08/07).

Selama seminggu Anies akan berada di Medelline. Selain untuk menghadiri World Cities Summit, Anies juga akan menjadi pembicara dalam pertemuan tersebut. Anies akan bertolak ke Medelline, Selasa subuh (09/07).

Anies mengatakan bahwa selama dirinya berada di Kolombia, seluruh tugas Gubernur DKI Jakarta akan digantikan oleh Sekretaris Daerah DKI Saefullah.Saefullah akan menjadi Pelaksana  tugas Harian Gubernur DKI Jakarta.(Herbowo)

Dansatgas Konga TNI XXXIX-A RDB MONUSCO : Pembangunan Sarana Pasar Tradisional Rekatkan Jalinan Komunikasi Antar Suku Di Republik Demokratik Kongo
By: On:

Dansatgas Konga TNI XXXIX-A RDB MONUSCO : Pembangunan Sarana Pasar Tradisional Rekatkan Jalinan Komunikasi Antar Suku Di Republik Demokratik Kongo

Jayakartapos, Pembangunan sarana pasar tradisional yang menjadi bagian dari kegiatan Civil and Military Coordination (Cimic) yang rutin digelar oleh prajurit Satgas Konga TNI XXXIX-A RDB MONUSCO bertujuan untuk merekatkan kembali jalinan komunikasi dan persaudaraan yang sempat terpecah antar Suku beberapa waktu lalu.

Hal tersebut dikatakan Komandan Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda (Konga) TNI  XXXIX-A Rapidly Deployable Battalion (RDB) Mission de lOrganisation des Nations Unies pour La Stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) Kolonel Inf Dwi Sasongko di Kalemie, Propinsi Tanganyika, Republik Demokratik Kongo, baru-baru ini.

Dalam kesempatan tersebut Komandan Satgas Konga TNI  XXXIX-A RDB MONUSCO menyampaikan bahwa pembangunan sarana pasar tradisional di Desa Lwakato yang berjarak 20 Km dari Combat Operation Base (COB) Manono adalah wujud kesepakatan yang telah dicapai beberapa waktu yang lalu antara dua suku yang pernah bertikai yaitu Suku Bantu dan Suku Twa.

Selanjutnya Kolonel Inf Dwi Sasongko menuturkan bahwa pasar tradisional yang diberi nama Garuda Soko tersebut dibangun secara bersama-sama antara prajuritl Satgas Konga TNI  XXXIX-A RDB MONUSCO serta warga Desa Lwakato dan dikerjakan selama empat hari.

Selanjutntya Komandan Satgas Konga TNI  XXXIX-A RDB MONUSCO mengatakan bahwa selain sebagai tempat perputaran ekonomi, pasar tradisional Garuda Soko dapat menjadi sarana berkumpul dan bersosialisasi antara kedua suku, sehingga diharapkan kedepan tidak ada lagi perselisihan yang terjadi.

Lebih lanjut dikatakan Kolonel Inf Dwi Sasongko bahwa Selain membangun sarana pasar tradisional, prajurit Satgas Konga TNI  XXXIX-A RDB MONUSCO juga memberikan pelajaran tentang pengenalan huruf alphabet dan matematika sederhana untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis warga Desa Lwakato.(Sumber: Puspen TNI)

Pendidikan Agama Disekolah Tidak Hanya Perlu Tapi Harus
By: On:

Pendidikan Agama Disekolah Tidak Hanya Perlu Tapi Harus

 

Oleh : Andi Naja FP Paraga

JP-Jakarta, Sang pengusul ditiadakannya pendidikan agama di sekolah bukan siapa-siapa dan mungkin termasuk orang gagal beragama. Celakanya usulan ini seolah datang dari kubu paslon 01 untuk menguatkan tuduhan terhadap kita anti pendidikan agama bahkan PKI. Fitnah Keji ini rupanya masih bersileweran pasca Pilpres 2019, sehingga menteri agama membuat pernyataan resmi : ” TIDAK BENAR pendidikan agama akan dihapuskan dari Sekolah. Pendidikan agama di sekolah tidak hanya perlu tapi harus dipertahankan selama-lamanya.

Tuduhan ini jelas sangat tidak beralasan ditengah giatnya pemerintah menekankan pendidikan agama tidak hanya di Sekolah-sekalah berbasis agama yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat tapi juga di sekolah-sekolah negeri. Pemerintah pun merintis lahirnya undang undang pendidikan agama berbasis pondok pesantren bahkan berbasis pendidikan di rumah rumah ibadah seperti pendidikan di Gereja, Wihara, Pura dan lain-lain. Tentu semua upaya ini dilakukan sebagai perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia memang bukan negara agama tetapi penduduknya beragama sehingga dapat dikatakan Indonesia agamis bahkan sangat agamis. Di Indonesia pengamalan beragama sudah dimulai sejak manusia Indonesia masih berupa Janin, kemudian menjadi bayi di aqiqah, dibaptis dan saat kanak-kanak mulai diberikan pendidikan dasar.  Ketika itu pula mulai diajarkan beribah secara disiplin hingga mereka menjadi remaja yang mencintai Ibadah bahkan rajin beribadah di rumah-rumah ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Ketika menjelang usia dewasa kesadaran beragama itu pun muncul dengan sendirinya.

Adalah fikiran yang tidak rasional ketika dituduhkan pemerintah akan menghilangkan pendidikan agama di sekolah. Karena semua jenis pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia harnya bisa terarah melalu sekolah termasuk pendidikan agama. Hanya saja persoalan kuantitas pendidikan agama diantara sekolah negeri umum dan sekolah khusus agama tentu tidak sama. Demikian pula pada sekolah-sekolah swasta yang dikelola langsung oleh yayasan atau organisasi.  Perbedaan kuantitas waktu pelajaran tentu menjadi penyebab terjadinya perbedaan kualitas.  Kuantitas dan kualitas inilah yang seharusnya menjadi bahasan BUKAN menggulirkan ide peniadakan ilmu agama di sekolah.

Rasanya tak habis-habisnya ada pihak yang memperkeruh suasana ditengah ketenangan dan kedamaian yang terajut begitu indah.  Kenapa ada pihak pihak seolah tidak suka Indonesia tentram.  Bukankah daripada isu negatif dikembangkan lebih baik merintis pola pendidikan agama yang lebih tepat untuk sekolah agar kuantitas dan kualitasnya bisa didapatkan secara bersamaan. Ide-ide yang positif itu tentu sangat dibutuhkan. Kita membutuhkan gagasan-gagasan cemerlang untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan agama di sekolah sehingga bisa menjadi kurikulum pendidikan yang memastikan sekolah sebagai tempat terbitnya siswa yang cerdas namun beriman.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Gelar Operasi Pekat, Polsek Pulubala Sita Berbagai Jenis Miras
By: On:

Gelar Operasi Pekat, Polsek Pulubala Sita Berbagai Jenis Miras

 

JP-Gorontalo, Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan, Polsek Pulubala menggelar operasi pekat Otanaha 2019, Rabu malam (26/06).Operasi pekat Otanaha 2019 dipimpin langsung oleh Kapolsek Pulubala, Ipda Alfin Dwi Wahyudi Nuntung S.Trk.

Sasaran dari operasi pekat Otanaha 2019 adalah judi, miras, sajam, prostitusi dan narkoba. Dalam operasi pekat Otanaha 2019 petugas berhasil menyita berbagai jenis minuman keras dari beberapa tempat di willayah hukum Polsek Pulubala.

Di Desa Pulubula, Kecamatan Pulubala, petugas berhasil menyita 3 botol minuman merek Kasegaran, 15 botol minuman merek bir Bintang, 2 sak besar 10 liter minuman merek cap Tikus, 5 botol minuman merek Pinaraci.

Di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, petugas berhasil menyita 11 botol minuman cap tikus dengan ukuran perbotol 500 ml, 6 botol bir Bintang, 13 botol minuman merek Kasegaran, dan 2 botol minuman merek Pinaraci.

Di Desa Ayumolingo, Kecammatan Pulubala, petugas berhasil menyita 7 botol minuman merek Pinaraci, 3 botol minuman merek bir Bintang, 7 botol minuman merek Kasegaran, dan 10 botol cap Tikus ukuran 600 ml.(Harwib)

Jangan Jadi Halal Biharam
By: On:

Jangan Jadi Halal Biharam

oleh : Andi Naja FP Paraga

JP-Jakarta,  Halal Bihalal menjadi istimewa ketika Presiden pertama dan Proklamator Kemerdekaan Indonesia DR Ir H Soekarno menggelarnya di Istana Negara sebagai upaya mempertemukan tokoh-tokoh bangsa pasca gelombang pemberontakan dan disintegrasi tahun 1965. Tentu kita masih mengingat dan punya catatan potensi disintegrasi hingga catatan pemberontakan saat itu. Syeikh KH Hawab Abdullah salah satu tokoh Nahdatul Ulama menyodorkan kepada Bung Karno Konsep Halal Bihalal dan memang faktanya potensi disintegrasi dan pemberontakan bisa diperkecil.

Halal Bihalal starting di Istana Negara dan secara perlahan menjadi kegiatan yang ditradisikan disetiap Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan, Lembaga Non Pemerintah, Swasta, dan masyarakat hingga saat ini. Momentum Halal Bihalal tidak hanya momentum kumpul-kumpul pasca lebaran, namun sudah menjadi momentum yang baik untuk kegiatan rekonsolidasi internal yang sangat efektif dan sangat positif.

Namun kita digelitik oleh sekelompok massa yang memasukkan permohonan Izin menyelenggarakan acara Halal Bihalal di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, justru pada saat rencana pembacaan putusan hasil sidang sengketa pemilihan Presiden 2019.

Rencana ormas tersebut spontan direspon dengan penolakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), bahkan Polda Metro Jaya tidak menerbitkan ijin penyelenggaraan kegiatan tersebut. Alasan penolakan sangat rasional bahkan masyarakat awam pun bisa memahami penolakan itu. Tapi ormas yang kini digerakkan Novel Bamukmin itu sangat ngotot. Loh halal bihalal kok ngotot.

Novel Bamukmin dan kawan-kawan gagal memahami dan memaknai halal bihalal sebagai sebuah momentum rekonsiliasi berbangsa dan bernegara ditengah mulai terlihat sejuknya suasana berbangsa pasca bulan puasa. Banyak politisi yang telah melakukan rekonsiliasi pasca Pemilu 2019 demi terciptanya kesejukan bahkan rekonsiliasi itu secara perlahan telah menghilangkan dikotomi antar partai pendukung paslon Presiden dan Wakil Presiden. Ditingkat grassroot bahkan sudah jarang ditemukan kubu-kubuan politik karena puasa ramadhan satu bulan penuh telah memusnahkan egoisme politik dan semakin indah ketika ber-Idul Fitri. Momentum Ramadhan dan Lebaran terbukti efektif melembutkan sikap keras para pendukung paslon.

Saya berpendapat jika Novel Bamukmin dan kawan-kawan memaksakan keinginannya untuk berhalal bihalal didepan Gedung Mahkamah Konstitusi itu bukanlah Halal bihalal melainkan Halal Biharam. Halal acaranya tetapi haram cara dan tujuannya, inilah yang saya sebut Halal Biharam. Tidak pernah ada peringatan halal bihalal yang demonstratif namun terindikasi destruktif. Halal Bihalal bukan untuk menolak sebuah keputusan KPU atau Putusan hukum apalagi putusan konstitusional. Halal Bihalal adalah demontrasi rekonsiliasi bangsa demi menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara.

Saya mengucapkan terimakasih kepada POLRI khususnya Polda Metro Jaya yang secara tegas menolak permohonan Ijin kegiatan Halal Bihalal yang diusulkan Novel Bamukmin dan kawan-kawan. Sikap Novel Bamukmin dan kawan-kawan tidak menunjukkan sikap yang sejuk bahkan terlihat memaksakan kehendak. Kita tidak ingin ada yang merusak substansi Halal Bihalal hanya karena kepentingan politiknya apalagi karena kepentingan Ideologinya. Halal Bihalal dihadirkan Bung Karno bersama Syeikh KH Wahab Abdullah adalah upaya riil mengawal keutuhan NKRI, PANCASILA dan UUD 1945 dan HARAM Hukumnya jika keluar dari substansinya. Halal Bihalal adalah sebuah Ijtihad yang agung dan mulia dari para pendahulu dan pendiri bangsa dan POLRI memiliki kewenangan besar untuk mempertahankan dan mengawal IJTIHAD Bangsa yang bernama HALAL BIHAL ini.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.