BURUH INDONESIA SESALKAN SE MENAKER YANG SEBUT UPAH MINIMUM 2021 TAK ADA KENAIKAN

Jayakartapos, KSPI Minta Gubernur Abaikan Surat Edaran Menaker Dalam Menetapkan Upah Minimum 2021 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan yang mengeluarkan surat edaran Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020. Adapun isi surat edaran tersebut adalah meminta kepada para Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum […]

Continue Reading

HARI INI 15 RIBU BURUH GRUDUK KANTOR GUBERNUR JAWA TIMUR TOLAK OMNIBUS LAW DAN UPAH MURAH

Jayakartapos, Selasa,(27/10) Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Jawa Timur terdiri dari 16 Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Jawa Timur kembali melakukan aksi demonstrasi untuk menolak UU (Omnibus Law) tentang Cipta Kerja serta memperjuangkan kenaikan upah minimum tahun 2021. 16 Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut terdiri dari : KSPSI, KSPI, KSBSI, FSP LEM SPSI, […]

Continue Reading

DPP PPMI SERUKAN AKSI TOLAK UU CIPTAKER 28 OKTOBER

Jayakartapos, Berubah-ubahnya jumlah halaman Omnibuslaw UU Cipta Kerja menuai tanda tanya dan kritik pedas di ruang publik. Mulai dari beredarnya draft UU Omnibuslaw dengan berbagai versi mulai dari 1052, 1028, 905, 1035, 812 dan 1187 Halaman. Dagelan konyol dari Legislatif dan Eksekutif tengah mempermainkan UU Omnibuslaw sejak diketuk Palu oleh DPR RI dalam sidang paripurna […]

Continue Reading

DELEGASI AS SEBUT OMNIBUS LAW ALASAN UTAMA INVESTASI DI RI

Jayakartapos, CEO International Development Finance Corporation, Adam Boehler, selaku bagian dari delegasi Amerika Serikat yang bertemu dengan Kadin pada Sabtu (24/10) mengatakan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi alasan utama negaranya mau berinvestasi di Indonesia. “Itulah (Omnibus Law) alasan utama mengapa kami ada di sini dan mengapa kami dapat melakukan transaksi di sini,” kata […]

Continue Reading

KSPI SIAPKAN AKSI NASIONAL 1 NOVEMBER

Jayakartapos, Kalau tanggal 28 Oktober 2020 Presiden Joko Widodo menandatangani undang-undang cipta kerja, maka pada saat itu karena tanggal 1 November 2020 bisa dipastikan buruh KSPI akan me;akukan aksi nasional diseluruh Indonesia, 20 Provinsi, kami akan aksi besar-besaran. Dan tanggal 1 November 2020 tentu secara bersamaan kami akan membawa Judicial Review terhadap undang-undang yang telah […]

Continue Reading