Category: Hankam

OPTIMISME INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA
By: On:

OPTIMISME INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA

Foto: Stanislaus Riyanta (Penulis), sumber foto: Times Jatim

Oleh Stanislaus Riyanta

Jayakartapos, Paradigma baru yang akan dilakukan oleh Indonesia terkait dengan industri pertahanan adalah mengubah belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Presiden Joko Widodo secara tegas sudah menekankan perubahan paradigma ini pada awal tahun 2020. Hal ini tentu patut mendapat perhatian mengingat Kementrian Pertahanan, pengelola anggaran pertahanan, adalah penerima pagu anggaran 2020 yang paling besar. Pada tahun 2020 Kementrian Pertahanan memperoleh Rp. 127 triliun, Jjika dibandingkan dengan TA 2019, pagu anggaran tahun 2020 meningkat sebesar Rp 18,6 triliun (15,6%).

Tidak semua anggaran Kementrian Pertahanan tersebut untuk membeli alutsista. Anggaran Kementrian Pertahanan tersebut dialokasikan untuk 41,6% dialokasikan untuk belanja pegawai, 32,9% untuk belanja barang, 25,4% untuk belanja modal. Hal ini berarti porsi terbesar dari anggaran Kementrian Pertahanan adalah untuk belanja pegawai.

Terkait dengan industri pertahanan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengharuskan adanya transfer teknologi, kerja sama produksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), dan pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta dan usaha kecil dan menengah (UKM). Amanat Undang-Undang ini tentu harus diperhatikan dengan serius, selaras dengan arahan Presiden untuk membawa paradigma industri pertahanan dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan.

Kebutuhan Indonesia untuk import alutsista masih cukup tinggi. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menyebutkan bahwa selama periode 2014-2018, Indonesia rata-rata ada di urutan 12 negara pengimpor senjata terbesar di dunia. Pemasok senjata tersebut didominasi negara Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Korelasi dari pengadaan alutsista tersebut, pencapaian MEF saat ini sudah berada pada 74% dari target 100% pada 2024.

Secara detail dikutip dari data Global Fire Power ketersediaan alutsista Indonesia pada masing-masing matra adalah: TNI AD memiliki 315 tank tempur, 1.300 kendaraan tempur lapis baja, 141 artileri otomatis, 356 artileri manual, dan 36 proyektor roket. TNI AU memiliki 41 pesawat tempur, 65 pesawat serbu, 62 pesawat angkut, 104 pesawat latih, dan 8 helikopter serbu. Sedangkan TNI AL punya 8 fregat, 24 korvet, 5 kapal selam, 139 kapal patroli, dan 11 pangkalan perang.

Indonesia melalui BUMN sudah mempunyai perusahaan yang memproduksi alutsista yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT PAL dan PT Pindad. Masing-masing dari perusahaan tersebut mempunyai produk-produk unggulan yang patut dibanggakan karena teruji tidak hanya di dalam negeri tetapi juga pada tingkat internasional. Bahkan beberapa produk alutsista produksi anak bangsa sudah diekspor dan digunakan oleh negara-negara lain.

Meskipun demikian BUMN baru bisa memenuhi sekitar 13 persen kebutuhan pengadaan alutsista Kemenhan. Angka ekspor dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri ini yang harus dinaikkan sekaligus untuk membuktikan industri pertahanan Indonesia produktif dan berkualitas. Angka MEF yang masih berada pada angka 74 persen, dan pemenuhan alutsista dengan produk dalam negeri pada angka 13 persen, menunjukkan pasar alutsista dalam negeri masih cukup besar. Kebijakan untuk mengutamakan produksi dalam negeri sekaligus untuk mengurangi impor dan meningkatkan ekspor adalah strategi untuk menunjukkan kemandirian alutsista yang harus dipacu.

Dengan kebijakan pemerintah yang ingin mengubah belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan, yang didukung oleh pasar alutsista dan kepercayaan dari user terhadap produk Indonesia yang cukup besar, maka optimisme industri pertahanan Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Industri pertahanan Indonesia sudah saatnya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan alutsista dalam negeri saja, namun dapat berkiprah di tingkat internasional, sekaligus menjadi sebuah investasi pertahanan yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara.

Dorongan untuk mewujudkan kemandirian alutsista dalam negeri harus terus dilakukan. Dengan kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang baik dan kebijakan pemerintah untuk mengubah belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan, maka tingkat optimisme untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan Indonesia cukup tinggi.

*) Stanislaus Riyanta, mahasiswa Doktoral bidang Kebijakan Publik Universitas Indonesia

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

ANGGARAN MILITER INDONESIA RP 104 T, CHINA RP 3.500 T
By: On:

ANGGARAN MILITER INDONESIA RP 104 T, CHINA RP 3.500 T

Foto: TNI, sumber foto: Pendam XII/TPR

Jayakartapos, Hubungan bilateral Indonesia dan China memanas. Pemicunya, China mengklaim laut Natuna Utara dan tidak menganggap adanya ZEE Indonesia di Natuna Utara.

Aktivitas penjaga pantai (Sea Coast Guard) China bahkan menolak diusir oleh kapal Coast Guard dan Kapal Perang Indonesia (KRI) ketika mengawal nelayan-nelayan Tiongkok yang menangkap ikan secara ilegal di laut Natuna Utara.

Sampai-sampai TNI mengumumkan siaga tempur serta mengirimkan kapal perang dan pesawat intai tambahan untuk mengawal wilayah terdepan Indonesia itu. Bila konfrontasi memanas, lantas seberapa kuat kekuatan anggaran militer kedua negara?

Menurut lembaga kajian internasional, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dikutip kumparan, Minggu (5/1) alokasi anggaran militer Indonesia tahun 2018 sebesar USD USD 7.437,2 juta atau setara Rp 104,12 triliun (kurs USD 1 = Rp 14.000). Belanja tersebut setara 4,3 persen dari total belanja pemerintah dan setara 0,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara mengutip data Kementerian Keuangan, anggaran militer Indonesia sebesar Rp 107,7 triliun sepanjang 2018. Belanja militer Indonesia menduduki peringkat ke-2 di Asia Tenggara atau di bawah Singapura (USD 10.841 juta).

Sedangkan China sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia memiliki alokasi anggaran militer USD 249.996,9 juta atau setara hampir Rp 3.500 triliun pada tahun 2018. Belanja tersebut setara 1,9 persen terhadap PDB. Bahkan anggaran militer China lebih tinggi dari total belanja pemerintah Indonesia (APBN) tahun 2018 sebesar Rp 2.220 triliun.

Merujuk data SIPRI, China menempati posisi tertinggi kedua di dunia untuk alokasi anggaran militer. Posisi pertama dipegang Amerika Serikat dengan total belanja militer USD 648.798,3 juta per tahun.

Prabowo Ingin Damai
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan, masalah kapal China masuk laut Natuna Utara tersebut akan diselesaikan dengan damai. Pernyataan Prabowo disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Pandjaitan.

“Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik,” ucap Prabowo di kantor Kemenko Maritim dan Investasi di Jakarta, Jumat (3/1).

“Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat,” sambung dia.

Sumber: Kumparan

DOES INDONESIA-CHINESE ERUPT AFTER BRAZEN CHINESE MANEUVRE IN NORTH NATUNA?
By: On:

DOES INDONESIA-CHINESE ERUPT AFTER BRAZEN CHINESE MANEUVRE IN NORTH NATUNA?

Photo:  KRI Tjiptadi, source: Antara Kepri/ Cherman

 

 

By : TW Deora

Jayakartapos,   Recently, relationship among Indonesia and Chinese tends to heat up after several times reported that Chinese’s fisherman boats which backed up by Chinese’s military vessels were stole Indonesia’s fish and other natural resources in North Natuna, Riau Islands provinces.

Recorded earlier that Chinese’s arrogant has been making several conflicts in South China sea with Phillipines, Vietnam, and also Taiwan. China’s attitude has shown to reflect their greedy to occupy several strategist sea zone including Natuna which formerly claimed by Chinese’s government as their territory based on their ancient maps. The claim which is not allowed and followed by an international community.

Responding Chinese’s brazen and arrogant maneuvre in North Natuna, Indonesia’s navy and Indonesia’s airforces has been sent their military vessels and aircraft ready to combat or ready to sweep all of Chinese’s maneuvre in Natuna. The next current situations if it does not solve, it can make Chinese and Indonesia relationship will be harmed, and those strategic issues can be simmered by an opposant groups in Indonesia to corner Jokowi’s administration. If it is happen, it will be made as “eerie phenomenon”.

Previously and obviously, Indonesia-Chinese relationship have been coloring by several sensitive issues such as the influx of “blue colour manpowers” or unskilled manpowers from Chinese, several Chinese’s people have been catching from their illegal activities including prostitution, several vested groups in Indonesia have protested related to allegedly Chinese human rights violence to muslim’s community Uyghur in Xinjiang provinces and other an illegal Chinese’s resident movement.

For note, China is second the biggest economy and military power in the world. China has stable and good relation with several their allies mainly Russia, North Korea and Iran also all of countries which were agreed to joint and support China’s project, OBOR. China has have the capability to make global uncertainty through their proxy war actors and their foreign stooge who were delivered around the world including in unstable regions or countries such as Hongkong, Rwanda, Afghanistan, Taiwan, Maldives even in Europe and the United States.

For Indonesia interest, Natuna is our territory, but confronting with China does not make Indonesia happy and stable because for remembering we have a lot of foreign debt from China. Through diplomatic relationship, Indonesia must send a protest to China and search the back up diplomatic from China’s opponent such as Japan, South Korea, Europe countries, the USA and several countries which are being dispute with China on South China sea issues. Hopefully.

*) The writer is an international issues observer

Disclaimer: Every opinion in this media is the responsibility of the writer. If there are parties who object or feel aggrieved with this article, according to the press rules, that party can give the right of reply to the author of Opinion and the Editor will publish the article in a balanced manner.

BIN MAKIN PROFESIONAL, INDONESIA MAKIN MAJU
By: On:

BIN MAKIN PROFESIONAL, INDONESIA MAKIN MAJU

Foto; Logo BIN, sumber foto: Istimewa

Oleh: Ridlwan Habib

Jayakartapos,  Visi Presiden Jokowi 5 tahun ke depan adalah fokus pada sumber daya manusia. Itu sangat membutuhkan stabilitas situasi politik. Lembaga negara yang menjadi garda terdepan memastikan stabilitas politik nasional adalah Badan Intelijen Negara.

BIN secara senyap berhasil mengawal Pemilu Presiden secara damai dan lancar. Bahkan, Kepala BIN Jenderal (purn) Budi Gunawan berhasil membawa situasi sejuk dan damai dengan mempertemukan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi di stasiun MRT Lebakbulus. Pertemuan

itu membuka pintu rekonsiliasi nasional, bahkan kita tahu bersama Prabowo lantas menjadi Menteri Pertahanan.

Kredo intelijen adalah operasi senyap. Berhasil tidak dipuji, mati tidak dicari sudah menjadi bagian dari identitas tugas yang tak terpisahkan dari insan intelijen. Termasuk bagi sang Kepala BIN, pak Budi Gunawan. Sangat jarang beliau muncul di televisi atau media, apalagi mengklaim keberhasilan. Hal itu memang tabu bagi insan intelijen.

Filosofi lembaga intelijen harus loyal pada satu (single) user, yakni Presiden. Maka Kepala BIN wajib hanya melapor pada Presiden Jokowi, secara langsung, dan tidak boleh dipublikasikan media. Komunikasi intim dan personal antara Kepala BIN dan Presiden tidak perlu diketahui publik. Cukup Presiden yang tahu.

Karena itu, wajar jika dalam Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi tetap mempertahankan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Itu artinya User puas dan percaya dengan BIN. Fakta yang nyata dan tak terbantahkan.

Upaya senyap dan profesional BIN sangat dibutuhkan selama 5 tahun mendatang. Visi Presiden Jokowi sangat menekankan pentingnya stabilitas situasi keamanan dan stabilitas politik. Itu membutuhkan pimpinan/ kepala BIN yang sudah teruji dan profesional, BG sudah membuktikannya selama 5 tahun ini.

BG dekat dengan semua stakeholder dan ranah kepentingan nasional. BG misalnya juga menjabat sebagai pengurus Dewan Masjid Indonesia yang sangat diterima di berbagai ormas Islam dan Pondok Pesantren. Latar belakangnya sebagai polisi yang memulai karir dari bawah, membuat BG mudah mengakses berbagai lapisan strata sosial masyarakat.

Sebagai sebuah lembaga yang sangat strategis, BIN tidak boleh dipimpin oleh orang yang tidak jelas rekam jejaknya. Apalagi, dipimpin oleh orang yang haus dan menginginkan jabatan. Keputusan Presiden Jokowi mempertahankan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN sudah tepat, mengingat pengalaman, dan prediksi ancaman 5 tahun ke depan.

Namun, BIN juga harus terus berbenah. Apalagi di era Milenial dan serba digital. Informasi berseliweran begitu cepat. Perlu sistem baru yang memastikan informasi akurat yang diterima pimpinan BIN berlangsung cepat. Seperti motto BIN Veloz ET Exactus , benar dan tepat waktu.

Karena itu tidak ada salahnya jika Kepala BIN menciptakan perangkat operasi dan system kendali yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Jika Presiden Jokowi mempunyai 7 Stafsus milenial, maka wajar jika Budi Gunawan merekrut orang orang muda yang cerdas dan pro NKRI sebagai staf dan mata telinga tambahan untuk merespon jaman yang serba milenial dan digital itu.

Tantangan Indonesia 5 tahun ke depan sangat beragam. Semoga dengan kendali yang teruji efektif, Badan Intelijen Negara bisa menjamin rasa aman dan damai bagi segenap masyarakat Indonesia.

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Panglima TNI: Tidak Ada Bentrok TNI-Polri Dan TNI Dukung Polri Jaga Keamanan
By: On:

Panglima TNI: Tidak Ada Bentrok TNI-Polri Dan TNI Dukung Polri Jaga Keamanan

Foto: Jumpa pers di Media Center KemenkoPoluhkam, Jum’at (27/09), Istimewa

 

 

JP-Jakarta, Terkait viralnya video demonstran yang masuk kedalam Wisma Perwira Tinggi TNI AL (Wisma Lumba-Lumba)di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P menjelaskan bahwa dalam video tersebut bukannya TNi bentrok dengan Brimob, tapi justru TNI mendukung dan membantu Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dan kemarin prajurit Marinir mampu menyelesaikan permasalahan di lapangan dengan menghalau para pengunjuk rasa agar mundur sampai ke Bendungan Hilir,” ujar Panglima TNI di Media Center Kantor KemenkoPolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (26/09).

Menurut Panglima TNI, jika mess lumba-lumba terkena gas air mata, itu merupakan hal yang wajar. Jangankan mess lumba-lumba, kantor saya di Medan Merdeka juga kemasukan gas air mata  hampir masuk ke halaman belakang, sama halnya dengan yang di mess lumba-lumba,” jelas Hadi Tjahjanto.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 Ayat 2, bahwa TNI memberikan dukungan atau bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Terkait pengamanan demo yang terjadi belakangan ini, TNI telah mengerahkan bantuan kekuatan prajurit TNI, untuk ditempatkan di tempat strategis yaitu di depan Istana Negara, gedung DPR/MPR, dan di tempat-tempat yang dianggap paling kritis yaitu di wilayah Ladokgi, pintu utama gedung DPR/MPR, depan gedung BPK Pejompongan, perempatan Slipi, jelas Panglima TNI.

Panglima TNI kerahkan 3000 prajurit untuk membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Panglima TNI menegaskan bahwa “TNI terus mendukung tugas Polri dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyaraka”.(Icha)