Category: Hankam

Operasi Penegakan Hukum : Mengacak-ngacak Doktrin Operasi TNI
By: On:

Operasi Penegakan Hukum : Mengacak-ngacak Doktrin Operasi TNI

Oleh : Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Jakarta. Pasukan TNI yang Jelas tergabung dalam Satuan Petugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum), yang sedang melaksanakan pengamanan dalam rangka proses pergeseran pasukan TNI yang akan melaksanakan pengamanan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena – Mamugu di Kabupaten Nduga mendapat serangan dari pihak KKSB pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi pagi 07 Maret 2019 pukul 08.00 WIT. Tiga prajurit TNI gugur tapi berhasil merampas lima pucuk senjata dan menemukan satu jenazah KKSB. Ini adalah penggalan keterangan Kapendam XVII/Cend Kolonel Inf Muhamad Aldi.

Masih menurut penjelasan Kapendam XVII/Cend, TNI akan terus mem–back up Polri dalam upaya penegakkan hukum terhadap aksi kelompok bersenjata yang meresahkan masyarakat-masyarakat Papua. Makna dari kalimat-kalimat ini bahwa di Papua sedang dilaksanakan operasi penegakkan hukum oleh Polri dibantu TNI untuk melawan KKB.

Benarkah tugas TNI untuk melakukan penegakan hukum?. Menurut UUD 1945 Pasal 30 ayat 4, penegakan hukum adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia, dan bukan menjadi tugas TNI. Masih menurut UUD 1945 Pasal 30 Ayat 3, tugas yang diberikan kepada TNI adalah mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dengan penugasan di Nduga sebagaimana yang ada saat ini, patut ditengarahi adanya penyimpangan terhadap doktrin TNI.

Benar, dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana UU Nomor 34 tahun 2004, salah satu tugas yang dapat dilaksanakan TNI adalah membantu kepolisian untuk tugas-tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan tugas penegakan hukum. Jenis penugasan ini yang dilaksanakan TNI di Aceh, dimana operasi militer yang dilaksanakan oleh Koops TNI di bawah kendali Komando Operasi Pemulihan Keamanan yang berada ditangan Polda NAD. Tugas Koops TNI diberikan oleh Mabes TNI tetapi pelaksanaannya dalam kendali penuh Kapolda Aceh selaku Dankoopslihkam Aceh.

Di dalam bentuk penugasan seperti ini, Komando Operasi TNI diberi wilayah operasi dan tugas-tugas spesifik operasi militer. Sehingga, dalam wilayah tanggung jawab ini satuan-satuan TNI dapat mengembangkan doktrin operasi TNI sesuai dengan tugas yang diberikan. Sesuai dengan kompetensinya, yang dihadapi TNI adalah kombatan GAM, sehingga secara teknis tugas yang dilaksanakan adalah tugas-tugas tempur untuk melumpuhkan kekuatan kombatan GAM, bukan tugas penegakan hukum.

Untuk melaksanakan operasi di Nduga, pihak Kepolisian menyebut TPNPB-OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), karenanya operasi yang dilaksanakan adalah operasi penegakan hukum. Terkait dengan operasi ini, tugas TNI untuk melaksanakan operasi bantuan TNI kepada Kepolisian dipastikan sebagai operasi penegakan hukum sebagaimana dikatakan Kapendam XVII/ Cend. Sebuah tugas yang patut dievaluasi dari kompetensi TNI. Dengan sebutan KKB, bermakna operasi untuk mengejar kombatan kelompok Egianus Kogoya adalah operasi dalam bingkai criminal justice system.

Terkait dengan gugurnya prajurit TNI di Distrik Mugi, Presiden Jokowi angkat bicara sebagaimana diungkapkan oleh Warta Ekonomi.co.id, Bandar Lampung tanggal 8 Maret 2019, bahwa tidak mudah bagi TNI untuk menyelesaikan separatisme di Papua, sebab medan yang sangat berat. Dalam pernyataan ini beliau mengaku bahwa sejak awal telah memerintahkan TNI untuk terus berupaya memberantas separatisme pimpinan Egianus Kogoya.

Dari bentuk operasi yang dilaksanakan dan pernyataan Presiden Jokowi, terdapat sejumlah hal yang patut dikritisi. Hal tersebut meliputi operasi penegakan hukum, penyebutan KKB, peran dan fungsi DPR dalam pengerahan Pasukan TNI untuk melaksanakan operasi di Papua, serta tugas TNI untuk memberantas separatisme Egianus Kagoya.

Terkait dengan operasi penegakkan hukum, sebagaimana sedikit diungkap pada alinea sebelumnya, secara doktriner TNI tidak disiapkan dan dilatih untuk tugas-tugas penegakan hukum, kecuali untuk kepentingan internal TNI. UU Nomor 34 tahun 2004 juga tidak merinci kemampuan TNI dalam penegakkan hukum, apalagi doktrinnya. Sehingga penugasan operasi jenis ini merupakan penugasan di luar kemampuan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan TNI.

Terkait dengan penyebutan KKB, beberapa artikel IDESSS sebelumnya dan banyak dibahas oleh berbagai media, bahwa penyebutan ini tidak benar secara hukum. Oleh karena itu, tidak tepat bila TNI menyerahkan sebutan KKB kepada Pemerintah, tanpa pandangan yang jelas dari TNI. Status TPNPB sebagai kombatan diakui dan diklaim sendiri oleh mereka. Terlepas dari klaim dan pengakuan, cara yang mereka lakukan adalah cara militer. Kalau seperti ini, tentu patut ditengarahi, sebutan KKB sangat bernuansa politis untuk kepentingan pihak tertentu.

Terkait dengan peran dan fungsi DPR dalam pengerahan kekuatan TNI, menurut Pasal 18 UU Nomor 34 tahun 2004: (1) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI; (2) Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam waktu 1X24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; (3) Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden harus menghentikan pengerahan TNI tersebut.

Dalam hubungan ini, kalaupun Presiden mengeluarkan perintah pengerahan TNI untuk pengejaran, dibenarkan menurut UU. Persoalannya adalah DPR belum pernah memberikan respon. Mungkinkah faktor administrasi? Ini membuka peluang untuk dimaknai bahwa DPR abai dalam tugas pengawasan UU. Padahal persetujuan DPR menjadi legitimasi bagi TNI untuk menjalankan tugas, dan respon DPR penting karena justifikasi, sehingga prajurit TNI tidak ragu menjalankan misinya.

Terkait dengan tugas memberantas separatisme sebagaimana disampaikan Presiden, tugas ini adalah tugas OMSP menurut UU Nomor 34 tahun 2004 yaitu memberantas separatis bersenjata. Sebuah tugas yang menjadi tanggung jawab TNI. Sehingga pengerahan TNI untuk melakukan pengejaran Kelompok TPNPB pimpinan Egianus Kogoya sesuai dengan peraturan perundangan, tentu bukan dalam rangka operasi kepolisian. Sebuah teka teki politik. Barangkali ada pembelokkan kehendak di level bawah Presiden dengan dalih resistensi luar negeri tetapi sesungguhnya untuk kepentingan politik kelompok atau pribadi.

Sebagai bahan pemikiran, doktrin adalah tuntutan militer dalam tugas serta jabaran operasional dan teknis pelaksanaan UU. Diyakini TNI tidak memiliki doktrin operasi penegakkan hukum karena tidak ada rujukan dalam UU nya. Implikasinya terhadap prajurit adalah kegamangan dalam tugas dan kemampuan mengembangkan cara bertindak yang dipaksa atau didikte oleh sesuatu yang mereka tidak pahami. Korban akan terus terjadi apabila pola seperti ini berlanjut.

Mencermati seluruh keadaan ini, patut menjadi keprihatinan semua pihak, bahwa menjalankan kewenangan di luar ketentuan perundangan merupakan kekeliruan yang dapat berdampak negatif dan fatal. Padahal, salah satu poin sumpah jabatan siapapun mereka adalah menjalankan UUD 1945 dengan sebaik-baiknya. TNI seharusnya tidak membiarkan Doktrin Operasi nya diacak-acak oleh karena alasan pragmatis senang dilibatkan dalam operasi. Sudah seharusnya para pejabat alat negara, lebih mengedepankan politik negara dari pada politik kekuasaan.

*) Mantan Pangkoops Darurat Militer Aceh dan Desk Polhukam Masalah Aceh.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Mengukur Kekuatan Ancaman KKSB-OPM
By: On:

Mengukur Kekuatan Ancaman KKSB-OPM

Oleh : Toni Ervianto *)

Jayakartapos,  Dalam buku berjudul “Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando” yang ditulis Hendro Subroto diterbitkan Buku Kompas tahun 2009 disebutkan Pada 1960 s.d 1963 terjadi konflik bersenjata antara militer Indonesia (TNI) dan militer Belanda untuk memperebutkan Irian Jaya (Papua). Konflik militer dalam skala besar nyaris pecah setelah RI mengerahkan pasukannya secara besar-besaran (Operasi Jaya Wijaya) demi menggempur pasukan Belanda. Tapi sebelum konflik pecah dalam bentuk peperangan secara terbuka, Belanda memilih menyerahkan Irian Barat secara damai melalui PBB pada 1 Mei 1963. Namun sebelum menyerahkan Irian Barat ke pangkuan RI, Belanda telah melakukan langkah licik dengan secara diam-diam membentuk negara boneka Papua.

Belanda bahkan membentuk pasukan sukarelawan lokal bernama Papua Volunteer Corps (PVC) yang sudah terlatih baik dan sempat bertempur melawan pasukan RI ketika melancarkan Operasi Trikora. Ketika Belanda menyerahkan Irian Barat, secara sengaja Belanda rupanya tidak membubarkan negara boneka Papua yang saat itu dipimpin warga lokal.

Pasukan PVC juga tidak dibubarkan dan banyak di antaranya masuk ke hutan dan membentuk pasukan perlawanan (pemberontak) yang kemudian dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pada tahun 1964 s.d 1967 OPM bersama 14.000 warga di bawah pimpinan Lodewijk Mandatjan masuk hutan di daerah Kepala Burung dan melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan PD II.

Pada 28 Juli 1965 terjadi serangan ke asrama Yonif 641/ Cenderawasih Manokwari sehingga mengakibatkan tiga anggota TNI gugur dan empat lainnya luka-luka.Tahun 1967 pasukan baret merah RPKAD (sekarang Kopassus) diturunkan untuk menangani pemberontakan dan kekacauan dengan cara pendekatan perang serta non perang.

Tapi pendekatan non perang yang dilakukan secara persuasif dengan cara menghargai adat istiadat setempat ternyata lebih berhasil. Mandatjan bersama semua pengikutnya pun keluar hutan dan secara suka rela mau bergabung dengan NKRI. Pendekatan persuasif terus dilakukan TNI ketika terjadi gangguan keamanan di Papua hingga saat ini.

Dilihat dari tujuannya untuk memisahkan diri dari Indonesia atau mengerat sebagian keutuhan wilayah Indonesia, separatis tergolong makar yang dalam KUHP Pasal 106 terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Definisi lain terhadap OPM adalah pemberontak terhadap negara atau pemerintahan yang sah. Mirip dengan makar, dalam KUHP Pasal 108 pelakunya terancam pidana penjara maksimal 15 atau 20 tahun.

OPM adalah organisasi yang mempunyai tujuan tertentu yang mengikat semua orang yang bergabung di dalamnya dan tidak bergantung pada individu tertentu. Saat seorang pemimpin sebuah distrik tertangkap atau bertobat, dia digantikan yang lain.

Roda aktivitas organisasi berjalan kembali, yang berarti serangan kepada TNI, Polri, dan warga sipil dapat dilakukan lagi. Risiko lain yang lebih besar dari pendefinisian OPM sebagai pemberontak adalah munculnya peluang bagi mereka dan anasirnya di luar negeri untuk merujuk Protokol Tambahan II tahun 1977 dari Konvensi Jenewa (Geneva Convention).

Konvensi tersebut merupakan hukum internasional tentang penanganan perang (jus in bello) atau disebut pula hukum humaniter internasional. Protokol Tambahan II membahas konflik bersenjata non internasional atau di dalam sebuah negara.

Di dalam Pasal 1 dinyatakan, “Angkatan perang pemberontak atau kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir di bawah komando … sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi militer secara terus menerus dan teratur,” yang berarti termasuk objek Konvensi Jenewa.

Pasal 3 Protokol Tambahan II melarang adanya intervensi dari luar, tetapi tidak ada larangan pihak pemberontak menyampaikan masalah kepada dunia internasional jika menurutnya terjadi pelanggaran Konvensi Jenewa.

Walaupun belum atau tidak menyetujui dan meratifikasi Protokol Tambahan II, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Jenewa. Karena itu, penyebutan OPM sebagai pemberontak dapat berisiko internasionalisasi kasus serangan OPM atau saat TNI/Polri menindak mereka.

Teori ancaman

Untuk dapat mengetahui seberapa besar kekuatan kelompok OPM-KKSB, maka dapat dianalisis dengan teori ancaman yang dapat dipelajari dari buku berjudul “Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis” yang ditulis oleh Hank Prunckun (2010). Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan teori ancaman adalah

  • (Threat)= I (Intention)xC(Capability)xC(Circuumstances). Intention atau niat terdiri dari desire (keinginan) dan expectation (harapan), sedangkan kemampuan atau kapasitas terdiri dari ilmu pengetahuan (knowledge) dan sumber daya (resources).

Langkah selanjutnya untuk mengetahui apakah OPM-KKSB benar-benar sebagai ancaman atau tidak adalah dengan menggunakan fishbone analysis. Dalam langkah ini, diuraikan unsur-unsur atau data atau keterangan yang berhubungan dengan desire dan expectation, termasuk diuraikan fakta atau data yang menggambarkan knowledge dan resources yang dimiliki OPM-KKSB saat ini.

Desire dan expectation yang diinginkan OPM-KKSB adalah memerdekakan Papua dari Indonesia; Melawan TNI dan Polri; Anti Pemerintah;Anti pelaksanaan pembangunan di Papua, sedangkan untuk mewujudkan desire dan expectationnya maka OPM-KKSB juga memiliki knowledge seperti mampu menggunakan Facebook dan menguasai hutan-hutan di Papua, dan resources mereka terlihat dari memiliki KODAP dan sayap politik di luar negeri dan luar Papua.

Langkah terakhirnya adalah memberikan skala koefisien ancaman terdiri dari ancaman tersebut berskala dapat diabaikan (negligible), minimum, medium, tinggi (high) dan serius (acute). Skala negligible dengan koefisien 4-6; Skala minimum 7-10; Skala maksimum 11-15; Skala tinggi 16-18; dan skala serius (acute) 19-20. Pemberian skornya tergantung dari informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di lapangan.

Memerdekakan Papua

Cerita tentang pemberontakan OPM-KKSB bermula dari 1963. Aser Demotekay yang merupakan mantan Kepala Distrik Demta, Kabupaten Jayapura, diam-diam menjalankan kegiatan kelompok kebatinan bermuatan kepercayaan adat dan Kristiani. Meski menuntut kemerdekaan Papua, namun pihak Aser kooperatif dengan Indonesia. Pihak Aser meminta Indonesia menyerahkan kemerdekaan kepada Papua sesuai janji

Alkitab, janji leluhur, dan janji tanah Papua bahwa bangsa Papua Barat adalah bangsa terakhir menuju akhir zaman.

Gerakan Aser ini bercorak kultus kargo (cargo cult). Belum diketahui nama pasti gerakan dan jenis kultus kargo macam apa yang Aser Demotekay jalankan itu, karena aktivitas mereka saat itu sangat rahasia, bergerak di ‘bawah tanah’. Hal ini dijelaskan Jon RG Djopari dalam bukunya, ‘Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka’, terbitan 1993.

Namun berbicara soal kultus kargo, kepercayaan semacam itu juga ada di kawasan Papua Nugini dan Mikronesia, muncul akibat interaksi masyarakat tradisional dengan masyarakat modern, dalam hal ini adalah tentara Barat dan Jepang yang sering membawa barang-barang kargo lewat pesawat, barang-barang kargo itu diyakini sebagai pemberian dewa. Belum jelas betul, apakah kultus kargo yang dipraktikkan kelompok Aser sama dengan yang ada di Papua Nugini dan Mikronesia atau berbeda.

Salah satu pengikut Aser adalah Jacob Prai yang kemudian melanjutkan pergerakan. Meski Aser melarang tindakan kekerasan untuk mencapai kemerdekaan Papua Barat, namun dalam perkembangan selanjutnya, Jacob Prai harus menempuh cara radikal untuk mempertahankan diri dan mewujudkan cita-citanya.

Muncul pula gerakan pro-kemerdekaan Papua di Manokwari pada 1964, tokohnya adalah Terianus Aronggear. Dia mendirikan ‘Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Barat’. Organisasi ini juga bergerak secara klandestin. Belakangan, organisasi Terianus dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kelompok Terianus Aronggear inilah yang disebut sebagai kelompok rintisan OPM paling pasti. Catatan sejarah ini sekaligus menepis anggapan bahwa OPM dibikin di Belanda atau dibikin di Jayapura (Hollandia/Sukarnopura), melainkan lahir di Manokwari tahun 1964. Lahirnya OPM tak bisa dilepaskan dari janji pemerintah kolonial Belanda sebelumnya, bahwa Papua bakal merdeka. Pada 1 Desember 1961, Bendera Bintang Fajar berkibar di samping Bendera Belanda untuk pertama kalinya.

Namun pada 19 Desember 1961, Trikora dicetuskan Presiden Sukarno dari Alun-alun Utara Yogyakarta. Sukarno ingin menggagalkan ‘Negara Papua’ buatan kolonial Belanda. Menurut Sukarno, wilayah yang dulu disebut Nugini Belanda (Nederland Nieuw Guinea) itu adalah wilayah Indonesia.

Pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda meneken perjanjian yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS), disebut sebagai Perjanjian New York. Hasilnya, mulai Oktober 1962, Papua diamanatkan terlebih dahulu ke PBB di bawah UNTEA (Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations Temporary Executive Authority). Selanjutnya, Papua akan diserahkan Belanda ke Indonesia pada 1 Mei 1963.

Dalam kondisi itu, pihak yang ingin Papua merdeka kemudian bergerak. Pihak otoritas Indonesia menyebutnya sebagai OPM. Nama OPM semakin dikenal tahun 1965 lewat pemberontakan bersenjata kelompok Permenas Ferry Awom di Manokwari. Lama kelamaan, pihak pemberontak juga menerima nama OPM yang sering dipakai pihak Indonesia itu karena nama itu lebih tepat, singkat, dan mudah diingat ketimbang nama panjang organisasi yang mereka bentuk semula, ‘Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat’.

Pada perkembangan selanjutnya, 1 Juli diperingati simpatisan Papua Merdeka sebagai hari lahirnya OPM. Soalnya pada tanggal itu tahun 1971, digelar proklamasi kemerdekaan Papua dengan Seth Jafeth Roemkorem sebagai Presiden sementara

Papua Barat (West Papua). Pengertian Papua Barat saat itu tentu bukanlah seperti yang dipahami sebagai ‘Provinsi Papua Barat’ saat ini, melainkan seluruh wilayah Papua sebelah barat Papua Nugini.

Melawan TNI/Polri dan Anti Pemerintah

Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM, telah mengeluarkan ultimatum berperang kepada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan, dalam waktu dekat mereka berencana mendeklarasikan angkat senjata melawan Indonesia.

Pernyataan ultimatum perang itu diumumkan Mayor Jenderal G. Lekkagak Telenggen, usai dilantik sebagai Kepala Staf Operasi Komando Nasional TPNPB, pada 2 Februari 2018, di Markas Kimagi, Distrik Yambi, Puncakjaya, Papua. Pembacaan ultimatum itu diunggah TPNPB di akun YouTube resminya. Dalam rekaman video, terlihat ultimatum dibacakan secara resmi dengan latar belakang bendera Bintang Kejora dan dikawal puluhan anggota OPM bersenjata laras panjang.

Lekagak Tanggaleng menyatakan perang terhadap TNI dan Polri melalui surat yang diteken Hendrik Wanwang, pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pada Oktober 2017. Dalam surat tersebut, Wanmang menyatakan menyerang aparat keamanan sebagai pembalasan atas ‘penangkapan dan penyiksaan warga Papua’. “Kami berperang dengan polisi, TNI, dan Freeport,” kata Wanmang dalam dalam wawancara dengan kantor berita Reuters, November 2017.

“Perang jangan berhenti, perang harus tanpa intervensi internasional di Papua. Ultimatum perang, saya sudah umumkan. Jadi, perang harus dilakukan di mana saja di Papua. Ketentuan, aturan perang kita sudah keluarkan itu. Panglima TNI, Polda harus tunduk pada aturan itu. TPN di seluruh Papua, perang harus berdasarkan aturan ini. Tujuan kami ingin perang lawan TNI, Polri sudah tercantum dalam aturan TPN,” kata Lekkagak.

Alhasil, OPM-KKSB menunjukkan capability dan resourcesnya dengan adanya rentetan kontak tembak antara TNI/Polri vs OPM-KKSB di Papua sudah sering terjadi di Papua, seperti misalnya pada 16 Juni 2018 ketika 5 prajurit Kodim 1704 Sorong yang tengah berpatroli di Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, disebut terluka akibat serangan tembakan sekelompok orang. Kodam Cendrawasih menuding para penyerang berafiliasi dengan Lekagak Talenggeng, salah satu pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Peristiwa terjadi ketika kepolisian dan militer meningkatkan kewaspadaan dengan pengerahan tambahan aparat keamanan menjelang Pilkada serentak di tujuh kabupaten dan pemilihan Gubernur Papua pada 27 Juni 2018. Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih, Kolonel Muhammad Aidi, menyebut kontak tembak terjadi di perbukitan antara Kampung Sinak dan Kampung Tirineri, sekitar tiga kilometer dari pemukiman penduduk.

Menurut Aidi, penyerangan berkaitan dengan beberapa aksi penyanderaan di Kabupaten Mimika yang dituduhkan kepada OPM. Bulan November 2017, OPM menyandera penduduk Desa Banti dan Kimbely di Tembagapura, Mimika.

Menurut Pemimpin Redaksi Cendrawasih Pos -yang juga menjabat Ketua Aliansi Jurnalis Independen Jayapura- Lucky Ireuw, sejumlah peristiwa penembakan yang disebut melibatkan OPM dan aparat TNI memang beberapa kali terjadi usai penyanderaan dua desa di Mimika pada akhir 2017.

Pada Oktober 2018 tercatat bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) terlibat baku tembak dengan TNI di kampung Gubuleme, Distrik Tingginambut, Puncak Jaya. Baku tembak membuat 1 orang dari pihak OPM tewas, sementara Pimpinan TPN/OPM Jenderal Goliat Tabuni dan anggotanya sekitar 50 orang melarikan diri ke hutan.

Penyerangan terhadap markas TPN/OPM pimpinan Goliat Tabuni bermula pada, Senin (1/10/2018) sekitar pukul 06.45 WIT. Saat itu Tim Patroli Satgasgakkum TNI sedang melakukan patroli dan melihat bendera Bintang Kejora berkibar di atas ketinggian. Setelah didekati ternyata tempat tersebut merupakan Markas OPM pimpinan Goliat Tabuni dengan pasukannya sekitar 50 orang dan memiliki senjata. Selanjutnya pasukan TNI memberikan peringatan dan ultimatum agar KKSB tersebut menyerah namun tidak diindahkan, justru mereka melancarkan tembakan ke arah pasukan TNI sehingga terjadi kontak tembak.

Kelompok Bersenjata kembali menyerang tim Gabungan TNI dan Polri di Distrik Yigi, Nduga, Papua. Baku tembak terjadi pada Senin pagi, 10 Desember 2018 sekitar pukul 06.13 WIT. Akibat baku tembak tersebut dua anggota TNI yaitu Pratu Budi dengan luka tembak di bahu, lalu Praka Aswad luka ringan di pelipis mata. KKSB melakukan penembakan dari arah barat pos TNI di ketinggian 500 meter. KKSB bersembunyi di balik pohonan rimbun dari atas bukit.

OPM-KKSB juga menyasar warga sipil sebagai obyek atau sasaran aksi brutal dan teror mereka. Hal ini terlihat dari insiden penembakan terhadap puluhan pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Nduga, Papua, diserang oleh kelompok bersenjata TPNPB pada Senin malam, 3 Desember 2018. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) membenarkan sebagai pelaku di balik insiden tersebut.

Sebelumnya, pada 27 April 2018, Organisasi Papua Merdeka lagi-lagi menebar teror dengan menembaki perumahan karyawan PT Freeport di Kota Tembagapura, Papua. Kelompok bersenjata OPM menembaki rumah karyawan bernama Morne Francis Ras di Perumahan Hidden Valley di Mile 66. Warga negara Afrika Selatan itu ditembak secara brutal. OPM melepaskan lebih dari 10 tembakan secara beruntun ke arah korban dan rumahnya sekira pukul 07.40 WIT, Jumat, 27 April 2018. Beruntung tidak satu pun peluru yang mengenai Morne, sebab ketika penembakan terjadi, Morne menyelamatkan diri dengan cara tiarap di bawah mobilnya.

Foto : KKSB, Ist

 

Memiliki Basis Militer/KODAP dan menguasai hutan-hutan di Papua

TPNPB mengklaim memiliki pasukan tempur yang mampu merepotkan TNI dan Polri. Bahkan, mereka menyatakan telah menyiapkan senjata dan aturan berperang. Menurut Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, militer mereka berkelas internasional. Peta kekuatan militer TPNPB-OPM sendiri dibagi menjadi 29 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) yang tersebar di seluruh Papua. “Setiap Kodap memiliki 2.500 personel,” jelas Sebby Sambom yang tinggal di Papua New Guinea (PNG).

Dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (14/12/2018), Sebby Sambom menerangkan bahwa Panglima Tinggi TPNPB saat ini dipegang oleh Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letjen Gabriel M. Awom, Kepala Staf Umum, Mayjend Terryanus Satto, juru bicara Sebby Sambom dan Komandan Operasi Perang Mayjen Lekagak Telenggen, dan selanjutnya ke Komando Daerah Pertahanan (Kodap-Kodap).

Meski jumlahnya kalah jauh dari TNI, TPNPB-OPM menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. “Mereka boleh lebih banyak, tapi alam bersama kami. Hutan bersama kami, lembah bersama kami, dan kami tidak akan menyerah. Kami punya moto, satu butir senjata melawan seribu butir senjata,” tutupnya.

Sementara itu, Lekkagak mengatakan, musuh kami adalah TNI Polri, jadi pasukan TPNPB yang tembak TNI, senjata sudah jadi milik kami. Senjata dan amunisi TNI POLRI itu gudang senjata kami, dan senjata yang sudah rampas tidak akan kembalikan, itu sudah menjadi milik TPNPB.

Kasus perampasan senjata oleh TPNPB terjadi di Pasar Sinak, Puncak Jaya, Papua. Mereka menembak mati prajurit TNI dari Kopassus. Penembakan terjadi saat prajurit TNI itu sedang berbelanja di dalam pasar. TPNPB juga telah menginstruksikan pasukannya di seluruh Papua, untuk bertahan di dalam hutan dan melakukan perang secara gerilya.

Sekitar 18 Juni 2011, OPM-KKSB mengeluarkan struktur militernya. Mereka membentuk Dewan Tertinggi Revolusi Komando Pertahanan yang membawahi Panglima Komando Pusat TPN-OPM Papua Barat; Kepala Staf Umum TPN-OPM Papua Barat; Asisten I Kepala Operasi TPN Papua Barat; Kepala Operasi TPN Papua Barat; Kepala Diklat TPN-OPM Papua Barat; Asisten II Kepala Intelijen TPN-OPM Papua Barat; Asisten

  • Kepala Administrasi TPN-OPM Papua Barat; Asisten IV Kepala Penyimpanan Logistik TPN-OPM Papua Barat; Asisten V Kepala Penerangan Pusat TPN-OPM Papua Barat; Panglima Teritorial TPN-OPM Papua Barat I-Angkatan Darat; Kasat TPN Papua Barat-Angkatan Darat; Panglima Teritorial TPN-Papua Barat II-Angkatan Laut; Kasat TPN Papua Barat Angkatan Laut; Panglima Teritorial TPN-OPM Papua Barat III-Angkatan Udara; Kasat TPN-OPM Papua Barat Angkatan Udara; Komandan Batalyon 171 sampai 176 TPN-OPM Papua Barat; Panglima Daerah Kodam I (Mamta); Panglima Daerah Kodam II (Baliem Wamena); Panglima Daerah Kodam III (Timika); Panglima Daerah Kodam IV (Paniai); Panglima Daerah Kodam V (Merauke); Panglima Daerah Kodam VI (Mansor); Panglima Daerah Kodam VII (Biak); Panglima Daerah Kodam VIII (Pegunungan Bintang); Panglima Daerah Kodam IX (Serui); Panglima Daerah Kodam X (Baliem Barat); Panglima Daerah Kodam XI (Mamta II); Panglima Daerah Kodam XII (Yahukimo) dan Panglima Daerah Kodam XIII (Nabire).

Menggunakan Facebook

OPM-KKSB dalam menyebarkan propagandanya, memprovokasi TNI/Polri dan meneror warga Papua juga menggunakan perkembangan Iptek, terbukti mereka menggunakan Facebook, sehingga eksistensi mereka juga dapat dilacak dalam dunia maya.

Seperti misalnya melalui akun Twitter, Papuan Voice, pesan dengan hastag #WestPapua, disebarkan TPNPB untuk mengingatkan kelompok pendukung Papua Barat Merdeka tentang revolusi total yang akan mereka lakukan. “Tidak akan merdeka jika Kita tidak lakukan Revolution TOTAL. Oleh karena itu, TPNPB KOMANDO NASIONAL Pesan kepada semua perjuangan muda2 bangsa Papua siap lakukan Revolution TOTAL. Kami akan keluarkan deklarasi Perang, setelah kami siap segala sesuatu Salam Revolution!,” tulis TPNPB.

“Mari kita tinggal di hutan tetapi alam dan Tuhan selalu melindungi kita dalam segala hal, kami memiliki tujuan adalah untuk membebaskan kerajaan di tanah saya #WestPapua Raas Malanesia dari tangan penjajah Indonesia,” tulis TPNPB.

Bahkan, TPNPB sudah menyiapkan ketentuan tentang prinsip-prinsip perang dengan Indonesia. Ketentuan ini diumumkan TPNPB di situs resminya. “Sebuah aturan prinsip-prinsip perang, Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Telah resmi umumkan pada tanggal 27 Januari 2018 di Markas Kimagi, Yambi Puncakjaya Papua. Ketentuan tentang Prinsip-prinsip perang pada Indonesia berdasarkan sebuah prinsip-prinsip yang telah ditentukan Komando Nasional TPNPB. Apa tujuan perang, dan apa tuntutannya dan bagaimana dalam perang di lapangan terkait dengan warga sipil dan apa sasarannya, siapa penanggungjawab dalam perang ini, apa alat perang yang digunakan TPNPB, dan bagaimana proses penjelesain konflik bersenjata. Telah termuat dalam ketentuan peraturan perang ini,” tulis TPNPB di situs resmi mereka.

Berjuang melalui jalur politik melalui sayap politik OPM-KKSB

OPM-KKSB dalam merealisasikan desire dan expectationnya untuk memerdekakan Papua Barat dari Indonesia tidak hanya menggunakan kekuatan senjatanya, namun mereka juga “berjuang” melalui jalur-jalur politik melalui sayap-sayap politik mereka di luar negeri dan luar Papua.

Mengacu atau menurut data dari berbagai sumber terbuka seperti www.kompassiana.com dan tirto.id, tercatat di beberapa negara ada sejumlah “sayap politik” OPM-KKSB atau setidaknya NGO yang seaspirasi atau mendukung internasionalisasi masalah Papua menuju kemerdekaan Papua (walaupun belum diperoleh informasi terkini terkait apakah “sayap politik” atau NGO yang seaspirasi dengan OPM-KKSB tersebut masih eksis atau sudah bubar).

Setidaknya di Inggris, beberapa NGO pernah “dituding” sebagai pendukung gerakan Papua merdeka seperti West Papua Ascociation; Tapol the Indonesian Human Right Campaign; Forest People Programme; National Union of Student; The Foundation for Endagered Languages; Down to Earth; World Development Movement; Colombia Solidarity Campaign; Oxford Papua Right for Campaign dan Cambridge Campaign for Peace. Sedangkan di Australia pernah tercatat seperti Australia West Papua Asscociation; Internasional Volunteer for Peace; Medical Asscociation for Prevention of War; Pax Christi dan Religius Society for Friends (Quakers). Di Belanda seperti West Papuan Women Asscociation in the Netherlands; Chlindrern of Papua; Foundation Pro Papua, established by veterans former Dutch New Guienea; West Papua Courier; Movement Peace, Human Right, Communication and Develeopment; PaVo-Papuan People’Fundation dan The Netherlands Centre for Indigenous People. Di Selandia Baru (Indonesia Human Right Committee; Peace Movement Aotearoa; Women’s International League for Peace and Freedom Section, Aoteorea; Peace Foundation, Aoteorea; Christian World Service; Disarmamment & Security Centre; Global Peace and Justice Auckland; Pax Christi Aotearea; The New Zealand Council of Economic and Culturights; Women for Peace dan The Alliance Party). Di Irlandia seperti West Papua Action-Irlandia; Just Forrest-Iriandia; Tibet Support Group-lrlandia; Afri-Irlandia; Committee of 100-Finlandia; East Timor Ireland Solidarity Campaign-Irlandia; Cuba Support Group-lrlandia

Latin America Solidarity Centre-Irlandia; Trocaire, the Catholic Agency for World Development- Irlandia; Forest Friend Ireland/Cairde na Coille-Dublin dan Alternatives to Violence-Belfast. Di Amerika Serikat dan Kanada (East Timor Action Network/ETAN; International Physicians for the Prevetion of Nuclear War; Indonesia Human Rights Network-USA; Papuan American Student Association-Washington DC, New York, California, Taxas dan Hawai; West Papua Action Network (WESPAN)-Kanada; Canadian Ecumenical Justice Intiviatives-Kanada; Canadian Action for Indonesia & East Timor-Kanada dan Canadians Concerned About Ethnic Violence in Indonesia- Kanada. Di Belgia, Nepal, Swedia (KWIA-Flanders/Belgia; Coalition of the Flemish North South Movement-Brussels Belgium; Nepal Indigenous Peoples Development and Information Service Centre (NIPDISC)-Nepal; Anti-Racism Information Service-Switzerland dan Swedish Association for Free Papua-Sweden. Di Perancis, Jerman, Norwegia, dan Denmark (Survival lnternational-Perancis; German Paciffic-Network-Jerman; Regnskogsfondet-Oslo, Norwegia dan International Work Group for Ondigenous Affairs-Denmark). Di Fiji, Uganda dan Timor Leste seperti Paciffic Concerns Resource Centre (PCRC)-Fiji Island; Foundation for Human Right Intiative (FHRI)-Uganda serta International Platform of Jurists for East Timor- Timur.

Asssessment terhadap kekuatan ancaman OPM-KKSB

Assessment yang dilakukan oleh penulis untuk mengukur kekuatan ancaman OPM-KKSB jelas hanya bersandar kepada berbagai sumber terbuka (pemberitaan media massa cetak, buku ataupun media massa online). Assessment ini untuk diberikan skala terkait kekuatan ancaman OPM-KKSB itu masuk kategori serius atau dapat diabaikan. Adapun penilaian skala nilai dan jumlah nilai skala koefisien ancaman didasarkan kepada teori ancaman yang secara ringkas diterangkan diatas.

Skor untuk skala koefisien ancaman dapat diberikan penjelasan bahwa semakin tinggi nilai atau skornya maka menunjukkan ancamannya semakin tinggi atau nyata.

Kesimpulan

Niat atau intention OPM-KKSB untuk memerdekakan Papua dari Indonesia berada pada level medium, sehingga keberadaan organisasi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, dan untuk melemahkannya maka perlu dicarikan informasi terkait kerentanan dan kelemahan organisasi separatis ini (yang sejauh ini belum dapat terungkap melalui sumber terbuka), sehingga mudah dikalahkan atau digalang untuk kembali ke NKRI.

Niat OPM-KKSB ini berpotensi dapat direalisasikan, karena mereka didukung oleh circumstances atau Sikon yang berdasarkan jumlah nilai skala koefisien ancaman berada dalam level tinggi atau high artinya mereka juga memanfaatkan Medsos untuk kebutuhan perjuangannya, basis-basis militernya belum sepenuhnya “dihancurkan” TNI dan Polri serta dukungan sayap-sayap politik OPM-KKSB di dalam dan luar negeri yang masih bergeliat cukup dinamis.

Dengan kata lain, eksistensi OPM-KKSB akan terus diupayakan berkelanjutan oleh simpatisan dan anggotanya, dan mereka akan memiliki chance atau peluang untuk memerdekakan Indonesia, jika pemerintah Indonesia kurang berhasil dalam mengelola circumstances yang ada terkait Papua baik di dalam negeri dan luar negeri. Masalah Papua harus disikapi serius, sebab jika tidak akan menjadi “point of no return” yang dapat menimbulkan strategic surprises ke depan yang tidak diinginkan.

*)  Penulis adalah alumnus pasca sarjana Kajian Strategik Intelijen (KSI) Universitas Indonesia (UI).

 

 

 

68 Pati TNI Dimutasi
By: On:

68 Pati TNI Dimutasi

JP-Jakarta,   Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi, dan guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Mabes TNI lakukan mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Perwira Tinggi (Pati) TNI.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1393/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan Mutasi Jabatan 68 Pati TNI terdiri dari 39 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 13 Pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 16 Pati jajaran TNI Angkatan Udara.

Dalam mutasi tersebut tercatat sebagai berikut : 39 Pati TNI Angkatan Darat, yaitu Mayjen TNI Dody Usodo Hargo S., S.I.P., M.M. dari Wadanjen Akademi TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Santos Gunawan Matondang, S.I.P., M.M., M.Tr.(Han) dari Kapuspen TNI menjadi Wadanjen Akademi TNI, Brigjen TNI Sisriadi dari Sesditjen Kuathan Kemhan menjadi Kapuspen TNI, Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin, S.H., S.I.P., M.H. dari Pa Sahli Tk. III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI, Brigjen TNI Darwin Haroen, S.I.P. dari Kapusjarah TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI, Kolonel Kav Prantara Santosa, S.Sos., M.Si. dari Danpusdikter Pusterad menjadi Kapusjarah TNI, Brigjen TNI Drs. Janner Sirait, S.Sos. dari Pa Sahli Tk. II Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Inf Usman Sulandri dari Pamen Denma Mabesad menjadi Pa Sahli Tk. II Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI, Brigjen TNI Benny Octaviar, M.D.A. dari Kapusjianstra TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Intekmil Sahli Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI, Brigjen TNI Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr.(Han) dari Pa Sahli Tk. II Intekmil Sahli Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI menjadi Kapusjianstra TNI.

Mayjen TNI Dominicus Agus Riyanto dari Irjenad menjadi Asrena Kasad, Mayjen TNI Suko Pranoto dari Pangdam XVI/Ptm menjadi Irjenad, Mayjen TNI Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H. dari Pangdivif-2 Kostrad menjadi Pangdam XVI/Ptm, Brigjen TNI Tri Yuniarto, S.A.P., M.Si., M.Tr.(Han) dari Dirdok Kodiklatad menjadi Pangdivif-2 Kostrad, Brigjen TNI Mirza Agus, S.I.P. dari Danrem 032/WBR (Padang) Kodam I/BB menjadi Dirdok Kodiklatad, Kolonel Inf Kunto Arief Wibowo, S.I.P. dari Danpuslatpur Kodiklatad menjadi Danrem 032/WBR (Padang) Kodam I/BB, Brigjen TNI Eko Erwanto dari Kadislaikad menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI P. Gunung Sarasmoro dari Pati Ahli Kasad Bid. Ilpengtek dan LH menjadi Kadislaikad, Brigjen TNI Rukman Ahmad, S.I.P. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Ahli Kasad Bid. Ilpengtek dan LH, Brigjen TNI Djashar Djamil, S.E. dari Kadisjarahad menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Inf Eddy Syahputra Siahaan, S.I.P., M.M. dari Paban Sahli Bid. Kesejahteraan, Koperasi, dan Yayasan Sahli Kasad menjadi Kadisjarahad.

Brigjen TNI Sigid Witjaksono, S.I.P., M.Si. dari Dirpalad menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Cpl Subagyo, S.E., M.M. dari Sekretaris Dislitbangad menjadi Dirpalad, Brigjen TNI Erry Herman, S.E., M.P.A. dari Dirajenad menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Caj F.F. Fransis Wewengkang dari Wadirajenad menjadi Dirajenad, Brigjen TNI Rubiono Prawiro dari Pati Ahli Kasad Bid. Sosial dan Budaya menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Czi Amalsyah Tarmizi, S.I.P. dari Paban Sahli Bid. Bahsenpar Pok Sahli Bid. Sosbud Sahli Kasad menjadi Pati Ahli Kasad Bid. Sosial dan Budaya, Brigjen TNI Jeffry Apoly Rahawarin dari Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan Kemenko Polhukam menjadi Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Martono dari Kapusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan menjadi Dosen Tetap Unhan, Kolonel Kav Suharto Lebang, S.I.P., M.M. dari Widyaiswara Madya Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan menjadi Kapusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan, Kolonel Inf Aminullah dari Kabag Dukops Binda Sulawesi Tenggara BIN menjadi Kabinda Sulawesi Tenggara BIN.

Brigjen TNI Daru Cahyono, S.E. dari Kabinda Lampung BIN menjadi Agen Madya pada Direktorat Rendalgiat Ops Deputi II BIN, Kolonel Czi Drs. Ignasius Wahyu Hadi Prasetyo dari Kasubdit Analisis dan Evaluasi pada Direktorat Rendalgiat Ops Deputi VIII BIN menjadi Kabinda Lampung BIN, Brigjen TNI Teddy Surachmat, S.E. dari Direktur Amerika dan Eropa Deputi I BIN menjadi Agen Madya pada Direktorat Amerop Deputi I BIN, Brigjen TNI Sun Suripto, S.I.P., M.Si. dari Direktur Afrika dan Timur Tengah Deputi I BIN menjadi Agen Madya pada Direktorat Kerjasama Internasional Deputi I BIN, Brigjen TNI Agoes Joesni, S.H. dari Kabinda Jawa Tengah BIN menjadi Agen Madya pada Direktorat Sulawesi dan Nusa Tenggara Deputi II BIN, Kolonel Inf Sondhi Siswanto, S.H. dari Kabagdukops pada Binda Jawa Tengah BIN menjadi Kabinda Jawa Tengah BIN, Brigjen TNI Mundasir, S.I.P., M.M. dari Bandep Ur. Lingkungan Strategi Regional pada Deputi Bid. Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas menjadi Bandep Ur. Pertahanan Keamanan pada Deputi Bid. Pengembangan Setjen Wantannas dan Brigjen TNI Drs. Sindu Tikno S., M.Si.(Han) dari Diropsdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas menjadi Dirprogbangdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas.

13 Pati TNI Angkatan Laut, yaitu Laksma TNI drg. R.A. Nora Lelyana, M.H.Kes., F.I.C.D. dari Kadiskesal menjadi Staf Khusus Kasal, Laksma TNI dr. I. Dewa Gede Nalendra D.I., Sp.B. dari Karumkital dr. RML Diskesal menjadi Kadiskesal, Kolonel Laut (K) dr. Ahmad Samsulhadi dari Kalakesla Diskesal menjadi Karumkital dr. RML Diskesal, Laksma TNI Ngatminto, S.E. dari Pati Sahli Kasal Bid. Soskumdang menjadi Staf Khusus Kasal, Kolonel Laut (E) Sugiarto, S.E. dari Kasubdis Progla Dispotmar Mabesal menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Soskumdang, Laksma TNI Sunaryo, CFrA dari Irbin Itjenal menjadi Ir Pengadaan Itjen Kemhan, Laksma TNI Bernhard Setyabudi Heruyono dari Dirum Kodiklatal menjadi Irbin Itjenal, Kolonel Laut (P) Taat Siswo Sunarto, S.E., M.Si. dari Sahli C Ops Pangkoarmada II menjadi Dirum Kodiklatal, Laksda TNI R. Achmad Rivai, S.E., M.M. dari Pangkolinlamil menjadi TA Pengkaji Bid. Sismennas Lemhannas, Laksma TNI Heru Kusmanto, S.E., M.M. dari Kas Koarmada I menjadi Pangkolinlamil, Laksma TNI T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S. dari Wadan Seskoal menjadi Kas Koarmada I, Laksma TNI Tatit E. Witjaksono, S.E., M.Tr.(Han) dari Kapuskersin TNI menjadi Wadan Seskoal dan Kolonel Laut (P) Didik Kurniawan, S.T., M.Si. dari Paban Utama B-6 Dit B Bais TNI menjadi Kapuskersin TNI.

16 Pati TNI Angkatan Udara, yaitu Marsdya TNI Muhammad Syaugi, S.Sos. dari Ka BNPP menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsma TNI N. Ponang Djawoto dari Dirmat Ditjen Kuathan Kemhan menjadi Sesditjen Kuathan Kemhan, Marsma TNI A. Gustaf Brugman, M.Si.(Han) dari Danpuslat Kodiklat TNI menjadi Kadisminpersau, Marsma TNI Djamaluddin, M.Si.(Han) dari Kadisminpersau menjadi Danpuslat Kodiklat TNI, Marsma TNI Gatot Purwanto, M.Si.(Han) dari Dirum Kodiklat TNI menjadi Pamen Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Kolonel Pnb Tyas Nur Adi dari Danlanud Slm menjadi Dirum Kodiklat TNI, Marsma TNI Gunadi Haryadji dari Pati Sahli Kasau Bid. Sumdanas menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsma TNI Yudi Bustami, S.Sos. dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Sumdanas, Marsma TNI Sugeng Sutrisno dari Pati Sahli Kasau Bid. Strahan menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Kolonel Kes dr. Elisa Samson M., Sp.M. dari Kadep Mata RSPAU dr. S. Hardjolukito menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Strahan, Marsma TNI dr. Krismono Irwanto, MH.Kes. dari Kalakespra Saryanto menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Kolonel Kes dr. Ferdik Sukma Wahyudin, Sp.S., M.Kes. dari Dokter Pribadi Presiden RI menjadi Kalakespra Saryanto, Marsma TNI Drs. Andy M. Taufik, M.D.S. dari Sekretaris Deputi pada Deputi Bid. Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam menjadi Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan Kemenko Polhukam, Kolonel Lek Anthon Marpaung dari Agen Madya pada Direktorat Sumatera dan Kalimantan Deputi II BIN menjadi Kabinda Riau BIN, Marsma TNI Uganda Irwanto dari Bandep Ur. Pertahanan Keamanan pada Deputi Bid. Pengembangan Setjen Wantannas menjadi Bandep Ur. Lingkungan Strategi Regional pada Deputi Bid. Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas dan Marsma TNI Toto Boedihardjo, S.H. dari Dirprogbangdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas menjadi Diropsdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas.(BK)

TNI Hadir Untuk Melindungi Rakyat Bukan Untuk Membunuh
By: On:

TNI Hadir Untuk Melindungi Rakyat Bukan Untuk Membunuh

Jayakartapos,   Menyikapi Seruan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Yunus Wonda  (YW) serta para pimpinan Fraksi DPR Prvinsi Papua pada hari  Kamis (20/12/2018), kepada Presiden RI, Panglima TNI dan Kapolri agar menarik seluruh aparat TNI-Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga pasca terjadinya tindakan pembantaian secara keji terhadap puluhan orang Pahlawan Pembangunan Papua di Puncak Kabo Distrik Yigi Kab. Nduga pada tanggal 1-2 Desember lalu.
Kapendam XVII/Cenderawai Kolonel Inf Muhammad Aidi saat dihubungi awak media memberikan tanggapan. Saya sudah baca seruan tersebut yang diberitakan oleh beberapa media, ujar Aidi. Seruan tersebut menunjukkan bahwa Gubernur dan Ketua DRP serta pihak-pihak tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya sebaga pemimpin, pejabat dan wakil rakyat. Bahwa seorang Gubernur adalah wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Negara Republik Indonesia (RI) di daerah. Gubernur berkewajiban menjamin segala program Nasional harus sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. Bukan sebaliknya malah Gubernur bersikap menentang kebijakan Nasional.
Kehadiran TNI-Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas Negara  guna melindungi segenap Rakyat dan seluruh tumpah dara Indonesia kok Gubernur dan ketua DPR malah melarang kami bertugas, sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan Negara malah didukung dan dilindungi.
Sampai sekarang masih ada empat orang korban pembantaian oleh KKSB yang belum diketahui nasibnya dan entah dimana rimbahnya. Bapak Gubernur, Ketua DPR, Para Ketua Fraksi-Fraksi DPR, Pemerhati HAM dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, Apakah Saudara-Saudari semua dapat memahami bagaimana perasaan duka keluarga korban yang setiap saat menanyakan kepada TNI-Polri tentang nasib keluarganya yang masih hilang? Apalagi kalau mereka mendengar bahwa TNI-Polri telah menghentikan pencarian karena perintah Gubernur dan DPR? Dimana hati nurani Saudara-Saudari sebagai manusia sama-sama ciptaan Tuhan apalagi sebagai pemimpin? Bagaimana kalau hal tersebut terjadi pada Anda?
Sebagaimana yang tertuang dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, Pasal 67.  Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: khususnya poin; a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan poin
f. melaksanakan program strategis nasional.
Dengan demikian bila Gubernur LE bersikap mendukung perjuangan Separatis Papua Merdeka dan menolak kebijakan program strategis Nasional maka LE telah melanggar UU Negara dan patut dituntut sesuai dengan hukum.
Gubernur adalah ketua Forkopinda di daerah dimana anggotanya meliputi Pangdam, Kapolda Ketua Pengadilan dan Kepala Kejaksaan. Dengan posisinya LE seharusnya melaksanakan rapat Forkopinda untuk bersama-sama membahas tentang upaya menumpas gerakan separatis diwilayahnya. Bukan membuat satatemen yang seakan-akan mejadi juru bicara gerombolan separatis dan menyudutkan peranan TNI-Polri dalam penegakan hukum.
Kodam XVII/Cenderawasi tidak akan menarik pasukan dari Kab. Nduga. Selaku prajurit di lapangan hari Raya bukanlah alasan untuk ditarik dari penugasan, karena kami yakin Tuhanpun juga Maha Tahu akan kondisi itu. Sebagian besar Prajurit kami juga ummat Kristiani. Pangdam dan Kapolda juga hambah Tuhan. Kami Parjurit sudah terbiasa merayakan hari Raya di daerah penugasan, di gunung, di hutan, di tengah laut atau dimanapun kami ditugaskan. Dan tidak ada masalah dengan perayaan Natal di Mbua dan Yigi Kompleks, Rakyat dan aparat keamanan khususnya ummat Kristiani akan melaksanakan ibadah secara bersama-sama. Tanggal 6 Desember yang lalu di Mbua dilaksanakan ibadah bersama antara Rakyat dan TNI di Gerja Mbua dipimpin oleh Pendeta Nataniel Tabuni (Koordinator Gereja se Kab. Nduga) dihadiri oleh Danrem 172/PWY Kolonel J. Binsar. P. Sianipar.
Saya ingin menegaskan bahwa terjadinya tindakan kekerasan yang memakan korban dan mengakibatkan trauma terhadap rakyat di Nduga termasuk di daerah manapun di seluruh Indonesia bukan disebabkan karena hadirnya aparat keamanan TNI-Polri di daerah tersebut. Tetapi kekerasan itu terjadi karena adanya pelanggaran hukum, karena adanya gerombolan separatis yang mempersenjatai diri secara illegal, melakukan pembantaian secara keji terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa. Ingat, mempersenjatai diri sendiri cara illegal itu sudah merupakan pelanggaran hukum berat yang tidak pernah dibenarkan dari sudut pandang hukum manapun di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi kalau aparat keamanan yang diminta untuk meletakkan senjata, itu adalah kesalahan terbesar.
Jadi menurut Saya Gubernur dan Ketua DPR serta pihak manapun tidak sepantasnya meminta aparat keamanan TNI-Polri ditarik dari Nduga dimana didaerah tersebut telah terjadi pelanggaran hukum berat yang harus mendapatkan penindakan hukum. Justru apabila TNI-Polri tidak hadir padahal nyata-nyata di tempat tersebut telah terjadi pelanggaran hukum berat maka patut di sebut TNI-Polri atau Negara telah melakukan tindakan pembiaran.
Seharusnya bila Gubernur dan Ketua DPR sebagai seorang pemimpin dan wakil rakyat yang bijak, beliau tidak harus meminta aparat keamanan TNI-Polri yang ditarik, tetapi para pelaku pembantaian itulah yang harus didesak untuk menyerahkan diri beserta senjatanya kepada pihak yang berwajib guna menjalani proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Bukankah gerombolan Separatis pimpinan Egianus Kogoya telah menyatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab telah melakukan pembantaian terhadap puluhan karyawan  PT. Isataka Karya? Kalau mereka memang bertanggung jawab harusnya jangan menjadi pengecut dan bersembunyi kemudian kemana-mana berkoar-koar seolah-olah mereka yang teraniaya sedangkan aparat keamanan dituduh sebagai penjahat kemanusiaan.
Kami TNI-Polri bukan datang untuk menakut-nakuti Rakyat apalagi membunuh Rakyat. Yang kami cari adalah mereka para pelaku pembantaian. Rakyat dan aparat TNI-Polri bisa merayakan natal bersama di daerah tersebut. Rakyat tidak perlu merasa terganggu atas kehadiran TNI-Polri di Mbua dan Yigi Kompleks. Yang merasa terganggu adalah mereka para pelaku kejahatan yang berlumuran dosa telah membatai warga sipil yang tidak berdaya.
Kepada para kelompok-kelompok berkepentingan, para pejabat birokrat, wakil rakyat, akademisi, tokoh agama, aktifis, pemerhati HAM dan lain-lain yang selalu berkomentar miring menyudutkan aparat TNI-Polri, seakan-akan tidak ada sesuatupun yang benar yang dilakukan oleh TNI-Polri, instrofeksilah diri Saudara, berhentilah mengatas namakan rakyat, seolah-olah Saudara adalah dewa pelindung dan penyelamat rakyat, karena belum tentu juga seberapa besar peranan Saudara untuk memihak kepada kepentingan Rakyat. Ketika rakyat sipil atau anggota TNI-Polri yang jadi korban oleh kebiadaban para KKSB, Saudara semua diam, bungkam seribu bahasa. Tetapi manakalah yang menjadi korban adalah pihak KKSB Saudara-saudara langsung bereaksi bagaikan cacing kepanasan. Ini semua indikator apa????
Saat Asmat dilanda musibah KLB campak dan gizi buruk, TNI adalah institusi pertama yang terjun langsung ke Asmat dengan mengerahkan segala sumber dayanya dipimpin langsung oleh Pangdam XVII/Cend dan Panglima TNI, tapi kami tidak pernah tahu bantuan apa yang telah diberikan oleh pemerintah Provinsi dan wakil rakyat terhadap warga Asmat, bahkan mungkin satu kalioun Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur LE tidak pernah menengok warganya yang menderita di Asmat.
Saat bencana Embun Beku melanda di Distrik Kuyawage Lannyjaya pada bulan Juli 2015, yang mengakibatkan ratusan masyarakat Kuyawage eksodus mengungsi ke Tiom, maka Dandim Jayawijaya dan Kapolres Lannyjaya beserta jajaranya yang paling pertama mendirikan tenda-tenda pengungsian, membangun dapur umum, menjemput para pengungsi sampai kepucuk-pucuk gunung, kondisi seperti itupun kami masih diganggu dengan tembakan oleh kelompok Separatis pimpinan Enden Wanimbo. Tapi kami tidak pernah mendengar bantuan apa yang diberikan Pemda Provinsi dan wakil Rakyat terhadap warga Kuyawage.
Saat Mbua dilanda penyakit dimana puluhan Bayi dilaporkan meninggal pada bulan Oktober-November  2015, Kodim 1702/Jayawijaya adalah institusi pertama yang mengirim bahan makanan, lauk pauk, pakaian, selimut dan lain-lain ke Mbuah dan saat itu disambut oleh Pendeta Natalies Tabuni koordinator gereja se Kab. Nduga. Tapi kamipun tidak pernah mendengar bantuan apa yang telah diberikan oleh Pemda Provinsi dan Wakil Rakayat maupun Pemda Kabupaten Nduga terhadap rakyatnya di Mbua.
Termasuk persoalan kemanusiaan lainnya yang melanda Papua selama ini, apakah itu wabah penyakit, bencana longsor, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, konflik sosial dan lain-lain, TNI selalu hadir sebagai garda terdepan untuk meringankan beban warga yang menderita.
Kami TNI-Polri tidak butuh dipuji dan disanjung terhadap apa yang telah kami lakukan untuk rakyat, karena memang itulah tugas dan kewajiban kami untuk melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah dara kami.
Betul, kami dilatih, dididik dan disiapkan untuk membunuh dan terbunuh, tapi kami para prajurit adalah orang-orang yang paling menghargai kehidupan, karena kami siap mempertaruhkan kehidupan kami sendiri untuk menjamin kehidupan rakyat kami dan kehidupan yang lebih besar.
Selaku Prajurit TNI dan Pribadi Saya sangat hormat dan bangga kepada
Walikota Jayapura, DR. Drs. Benhur Tommy Mano, M.M atas peryataan sikapnya yang tetap setia kepada NKRI dan menentang sistem yang tidak demokratis berlangsung di tanah Papua ini, yaitu sistem Noken. Bapak walikota telah mempresentasikan dirinya sebagai Negarawan sejati yang menempatkan kepentingan Bangsa dan Negara diatas kepentingan golongan, kelompok apalagi kepentingan Pribadi. Bapak walikota Jayapura peatut menjadi contoh dan panutan bagi setiap Kepala Daerah, setiap pemimpin termasuk setiap tokoh Bangsa di seluruh Wilayah NKRI.(Sumber : Pendam XII/Cendrawasih)