Category: Hankam

Dansatgas Konga TNI XXXIX-A RDB MONUSCO : Pembangunan Sarana Pasar Tradisional Rekatkan Jalinan Komunikasi Antar Suku Di Republik Demokratik Kongo
By: On:

Dansatgas Konga TNI XXXIX-A RDB MONUSCO : Pembangunan Sarana Pasar Tradisional Rekatkan Jalinan Komunikasi Antar Suku Di Republik Demokratik Kongo

Jayakartapos, Pembangunan sarana pasar tradisional yang menjadi bagian dari kegiatan Civil and Military Coordination (Cimic) yang rutin digelar oleh prajurit Satgas Konga TNI XXXIX-A RDB MONUSCO bertujuan untuk merekatkan kembali jalinan komunikasi dan persaudaraan yang sempat terpecah antar Suku beberapa waktu lalu.

Hal tersebut dikatakan Komandan Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda (Konga) TNI  XXXIX-A Rapidly Deployable Battalion (RDB) Mission de lOrganisation des Nations Unies pour La Stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) Kolonel Inf Dwi Sasongko di Kalemie, Propinsi Tanganyika, Republik Demokratik Kongo, baru-baru ini.

Dalam kesempatan tersebut Komandan Satgas Konga TNI  XXXIX-A RDB MONUSCO menyampaikan bahwa pembangunan sarana pasar tradisional di Desa Lwakato yang berjarak 20 Km dari Combat Operation Base (COB) Manono adalah wujud kesepakatan yang telah dicapai beberapa waktu yang lalu antara dua suku yang pernah bertikai yaitu Suku Bantu dan Suku Twa.

Selanjutnya Kolonel Inf Dwi Sasongko menuturkan bahwa pasar tradisional yang diberi nama Garuda Soko tersebut dibangun secara bersama-sama antara prajuritl Satgas Konga TNI  XXXIX-A RDB MONUSCO serta warga Desa Lwakato dan dikerjakan selama empat hari.

Selanjutntya Komandan Satgas Konga TNI  XXXIX-A RDB MONUSCO mengatakan bahwa selain sebagai tempat perputaran ekonomi, pasar tradisional Garuda Soko dapat menjadi sarana berkumpul dan bersosialisasi antara kedua suku, sehingga diharapkan kedepan tidak ada lagi perselisihan yang terjadi.

Lebih lanjut dikatakan Kolonel Inf Dwi Sasongko bahwa Selain membangun sarana pasar tradisional, prajurit Satgas Konga TNI  XXXIX-A RDB MONUSCO juga memberikan pelajaran tentang pengenalan huruf alphabet dan matematika sederhana untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis warga Desa Lwakato.(Sumber: Puspen TNI)

Tingkatkan Profesionalisme, Yonkav 12 Gelar Latihan menembak Senjata Ranpur
By: On:

Tingkatkan Profesionalisme, Yonkav 12 Gelar Latihan menembak Senjata Ranpur

JP-Singkawang, Batalyon Kavaleri 12/Beruang Cakti menggelar Latihan Menembak Senjata Kendaraan Tempur (Latbakjatranpur) 2019 di Pasir Panjang, Singkawang. Latihan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme para prajurit Yonkav 12/BC yang merupakan pembinaan kekuatan TNI AD dalam Program Kerja TA 2019.

Dalam latihan menembak senjata berat ini menggunakan 2 unit Tank Amx-13/Kanon kaliber 105 mm dengan sasaran jarak 900 meter, 2 unit Tank Amx-13/APC SMB Browning kaliber 12,7 mm dengan sasaran jarak 300 meter dan senjata PSU Mag 58 kaliber 7,62 mm dengan sasaran jarak 300 meter. Pelaksanaan latihan didampingi Asnik dari Pusdikkav Pussenkav dan Tim Asnik dari Paldam Kodam XII/Tanjungpura.

Pada kesempatan tersebut Danyonkav 12/BC Mayor Kav Rinaldi Irawan, M.Han., juga selaku Komandan Latihan menegaskan, tujuan latihan menembak senjata kendaraan tempur ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan menembak senjata Ranpur. Agar petembak di satuan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan juga mendukung tugas pokok TNI AD di masa-masa yang akan datang.

Danyonkav juga menyampaikan, sasaran latihan yang ingin dicapai adalah dua aspek diantaranya sasaran kuantitatif bagi seluruh personel yang menjabat petembak senjata berat dan sasaran kualitatif dengan tujuan mampu menembak senjata berat Ranpur dengan baik. “Hasil yang harus dicapai dalam latihan menembak senjata berat ini adalah para petembak diharuskan mampu menghancurkan sasaran sesuai target yang telah di tentukan,” pungkas Danyon.

Sumber: Pendam XII/TPR

Satgas TNI Konga XXXIX-A RDB MONUSCO Turut Serta Laksanakan Pelatihan Ketrampilan Kepada Seribu Warga Ex-Combatan
By: On:

Satgas TNI Konga XXXIX-A RDB MONUSCO Turut Serta Laksanakan Pelatihan Ketrampilan Kepada Seribu Warga Ex-Combatan

 

Jayakartapos, Satuan Tugas (Satgas) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXIX-A Rapidly Deployable Battalion (RDB) Mission de lOrganisation des Nations Unies pour La Stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) turut serta dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan kepada seribu warga Ex-Combatan bertempat di Desa Mushenge, 30 km dari Kalemie, Propinsi Tangayika, Republik Demokratik Kongo, baru-baru ini.

Kegiatan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan selama satu minggu tersebut merupakan rangkaian dan tindak lanjut dari program Monusco dalam hal ini adalah Disarmament Demobilization Repatriation (DDR) dan staf Monusco lainnya yang membidangi proses pasca penyerahan senjata yang telah dilakukan pada bulan april yang lalu kepada Satgas TNI Konga XXXIX-A RDB MONUSCO.

Pada kegiatan tersebut diakhiri dengan penyerahan 1.111 sertifikat secara simbolis kepada warga Ex-Combatan Fimbo Na Fimbo oleh Komandan Satgas TNI Konga XXXIX-A RDB MONUSCO Kolonel Inf Dwi Sasongko dan diikuti oleh pejabat pemerintah lainnya serta dilanjutkan dengan pernyataan hidup damai sebagai warga masyarakat pada umumnya yang menjadi momentum sejarah perdamaian pertama kali di wilayah propinsi Tanganyika.

Dalam acara penyerahan sertifikat tersebut diawali dengan kegiatan Civil and Military Coordination (Cimic) dari Satgas TNI Konga XXXIX-A RDB MONUSCO dengan berbagai stand diantaranya medical assistance (pengecekan kesehatan dan pemberian obat serta vitamin secara cuma-cuma, psychology treathmeent (diberikan kepada anak-anak dan seluruh masyarakat untuk meningkatkan moril dan semangat mereka hidup kembali menjadi warga masyarakat), dan membuka smart libraryperpustakaan mini. Selain dari Cimic dariSatgas TNI Konga XXXIX-A RDB MONUSCOjuga ditampilkan drama kolosal tentang sejarah awal penyerahan senjata yang dimainkan oleh warga Ex-Combatan baik pria maupun wanita.

Sumber: Puspen TNI

Pangdam XII/Tpr dan Forkopimda Kalbar Tinjau Pos Pengamanan Terpadu Lebaran Tahun 2019
By: On:

Pangdam XII/Tpr dan Forkopimda Kalbar Tinjau Pos Pengamanan Terpadu Lebaran Tahun 2019

Jayakartapos-Pontianak, Senin (3/6/19) Pangdam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab bersama Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H.,M.Hum, Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono melakukan patroli peninjauan untuk mengecek kesiapan Pos Pengamanan Terpadu Lebaran Tahun 2019 yang tersebar di beberapa lokasi di wilayah Kota Pontianak.

Turut dalam peninjauan, Danlantamal XII/Pontianak, Laksma TNI Gregorius Agung W. D. M.Tr (Han), Danlanud Supadio, Marsma TNI Palito Sitorus, S.I.P., M.M, Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Dandim 1207/BS, Kolonel Arm Stefie Nuhujanan, Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir, Para Pejabat Teras Kodam XII/Tpr dan Para Pejabat Utama Polda Kalbar.

Selain itu juga turut mendampingi, Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Kalbar, Ketua Persit KCK Daerah XII/Tanjungpura, Ketua Bhayangkari Polda Kalbar, Ketua Jalasenastri Korcab XII DJA I Lantamal XII Pontianak, Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 19/D.I Lanud Supadio.

Pangdam XII/Tpr dan Forkopimda Prov. Kalbar meninjau Pos Pengamanan Terpadu Ops Ketupat Kapuas 2019 Polresta Pontianak diantaranya Pos Pengaman Terpadu Pasar Flambohan, Ramayana, Pasar Nusa Indah, serta Pelabuhan Dwikora.

Dalam kesempatan peninjauan tersebut, Pangdam XII/Tpr dan Forkopimda Prov. Kalbar juga membagikan bingkisan kepada personel TNI dan Polri yang melaksanakan dinas jaga pos pengamanan lebaran.

Kapendam XII/Tpr, Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, S.Sos menegaskan, peninjauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesiapan petugas dalam rangka melaksanakan pengamanan lebaran tahun ini. “Digelarnya Pos Pengamanan Terpadu ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran serta menjaga keamanan selama hari raya Idul Fitri,” tutup Kapendam XII/Tpr. (Pendam XII/Tpr)

Operasi Penegakan Hukum : Mengacak-ngacak Doktrin Operasi TNI
By: On:

Operasi Penegakan Hukum : Mengacak-ngacak Doktrin Operasi TNI

Oleh : Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Jakarta. Pasukan TNI yang Jelas tergabung dalam Satuan Petugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum), yang sedang melaksanakan pengamanan dalam rangka proses pergeseran pasukan TNI yang akan melaksanakan pengamanan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena – Mamugu di Kabupaten Nduga mendapat serangan dari pihak KKSB pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi pagi 07 Maret 2019 pukul 08.00 WIT. Tiga prajurit TNI gugur tapi berhasil merampas lima pucuk senjata dan menemukan satu jenazah KKSB. Ini adalah penggalan keterangan Kapendam XVII/Cend Kolonel Inf Muhamad Aldi.

Masih menurut penjelasan Kapendam XVII/Cend, TNI akan terus mem–back up Polri dalam upaya penegakkan hukum terhadap aksi kelompok bersenjata yang meresahkan masyarakat-masyarakat Papua. Makna dari kalimat-kalimat ini bahwa di Papua sedang dilaksanakan operasi penegakkan hukum oleh Polri dibantu TNI untuk melawan KKB.

Benarkah tugas TNI untuk melakukan penegakan hukum?. Menurut UUD 1945 Pasal 30 ayat 4, penegakan hukum adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia, dan bukan menjadi tugas TNI. Masih menurut UUD 1945 Pasal 30 Ayat 3, tugas yang diberikan kepada TNI adalah mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dengan penugasan di Nduga sebagaimana yang ada saat ini, patut ditengarahi adanya penyimpangan terhadap doktrin TNI.

Benar, dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana UU Nomor 34 tahun 2004, salah satu tugas yang dapat dilaksanakan TNI adalah membantu kepolisian untuk tugas-tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan tugas penegakan hukum. Jenis penugasan ini yang dilaksanakan TNI di Aceh, dimana operasi militer yang dilaksanakan oleh Koops TNI di bawah kendali Komando Operasi Pemulihan Keamanan yang berada ditangan Polda NAD. Tugas Koops TNI diberikan oleh Mabes TNI tetapi pelaksanaannya dalam kendali penuh Kapolda Aceh selaku Dankoopslihkam Aceh.

Di dalam bentuk penugasan seperti ini, Komando Operasi TNI diberi wilayah operasi dan tugas-tugas spesifik operasi militer. Sehingga, dalam wilayah tanggung jawab ini satuan-satuan TNI dapat mengembangkan doktrin operasi TNI sesuai dengan tugas yang diberikan. Sesuai dengan kompetensinya, yang dihadapi TNI adalah kombatan GAM, sehingga secara teknis tugas yang dilaksanakan adalah tugas-tugas tempur untuk melumpuhkan kekuatan kombatan GAM, bukan tugas penegakan hukum.

Untuk melaksanakan operasi di Nduga, pihak Kepolisian menyebut TPNPB-OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), karenanya operasi yang dilaksanakan adalah operasi penegakan hukum. Terkait dengan operasi ini, tugas TNI untuk melaksanakan operasi bantuan TNI kepada Kepolisian dipastikan sebagai operasi penegakan hukum sebagaimana dikatakan Kapendam XVII/ Cend. Sebuah tugas yang patut dievaluasi dari kompetensi TNI. Dengan sebutan KKB, bermakna operasi untuk mengejar kombatan kelompok Egianus Kogoya adalah operasi dalam bingkai criminal justice system.

Terkait dengan gugurnya prajurit TNI di Distrik Mugi, Presiden Jokowi angkat bicara sebagaimana diungkapkan oleh Warta Ekonomi.co.id, Bandar Lampung tanggal 8 Maret 2019, bahwa tidak mudah bagi TNI untuk menyelesaikan separatisme di Papua, sebab medan yang sangat berat. Dalam pernyataan ini beliau mengaku bahwa sejak awal telah memerintahkan TNI untuk terus berupaya memberantas separatisme pimpinan Egianus Kogoya.

Dari bentuk operasi yang dilaksanakan dan pernyataan Presiden Jokowi, terdapat sejumlah hal yang patut dikritisi. Hal tersebut meliputi operasi penegakan hukum, penyebutan KKB, peran dan fungsi DPR dalam pengerahan Pasukan TNI untuk melaksanakan operasi di Papua, serta tugas TNI untuk memberantas separatisme Egianus Kagoya.

Terkait dengan operasi penegakkan hukum, sebagaimana sedikit diungkap pada alinea sebelumnya, secara doktriner TNI tidak disiapkan dan dilatih untuk tugas-tugas penegakan hukum, kecuali untuk kepentingan internal TNI. UU Nomor 34 tahun 2004 juga tidak merinci kemampuan TNI dalam penegakkan hukum, apalagi doktrinnya. Sehingga penugasan operasi jenis ini merupakan penugasan di luar kemampuan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan TNI.

Terkait dengan penyebutan KKB, beberapa artikel IDESSS sebelumnya dan banyak dibahas oleh berbagai media, bahwa penyebutan ini tidak benar secara hukum. Oleh karena itu, tidak tepat bila TNI menyerahkan sebutan KKB kepada Pemerintah, tanpa pandangan yang jelas dari TNI. Status TPNPB sebagai kombatan diakui dan diklaim sendiri oleh mereka. Terlepas dari klaim dan pengakuan, cara yang mereka lakukan adalah cara militer. Kalau seperti ini, tentu patut ditengarahi, sebutan KKB sangat bernuansa politis untuk kepentingan pihak tertentu.

Terkait dengan peran dan fungsi DPR dalam pengerahan kekuatan TNI, menurut Pasal 18 UU Nomor 34 tahun 2004: (1) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI; (2) Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam waktu 1X24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; (3) Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden harus menghentikan pengerahan TNI tersebut.

Dalam hubungan ini, kalaupun Presiden mengeluarkan perintah pengerahan TNI untuk pengejaran, dibenarkan menurut UU. Persoalannya adalah DPR belum pernah memberikan respon. Mungkinkah faktor administrasi? Ini membuka peluang untuk dimaknai bahwa DPR abai dalam tugas pengawasan UU. Padahal persetujuan DPR menjadi legitimasi bagi TNI untuk menjalankan tugas, dan respon DPR penting karena justifikasi, sehingga prajurit TNI tidak ragu menjalankan misinya.

Terkait dengan tugas memberantas separatisme sebagaimana disampaikan Presiden, tugas ini adalah tugas OMSP menurut UU Nomor 34 tahun 2004 yaitu memberantas separatis bersenjata. Sebuah tugas yang menjadi tanggung jawab TNI. Sehingga pengerahan TNI untuk melakukan pengejaran Kelompok TPNPB pimpinan Egianus Kogoya sesuai dengan peraturan perundangan, tentu bukan dalam rangka operasi kepolisian. Sebuah teka teki politik. Barangkali ada pembelokkan kehendak di level bawah Presiden dengan dalih resistensi luar negeri tetapi sesungguhnya untuk kepentingan politik kelompok atau pribadi.

Sebagai bahan pemikiran, doktrin adalah tuntutan militer dalam tugas serta jabaran operasional dan teknis pelaksanaan UU. Diyakini TNI tidak memiliki doktrin operasi penegakkan hukum karena tidak ada rujukan dalam UU nya. Implikasinya terhadap prajurit adalah kegamangan dalam tugas dan kemampuan mengembangkan cara bertindak yang dipaksa atau didikte oleh sesuatu yang mereka tidak pahami. Korban akan terus terjadi apabila pola seperti ini berlanjut.

Mencermati seluruh keadaan ini, patut menjadi keprihatinan semua pihak, bahwa menjalankan kewenangan di luar ketentuan perundangan merupakan kekeliruan yang dapat berdampak negatif dan fatal. Padahal, salah satu poin sumpah jabatan siapapun mereka adalah menjalankan UUD 1945 dengan sebaik-baiknya. TNI seharusnya tidak membiarkan Doktrin Operasi nya diacak-acak oleh karena alasan pragmatis senang dilibatkan dalam operasi. Sudah seharusnya para pejabat alat negara, lebih mengedepankan politik negara dari pada politik kekuasaan.

*) Mantan Pangkoops Darurat Militer Aceh dan Desk Polhukam Masalah Aceh.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.