Category: Hankam

Panglima TNI: Tidak Ada Bentrok TNI-Polri Dan TNI Dukung Polri Jaga Keamanan
By: On:

Panglima TNI: Tidak Ada Bentrok TNI-Polri Dan TNI Dukung Polri Jaga Keamanan

Foto: Jumpa pers di Media Center KemenkoPoluhkam, Jum’at (27/09), Istimewa

 

 

JP-Jakarta, Terkait viralnya video demonstran yang masuk kedalam Wisma Perwira Tinggi TNI AL (Wisma Lumba-Lumba)di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P menjelaskan bahwa dalam video tersebut bukannya TNi bentrok dengan Brimob, tapi justru TNI mendukung dan membantu Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dan kemarin prajurit Marinir mampu menyelesaikan permasalahan di lapangan dengan menghalau para pengunjuk rasa agar mundur sampai ke Bendungan Hilir,” ujar Panglima TNI di Media Center Kantor KemenkoPolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (26/09).

Menurut Panglima TNI, jika mess lumba-lumba terkena gas air mata, itu merupakan hal yang wajar. Jangankan mess lumba-lumba, kantor saya di Medan Merdeka juga kemasukan gas air mata  hampir masuk ke halaman belakang, sama halnya dengan yang di mess lumba-lumba,” jelas Hadi Tjahjanto.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 Ayat 2, bahwa TNI memberikan dukungan atau bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Terkait pengamanan demo yang terjadi belakangan ini, TNI telah mengerahkan bantuan kekuatan prajurit TNI, untuk ditempatkan di tempat strategis yaitu di depan Istana Negara, gedung DPR/MPR, dan di tempat-tempat yang dianggap paling kritis yaitu di wilayah Ladokgi, pintu utama gedung DPR/MPR, depan gedung BPK Pejompongan, perempatan Slipi, jelas Panglima TNI.

Panglima TNI kerahkan 3000 prajurit untuk membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Panglima TNI menegaskan bahwa “TNI terus mendukung tugas Polri dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyaraka”.(Icha)

TNI Mutasi dan Promosi Jabatan 69 Perwira Tinggi
By: On:

TNI Mutasi dan Promosi Jabatan 69 Perwira Tinggi

Foto: Tri Dharma Eka Karma, sumber: Puspen TNI

Jayakatapos,   Mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi, guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. TNI melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan di tingkat Perwira Tinggi TNI.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1055/IX/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 69 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 21 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 23 Pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 25 Pati jajaran TNI Angkatan Udara.

Dalam mutasi dan promosi jabatan tersebut, tercatat sebagai berikut : 21 Pati TNI Angkatan Daratyaitu Brigjen TNI Richard H.T. Tampubolon, S.T. dari Kasdam VI/Mlw menjadi Kas Kogabwilhan I (orgas baru), Brigjen TNI Bramantyo Andi Susilo dari Staf Khusus Kasad menjadi Asrena Kaskogabwilhan I (orgas baru), Kolonel Inf Suhardi dari Paban IV/Ops Sops TNI menjadi Asops Kaskogabwilhan I (orgas baru), Brigjen TNI Sudarto, S.I.P. dari Staf Khusus Kasad menjadi Aslog Kaskogabwilhan I (orgas baru), Kolonel Inf Rafael Granada Baay dari Danrem 074/Wrt (Surakarta) Kodam IV/Dip menjadi Aster Kaskogabwilhan I (orgas baru), Brigjen TNI Joko Warsito dari Wadan Pusterad menjadi Kaskogabwilhan II (orgas baru), Brigjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A. dari Danrem 181/PVT (Sorong) Kodam XVIII/Ksr menjadi Wadan Pusterad, Brigjen TNI Yulius Selvanus dari Staf Khusus Kasad menjadi Danrem 181/PVT (Sorong) Kodam XVIII/Ksr, Kolonel Rio Firdianto, S.H. dari Sesmin Kasum TNI menjadi Asintel Kaskogabwilhan II (orgas baru), Kolonel Inf Bobby Rinal Makmun, S.I.P. dari Pamen Denma Mabesad menjadi Asops Kaskogabwilhan II (orgas baru), Brigjen TNI Oerip Soekotjo dari Staf Khusus Kasad menjadi Aspers Kaskogabwilhan II (orgas baru), Brigjen TNI Wahyu Agung Prayitno, S.Pd. dari Staf Khusus Kasad menjadi Askomlek Kaskogabwilhan II (orgas baru).

Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. dari Asops Panglima TNI menjadi Pangkogabwilhan III (orgas baru), Mayjen TNI Tiopan Aritonang, S.I.P. dari Pangdam XIII/Mdk menjadi Asops Panglima TNI, Brigjen TNI Hendrawan, S.I.P. dari Staf Khusus Kasad menjadi Asintel Kaskogabwilhan III (orgas baru), Kolonel Inf Suswatyo, S.I.P. dari Paban II/Orstra Sops TNI menjadi Asops Kaskogabwilhan III (orgas baru), Kolonel Inf Novy Helmy Prasetya, S.I.P. dari Danrem 061/SK (Bogor) Kodam III/Slw menjadi Aspers Kaskogabwilhan III (orgas baru), Brigjen TNI Hendra Yus dari Staf Khusus Kasad menjadi Aster Kaskogabwilhan III (orgas baru), Brigjen TNI Sofyan Yahya Botutihe, M.B.A. dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Ali Sanjaya dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Ahmad Saepuddin, S.E., M.M., AIFO dari Dosen Tetap Unhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

23 Pati TNI Angkatan Lautyaitu Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. dari Irjen Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksdya TNI Wuspo Lukito, S.E., M.M. dari Wakasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si. dari Pangkoarmada II menjadi Wakasal, Laksda TNI Heru Kusmanto, S.E., M.M. dari Pangkolinlamil menjadi Pangkoarmada II, Laksma TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M. dari Kas Koarmada II menjadi Pangkolinlamil, Laksma TNI Iwan Isnurwanto, M.A.P. M.Tr.(Han) dari Danguskamla Koarmada II menjadi Kas Koarmada II, Laksma TNI Rachmad Jayadi dari Staf Khusus Kasal menjadi Danguskamla Koarmada II.

Laksda TNI Yudo Margono, S.E., M.M. dari Pangkoarmada I menjadi Pangkogabwilhan I (orgas baru), Laksda TNI Muhammad Ali, S.E., M.M. dari Koorsahli Kasal menjadi Pangkoarmada I, Laksda TNI Anwar Saadi, S.H. dari Staf Khusus Kasal menjadi Koorsahli Kasal, Kolonel Laut (T) Bambang Wahyudi, S.H., M.H. dari Paban VI/Mintel Sintel TNI menjadi Asintel Kaskogabwilhan I (orgas baru), Kolonel Laut (E) Teguh Prasetyo, S.T., M.Soc. Sc. dari Paban III/Litbang Asro Srenum TNI menjadi Askomlek Kaskogabwilhan I (orgas baru), Kolonel Laut (P) Hersan, S.H., M.Si. dari Koorsmin Kasal menjadi Asrena Kaskogabwilhan II (orgas baru), Kolonel Mar Much Sulchan, M.Tr.(Han) dari Dirjian Bangdik Seskoal menjadi Aster Kaskogabwilhan II (orgas baru), Laksma TNI Dadi Hartanto, M.Tr.(Han) dari Kas Koarmada III menjadi Kas Kogabwilhan III (orgas baru), Laksma TNI Maman Firmansyah dari Kas Kolinlamil menjadi Kas Koarmada III.

Laksma TNI Dwika Tjahja Setiawan, S.H. dari Pati Sahli Kasal Bid. Iptek menjadi Kas Kolinlamil, Kolonel Laut (E) Jalasena Satriyawirya dari Pamen Sahli Bid. Tekum Sahli Kasal Bid. Iptek menjadi Asrena Kaskogabwilhan III (orgas baru), Laksma TNI Ir. Aziz Ikhsan Bachtiar, M.Tr.(Han) dari Staf Khusus Kasal menjadi Aslog Kaskogabwilhan III (orgas baru), Laksda TNI Darwanto, M.A.P. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksma TNI Albertus Bambang Pratiknyo, S.E., M.M. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI (Mar) Bambang Priambodo dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI (Mar) Tory Subiyantoro, S.Sos. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

25 Pati TNI Angkatan Udarayaitu Marsdya TNI Trisno Hendradi dari Dansesko TNI menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsda TNI Dedy Permadi, S.E., MMDS dari Aspers Panglima TNI menjadi Dansesko TNI, Marsda TNI Diyah Yudanardi dari Dankodiklatau menjadi Aspers Panglima TNI, Marsda TNI Tatang Harlyansyah, S.E., M.M. dari Gubernur AAU menjadi Dankodiklatau, Marsda TNI Nanang Santoso dari Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI menjadi Gubernur AAU, Marsma TNI Suparmono dari Dirjianbang Akademi TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI, Kolonel Pnb Arif Widianto, S.A.B., M.Tr.(Han) dari Sesdisopslatau menjadi Dirjianbang Akademi TNI, Marsma TNI Loekman, S.E., M.M. dari Pa Sahli Tk. II Siber Sahli Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsma TNI Yudi Bustami, S.Sos., dari Pati Sahli Kasau Bid. Sumdanas menjadi Pa Sahli Tk. II Siber Sahli Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI.

Marsma TNI Fachri Adamy, S.E. dari Wagub AAU menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Sumdanas, Marsma TNI Paminto Bambang Pamungkas, S.I.P. dari Dirjian Kodiklatau menjadi Wagub AAU, Kolonel Lek Empep Abdurohman dari Kasubdisnav/LLU Disbangopsau menjadi Dirjian Kodiklatau, Marsma TNI Andi Gunawan Wirson dari Pati Sahli Kasau Bid. Air Power menjadi Staf Khusus Kasau, Marsma TNI Andi Heru Wahyudi dari Kas Koopsau I menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Air Power, Marsma TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M. dari Staf Khusus Kasau menjadi Kas Koopsau I, Kolonel Pnb Mohammad Syafii dari Paban IV/Bindik Spersau menjadi Aspers Kaskogabwilhan I (orgas baru).

Marsda TNI Fadjar Prasetyo, S.E., MPP. dari Pangkoopsau I menjadi Pangkogabwilhan II (orgas baru), Marsma TNI M. Khairil Lubis dari Waasops Panglima TNI menjadi Pangkoopsau I, Marsma TNI Jorry S. Koloay dari Staf Khusus Kasau menjadi Waasops Panglima TNI, Kolonel Tek Dani Harsono dari Dirharpesbang Koharmatau menjadi Aslog Kaskogabwilhan II (orgas baru), Kolonel Lek R. Achmad Prihadi dari Seslem Seskoau menjadi Askomlek Kaskogabwilhan III (orgas baru), Marsda TNI Dwi Fajariyanto dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsda TNI Asep Sumaruddin, M.Sc. dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsma TNI Amrullah Asnawi, M.Sc. dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsma TNI Dr. Agus Mulyadi, S.H., M.H. dari Karokum Setjen Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun).(Puspen TNI)

Praka Zulkifli Al Karim Gugur Dalam Rusuh di Wamena
By: On:

Praka Zulkifli Al Karim Gugur Dalam Rusuh di Wamena

Foto: Praka Zulkifli Al Karim NRP 31080241531086, yang gugur dalam peristiwa rusuh di Wamena, Senin siang (23/09), sumber foto: istimewa

 

 

 

JP-Jayapura, Seorang prajurit TNI dari Yonif 751 Raider/ Vira Jaya Sakti gugur saat terjadi kerusuhan di Wamena, Senin siang (23/09). Sekira pukul 11.00 WIT di Expo Waena distrik Heram aksi massa berlangsung anarkis yang diduga dilakukan oleh massa AMP ( Aliansi Mahasiswa Papua ) yang mengakibatkan  Praka Zulkifli Al Karim gugur karena luka sabetan parang dibagian kepala belakang.

Adapun kronologi kejadian tersebut bermula pada pukul 06.00 sampai dengan 10.15 WIT telah berlangsung aksi unjuk rasa di depan auditorium Universitas Cendrawasih. Pada pukul 11.00 WIT massa  AMP dievakuasi dari auditorium Universitas Cendrawasih menuju ke arah Expo Waena dan setelah masa  diturunkan  terjadi bentrokan antara masa AMP dengan  aparat keamanan.

Pada saat terjadi bentrokan, Praka Zulkifli Al Karim yang merupakan anggota Yonif RK 751/ Vira Jaya Sakti yang di BKO  sebagai supir truk di Polda Papua, tiba tiba dibacok oleh massa dari arah belakang. Pada pukul 11.45 WIT korban dievakuasi ke RS Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan. Dan pada pukul 12.30 WIT korban dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Praka Zulkifli Al Karim di semayamkan di Mako Yonif RK 751/VJS.(Rieke Maharani)

Perang Propaganda Terkait Berbagai Isu Papua
By: On:

Perang Propaganda Terkait Berbagai Isu Papua

Foto : Pasukan TNI yang berhasil mengevakuasi para guru yang menjadi korban kekerasan dan pemerkosaan KKSB di Kampung Aroanop Papua, Kamis (19/04/18) Sumber : Dok : Pendam XVII / Cendrawasih

 

 

 

Oleh : Bayu Wauran

Jayakartapos, Statement salah seorang tokoh LSM di Papua yang mengagitasi masyarakat Papua bahwa masyarakat yang ikut Pepera telah didoktrinasi, harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah RI, kalau tidak maka akan pulang tinggal nama. Selain itu, 4 dari 8 tempat yang dilaksanakan Pepera ada upaya untuk secara masif, terstruktur dan sistematis untuk memenangkan Act of Free Choice / Pepera dengan cara-cara yang melawan hukum. Jelas pernyataan ini adalah bohong dan pemutarbalikkan fakta. Selain itu, kelompok separatis NRFPB, terus berupaya mendapatkan simpati masyarakat Papua dengan terus menggalang isu utama pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia. Demikian pula dengan kegiatan West Papua National Authority/WPNA, yang secara umum juga terus menyoroti kekerasan oleh aparat Indonesia terhadap masyarakat Papua. NRFPB dan WPNA secara bersama-sama aktif menyuarakan tuntutan agar pemerintah Indonesia agar mengakui kedaulatan bangsa Papua Barat. Upaya anasir-anasir gerakan separatis Papua dan pendukungnya untuk internasionalisasi isu Papua diperkirakan akan terus berlanjut untuk mendapatkan dukungan politik dari dunia internasional.

Penangkapan oknum aparat keamanan yang menjual amunisi atau peluru ke kelompok TPN/OPM di Kota Sorong, Papua Barat pada awal Agustus 2019 jelas merupakan bentuk penghianatan terhadap negara karena akan membahayakan kesatuan bangsa. Namun hal ini juga menunjukkan kelompok separatis juga cukup mudah mendapatkan amunisi sehingga mereka semakin berani menantang dan melawan kontak senjata dengan TNI-Polri di Papua.

Underbow TPN/OPM khususnya sayap politiknya cukup militan dalam mengajak atau mempersuasi kalangan mahasiswa Papua dimanapun berada untuk memiliki ide-ide separatis, hal ini sempat dilakukan mereka melalui penyebaran brosur larangan keras orang Papua mengikuti upacara dan memasang bendera Merah Putih dalam rangka peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 2019.

Fenomena ini menunjukkan fenomena propaganda kelompok separatis terhadap generasi muda Papua jika tidak dicegah dikhawatirkan akan mendegredasi rasa nasionalisme mahasiswa Papua terhadap Indonesia.

Kelompok politik Papua seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ketika peringatan HUT kemerdekaan RI juga terus memprovokasi masyarakat Papua agar mendukung propaganda mereka untuk membentuk opini di kalangan internasional bahwa seolah-olah seluruh masyarakat Papua tidak mengakui entitasnya dalam NKRI, sehingga dijadikan “pintu masuk” oleh Benny Wenda bersama ULMWP dan melalui gerakan pragmatis mereka khususnya di wilayah Pasifik Selatan, untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Berkat upaya diplomasi Indonesia dan penciptaan suasana kondusif oleh lembaga negara lainnya, negara-negara Pasifik Selatan tidak merespons ide Benny Wenda cs.

Sebelumnya, sejumlah fakta memiriskan rasa nasionalisme telah menggambarkan bagaimana akutnya dukungan kelompok generasi muda di Papua terhadap kelompok separatis seperti ditangkapnya 5 orang asli karena menggenakan kaos bermotif Bintang Kejora dan Noken bertuliskan KNPB oleh Polres Boven Digoel.

Kemudian ketika memperingati Hari Pribumi Internasional, beberapa NGO di Papua melakukan aksi di Sorong, Manokwari, dan Jayapura dengan mengusung tema-tema bernuansa separatis seperti “Tolak Transmigrasi, Tolak Perusahaan Kelapa Sawit, dan Tolak Otsus Plus”. Sebelum melakukan aksinya, mereka juga telah memutar 17 film dokumenter anti investasi kelapa sawit dimana kegiatan tersebut didanai oleh NGO asing yang beroperasi melalui kompradornya di Papua dan Papua Barat.

Memang harus diakui bahwa kerawanan terkait gangguan kelompok separatis di Papua masih sangat mengkhawatirkan dan masuk dalam level serius menurut teori Robert Ring, ditandai dengan tewasnya personel Polri yang disandera oleh kelompok separatis bersenjata di Papua. Perang propaganda terkait berbagai isu di Papua diperkirakan akan terus berlanjut, karena simpatisan kelompok Papua Merdeka yang berafiliasi dengan kelompok yang ada di luar negeri terus berupaya memanfaatkan dan menggoda agar isu Papua merdeka “laku dijual” di arena acara Melanesian Spearhead Groups dan Pasific Islands Forum di wilayah Melanesia.

Semoga saja pemerintah Indonesia tidak lelah dalam menjaga Papua. Apalagi menurut berbagai kalangan ada tiga isu krusial yang dapat “menggoncangkan” pemerintahan Jokowi ke depan yaitu perpindahan ibukota ke Kalimantan Timur, isu Papua merdeka dan kondisi perekonomian nasional yang masih “Senin-Kamis” akibat bayang-bayang terjadinya resesi global ditengah minimnya kekuatan pemerintah dan pelaku ekonomi nasional untuk mengantisipasinya.

*) Pemerhati Indonesia

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

HTI MENGELABUI INDONESIA BERMODALKAN BENDERA?
By: On:

HTI MENGELABUI INDONESIA BERMODALKAN BENDERA?

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Antaranews.com

 

 

 

Oleh : Mora Sifudan

Stramed,  Ada fenomena pemelintiran pemikiran yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Pemelintiran pemikiran ini seolah logis tetapi sebenarnya hanya ‘logical fallacy’ untuk membodohi mereka yang tidak berani berpikir lebih jernih. Apakah pemikiran yang dipelintir itu?

Menolak HTI dianggap sebagai penolakan terhadap Islam. Benarkah begitu? Apa pun sejarahnya HTI, faktanya gerakan politik ini sudah ditolak di berbagai negara termasuk negara Islam sekalipun. Di Malaysia, misalnya, pemimpinnya langsung ditangkap pada saat melakukan konferensi pers.

Jadi tidak benar menolak HTI berarti menolak Islam. Yang benar itu menolak HTI berarti menolak partai politik asing yang mengatasnamakan Islam masuk ke Indonesia untuk menghancurkan ideologi bangsa. Mungkin HTI beragama Islam.

Tetapi apakah ideologi atau ajaran HTI merepresentasikan Islam?
Menolak khilafah berarti menolak Islam. Benarkah? Sebagian mengatakan bahwa khilafah adalah keniscayaan bagi umat Islam.

Maka sudah seharusnya di Indonesia berdiri negara khilafah. Sebagian lagi menganggap bahwa Indonesia sudah khilafah, sebagai sistem pemerintahan yang berciri khas Indonesia. Ada juga yang mengatakan bahwa khilafah itu bukan ajaran Quran melainkan ciptaan para ulama. Mana yang benar, biarlah orang yang berkompeten untuk menentukan itu.

Tetapi lagi-lagi, negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dasar negara sudah jadi kesepakatan final yang tidak bisa diganggu gugat. Tidak mungkin para ulama terdahulu yang ikut merumuskan Pancasila tidak paham ajaran Islam sehingga merumuskan dasar negara yang tidak sesuai dengan keislaman.

Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang menggunakan sistem khilafah. Dan semua negara di dunia ini menolak sistem khilafah. Jadi Apakah semua negara menolak Islam? Apakah negara Islam sendiri yang menolak khilafah juga menolak Islam? Hebat sekali hanya HTI yang paham sistem pemerintahan Islam yang sesungguhnya.

Kalau di negara Islam sendiri, sistem khilafah tidak diakui, kenapa mau paksakan sistem itu diakui di negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang berbhineka? Coba saja dech di salah satu negara Islam dirikan khilafah, siapa tahu nanti menjadi negara percontohan yang menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya.

Perlu diingat, ISIS juga menyerukan khilafah. Apakah menolak ISIS juga menolak Islam? ISIS-kah Islam yang sesungguhnya? Jangan bilang ISIS bukan orang-orang Islam dan hanya buatan Amerika.

Kalau ISIS bukan orang Islam, lalu kenapa mereka meneriakkan khilafah seperti HTI juga meneriakkan khilafah? Saya tidak mengatakan bahwa ISIS merepresentasikan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Tetapi kalau merujuk pada logika bahwa perjuangan HTI dengan khilafahnya ditolak lalu kita diklaim menolak Islam, ISIS bagaimana?

Menolak bendera HTI berarti menolak tauhid. Benarkah begitu? Bendera HTI – yang mereka klaim sebagai bendera tauhid – baru terkenal setelah pemerintah membubarkan HTI dan kemudian bendera itu dibakar salah satu acara NU dan dilarang dikibarkan di berbagai kegiatan-kegiatan.

Jauh-jauh hari sebelumnya bendera itu adalah bendera HTI. Tetapi setelah dibubarkan, dengan begitu cepat bendera itu berubah menjadi bendera tauhid. Lalu oleh sebagian kalangan mengklaim bahwa bendera itu bendera Islam yang sebenar-benarnya.

Terlepas dari perdebatan apakah itu bendera Islam atau tidak – saya tidak mau masuk ke ranah itu – mengangkat bendera itu dan menyerukan khilafah islamiyah, tidaklah tepat di Indonesia. Indonesia sudah punya benderanya sendiri yang mengayomi seluruh umat beragama.

Di sinilah pemerintah seharusnya bersikap tegas. Pemerintah punya kementerian agama yang punya otoritas untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai ini. Ambillah kebijakan berdasarkan penelitian ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan untuk menentukan apakah bendera itu diperkenankan berkibar di negara ini atau tidak. Kog sepertinya susah amat?

Tujuan saya bukan untuk mengenyahkan bendera itu, melainkan agar tidak ada lagi perselisihan keabsahan bendera itu berkibar di negara ini. Kalau sudah ada kepastian maka hukum pun bisa ditegakkan, melarang atau mengizinkan. Masak negara lain bisa mengambil sikap, tetapi negara yang mayoritas beragama Islam ini tidak bisa menentukan sikap? Sampai kapan bangsa ini harus sibuk berbicara hanya karena bendera?

Saya tidak ingin mencampuri urusan ajaran agama Islam. Saya tidak kompeten di bidang itu. Tetapi Jangan paksakan ajaran Islam jadi dasar dan sistem pemerintahan di negara ini. Ini Indonesia, bung! Negara berbhineka. Negara ini bukan milik Islam saja, melainkan milik seluruh agama, etnis dan budaya.

Maka saya mendesak pemerintah untuk segera menentukan sikap agar perselisihan yang menguras tenaga dan mengancam negara ini data selesai segera. Kalau berseteru terus, bukan tidak mungkin negara ini akhirnya akan berakhir dengan tragis.

Jangan bilang tidak mungkin. HTI itu ular beludak. Pergerakan mereka sudah meluas. Bahkan hanya gara-gara bendera saja negara kelabakan. Masak iya negara sebesar ini dikelabui hanya bermodalkan sehelai bendera?

*) Pemerhati sosial dan budaya

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.