Category: Hankam

Praka Zulkifli Al Karim Gugur Dalam Rusuh di Wamena
By: On:

Praka Zulkifli Al Karim Gugur Dalam Rusuh di Wamena

Foto: Praka Zulkifli Al Karim NRP 31080241531086, yang gugur dalam peristiwa rusuh di Wamena, Senin siang (23/09), sumber foto: istimewa

 

 

 

JP-Jayapura, Seorang prajurit TNI dari Yonif 751 Raider/ Vira Jaya Sakti gugur saat terjadi kerusuhan di Wamena, Senin siang (23/09). Sekira pukul 11.00 WIT di Expo Waena distrik Heram aksi massa berlangsung anarkis yang diduga dilakukan oleh massa AMP ( Aliansi Mahasiswa Papua ) yang mengakibatkan  Praka Zulkifli Al Karim gugur karena luka sabetan parang dibagian kepala belakang.

Adapun kronologi kejadian tersebut bermula pada pukul 06.00 sampai dengan 10.15 WIT telah berlangsung aksi unjuk rasa di depan auditorium Universitas Cendrawasih. Pada pukul 11.00 WIT massa  AMP dievakuasi dari auditorium Universitas Cendrawasih menuju ke arah Expo Waena dan setelah masa  diturunkan  terjadi bentrokan antara masa AMP dengan  aparat keamanan.

Pada saat terjadi bentrokan, Praka Zulkifli Al Karim yang merupakan anggota Yonif RK 751/ Vira Jaya Sakti yang di BKO  sebagai supir truk di Polda Papua, tiba tiba dibacok oleh massa dari arah belakang. Pada pukul 11.45 WIT korban dievakuasi ke RS Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan. Dan pada pukul 12.30 WIT korban dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Praka Zulkifli Al Karim di semayamkan di Mako Yonif RK 751/VJS.(Rieke Maharani)

Perang Propaganda Terkait Berbagai Isu Papua
By: On:

Perang Propaganda Terkait Berbagai Isu Papua

Foto : Pasukan TNI yang berhasil mengevakuasi para guru yang menjadi korban kekerasan dan pemerkosaan KKSB di Kampung Aroanop Papua, Kamis (19/04/18) Sumber : Dok : Pendam XVII / Cendrawasih

 

 

 

Oleh : Bayu Wauran

Jayakartapos, Statement salah seorang tokoh LSM di Papua yang mengagitasi masyarakat Papua bahwa masyarakat yang ikut Pepera telah didoktrinasi, harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah RI, kalau tidak maka akan pulang tinggal nama. Selain itu, 4 dari 8 tempat yang dilaksanakan Pepera ada upaya untuk secara masif, terstruktur dan sistematis untuk memenangkan Act of Free Choice / Pepera dengan cara-cara yang melawan hukum. Jelas pernyataan ini adalah bohong dan pemutarbalikkan fakta. Selain itu, kelompok separatis NRFPB, terus berupaya mendapatkan simpati masyarakat Papua dengan terus menggalang isu utama pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia. Demikian pula dengan kegiatan West Papua National Authority/WPNA, yang secara umum juga terus menyoroti kekerasan oleh aparat Indonesia terhadap masyarakat Papua. NRFPB dan WPNA secara bersama-sama aktif menyuarakan tuntutan agar pemerintah Indonesia agar mengakui kedaulatan bangsa Papua Barat. Upaya anasir-anasir gerakan separatis Papua dan pendukungnya untuk internasionalisasi isu Papua diperkirakan akan terus berlanjut untuk mendapatkan dukungan politik dari dunia internasional.

Penangkapan oknum aparat keamanan yang menjual amunisi atau peluru ke kelompok TPN/OPM di Kota Sorong, Papua Barat pada awal Agustus 2019 jelas merupakan bentuk penghianatan terhadap negara karena akan membahayakan kesatuan bangsa. Namun hal ini juga menunjukkan kelompok separatis juga cukup mudah mendapatkan amunisi sehingga mereka semakin berani menantang dan melawan kontak senjata dengan TNI-Polri di Papua.

Underbow TPN/OPM khususnya sayap politiknya cukup militan dalam mengajak atau mempersuasi kalangan mahasiswa Papua dimanapun berada untuk memiliki ide-ide separatis, hal ini sempat dilakukan mereka melalui penyebaran brosur larangan keras orang Papua mengikuti upacara dan memasang bendera Merah Putih dalam rangka peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 2019.

Fenomena ini menunjukkan fenomena propaganda kelompok separatis terhadap generasi muda Papua jika tidak dicegah dikhawatirkan akan mendegredasi rasa nasionalisme mahasiswa Papua terhadap Indonesia.

Kelompok politik Papua seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ketika peringatan HUT kemerdekaan RI juga terus memprovokasi masyarakat Papua agar mendukung propaganda mereka untuk membentuk opini di kalangan internasional bahwa seolah-olah seluruh masyarakat Papua tidak mengakui entitasnya dalam NKRI, sehingga dijadikan “pintu masuk” oleh Benny Wenda bersama ULMWP dan melalui gerakan pragmatis mereka khususnya di wilayah Pasifik Selatan, untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Berkat upaya diplomasi Indonesia dan penciptaan suasana kondusif oleh lembaga negara lainnya, negara-negara Pasifik Selatan tidak merespons ide Benny Wenda cs.

Sebelumnya, sejumlah fakta memiriskan rasa nasionalisme telah menggambarkan bagaimana akutnya dukungan kelompok generasi muda di Papua terhadap kelompok separatis seperti ditangkapnya 5 orang asli karena menggenakan kaos bermotif Bintang Kejora dan Noken bertuliskan KNPB oleh Polres Boven Digoel.

Kemudian ketika memperingati Hari Pribumi Internasional, beberapa NGO di Papua melakukan aksi di Sorong, Manokwari, dan Jayapura dengan mengusung tema-tema bernuansa separatis seperti “Tolak Transmigrasi, Tolak Perusahaan Kelapa Sawit, dan Tolak Otsus Plus”. Sebelum melakukan aksinya, mereka juga telah memutar 17 film dokumenter anti investasi kelapa sawit dimana kegiatan tersebut didanai oleh NGO asing yang beroperasi melalui kompradornya di Papua dan Papua Barat.

Memang harus diakui bahwa kerawanan terkait gangguan kelompok separatis di Papua masih sangat mengkhawatirkan dan masuk dalam level serius menurut teori Robert Ring, ditandai dengan tewasnya personel Polri yang disandera oleh kelompok separatis bersenjata di Papua. Perang propaganda terkait berbagai isu di Papua diperkirakan akan terus berlanjut, karena simpatisan kelompok Papua Merdeka yang berafiliasi dengan kelompok yang ada di luar negeri terus berupaya memanfaatkan dan menggoda agar isu Papua merdeka “laku dijual” di arena acara Melanesian Spearhead Groups dan Pasific Islands Forum di wilayah Melanesia.

Semoga saja pemerintah Indonesia tidak lelah dalam menjaga Papua. Apalagi menurut berbagai kalangan ada tiga isu krusial yang dapat “menggoncangkan” pemerintahan Jokowi ke depan yaitu perpindahan ibukota ke Kalimantan Timur, isu Papua merdeka dan kondisi perekonomian nasional yang masih “Senin-Kamis” akibat bayang-bayang terjadinya resesi global ditengah minimnya kekuatan pemerintah dan pelaku ekonomi nasional untuk mengantisipasinya.

*) Pemerhati Indonesia

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

HTI MENGELABUI INDONESIA BERMODALKAN BENDERA?
By: On:

HTI MENGELABUI INDONESIA BERMODALKAN BENDERA?

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Antaranews.com

 

 

 

Oleh : Mora Sifudan

Stramed,  Ada fenomena pemelintiran pemikiran yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Pemelintiran pemikiran ini seolah logis tetapi sebenarnya hanya ‘logical fallacy’ untuk membodohi mereka yang tidak berani berpikir lebih jernih. Apakah pemikiran yang dipelintir itu?

Menolak HTI dianggap sebagai penolakan terhadap Islam. Benarkah begitu? Apa pun sejarahnya HTI, faktanya gerakan politik ini sudah ditolak di berbagai negara termasuk negara Islam sekalipun. Di Malaysia, misalnya, pemimpinnya langsung ditangkap pada saat melakukan konferensi pers.

Jadi tidak benar menolak HTI berarti menolak Islam. Yang benar itu menolak HTI berarti menolak partai politik asing yang mengatasnamakan Islam masuk ke Indonesia untuk menghancurkan ideologi bangsa. Mungkin HTI beragama Islam.

Tetapi apakah ideologi atau ajaran HTI merepresentasikan Islam?
Menolak khilafah berarti menolak Islam. Benarkah? Sebagian mengatakan bahwa khilafah adalah keniscayaan bagi umat Islam.

Maka sudah seharusnya di Indonesia berdiri negara khilafah. Sebagian lagi menganggap bahwa Indonesia sudah khilafah, sebagai sistem pemerintahan yang berciri khas Indonesia. Ada juga yang mengatakan bahwa khilafah itu bukan ajaran Quran melainkan ciptaan para ulama. Mana yang benar, biarlah orang yang berkompeten untuk menentukan itu.

Tetapi lagi-lagi, negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dasar negara sudah jadi kesepakatan final yang tidak bisa diganggu gugat. Tidak mungkin para ulama terdahulu yang ikut merumuskan Pancasila tidak paham ajaran Islam sehingga merumuskan dasar negara yang tidak sesuai dengan keislaman.

Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang menggunakan sistem khilafah. Dan semua negara di dunia ini menolak sistem khilafah. Jadi Apakah semua negara menolak Islam? Apakah negara Islam sendiri yang menolak khilafah juga menolak Islam? Hebat sekali hanya HTI yang paham sistem pemerintahan Islam yang sesungguhnya.

Kalau di negara Islam sendiri, sistem khilafah tidak diakui, kenapa mau paksakan sistem itu diakui di negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang berbhineka? Coba saja dech di salah satu negara Islam dirikan khilafah, siapa tahu nanti menjadi negara percontohan yang menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya.

Perlu diingat, ISIS juga menyerukan khilafah. Apakah menolak ISIS juga menolak Islam? ISIS-kah Islam yang sesungguhnya? Jangan bilang ISIS bukan orang-orang Islam dan hanya buatan Amerika.

Kalau ISIS bukan orang Islam, lalu kenapa mereka meneriakkan khilafah seperti HTI juga meneriakkan khilafah? Saya tidak mengatakan bahwa ISIS merepresentasikan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Tetapi kalau merujuk pada logika bahwa perjuangan HTI dengan khilafahnya ditolak lalu kita diklaim menolak Islam, ISIS bagaimana?

Menolak bendera HTI berarti menolak tauhid. Benarkah begitu? Bendera HTI – yang mereka klaim sebagai bendera tauhid – baru terkenal setelah pemerintah membubarkan HTI dan kemudian bendera itu dibakar salah satu acara NU dan dilarang dikibarkan di berbagai kegiatan-kegiatan.

Jauh-jauh hari sebelumnya bendera itu adalah bendera HTI. Tetapi setelah dibubarkan, dengan begitu cepat bendera itu berubah menjadi bendera tauhid. Lalu oleh sebagian kalangan mengklaim bahwa bendera itu bendera Islam yang sebenar-benarnya.

Terlepas dari perdebatan apakah itu bendera Islam atau tidak – saya tidak mau masuk ke ranah itu – mengangkat bendera itu dan menyerukan khilafah islamiyah, tidaklah tepat di Indonesia. Indonesia sudah punya benderanya sendiri yang mengayomi seluruh umat beragama.

Di sinilah pemerintah seharusnya bersikap tegas. Pemerintah punya kementerian agama yang punya otoritas untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai ini. Ambillah kebijakan berdasarkan penelitian ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan untuk menentukan apakah bendera itu diperkenankan berkibar di negara ini atau tidak. Kog sepertinya susah amat?

Tujuan saya bukan untuk mengenyahkan bendera itu, melainkan agar tidak ada lagi perselisihan keabsahan bendera itu berkibar di negara ini. Kalau sudah ada kepastian maka hukum pun bisa ditegakkan, melarang atau mengizinkan. Masak negara lain bisa mengambil sikap, tetapi negara yang mayoritas beragama Islam ini tidak bisa menentukan sikap? Sampai kapan bangsa ini harus sibuk berbicara hanya karena bendera?

Saya tidak ingin mencampuri urusan ajaran agama Islam. Saya tidak kompeten di bidang itu. Tetapi Jangan paksakan ajaran Islam jadi dasar dan sistem pemerintahan di negara ini. Ini Indonesia, bung! Negara berbhineka. Negara ini bukan milik Islam saja, melainkan milik seluruh agama, etnis dan budaya.

Maka saya mendesak pemerintah untuk segera menentukan sikap agar perselisihan yang menguras tenaga dan mengancam negara ini data selesai segera. Kalau berseteru terus, bukan tidak mungkin negara ini akhirnya akan berakhir dengan tragis.

Jangan bilang tidak mungkin. HTI itu ular beludak. Pergerakan mereka sudah meluas. Bahkan hanya gara-gara bendera saja negara kelabakan. Masak iya negara sebesar ini dikelabui hanya bermodalkan sehelai bendera?

*) Pemerhati sosial dan budaya

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

AGUM GUMELAR : KHILAFAH LEBIH BERBAHAYA DARIPADA KOMUNIS
By: On:

AGUM GUMELAR : KHILAFAH LEBIH BERBAHAYA DARIPADA KOMUNIS

Foto: Agum Gumelar, sumber foto: Id.wikipedia.org

 

 

 

JP-Jakarta,  Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar mengungkapkan, kekuatan Pancasila saat ini tengah digoyang sekelompok masyarakat yang ingin sistem khilafah diterapkan di Indonesia.

Gerakan mereka sangat sistematis sehingga perlu diwaspadai.
Saking besarnya ancaman tersebut, Agum yang saat ini sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengaku lebih khawatir menghadapi penyebaran khilafah dibandingkan marxisme komunis. Alasannya, kecil kemungkinan PKI bisa bangkit lagi karena sudah ada payung hukum yang melarang keras penyebaran paham komunis di Indonesia.

Dia melihat kampus harus punya imun yang kuat untuk menghadapi paham-paham yang ingin menggantikan kekuatan Pancasila. “Marxisme komunis, kapitalisme, radikalisme, dan khilafah sangat berbahaya. Namun, saya tidak terlalu khawatir dengan Marxisme ini karena sudah ada Tap MPRS 25 Tahun 1966.

Yang jadi ancaman besar sekarang adalah upaya menggantikan NKRI dengan khilafah. Ini harus jadi perhatian kita bersama termasuk dunia pendidikan, sekolah dan kampus,” tutur Agum usai memberikan pembekalan kepimpinan tentang ketahanan nasional dan bela negara di Kampus Universitas Terbuka (UT), Kamis 1 Juli 2019.

Menurut Agum, penyebaran paham khilafah sangat rapi dan sistematis. Semuanya disasar dengan cara beragam. Di sini perlu kesadaran masyarakat termasuk akademis. Makanya diberikan pembekalan wawasan kebangsaan dan bela negara di lingkungan kampus agar bisa membentengi diri. Kalau daya tangkal masyarakat termasuk dunia kampus kurang, paham tersebut bisa saja masuk.

“Makanya sangat penting ada pembekalan kepimpinan seperti yang dilakukan UT. Di mana seluruh dekan, dosen, dan staf ikut dalam kegiatan tersebut agar bisa memberikan pendidikan kepada anak didiknya untum bisa membentengi diri,” terangnya.

Dengan jumlah mahasiswa 320 ribu, lanjut Agum, UT adalah perguruan tinggi yang sangat strategis untuk mengawal bangsa ini. Membantu negara dalam menjaga kekuatan Pancasila.
Sementara itu, praktisi hukum dan pemerhati politik di Jakarta, Airla mengatakan, pasca Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri tidak ingin selalu dinilai sebagai anti Islam atau Islamophobia, karena bagaimanapun juga suara Islam masih sangat diperlukan pada Pilpres 2024. “Oleh karena itu, orang-orang atau tokoh-tokoh yang diduga menyebabkan Jokowi atau Megawati akan dinilai anti Islam cenderung tidak akan dipakai lagi atau dipinggirkan,” ujarnya seraya menambahkan, kemungkinan besar LGBT, Syiah, Islamophobia dan LGBT akan berkembang pesat jika tidak dicegah oleh Jokowi (Red).

Dansatgas Konga TNI XXXIX-A RDB MONUSCO : Pembangunan Sarana Pasar Tradisional Rekatkan Jalinan Komunikasi Antar Suku Di Republik Demokratik Kongo
By: On:

Dansatgas Konga TNI XXXIX-A RDB MONUSCO : Pembangunan Sarana Pasar Tradisional Rekatkan Jalinan Komunikasi Antar Suku Di Republik Demokratik Kongo

Jayakartapos, Pembangunan sarana pasar tradisional yang menjadi bagian dari kegiatan Civil and Military Coordination (Cimic) yang rutin digelar oleh prajurit Satgas Konga TNI XXXIX-A RDB MONUSCO bertujuan untuk merekatkan kembali jalinan komunikasi dan persaudaraan yang sempat terpecah antar Suku beberapa waktu lalu.

Hal tersebut dikatakan Komandan Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda (Konga) TNI  XXXIX-A Rapidly Deployable Battalion (RDB) Mission de lOrganisation des Nations Unies pour La Stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) Kolonel Inf Dwi Sasongko di Kalemie, Propinsi Tanganyika, Republik Demokratik Kongo, baru-baru ini.

Dalam kesempatan tersebut Komandan Satgas Konga TNI  XXXIX-A RDB MONUSCO menyampaikan bahwa pembangunan sarana pasar tradisional di Desa Lwakato yang berjarak 20 Km dari Combat Operation Base (COB) Manono adalah wujud kesepakatan yang telah dicapai beberapa waktu yang lalu antara dua suku yang pernah bertikai yaitu Suku Bantu dan Suku Twa.

Selanjutnya Kolonel Inf Dwi Sasongko menuturkan bahwa pasar tradisional yang diberi nama Garuda Soko tersebut dibangun secara bersama-sama antara prajuritl Satgas Konga TNI  XXXIX-A RDB MONUSCO serta warga Desa Lwakato dan dikerjakan selama empat hari.

Selanjutntya Komandan Satgas Konga TNI  XXXIX-A RDB MONUSCO mengatakan bahwa selain sebagai tempat perputaran ekonomi, pasar tradisional Garuda Soko dapat menjadi sarana berkumpul dan bersosialisasi antara kedua suku, sehingga diharapkan kedepan tidak ada lagi perselisihan yang terjadi.

Lebih lanjut dikatakan Kolonel Inf Dwi Sasongko bahwa Selain membangun sarana pasar tradisional, prajurit Satgas Konga TNI  XXXIX-A RDB MONUSCO juga memberikan pelajaran tentang pengenalan huruf alphabet dan matematika sederhana untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis warga Desa Lwakato.(Sumber: Puspen TNI)