Category: Hukum

PDIP VS KPK, WHO WILL GO AS ” POLITICAL RUINS”?
By: On:

PDIP VS KPK, WHO WILL GO AS ” POLITICAL RUINS”?

Photo: Ilustration, source: KPK

By : Deora Jigibalom *)

Jayakartapos,  Bribery case which was involved the General Elections Commission (KPK) commisioner Wahyu Setiawan inevitably dragging the name of Struggle Indonesia Democracy Party (PDIP) secretary general Hasto Kristiyanto. Besides Hasto Kristiyanto, two special Hasto’s staff at PDIP are DON and SAE had suspected during KPK’s bribery silent operation. SAE is Saeful Bahri, Hasto’s special staff who had claimed as verdicts. SAE and DON had allegedly as Harun Masiku’s mediator who were gave bribery to Wahyu Setiawan. Harun Masiku is PDIP’s politician and former GMKI activist in South Sulawesi.

So that, PDIP as one of the biggest and rulling political party should be given the positive attitude and habits to respect and loyal to national law enforcement process and supporting KPK to tackle those corruption case. Previously, House speaker, PDIP main cadre and PDIP chairwomen son, Puan Maharani had said her political party would support KPK’s to overcome those political bribery. Now, people are waiting PDIP’s political consistent to apply it, because if PDIP vs KPK will happen, neither won nor got political advantages, PDIP will go as “political party ruins” in the heart and mind of Indonesian people.

According to the theory, corruption can happen because there are discretion and monopoly, so that there is not supervise and warden practices. PDIP should support KPK’s effort and if KPK will frisk PDIP’s headquarters in Lenteng Agung, South Jakarta does not reject because it look likes PDIP has challenged the law such as KPK’s law and it may have disturbed PDIP’s reputation. President Joko Widodo must be made political statement that state and the government stand behind KPK and always supporting them.

For PDIP, supporting KPK’s efforts to solve this bribery case will be tested for these political party can still claim as “grassroots people political party” or to be untrusted political party which must not be supported by the voters in the next general elections and 2024 simultaneous local elections or Pilkada 2024. Supporting KPK’s effort will positively correlation with outcome which will get by PDIP on the next Pilkada 2020.

Meanwhile for KPK should be all out to solve those bribery case, in order to KPK which was built with their new regulation has always been supporting by the people of Indonesia and the corrupters are trully common enemy for Indonesia’s people and they are not have any rights to get clemency and must be punished through capital punishment or death sentences. Hopefully.

*) The writer is national politics observer.

Disclaimer: Every opinion in this media is the responsibility of the author. If there are parties who object or feel aggrieved with this article, according to the press rules, that party can give the right of reply to the author of Opinion and Editor will publish the article in a balanced manner.

MODUS KORUPSI JIWASRAYA
By: On:

MODUS KORUPSI JIWASRAYA

Foto: Agung Setia Budi, S.I.P, M.Sos (Penulis)

Oleh : Agung Setia Budi, S.I.P, M.Sos

Jayakartapos, Kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya terdeteksi ketika manajamen mengeluhkan kondisi keuangannya pada awal Desember 2019 mengalami minus ekuitas sangat signifikan. Pemicu minus ekuitas itu, para pengelola asuransi yang lama sangat keliru dalam memainkan investasi saham-sahamnya yang tidak produktif seperti SMRU, TRAM, IIKP, SMBR dan MTFN. Saham-saham itu ketika didefinisikan sangat indah dibaca dan dinikmati tetapi didalamnya penuh modus korupsi kewenangan yang digunakan para manajemen lama.

Akibat permainan saham-saham tersebut, per September 2019, perusahaan hanya mencatatkan modal atau ekuitas sebesar Rp. 25,6 triliun, sedangkan utangnya mencapai Rp. 49,6 triliun. Efeknya perusahaan meminta bantuan dana kepada pemerintah sebesar Rp. 32,98 triliun.

Gangguan kesehatan dari perusaahaan itu sudah dapat terlihat di tahun 2018, ketika hasil rilis dari auditor PricewaterhouseCoopers (Pwc) menemukan laba bersih Jiwasraya tahun 2017 hanya 360 miliar atau sudah terjadinya gagal bayar polis JS Saving Plan senilai Rp.802 miliar, namun hebatnya para manajemen lama melakukan terobosan skema rollover atau memperpanjang kontrak dengan menawarkan bunga rollover 7 persen per tahun yang semestinya hal ini mendapat teguran keras dari OJK namun tidak ada peringatan. Bunga yang menggiurkan ini ditambah kepercayaan pemiliknya plat merah BUMN menjadi daya tarik investor berbondong-bondong membeli produk saham tersebut. Terasa manis tapi berisi racun yang mematikan.

Sementara, pemerintah untuk melakukan suntikan dana bantuan kepada Jiwasraya sudah tidak memungkinkan lagi, penyebabnya berdasarkan aturan UU No.9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPSK) sudah tidak dimungkinkan lagi adanya fasilitas bailout. Hal ini mendorong pemerintah untuk mencari opsi lainnya dalam penyelamatan Jiwasraya.

Mencermati jumlah utangnya yang sangat fantastis tersebut berdampak premi yang dikumpulkan Jiwasraya tergurus hanya untuk pembayaran bunga jatuh tempo serta pokok polis nasabah yang tidak melakukan perpanjangan kontrak yang telah berakhir di pasar keuangan. Belum lagi klaim berbagai jenis asuransi yang sudah jatuh tempo seperti Asuransi kesehatan yang dipegang oleh anak BUMN lainnya mencapai 10.705 peserta pemegang polis ditaksir sekitar Rp. 34 miliar. Kemudian, asuransi distribusi agen yang jumlah pemegang polisnya berjumlah 312.345 peserta dengan tagihan mencapai Rp.9,29 triliun.

Aroma modus korupsi yang dilakukan perusahaan itu sudah dilaporkan untuk kali pertamanya oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang melaporkan kasus itu ke Kejati DKI pada 15 Oktober 2018, pasal sangkaan dugaan mereka korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan objek yang dibidiknya penyalahgunaan wewenang dalam melakukan investasi dilakukan oknum mantan Direksi.

Pada 14 Januari 2020, Kejaksaan Agung menentapkan mantan Direktur Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya, Harry Prasetyo karena diduga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp.13,7 triliun. Rekam jejak Harry sebagai Direktur Keuangan sejak tahun 2008 dan berlanjut kembali diposisi tersebut di tahun 2013 hingga 2018. Selain Harry, Kejaksaan Agung juga menahan Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat.

Kemudian, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Langkah dari Kejaksaan Agung ini, ternyata mendapat apresiasi luar biasa dari istana negara, melalui Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan Presiden mengapresiasi kerja keras Kejaksaan Agung RI bersama pihak terkait untuk menegaskan penegakan hukum terhadap kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan menetapkan dan menahan lima tersangka. Harapan masyarakat dan para korban modus korupsi ini, pihak Kejagung yang sudah dapat backup penuh pemerintah dapat membongkar tuntas praktek perburuan rente yang dilakukan oleh kuasa pemilik kewenangan dikelola para manajemen lama.

*) Penulis adalah Peneliti Studi Ekonomi Politik Pembangunan Wilayah

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

RADIKALISASI DAN SIKAP INTOLERAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN HARUS DICEGAH
By: On:

RADIKALISASI DAN SIKAP INTOLERAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN HARUS DICEGAH

Foto: Stanislaus Riyanta, sumber foto: Istimewa

Oleh Stanislaus Riyanta *)

Jayakartapos, Kebhinekaan dan pluralisme di Indonesia kembali terusik. Ajaran intoleran dan radikalisme terjadi di dunia pendidikan. Anak-anak yang seharusnya belajar tentang keragaman justru didoktrin menolak perbedaan.

Jumat 10/1/2020 sekitar pukul 10:00-11:00 seorang pembina Pramuka dari Gunung Kidul yang menjadi peserta Kursus Mahir Lanjut Gerakan Pramuka, dalam prakteknya mengajarkan kepada anak-anak yel-yel dan tepukan rasis yang menyebut kata kafir. Aksi itu terjadi di SD Negeri Timuran Kota Yogyakarta yang menjadi tempat praktik KML Gerakan Pramuka tersebut.

Seorang wali murid yang mengetahui hal tersebut kemudian protes dan memviralkan ke media sosial. Atas hal tersebut SD Negeri Timuran Kota Yogyakarta yang menjadi tuan rumah angkat bicara. Tidak hanya itu, Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi ikut menyesalkan. Materi tersebut tidak ada dalam materi KML.

Peristiwa lain di SMAN 1 Gemolong Sragen, seorang siswa berinisial Z mendapat perlakuan tidak mengenakan dari oknum pengurus Rohis di sekolah tersebut karena tidak berhijab. Siswi tersebut mendapat intimidasi atau teror melalui pesan WA yang disampaikan langsung ke nomor Z. Pelaku yang diketahui adalah pengurus rohis terus menerus mengirim pesan supaya Z menjalankan syariat Islam dengan memakai jilbab. Hampir setiap hari pesan itu masuk ke nomor ponsel Z sehingga yang bersangkutan merasa terganggu.

Di Solo seorang siswa dikeluarkan dari sekolah karena mengucapkan ulang tahun kepada temannya. Pihak SMP IT Nur Hidayah Solo beralasan banyak pelanggaran yang dilakukan AN sebelum akhirnya keputusan itu diambil. Kepala SMP IT Nur Hidayah Solo Zuhdi Yusroni menyebut pihaknya telah melakukan penindakan sesuai dengan prosedur. Pihaknya telah melakukan pendampingan sebelum mengeluarkan siswi kelas VIII itu.

Berdekatan dengan Solo, di SMK Negeri 2 Sragen bendera mirip dengan HTI dikibarkan oleh pengurus Rohis. Pembentangan bendera mirip lambang HTI di halaman sekolah tersebut terjadi pada hari Minggu 6 Oktober 2019.

Kasus-kasus ini sangat miris. Paham radikal dan intoleran diajarkan kepada anak-anak di lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa radikalisasi sudah terjadi secara sistematis.

Aktivitas dalam lembaga pendidikan yang mengandung narasi-narasi radikal untuk mendorong perilaku intoleran dengan cepat diterima oleh anak-anak. Selanjutnya anak-anak tersebut akan menganggap intoleran dan radikalisme sebagai kebenaran dan wajar jika dilakukan. Maka tidak perlu kaget jika saat ini sudah terjadi aksi terorisme dengan pelaku berusia remaja.

Pemerintah terutama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama harus tegas menyikapi hal tersebut. Anak-anak dan remaja yang masih rentan menjadi target dari propaganda narasi radikal, yang sering kali dikemas sebagai ajaran agama. Pelaku-pelakunya memanfaatkan lembaga pendidikan karena bisa dilakukan dengan intens, dengan relasi kuasa dan memanfaatkan kebutuhan figur bagi anak-anak.

Materi-materi pendidikan termasuk ajaran agama harus dipastikan tidak menimbulkan perpecahan atau bertentangan dengan ideologi Pancasila dan prinsip kebhinekaan. Dalam dunia pendidikan, termasuk kegiatan ekstrakurikuler, harus ditegaskan substansi dan materi yang ditransfer kepada anak didiknya bebas dari doktrinasi radikal dan intoleran.

Sikap Gubernur Jateng patut menjadi rujukan. Melihat beberapa kasus intoleran yang terjadi di Jawa Tengah maka Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan peringatan, siapapun yang mencoba memasukkan paham radikal di lembaga pendidikan di Jateng sanksi pemecatan siap menanti.

Ketegasan seperti yang dilakukan Gubernur Jateng sangat perlu untuk menutup celah bagi masuknya paham radikal dan sikap intoleran. Tentu saja sikap ini juga diharapkan dapat dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Menteri Agama.

Tanpa sikap tegas untuk mencegah maka ruang untuk doktrinasi paham radikal dan sikap intoleran menjadi semakin luas. Jika dalam beberapa tahun ke depan muncul aksi teror oleh remaja maka salah satu penyebabnya adalah pemimpin saat ini yang melakukan pembiaran bibit radikalisme tersebut menjadi subur.

*) Stanislaus Riyanta, pengamat terorisme
Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

PENYEDERHAAN REGULASI : JALAN KEMAKMURAN RAKYAT
By: On:

PENYEDERHAAN REGULASI : JALAN KEMAKMURAN RAKYAT

Foto: Ilustrasi, sumber foto: PSHK

 

 

Oleh : Mubdi Tio Thareq

Jayakartapos, Salah satu program prioritas Jokowi – Ma’ruf ialah penyederhanaan regulasi. Program tersebut dinilai banyak memberikan implikasi positif karena mampu memangkas regulasi dan mempermudah investasi. Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa Indonesia harus bergerak cepat dalam menanggulangi resesi ekonomi seiring melambatnya perekonomian secara global.

Pihaknya akan melakukan sejumlah penyunatan terhadap regulasi-regulasi yang menghambat, guna menciptakan ekosistem dunia usaha yang akan membantu investasi. Jokowi telah menyebutkan bahwa pemerintah akan memaksimalkan perbaikan khususnya atas perizinan serta investasi di Indonesia.

Pemberlakuan reformasi menyeluruh terhadap ekosistem perizinan dan investasi akan menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam mengatasi tren penurunan ekonomi global.

Presiden Joko Widodo menambahkan bahwa harus terus melakukan deregulasi penyederhanaan dan konsistensi regulasi. Baik melaksanakan debirokratisasi penyederhanaan kerja, maupun penyederhanaan proses yang mengarah kepada pelayanan. Dirinya menilai bahwa kita harus mencegah korupsi tanpa mengintervensi keberanian untuk berinovasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi ini juga akan mempermudah segala kesulitan.

Menurutnya, reformasi perundang-undangan harus ini harus dilakukan secara besar-besaran. Bahkan, Jokowi mengajak semua pemerintah, DPD, DPR dan MPR termasuk Pemda dan DPRD guna melakukan langkah-langkah baru. Sebab, kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang alot, berformalitas ruwet ataupun rumit. Maupun yang terkesan basa-basi dan justru membuat keadaan makin keruh dan berdampak bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Untuk itu, Pemerintah akan membentuk Badan legislasi Nasional (Balegnas) untuk mempercepat rencana pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi. Hal ini disampakan oleh Menter Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Pembentukan Balegnas dilakukan berkaitan dengan rencana kerja strategis Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab), hingga Kantor Staf Presiden (KSP).

Pemerintah akan menggabungkan beberapa untuk kementerian termasuk di dalamnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kaitannya dengan peraturan daerah, kemudian kementerian hukum dan HAM kaitannya dengan perundang-undangan di Setneg, Setkab, dan BPHN. Menurut Pratikno, nantinya semua peraturan menteri (Permen) akan dikeluarkan melalui Balegnas. Hal tersebut dilakukan untuk mengefektifkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang melibatkan beberapa kementerian.

Langkah Presiden menyederhanakan regulasi juga direspons cepat oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, yang menyebutkan kementerian perindustrian (Kemenperin) tengah meringkas sebanyak 18 regulasi guna meningkatkan daya saing. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah agar sejumlah kementerian segera menyapu bersih peraturan perizinan yang dapat memperlambat kegiatan investasi. Kemenperin juga tengah melakukan finalisasi penghapusan 18 regulasi dan juga penyederhanaan 6 peraturan.

Dampak positif dari penyederhanaan regulasi ini diharap akan mampu membuat keadaan ekonomi Nusantara menjadi lebih baik. Bukan hanya dari pihak pemerintah saja, namun semua lini masyarakat juga akan menikmati hasil kesejahteraannya.

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika penyederhanaan regulasi adalah jalan menuju kemakmuran, karena melalui kebijakan ini sebenarnya merevolusi mental membangun masyarakat Indonesia yang kompetitif dengan meniadakan pungli

Bagaimanapun juga, penyederhanaan regulasi yang dilakukan pemerintah perlu didukung dan dikawal dalam pelaksanaannya, karena akan banyak “raja-raja kecil” di bidang regulasi yang kewenangannya akan tergilas, sehingga mungkin mereka akan meresistensi rencana ini.

*) Penulis adalah pemerhati Indonesia.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

PENTINGNYA OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
By: On:

PENTINGNYA OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA

Foto: Ilustrasi, BK

 

Oleh Stanislaus Riyanta

Jayakartapos, Langkah Presiden Joko Widodo yang mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja, dalam konteks menjadi omnibus law, yaitu satu Undang-Undang yang sekaligus merevisi beberapa UU perlu didukung. Omnibus law cipta lapangan kerja akan memuat beberapa hal yang diatur (11 klaster) diantaranya adalah penyerdahanaan perizinan berusaha, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, persyaratan investasi, dukungan riset dan inovasi, kemudahan proyek pemerintah, ketenagakerjaan, adminsitrasi pemerintahan, kawasan ekonomi, kemudahan dan perlindungan UMK-M dan pengenaan sanksi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kemudahan investasi, yang dampaknya adalah menciptakan lapangan kerja, masih terhambat dengan rumitnya perizinan yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga terjadi bagi usaha-usaha baru yang dilakukan oleh pemula, yang terhambat oleh rumitnya birokrasi untuk perizinan.

Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy menyebutkan bahwa hingga kini untuk mendapatkan izin usaha di Indonesia masih sulit (11/12/2018) menyebutkan bahwa yang mengungkapkan bahwa hingga kini untuk mendapatkan izin usaha di Indonesia masih sangat sulit, hal ini yang dihadapi para pemula dalam menjalankan usahanya.

Di sisi lain jika menyimak laporan Bank Dunia tentang Kemudahan Berusaha (Doing Business) 2019, posisi Indonesia masih belum menunjukkan hasil yang positif. Dalam laporan tersebut Indonesia turun satu peringkat dari 72 menjadi 73. Nilai tiap indikator dalam Kemudahan Berusaha yakni: Memulai Usaha atau Starting a Business (dari 77,93 ke 81,22), pengurusan perizinan mendirikan bangunan komersial atau Dealing with Construction Permit (66,08 ke 66,57).

Indikator lainnya adalah Pendaftaran properti atau Registering Property (59,01 ke 61,67), kemudahan memperoleh sambungan listrik atau Getting Electricity (83,87 ke 86,38), memperoleh pinjaman atau Getting Credit (65 ke 70), dan kemudahan penyelesaian proses kepailitan atau Resolving Insolvency (67,61 ke 67,89).

Indikator selanjutnya yaitu membayar pajak atau Paying Taxes (68,03), perlindungan terhadap investor minoritas atau Protecting Minority Investors (63,33), perdagangan lintas batas atau Trading Across Border (67,27) dan melaksanakan kontrak atau Enforcing Contract (47,23).

Omnibus law Cipta Lapangan Kerja adalah bentuk reformasi radikal yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan inisiasi Presiden untuk mempermudah investasi dan kewirausahaan, dengan dampak yang diharapkan adalah lapangan kerja yang semakin luas bagi masyarakat.

Meskipun tujuan dari omibus law Cipta Lapangan Kerja adalah untuk mengundang investasi, meningkatkan kewirausahaan dan mempermudah masyarakat mendapatkan pekerjaan, namun tidak semua masyarakat melihat hal tersebut secara positif. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai unjuk rasa menentang omnibus law cipta lapangan kerja, terutama dari aspek ketenagakerjaan.

Salah satu pendapat dari kelompok buruh, Said Iqbal (KSPI) menyebutkan bahwa secara substansi, omnibus law cenderung merugikan kaum buruh. Said Iqbal berpendapat bahwa omnibus law tidak akan meningkatkan investasi, tetapi justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sehingga mereka menjadi miskin. Penjelasan dari Said Iqbal adalah omnibus law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), hingga masuknya TKA yang tidak memiliki skill. Selain itu Said Iqbal juga menyoroti tentang persoalan hilangnya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh.

Terkait dengan hal tersebut maka sebaiknya masyarakat terutama buruh tidak terburu-buru untuk berprasangka negatif terhadap omnibus law yang sedang disusun, namun pemerintah juga perlu mendengar suara-suara dari masyarakat. Mengingat omnibus law cipta lapangan kerja masih dalam penyusunan ada baiknya jika pemerintah melibatkan buruh melalui perwakilannya. Dengan pelibatan ini maka kelompok buruh bisa menyuarakan aspirasinya secara sehat serta mengkaji dengan kritis.

Melihat kerumitan peraturan di Indonesia yang memperpanjang proses dalam investasi dan kewirausahaan maka omnibus law cipta lapangan kerja yang terdiri dari sebelas klaster harus didukung. Pandangan negatif tentang omnibus law cipta lapangan kerja sebaiknya tidak disalurkan dengan aksi jalanan yang kontraproduktif namun disalurkan melalui kajian-kajian kritis sebagai masukan dalam penyusunan omnibus law.

*) Stanislaus Riyanta, mahasiswa doktoral Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.