Category: Hukum

Penyergapan Teroris di Sibolga dan Lampung Upaya Pencegahan Teror
By: On:

Penyergapan Teroris di Sibolga dan Lampung Upaya Pencegahan Teror

Jayakartapos,  Kejadian di Sibolga diawali dengan penangkapan Abu Hamzah di Sibolga, Sumut, yang merupakan pengembangan dari penangkapan terduga teroris R di Lampung pada Sabtu (8/3). Abu Hamzah ditangkap tim Densus 88 Antiteror pada pukul 14.23 WIB.

Petugas kemudian melakukan penggrebekan di rumah Abu Hamzah. Pada saat petugas hendak menggerebek ke dalam rumah Abu Hamsah, bom meledak. Seorang polisi dan warga terluka akibat kejadian di Gang Sekuntum, Sibolga, Sumut, ini.

Diketahui bahwa istri dan kemungkinan juga tiga anak Abu Hamsah bertahan di dalam rumah tersebut dan diperkirakan ada bahan peledak. Pada pukul 02.00 dini hari ini (13/3/2019) diketahui terdengar dua kali ledakan dari dalam rumah tersebut.

Abu Hamsah diidentifikasi berasal dari kelompok JAD yang berafiliasi dengan ISIS. Pengikut kelompok JAD ini tercatat pernah melakukan aksi bom bunuh diri seperti kasus bom tiga gereja di Surabaya.

Salah satu karakteristik aksi teroris dari kelompok yang berafiliasi dengan ISIS adalah tega melibatkan atau mengorbankan perempuan dan anak-anak dalam aksinya, meskipun itu keluarga dari pelaku.

Saat ini diketahui mulai ada perubahan strategi kelompok radikal yang sebelumnya bergerak dalam kelompok, sekarang beradaptasi menjadi unit yang lebih kecil termasuk tingkat keluarga. Hal
Ini adalah strategi untui menghindari pelacakan dari aparat. Selain itu gerakan yang diduga cukup kuat adalah radikalisasi melalui media internet untuk menghasilkan pelaku teror tunggal atau lone wolf, yang gerakannya sulit terdeteksi.

Aksi yang dilakukan oleh keluarga atau pelaku tunggal diperkirakan akan terus menjadi bentuk aksi teror ke depan.

ISIS memang menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuannya. Selain sangat kejam, ISIS juga menganggap pihak diluar kelompoknya dapat diperangi.

Kelompok radikal di Indonesia yang sudah menyatakan diri mendukung ISIS seperti MIT di Poso dan JAD, dari berbagai fakta yang ditemukan, keberadaanya menyebar di beberapa daerah di Indonesia. Keberadaan kelompok radikal yang berafiliasi dengan ISIS ini sangat berbahaya.

Kejadian di Sibolga ini tidak berhubungan dengan dinamika politik yang saat ini sedang terjadi. Aksi tersebut adalah murni dari kelompok radikal yang kapanpun jika sudah menemukan momentum dan ada kesempatan maka mereka akan melakukan aksi teror.

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Polri terhadap gerakan sel teroris di Lampung dan Sibolga ini tentu sudah mempunyai bukti yang cukup. Jika tidak dilakukan pencegahan maka dampak yang terjadi jika sel tersebut beraksi bisa sangat besar.

Tindakan Polri yang secara tegas menanggulangi terorisme termasuk menangani sel kelompok radikal di Sibolga, yang merupakan kelompok JAD dengan afiliasi kepada ISIS, harus didukung.

Niat kelompok teror yang ingin mengganggu kedaulatan negara Indonesia, dan memaksakan kepentingan ideologinya tidak bisa ditoleransi, terutama jika aksi-aksi tersebut bertujuan untuk menganggu sistem negara yang sudah disepakati.

 

*) Stanislaus Riyanta, pengamat terorisme

LBH Pers Minta M Reza Alias Epong Dibebaskan
By: On:

LBH Pers Minta M Reza Alias Epong Dibebaskan

JP-Bireun, M. Reza alias Epong Reza selaku jurnalis media online yang bernama mediarealitas.com telah didakwa melakukan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum saat persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 11 Februari 2019.

M Reza alias Epong ditahan berawal dari liputan yang dibuat oleh Epong pada mediarealitas.com tertanggal 25 Agustus 2018 yang berjudul “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa”. Dalam berita tersebut mencoba mengangkat persoalan terkait dugaan adik Bupati Bireuen yang menggunakan BBM bersubsidi untuk kepentingan perusahaannya. Atas pemberitaan tersebut pihak Epong selaku jurnalis yang meliput dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.

Dalam pernyataan tertulis yang redaksi terima, bahwa LBH Pers berpendapat bahwa permasalahan yang dilaporkan ke pihak kepolisian, yang kemudian berlanjut ke pengadilan merupakan sengketa pers. Sangat tidak tepat apabila permasalahan sengketa pemberitaan ditindaklanjuti melalui proses hukum di Kepolisian. Seharusnya persoalan pemberitaan diselesaikan berdasarkan mekanisme dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni melalui mekanisme pengajuan hak jawab, hak koreksi, atau diadukan ke Dewan Pers. Persoalan berita merupakan persoalan Kode Etik Jurnalistik.

Menurut LBH Pers, pihak yang memiliki kapasitas dan berhak menilai sengketa pemberitaan atau ada tidaknya pelanggaran kode etik jurnalistik adalah Dewan Pers. Terlebih lagi terdapat Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2/DP/MoU/II/2017/B/15/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan yang mengatur koordinasi penanganan perkara ketika terdapat pelaporan menyangkut pemberitaan. Dalam MoU tersebut mewajibkan adanya koordinasi antara Kepolisian dengan Dewan Pers untuk menyerahkan kasus pemberitaan ke Dewan Pers agar dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme dalam UU Pers.

LBH Pers pun berpendapat kalau kasus yang menimpa Epong Reza adalah Sengketa Pers sebagaimana yang sudah dijelaskan, dan sangat tidak tepat diselesaikan melalui proses hukum pidana di Kepolisian hingga sampai pengadilan karena objek permasalahannya adalah materi pemberitaan yang masuk dalam kategori sengketa pers;

Pengenaan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Epong Reza sangatlah tidak tepat karena objek perkara merupakan sengketa pers. Selain itu pertanggung jawaban atas materi pemberitaan terletak pada Pemimpin Redaksi bukan Reporter yang melakukan peliputan secara langsung, ujar LBH Pers dalam rilisnya.

Menurut LBH Pers, sengketa pemberitaan harus diselesaikan berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni melalui pengajuan hak jawab, hak koreksi, atau diselesaikan di Dewan Pers;

LBH Pers mendesak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biereun yang memeriksa perkara untuk mematuhi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Saksi Ahli. Dalam SEMA tersebut menyebutkan, dalam pemeriksaan perkara-perkara yang terkait delik pers hendaknya Majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek dan selanjutnya menjatuhkan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Bieruen tidak berwenang memeriksa perkara karena perkara sengketa pemberitaan wajib diselesaikan di Dewan Pers sebagai pihak yang berwenang;

Selain itu, LBH Persa juga mendesak pihak Dewan Pers untuk aktif merespon kasus Jurnalis mediarealitas.com dan mengirimkan ahli pers sebagaimana dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Saksi Ahli.

Polres Kepulauan Seribu Gagalkan Minion Berisi Sabu Untuk Pesta Tahun Baru
By: On:

Polres Kepulauan Seribu Gagalkan Minion Berisi Sabu Untuk Pesta Tahun Baru

JP-Jakarta,  Polres Kepulauan Seribu berhasil menggagalkan peredaran sabu yang diduga untuk pesta malam tahun baru yang dikemas dalam boneka Minion. Keempat pelaku yang mengedarkan sabu dalam boneka Minion berhasil diringkus.

Keempat pelaku berinisial DK (35), J (33), AR (38), dan HJ (38) ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu dari lokasi yang berbeda di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.

Dalam jumpa pers yang digelar, Senin (31/12/18) Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Jefri Siagian mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari masyarakat yang mengetahui adanya peredaran narkotika di Kepulauan Seribu. Setelah kami telusuri tersangka berada di wilayah Jakarta Pusat, ujar Kapolres Kepulauan Seribu.

Setelah pelaku ditangkap, selanjutnya dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi adanya tersangka lainnya, ungkap AKBP Jefri Siagian.  Para pelaku menggunakan modus dengan cara menyimpan sabu dalam busa helm dan boneka Minion, namun, modus para tersangka tersebut diketahui oleh petugas, ungkap Kapolres Kepulauan Seribu.

Dari para tersangka, Polisi berhasil menyita sabu-sabu seberat 66,96 gram sabu. Barang terlarang tersebut rencananya akan diedarkan pada saat malam pergantian tahun di Kepulauan Seribu.(Herbowo)

KPK Ungkap Uang Ketok Palu RAPBD Jambi
By: On:

KPK Ungkap Uang Ketok Palu RAPBD Jambi

JP-Jakarta, Menurut keterangan dari Ketua KPK, Agus Rahardjo, setelah mencermati fakta-fakta persidangan dan didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik bahwa ke-12 Anggota DPRD Provinsi Jambi, diduga para unsur Pimpinan DPRD Jambi meminta uang “ketok palu”, menagih kesiapan uang “ketok palu”, melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan/ atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp 600 juta per orang;

Unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga telah mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas dan menagih uang “ketok palu”, menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp 400juta, hingga Rp 700 juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp100juta, Rp 140 juta, atau Rp 200 juta

Para anggota DPRD Jambi diduga mempertanyakan apakah ada uang “ketok palu”, mengikuti pembahasan di fraksi masing-masing, dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp200 juta per-orang;

Total dugaan pemberian suap “ketok palu” untuk pengesahan RAPBD TA 2017 dan 2018 adalah Rp16,34 miliar, dengan pembagian:

  • Untuk pengesahan RAPBD TA 2017 Rp12.940.000.000,00
  • Untuk pengesahan RAPBD TA 2018 Rp3.400.000.000.00

Lalu, selama proses penyidikan hingga persidangan dengan terdakwa Zumi Zola, terdapat 5 orang yang mengembalikan uang pada KPK sejumlah Rp 685.300.000 dari unsur Gubernur Jambi dan Anggota DPRD.

KPK menghargai keinginan untuk mengembalikan uang tersebut dan akan dipertimbangkan KPK sebagai faktor yang meringankan. Perlu dipahami, ancaman pidana untuk penerimaan suap sangat tinggi yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Kami ingatkan pada pihak lain, baik anggota DPRD Jambi ataupun pihak lain jika telah menerima uang agar mengembalikan pada KPK untuk kemudian dimasukan dalam berkas perkara.

Atas perbuatannya, 12 Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Sedangkan terhadap tersangka ke-13, yaitu: JFY, pihak swasta diduga memberikan pinjaman uang Rp 5 Miliar kepada Arfan cs. Uang tersebut diduga diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Jambi terkait pengesahan APBD TA 2018, diduga uang tersebut akan diperhitungkan sebagai fee proyek yang dikerjakan oleh perusahaan tersangka JFY di Jambi.

Atas perbuatannya, JFY disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.(Suyatno/RED)