Category: Nasional

OPM AND THEIR POLITICAL WINGS MUST BE BANNED
By: On:

OPM AND THEIR POLITICAL WINGS MUST BE BANNED

Photo: Toni Ervianto (Writer)

By : Toni Ervianto

Jayakartapos, TPN/OPM existence and their political wings such as United Liberation Movement for West Papua or ULMWP, West Papua National Authority or WPNA, West Papua Federal Republic State or NRFPB, Papua Students Alliance or AMP, West Papua National Committee or KNPB and others civilian organization must be banned in Papua and West Papua.

Why must be banned? TPN/OPM has been intensively done several criminals and hunan rights violence activities such as killing civilian society and non combatant persons such as bicycle drivers, toll road workers, and non Papuan citizens etc, meantime ULMWP etc have been done several activities which is smearing democracy such as clamoring the urgency of referendum for Papua and self determination dan referendum, indeed Papua’s integration to Indonesia was final solutions. ULMWP etc has been celebrating every May 1 each years as annexated day but trully those day is Mayday and Papua’s integration day. ULMWP etc have been glitched New York Agreement, indeed its legal. Meanwhile, NFRPB has producted ID card for their members and doing prayers activities as the moment to clamor referendum and supporting separatist groups.

Allegedly by intelligence apparatus and law enforcer, the existence of TPN/OPM and “its wings political” because Papua’s special authonomy fund misuse and at least the government did not tightly supervise .

The situations had been crowded by bureaucracy ocnum who were supported OPM and its allies, and when they were investigated they went to abroad without permit.

Several students from Papua especially who are joining at Papua Student Alliance or AMP which are exist in several provinces and cities around Indonesia which have been supporting separatist had proved always clamoring referendum as final solution to solve Papua’s problem, which their activities have been surveillanced by state apparatus and waiting to firmly suppress to them, indeed their activities has been using Papua’s special authonomy fund, meanwhile most of nationalist Papua’s student did not receipt Papua’s special authonomy fund.

*)The writer is Papua’s issue observer.

Disclaimer: Every opinion in this media is the responsibility of the author. If there are parties who object or feel aggrieved with this article, according to the press rules, that party can give the right of reply to the author of Opinion and Editor will publish the article in a balanced manner.

TOLERANSI MEMPERKUAT INDONESIA
By: On:

TOLERANSI MEMPERKUAT INDONESIA

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Roma Decade

Oleh : An Davos

Jayakartapos, Dalam pidato upacara Hari Lahir Pancasila Presiden Joko Widodo mengatakan Pancasila telah menjadi bintang pemandu bagi bangsa Indonesia. Pancasila, kata dia, telah menjadi rumah bagi keragaman bangsa Indonesia. Semangat persatuan dalam keberagaman telah ditunjukkan para pendiri bangsa saat merumuskan Pancasila. Para pendiri bangsa yang berasal dari beragam golongan dan latar belakang telah duduk bersama menetapkan Pancasila sebagai pemersatu segala perbedaan. “Pancasila berperan sebagai falsafah dan dasar negara yang kokoh.

Terkait keberagaman dan toleransi, Tuhan Maha Pluralis dan Maha Toleran. Tuhan juga yang menciptakan perbedaan tidak untuk perpecahan, tapi untuk saling mengenal dan menghormati.

Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia masih bertahan sampai hari ini adalah karena masyarakat Indonesia memiliki harapan dan mimpi yang sama yaitu Indonesia akan menjadi bangsa yang besar.

Namun cukup disayangkan adanya beberapa kelompok intoleran yang ada di masyarakat yang ingin memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Mengacu pada hasil indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Tahun 2019 yang dirilis Kementrian Agama RI, hasil survey tersebut menyebutkan Provinsi Sumatera Barat dihadapkan dengan Indeks KUB dibawah standar terburuk kedua setelah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Kelompok-kelompok intoleran tersebut sebagaimana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, ketika menjelang dan saat perayaan Natal di Sumatera Barat adanya pelarangan bagi umat kristiani untuk merayakan perayaan natal. Selain itu di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pariaman masyarakat Kristiani yang akan merayakan hari natal harus mencari gereja atau kantor kodim dan kantor Polres sebagai tempat perayaan natal karena di beberapa kabupaten tersebut belum adanya gereja.

Begitu juga sebaliknya, di Tolikara, Papua, Sulawesi Utara, NTT, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara pernah terjadi penolakan oleh umat kristiani terhadap umat Islam yang akan melaksanakan Sholat Hari Raya Idul Fitri serta adanya penolakan pembangunan masjid.

Sebelumnya, data keagamaan dari tahun 1977 sampai 2004, ternyata jumlah rumah ibadah Islam bertambah dari 392.004 menjadi 643.834 (naik 64%), rumah ibadah Kristen bertambah jumlahnya dari 18.997 buah menjadi 43.909 buah (naik 131%), rumah ibadah Katolik dari 4.934 menjadi 12.474 (naik 153%), rumah ibadah Budha dari 1.523 menjadi 7.129 (naik 368%).

Problem umat agama minoritas di suatu daerah dalam menjalankan ibadahnya mendapat tantangan besar dari kelompok mayoritas sehingga dikenal istilah tirani mayoritas terhadap kelompok minoritas. Tirani mayoritas yang bersifat kuantitatif tidak hanya terjadi dalam keyakinan beragama, hal itu dapat juga terjadi dalam konteks kesukuan. Suku yang mayoritas di Indonesia, dapat saja menguasai Lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia.

Sebagai contoh birokrasi Indonesia, dipengaruhi oleh budaya jawa yang merupakan budaya dari suku terbesar dalam bentuk kuantitas di Indonesia. Contoh-contoh kondisi Intoleran jika tidak dikelola dengan baik akan memperlemah dan bukannya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Indonesia tampaknya perlu menyontoh Rusia. Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, ternyata telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang merangkul Islam sebagai kekuatan strategis yang menjadi faktor penting tetap bersatunya Rusia sebagai negara berdaulat(Baca Hendrajit, . Kebijakan Pro Islam Vladimir Putin dan
Aliansi Strategis Rusia-Dunia Islam,http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=77&type=1#.UXZBh0pP1kg).

Vladimir Putin menyadari bahwa warga muslim Rusia saat ini berjumlah 20 juta orang atau 15% dari sekitar 142 juta orang Rusia. Suatu jumlah yang cukup besar, bahkan untuk keberadaan sebuah negara bangsa sekalipun. Islam di Rusia sejak abad ke 7 menyebar di jazirah Rusia. Komunitas Muslim terkonsentrasi di daerah antara Laut Hitam dan Laut Kaspia dan di beberapa negara federasi, serta sejumlah kota seperti Samara, Nyzny Novgorod, Tyumen, dan St Petersburg. Sedangkan sebagian besar penduduk tersebar di daerah sekitar Sungai Volga (Tartastan), Pegunungan Ural, beberapa wilayah Siberia dan Kaukasus Utara. Di Rusia hingga kini ada lebih dari 4.000 masjid.

Terdapat sembilan republic Islam dalam naungan negara Federasi Rusia, yaitu Adegia, Bashkortastan, Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkariya,
Karachaevo-Cherkhesia, Osetia Utara (sekalipun di daerah ini juga bermukim umat Kristiani), Tatarstan, dan Chechnya. Baik di Rusia maupun di negara-negara yang mengitarinya (eks Uni Soviet) kini tercatat lebih dari 6.000 perkumpulan Islam yang aktif.

Sebaliknya, Indonesia jangan meniru Belanda terutama partainya Geert Wilders. Tercatat pada Januari 2013, Geert Wilders, politikus Belanda meluncurkan situs
provokatif http ://www.mo-sknee.nl/. Melalui situs ini, Paartij voor de Vrijheid (partainya Geert Wilders) siap menampung laporan masyarakat, jika ada rencana pembangunan masjid di Belanda demi menghambat laju Islamisasi. Pada 2009, Wilders mengusulkan pajak jilbab bernama kopvoddentax yaitu pajak (taks atau tax) terhadap
cabikan (vod) atas kepala (kop).

Istilah yang baru saja dikenal publik Belanda seperti reli (e) gekkie atau orang beragama sinting atau gristengekkie atau orang Kristen sinting membuktikan agama terus menjadi bahan olok-olok dan tidak lagi dianggap sebagai pandangan atau sikap hidup yang pantas dihormati. Pada 2012, BPS Belanda melaporkan, dari jumlah penduduk dewasa yang beragama sekitar 55% (4% diantaranya beragama Islam). Islam dan Kristen dianggap orang Belanda bertentangan dengan nilai-nilai Eropa yang humanis, rasional, progresif. Islam,
mereka nilai dengan tindak kekerasan, sedangkan Kristen dinilai dengan pelecehan seks. Terakhir, Wilders menggelar lomba karikatur terkait Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas melecehkan umat Islam diseluruh dunia.

Berbagai kelompok masyarakat yang berbeda agama, suku, dan golongan harus mempunya persepsi dan wawasan kebangsaan bahwa Indonesia adalah rumah yang nyaman bagi semua kelompok yang berbeda tersebut. Perbedaan tersebut akan menjadi indah, kokoh, dan maju jika masing-masing kelompok yang beda itu, mensinergikan untuk Bersatu membangun Indonesia yang maju dan unggul di masa depan.

Indonesia emas yang dicita-citakan akan terjadi pada tahun 2045 akan terwujud jika berbagai kelompok masyarakat yang berbeda suku, agama dan antar golongan Bersatu padu mewujudkan Indonesia emas tersebut.

*) Penulis adalah pemerhati isu Pertahanan dan Keamanan

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

MENYOAL INVESTASI PULAU TERLUAR
By: On:

MENYOAL INVESTASI PULAU TERLUAR

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Pontas

 

 

 

Oleh: Almira Fadhillah (Pasca Sarjana Univ. Gunadarma)

Jayakaryapos, Dibukanya investasi untuk pulau-pulau terluar patut diapresiasi sekaligus diwaspadai. Diapresiasi, karena investasi dapat menambah peningkatan ekonomi Indonesia di tengah pelemahan ekonomi global. Diwaspadai, karena akan berpotensi meminggirkan nelayan dan kelestarian lingkungan.

Terlepas benar atau tidaknya anggapan keduanya itu, memang terlalu dini memberikan kesempatan investor asing untuk mengelola pulau terluar. Hal ini mengingat regulasi yang ada masih minim (banyak yang belum diatur) dan tumpang tindih. Jika tidak dilakukan penambahan hukum dan disinkronkan terlebih dahulu, pelaksanaannya akan tabrakan, entah masalah pengelolaan pulaunya, zonasinya, dan investasinya.

Hukum yang tumpang tindih, sebut saja regulasi dengan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, khususnya Pasal 26A membolehkan investasi asing untuk pemanfaatan pulau terluar dan pemanfatan perairan sekitarnya dengan kewenangan dibawah menteri kelautan dan perikanan. Ini berbeda dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional yang menanggap aturan diserahkan pemerintah daerah agar mengacu pada rencana desain tata ruang di daerah. Belum lagi peraturan yang ada di Badan Kordinasi Penanaman Modal, Kementerian Lingkungan Hidup, dan pemerintahan daerah setempat. Tentu kalau tidak disinkronkan akan terjadi benturan kepentingan.

Sedangkan persoalan hukum yang belum diatur, misalnya tak jarang penyelenggaraan investasi asing di bidang pariwisata masih memakai website yang beralamatkan luar negeri, sehingga timbul kecurigaan kepemilikan pulau oleh asing. Ada lagi, belum ada aturan sektor apa yang diprioritaskan dalam pemanfaatan pengelolaan pulau terluar. Ini bisa memunculkan penyalahgunaan pemanfaatan karena rentan dengan urusan pertahanan keamanan batas negara.

Praktik lainnya yang belum diatur dan begitu penting adalah hak dan kewajiban akses masyarakat setempat terhadap satu pulau setelah terjadi investasi pulau asing. Dan yang terakhir belum ada aturan tentang persoalan kelestarian lingkungan. Keduanya (masyarakat dan lingkungan) dikatakan penting mengingat seringkali investasi yang terjadi karena terlalu fokus genjot pertumbuhan ekonomi terus meniadakan keberadaan masyarakat setempat dan lingkungan sehingga kerugiannya jauh lebih besar dibanding nilai investasinya. Masyarakat jadi terpinggirkan dan lingkungan menjadi rusak.

Dari sini, perlu ada perbaikan dan penambahan terus menerus materi hukum, struktur serta budaya hukum masyarakat setempat sehingga konflik kepentingan antara pusat dan daerah, pemerintah dan masyarakat bisa tertangani dengan baik.

Apalagi perihal investasi pulau asing perlu ada perlakuan khusus mengingat pertama, secara fisik terbatas tetapi sumber daya lautnya melimpah.

Kedua, terkait pertahanan keamanan batas wilayah negara.

Ketiga, secara sosiologis masyarakat pulau terluar cenderung memiliki tradisi yang berbeda. Maka aturan main dan persoalan kordinasi lintas stakeholder dan komunikasi ke masyarakat perlu dilakukan secara beda dengan investasi yang lainnya.

Mengubah mindset pemerintah terkait pembangunan juga dirasa perlu dilakukan. Selama ini pembangunan selalu abai dengan rakyat dan lingkungan.

Pembangunan cenderung memakai satu prinsip tujuan yakni dipergunakan untuk tujuan akumulasi kapital. Untuk itu perlu ada aturan dan cara pandang baru bahwa peningkatan ekonomi harus tetap menjaga kemakmuran rakyat dan terjaganya kelestarian lingkungan. Tiga prinsip ini yang perlu dijadikan landasan pembangunan, yaitu ekonomi, rakyat, dan lingkungan.

Bila investasinya mengindahkan tiga hal itu atau tidak mengakomodir salah satu dari tiga prinsip tersebut maka tak perlu dilakukan karena pasti akan berdampak buruk. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penjaga kekayaan alam harus menggunakan kewenangannya agar tiga prinsip pembangunan itu berjalan dengan baik.

Tapi sekali lagi, Di tengah melemahnya kondisi perekonomian global, pemerintah Indonesia mau tidak mau harus berupaya menggenjot ekonomi nasional.

Melalui diplomasi ekonomi dengan mengajak negara-negara sahabat untuk berinvestasi pulau luar di Indonesia tentu menjadi peluang strategis agar ekonomi berjalan dengan baik. Pilihan ini memang serba sulit namun keputusan berani haruslah diambil oleh pemerintah untuk menjaga pendapatan negara berjalan seimbang, mengakhiri dilema pengelolaan pulau dan kurang dimanfaatkannya pulau terluar.

*) Penulis adalah pemerhati masalah kewilayahan.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

PERAN DEWAN KEMAKMURAN MASJID DALAM MENANGKAL RADIKALISME DI MASJID
By: On:

PERAN DEWAN KEMAKMURAN MASJID DALAM MENANGKAL RADIKALISME DI MASJID

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Indo Progress

 

Oleh : Deora Anabel

Jayakartapos,  Penyebaran paham Radikalisme atau ideologi khilafah di Indonesia, cukup intensif dilakukan oleh para kelompok-kelompok radikal dan teroris dihampir seluruh wilayah Indonesia. Sejumlah Masjid-Masjid terbukti telah dikuasai oleh para kelompok radikal sebagai tempat untuk melakukan dakwah menyebarkan pengaruh paham radikal dan terorisme.

Terungkap dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terdapat 41 masjid yang terindikasi telah terpapar paham radikalisme. Diantaranya 11 masjid kementerian, 22 di lingkungan lembaga dan 21 masjid di lingkungan BUMN. Dari 41 masjid tersebut terdapat 7 masjid berkategori rendah, 17 masjid masuk pada kategori sedang dan 17 masjid masuk dalam kategori radikalisme tinggi. Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) juga memaparkan bahwa ada sekitar 500 masjid di seluruh Indonesia yang terindikasi terpapar paham radikal. Dengan kata lain para pengurus masjid tersebut terkena proses radikalisasi.

Radikalisasi adalah proses dimana seorang individu berubah dari kepasifan atau aktivisme menjadi revolusioner, militan dan ekstrimis (Bakti, 2014:154). Selanjutnya radikalisme bisa dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu pemikiran dan tindakan. Dalam hal pemikiran, radikalisme berfungsi sebagai ide yang bersifat abstrak dan diperbincangkan sekalipun mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun dalam bentuk aksi dan tindakan yang dilakukan aktor-aktor kelompok garis keras dengan cara-cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuan utamanya baik di bidang keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi. Pada level ini radikalisme mulai bersinggungan dan memiliki unsur-unsur teror sehingga ia berpotensi berkembang dan berproses menjadi terorisme (Bakti, 2014:155).

Penyebaran radikalisme juga menyasar pada Masjid-Masjid dilingkungan kampus terutama menyasar pada kalangan generasi milenial. Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal Hamli, mengingatkan masjid di kampus berpotensi digunakan menyebar paham radikal. BNPT menganalisis sejumlah perguruan tinggi negeri menjadi tempat rekruitmen jaringan teroris. Jaringan terorisme menggunakan kesempatan dan celah yang ada. Terutama memasuki masjid di kampus dan perumahan. Jika sudah menguasai fisik masjid, mereka akan menyebarkan ideologi. “Takmir masjid di kampus harus mengetahui ada serangan paham radikalisme. Jaga takmir, jaga khatib dan jamaah.”, terangnya.

Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekeraan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal: intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain); fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah); eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya); dan revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Paham radikal, dalam berbagai macam bentuknya, tidak disangsikan lagi merupakan musuh bersama. Pandangan keagamaan yang radikal adalah tahapan menuju tindakan radikal seperti kekerasan atau terorisme. Ini artinya, mustahil memutus jejaring kekerasan dan terorisme atas nama agaka jika para penyebar ideologi radikal masih diperlakukan secara permisif.

Menurut Direktur Riset Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM) Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Nafi Mutohirin, mengatakan bahwa Masjid menjadi tempat aktivisme politik adalah hal biasa. Baik di Mesir, Turki, maupun Indonesia, Masjid selalu menjadi ruang pergerakan, propaganda, ideologisasi, bahkan perekrutan anggota baru kelompok politik Islam.

Hal yang serupa ditulis dalam buku Benih-benih Islam Radikal di Masjid: Studi Kasus Jakarta dan Solo, monograf yang diterbitkan Center for the Study of Religion and Culture, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2010), diketahui Masjid juga menjadi medan kontestasi politik. Kekuasaan di sini bukan berarti jabatan politik atau teritori, tetapi medan dakwah, yang memperebutkan hegemoni ideologi, mazhab, dan aliran. Bahkan KH Hasyim Muzadi pada 2009 mengingatkan umat Islam agar waspada terhadap gejala ideologi transnasional.Gerakan transnasional yang dimaksud adalah gerakan seperti Ikhawanul Muslimin, Jaulah , Al-Qaeda, dan Islam Liberal. Menurutnya, ideologi semacam itu bertentangan dengan arus utama Islam Indonesia yang selama ini toleran.

Negara bersama masyarakat sipil idealnya saling bersinergi menganulir penyebaran paham radikal. Salah satunya dengan tidak memberikan panggung bagi para penceramah agama yang gemar mengumbar ujaran kebencian dan gagasan yang bertentangan dengan ideologi bangsa.

Negara idealnya menyusun satu regulasi khusus yang mengatur ihwal siapa yang pantas diberikan kewenangan untuk berkhotbah dan berceramah di depan publik. Ketiadaan regulasi itulah yang membuat nyaris semua orang bisa menjadi penceramah agama. Terlebih ketika ceramah agama berevolusi dari cara-cara konvensional ke cara-cara yang lebih modern seperti saat ini.

Paham radikalisme dan terorisme tidak muncul secara tiba-tiba, akan tetapi melalui sebuah proses panjang yang menyebabkan radikalisme dan terorisme lahir dan berkembang. Ini juga berarti bahwa penanggulangan terorisme tidak bisa dilakukan dengan singkat pula. Situasi ini menempatkan negara dalam posisi dilematis. Di satu sisi, negara harus menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara terkait kebebasan beragama juga berpendapat. Di sisi lain, negara juga dihadapkan pada ancaman radikalisme yang mustahil disikapi secara permisif.

Kehadiran masjid di tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan masyarakat dari paham radikalisme dan terorisme. Peran masjid sebagai tempat untuk mendidik anak-anak sejak usia dini agar terhindar dari paham radikalisme dan terorisme. Karena penanggulangan terorisme bukan hanya menembak atau menangkap, akan tetapi dengan menghadirkan juga negara di tengah-tengah masyarakat salah satunya melalui pembangunan masjid di tengah-tengah masyarakat.

Di sisi lain, pengurus masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) memiliki peran dalam menangkal gerakan radikalisme di masjid masing-masing. DKM harus mampu mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat pembinaan dan mempersatukan umat Islam. Fungsi DKM harus dimaksimalkan untuk memastikan kajian yang sesuai nilai-nilai Islam, mana yang tidak. Artinya yang diajarkan kemarin [pada pelaku terorisme] kemungkinan tidak melalui unsur-unsur syariat Rasulullah SAW.

DKM dapat mengembalikan fungsi masjid dengan menggelar kajian-kajian yang meningkatkan akidah atau keyakinan, akhlak atau perbuatan, serta ilmu umat Islam, termasuk mengajarkan pentingnya persatuan, kesatuan, kebersamaan antar semangat berbangsa dan bernegara yang semuanya relevan dengan ajaran Islam yaitu ukhuwah watoniyah dan ukhuwah bashoriah selain ukhuwan Islamiyah. Jika umat Islam memiliki akidah, akhlak, dan ilmu yang sesuai perintah Allah S.W.T., dan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan bisa menepis radikalisme dengan sendirinya.

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Ideologi dan Politik.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

MEMANGKAS HAMBATAN INVESTASI
By: On:

MEMANGKAS HAMBATAN INVESTASI

Foto: Toni Ervianto (Penulis)

 

 

Oleh : Toni Ervianto *)

Jayakartapos, Investasi adalah urat nadi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, bahkan investasi selain ekspor yang meningkat akan menjadi “escape route” dari ancaman current account deficit yang terjadi di Indonesia saat ini, namun tidak mudah untuk menggaet atau menarik investasi masuk ke suatu negara, karena banyaknya hambatan-hambatan investasi tetap akan ditemui, dimana hambatan-hambatan tersebut berbeda satu sama lainnya. Saat ini, hampir semua negara termasuk negara berkembang ramai-ramai memangkas hambatan investasi yang terjadi di negara masing-masing.

Percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan Jokowi dengan membangun 52 proyek jalan tol, 17 proyek bandara, 13 proyek pelabuhan, dan 19 proyek kereta api, menunjukkan bahwa fokus prioritas pilihan Jokowi sudah benar yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia dan relaksasi regulasi (deregulasi) yang akan bermuara pada peningkatan daya saing.

Dalam berbagai sumber terbuka, disebutkan bahwa Indonesia saat ini menawarkan nilai investasi di 13 kawasan industri mencapai Rp 250,7 Trilun. 13 kawasan industri yaitu Kawasan Industri Dumai, Riau; Kawasan Industri Lhokseumawe Aceh; Kawasan Industri Tanjung Bunten-Riau; Kawasan Industri Wilmar Serang, Banten; Kawasan Industri Sei Mangke, Sumatera Utara; Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah; Kawasan Industri Ketapang Kalimantan Barat; Kawasan Industri JIIPE Gresik, Jawa Timur; Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah; Kawasan Industri Palu Sulawesi Tengah; Kawasan Industri Bitung, Sulawesi Utara; Kawasan Industri Konawe, Sulawesi Tenggara; dan Kawasan Industri Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Tulisan ini akan mengupas terkait definisi dan teori investasi, kondisi terkini terkait berbagai kendala investasi yang dialami di beberapa daerah, hambatan berinvestasi di Indonesia dan solusi mengatasi hambatan investasi dari perspektif ekonomis, hukum dan intelijen strategis.

Investasi adalah pembelian atau produksi dari modal yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk keperluan masa depan. Selain itu, investasi juga memiliki arti penanaman modal, maksudnya adalah akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.

Dalam studi-studi ekonomi, dikenal setidaknya ada dua teori terkait investasi. Pertama adalah teori neo klasik. Teori ini menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cendrung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh neo klasisk, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010: 88-89).

Kedua, adalah teori yang dikemukakan Harrod-Domar. Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat, dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan utnuk menghasilkan barang-barangdan atau jasa yang lebih besar (Sadono, 2007: 256-257).

Penanaman modal asing atau PMA adalah salah satu jenis investasi yang dikejar berbagai negara. Salvatore (1997) menjelaskan bahwa PMA terdiri atas : pertama, investasi portofolio (portfolio investment), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional.

Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.

Kedua, investasi asing langsung (Foreign Direct Investment), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya.

Wiranata (2004) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor.

Di negara maju seperti Amerika, modal asing (khususnya dari Jepang dan Eropa Barat) tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, modal asing sangat diperlukan terutama sebagai akibat dari modal dalam negeri yang tidak mencukupi.

Untuk itu berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik pihak luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Masih terkait teori untuk menarik investasi, maka investasi akan semakin mudah berdatangan ketika tingkat suku bunga di Indonesia disetting kompetitif serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengertian suku bunga menurut Sunariyah (2004:80) adalah harga dari pinjaman.Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Adapun fungsi suku bunga menurut Sunariyah (2004: 81) adalah: sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan; Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian; Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengatur jumlah uang beredar.

Ini berarti pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian.

Sementara itu, PDRB merupakan Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu wilayah atau regiondalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (intermediate cost). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto.Jadi dengan menghitungnilai tambah bruto dari dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannyaakan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto dapat atas dasar harga berlaku atau nominal maupun atas dasar harga konstan atau riil.

Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar.

Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun. Nilai-nilai PDRB dengan harga konstan atau riil penting karenadapat mencerminkan pertumbuhan output atau produksi yang sesungguhnya terjadi. PDRB nominal tidakmencerminkan pertumbuhan output yang sesungguhnya bila terjadi perubahan tingkat harga secara umum.

Penilaian dan fakta

Banyak kalangan memang menilai Indonesia memiliki iklim yang kondusif untuk menggenjot masuknya investasi asing. Bahkan, menurut US News bertajuk 2018 Best Countries yang berdasarkan pada survei terhadap 21.000 orang di seluruh dunia. Salah satu topik dalam survei tersebut adalah negara terbaik untuk berinvestasi di dunia. Untuk menyusun peringkat negara terbaik tersebut, US News hanya fokus pada 8 dari 65 atribut, yakni kewirausahaan, stabilitas ekonomi, lingkungan pajak yang baik, inovasi, tenaga kerja terampil, keahlian teknologi, dinamis, dan korupsi. Peringkat disusun berdasarkan hasil survei terhadap 6.000 responden. Mereka adalah pembuat kebijakan di dunia usaha di seluruh dunia. Yang membanggakan, Indonesia berada pada peringkat 2 dari 20 negara terbaik untuk investasi di dunia.

Mengutip Business Insider (6/3/2018), ada 10 negara terbaik untuk investasi di dunia yaitu Filipina dengan penduduk berjumlah 103,3 juta jiwa, total PDB sebesar 304,9 Miliar Dollar AS dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9 persen. Kedua, Indonesia (Populasi: 261,1 juta jiwa, Total PDB: 932,3 Miliar Dollar AS, Pertumbuhan ekonomi: 5 persen). Ketiga, Polandia (Populasi: 37,9 juta jiwa, Total PDB: 469,5 Miliar Dollar AS Pertumbuhan ekonomi: 2,9 persen). Keempat, Malaysia (Populasi: 31,2 juta jiwa, Total PDB: 296,4 Miliar Dollar AS, Pertumbuhan ekonomi: 4,2 persen). Kelima, Singapura (Populasi: 5,6 juta jiwa, Total PDB: 297 Miliar Dollar AS, Pertumbuhan ekonomi: 2 persen). Keenam, Australia (Populasi: 24,1 juta jiwa, Total PDB: 1,2 Triliun Dollar AS Pertumbuhan ekonomi: 2,8 persen). Ketujuh, Spanyol (Populasi: 46,4 juta jiwa, Total PDB: 1,2 Triliun Dollar AS Pertumbuhan ekonomi: 3,3 persen). Kedelapan, Thailand (Populasi: 68,9 juta jiwa, Total PDB: 406,8 Miliar Dollar AS, Pertumbuhan ekonomi: 3,2 persen). Kesembilan, India (Populasi: 1,3 miliar jiwa, Total PDB: 2,3 Triliun Dollar AS, pertumbuhan ekonomi: 7,1 persen). Kesepuluh, Oman (Populasi: 4,4 juta jiwa, Total PDB: 66,3 Miliar Dollar AS, Pertumbuhan ekonomi: 0,1 persen).

Meskipun Indonesia dinilai lembaga asing memiliki “investment attractiveness appeal”, namun faktanya di beberapa daerah gambaran investasi masih menghadapi kendala atau hambatan yang bersifat implementatif seperti maraknya calo perijinan seperti yang terjadi di Kota Serang; Ketersediaan material pembangunan yang ditambah dengan keharusan membangun smelter diakui beberapa perusahaan di Halmahera Tengah, Maluku Utara; Di Kabupaten Lombok Barat misalnya banyak perusahaan yang mengalami masalah dan konflik internal, sehingga proses perizinan terabaikan yang menyebabkan ketidakpercayaan atau ketidakpuasan dari beberapa calon investor; Belum efektifnya implementasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan Rencana Detail Wilayah; Banyak perusahaan di daerah yang disinyalir kurang memiliki tata kelola pelaporan yang baik, sehingga laporan investasi mereka ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPMPTSP menjadi terhambat; Minimnya promosi terhadap potensi investasi; Masalah lahan akibat belum jelasnya pemetaan batas antara hak ulayat dengan lahan yang bisa diinvestasikan; Penerapan Online Single Submission (OSS) berdasarkan PP No 24 tahun 2018 dinilai investor telah memicu adanya ketimpangan regulasi antara daerah dan pusat, menyebabkan beberapa investor yang mundur.

Disamping itu, fenomena lain yang membuat kurang menarik investasi di Indonesia adalah maraknya investasi bodong. Daftar investasi bodong yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI sebagai berikut: IndoFxExpress.com, Clash FX, FBS, Gainscope, Global Intergold, Bossventure, Manusia Membantu Manusia (MMM), Dream for Freedom, Wandermind, Sama Sama Sejahtera (SSS), PT Hutara Surya Pratiwi, PT Golden Mandiri Investama, PT Keadilan Semesta, PT Mahesa Alam Semesta, Ingon, Bank Forex Cash (BFC), Iswindo, JP5000, Kokajang Community, KFC Club, Mr. Money, One Coin, PT Buana Kemilau Persada (Mitra Gold), Profit Juara, PT Baskara Gold, PT Mitra Super Sejahtera Indonesia (MISSI), PT Peresseia Mazeaa Dwisapta Abadi (Primaz), PT Sejati Maju Bersama, PT Cakrabuana Sukses Indonesia, Indo Success Club, PT Alsi Investindo Utama, Fa Liang, PT Multi Sejahtera, Q Net Internasional Ltd, PT Sukses Bangun Indonesia, PT Crown Indonesia Makmur, GNR Coin, Platinum Resign, PT Virgin Gold Mining Corporation, PT Wein Group, Bina Usaha Mitra Sehat Sejahtera (BUMSS), Rapid Gold and Currency Exchange, Saranciptaonline, Mayagold, Ruame, Amoeba Internasional, Talk Fusion, 2 Dollars Clubs, Number One Community, PT Inti Benua Indonesia, PT Compact Sejahtera Group (Compact 500), PT Inlife Indonesia, Koperasi Segitiga Bermuda (ProfitWin 77), PT Cipta Multi Bisnis Group, PT Mi One Global Indonesia, Bisnis Cermat Anda, BJ City, Blak Blakan 2, BMA21, CV Kebun Mas Indonesia, Exness Trading, PT Global Agro Bisnis (I-gist), Gold Union, HKDGOOD, meabisnis.com, PT Glory Golden Indonesia, PT Golden Bird (Index Golden Bird), PT Golden Traders Indonesia Syariah, PT Gracia Invexindo, PT Indoboclub, PT Indoglobal Samrey International, PT Investasi Mandiri, PT Legion Artha Mulia, Aset Profit, Best Link, PT Cakra Pelita Investa, PT East Cape Mining Corporation (ECMC), PT Eka Pioneer Assetindo dan PT Exist Assetindo.

Sementara itu, Tongam L Tobing yang juga Ketua Satgas Waspada Investasi mengatakan, pihaknya menerima sejumlah laporan dari nasabah yang terjebak tekfin ilegal dengan jumlah nasabah tekfin yang mencapai 8,5 juta orang. Sementara, Sekar Putih Djarot yang merupakan Juru Bicara OJK menambahkan, OJK telah mengatur layanan pinjaman daring melalui Peraturan OJK (POJK) 77/POJK.01/2016. Segala ketentuan yang ada di dalam POJK itu harus dipatuhi penydenggara tekfin terdaftar. Satgas Waspada Investasi menindak 404 entitas tekfin ilegal. Adapun pada tahun ini, ada 683 entitas yang ditindak hingga 3 Juli 2019.

Hambatan investasi

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong, mengungkapkan lima kendala investasi di Indonesia yaitu : pertama adalah banyak peraturan yang menghambat datangnya penanam modal, dimana kondisi saat ini diwarnai dengan regulasi, peraturan yang berlebihan, kualitas konsistensi regulasi, ketiadaan kepastian hukum tetap membuat penanam modal ragu untuk mengembangkan usahanya di Indonesia, maka dibutuhkan upaya merampingkan peraturan. Banyak peraturan daerah yang justru menghambat pertumbuhan wirausaha di Indonesia. Disamping itu, wilayah-wilayah yang rawan gangguan keamanan bisa dipastikan tidak akan ada investor yang masuk.

Kendala kedua, adalah rezim perpajakan yang tidak memberikan ruang lebih kepada pengusaha. Akibatnya, penanam modal memilih untuk berinvestasi di daerah lain yang memberikan kemudahan perpajakan.

Kendala ketiga, kualitas SDM yang relatif masih rendah. Aksi buruh yang belakangan cenderung brutal juga menjadi sorotan kalangan investor. Pada 2020 mendatang, di tengah persaingan global, Indonesia dihadapkan pada tuntutan perubahan termasuk di bidang aparatur, bagaimana meningkatkan global competitiveness index dengan perubahan-perubahan di sisi kelembagaan pemerintah. Seperti yang dirilis sebelumnya pada 2018 oleh World Economic Forum, Indonesia masih berada di peringkat 45 dari 140 negara dan masih di bawah Singapura, Thailand, dan Malaysia.

Kendala keempat adalah masalah pertanahan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penanam modal yang tertarik untuk berinvestasi terkendala masalah sertifikasi, izin bangunan serta zonasi lahan.

Kendala kelima, adalah masalah infrastruktur sebagai pendukung utama dari industri. Infrastruktur yang buruk memengaruhi biaya bisnis, sehingga biaya keseluruhan akan meningkat. Buruknya kondisi infrastruktur ini berdampak langsung pada rendahnya daya saing perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari tingginya biaya logistik di Indonesia yang mencapai 24 persen dari biaya produksi. Bandingkan dengan Thailand (13 persen) serta Vietnam dan Malaysia (15 persen).

Bank Dunia telah merilis Logistic Performance Index (LPI) 2018 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-46 atau naik 17 peringkat dari posisi dua tahun sebelumnya. Peringkat Indonesia meningkat ke posisi 46 dengan skor 3,15 atau naik 17 tingkat dari sebelumnya di posisi 63 dengan skor 2,98. Dari semua aspek penilaian LPI 2018, aspek kepabeanan meraih skor terendah sebesar 2,67. Sementara itu, aspek penilaian tertinggi adalah ketepatan waktu dengan skor 3,67. Aspek lainnya yaitu infrastruktur dengan skor 2,89, pengiriman barang internasional 3,23, kualitas dan kompetensi logistik 3,1, dan pencarian barang sebesar 3,3.

Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sumber daya melimpah dan pertumbuhan ekonomi baik, sehingga jenis investasi langsung bisa naik 30 persen saat ini. Tetapi, mestinya angka itu bisa lebih tinggi kalau kendala investasi, seperti infrastruktur dan lainnya bisa ditangani dengan baik. Infrastruktur di luar Jawa sangat memprihatinkan.

Modal yang banyak masuk ke Indonesia adalah jenis investasi yang menyasar pasar domestik. Hal itu mengakibatkan, tingginya angka investasi tidak sejalan dengan nilai tambah yang dihasilkan untuk kepentingan industri dalam negeri.

Perbaikan infrastruktur cukup mendesak dilakukan di daerah-daerah yang menjadi sentra tumbuhnya industri hilir seperti perkebunan minyak sawit mentah (CPO) atau rotan. Sebut saja, misalnya di daerah Sumatera atau Kalimantan. Makanya, pekerjaan rumah pemerintah tidak hanya sekedar mengarahkan investor saja, namun juga wajib menyediakan segala fasilitasnya.

Solusi

Investasi adalah “roh pembangunan” karena dengan banyaknya investasi masuk ke Indonesia, maka akan dapat menggerakkan roda perekonomian, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun sayangnya upaya menarik investasi yang diupayakan secara serius oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo masih “jalan ditempat” karena terkendala beberapa penyebab mulai dari sistem dan aturan yang berbelit-belit, SDM kurang profesional, masih adanya “sikap ingin dilayani dari oknum pejabat”, korupsi, sampai kendala yang terkait dengan adat istiadat.

Lubis (2018), negara tidak mungkin bisa memberantas korupsi kalau rule of law tidak jalan. Jika rule of law “macet”, maka good governance juga tak akan berfungsi. Apabila kedua hal tersebut tidak berfungsi, maka kita membutuhkan pemimpin yang kuat: the rule of man. Seperti kata Machiavelli, pemimpin kuat adalah seseorang yang mampu melampaui antara virtù dan fortuna.

Seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan tidak populer tanpa intervensi pihak mana pun. Ringkasnya, ke depannya kita membutuhkan pemimpin dengan peran lengkap: the rule of law dan the rule of man secara sekaligus.

Indonesia selama 5 tahun ke depan dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan Wapres KH Ma’ruf Amin diharapkan mampu untuk menghilangkan atau memangkas hambatan investasi melalui beberapa langkah antara lain :

Masalah banyaknya peraturan yang menghambat datangnya penanam modal, dimana kondisi saat ini diwarnai dengan regulasi, peraturan yang berlebihan, kualitas konsistensi regulasi, ketiadaan kepastian hukum tetap membuat penanam modal ragu untuk mengembangkan usahanya di Indonesia, maka dibutuhkan upaya merampingkan peraturan. Birokrasi yang tidak efisien menjadi keluhan investor, sehingga dukungan pemerintah daerah (pemda) dalam mewujudkan kemudahan berinvestasi menjadi salah satu faktor kunci.

Jokowi sudah melakukan berbagai langkah debirokratisasi dan deregulasi di berbagai lini, bahkan telah memerintahkan Kemendagri dan Kemenkumham untuk menarik Perda-Perda yang menghambat investasi.

Masalah adanya rezim perpajakan yang tidak memberikan ruang lebih kepada pengusaha. Akibatnya, penanam modal memilih untuk berinvestasi di daerah lain yang memberikan kemudahan perpajakan. Jokowi jelas akan memberikan insentif perpajakan bagi investasi yang padat karya dan investasi yang digerakkan oleh kejeniusan kaum milenial.

Kendala kualitas SDM yang relatif masih rendah. Dalam mengatasi masalah ini, Presiden Jokowi dapat memerintahkan Kemenristek Dikti, Kemenpora dan Kemendikbud untuk mendorong pemuda untuk menempuh pendidikan kejuruan, agar memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan dalam industri.

Kendala keempat adalah masalah pertanahan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penanam modal yang tertarik untuk berinvestasi terkendala masalah sertifikasi, izin bangunan serta zonasi lahan, jelas akan diselesaikan oleh Presiden Jokowi dengan memerintahkan Kemendagri, Pemda dan Kepala Badan Pertanahan Nasional termasuk Bappenas untuk menyelesaikan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan Rencana Detail Wilayah termasuk rencana penataan pembangunan wilayah kepulauan.

Kendala kelima, adalah masalah infrastruktur sebagai pendukung utama dari industri. Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ataupun pemerintahan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin jelas akan memperhatikan masalah infrastruktur ini. Sejak tahun 2014, belanja untuk infrastruktur meningkat sangat signifikan. Dan, diharapkan akan terus berlanjut ke tahun berikutnya, sehingga diharapkan bisa mengejar negara lainnya, seperti China dan India yang belanja infrastrukturnya terhadap PDB telah di atas 7 persen. Saat ini, Indonesia hanya di level 4 persen. Setidaknya sampai tahun 2017, ada 244 proyek strategis nasional (PSN) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan nilai investasi lebih dari Rp 4.000 triliun. Beberapa dari proyek itu telah selesai dikerjakan.

Pemerintah sedang mengembangkan dan membangun 11 proyek tol laut. Anggaran yang dialokasikan pada 2017 mencapai Rp 132,38 triliun. Lokasi tol laut yaitu Pelabuhan Patimban di Subang (Jabar), Inland Waterways atau Kanal Cikarang-Bekasi-Laut Jawa di Cikarang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Makassar New Port, Pelabuhan Palu, Terminal Kijing dan Pelabuhan Kupang.

Kemajuan pembangunan infrastruktur di era Jokowi yaitu pembangunan jalan Trans Papua; revitalisasi Bandara Silangit di Sumut; revitalisasi Bandara Komodo di Labuan Bajo-NTT; Tol Trans Jawa sampai Batang dan Tol Trans Jawa sampai Solo; Pembangunan bandara dan pelabuhan Tapaleo, Bicoli dan Wayabula di Maluku Utara; pembangunan jalan sepanjang 1.900 Km dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Utara; pembangunan pembangkit listrik 35GW; penyediaan kapal terjadwal lewat program tol laut; pembangunan 69 bendungan diseluruh Indonesia hingga tahun 2019. Pemerintah sedang membangun Palapa Ring yakni infrastruktur serat optik sepanjang 36.000 Km untuk menjangkau 440 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Palapa Ring akan selesai pada tahun 2018. Disamping itu, pemerintah akan membangun infrastruktur jaringan internet dengan satelit yang ditargetkan selesai tahun 2021.

Target infrastruktur nasional yaitu sektor sumber daya air membangun 47 bendungan (11 baru, 36 masih berlangsung); 106 Km pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir; pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai (11 Km); pembangunan jaringan irigrasi baru (54.000 hektar); rehabilitasi jaringan irigasi (160.000 hektar); pembangunan pengendali lahar/sedimen (16); pembangunan embung (54 buah); pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air baku (4,5m3 per detik). Sektor jalan yaitu pembangunan jalan sepanjang 864 Km, preservasi jalan sepanjang 46.000 Km, pembangunan jembatan (8.037m), pembangunan jalan layang/terowongan (588 Km), pembangunan tol (25 Km) dan preservasi jembatan (497.515 m). Sektor perumahan yaitu pembangunan rumah khusus (5000 unit); rumah susun (6.238 unit), PSU perumahan (15.400 unit) dan rumah swadaya (180.000 unit). Sektor cipta karya yaitu pembangunan SPAM (13.059 liter/detik), penanganan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan (1990 ha), penanganan infrastruktur kawasan permukiman perdesaan (867 ha), pengolahan air limbah (648.018 KK) dan pelayanan sistem persampahan (2.072.904KK).

Disamping itu, langkah-langkah lainnya yang dapat ditempuh untuk memangkas hambatan investasi antara lain : melalui pembentukan forum swasta dan pemerintah untuk memecahkan berbagai masalah investasi tersebut, karena pada dasarnya kalangan investor selalu menunggu dan menantikan adanya perubahan iklim investasi secara terus menerus di Indonesia.

Last but not least, dalam kacamata intelijen strategis terkini bahwa hambatan investasi akan dapat dipangkas secara cepat atau stagnan, dapat dilihat dari salah satunya adalah komposisi menteri mendatang. Presiden Jokowi sudah menggarisbawahi akan memilih menteri yang loyal, berani dan eksekutor kebijakan.

Saat ini, perhatian investor tertuju pada barisan para menteri yang akan masuk dalam kabinet yang baru pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Fokus para investor akan tertuju pada posisi Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasalnya, seperti dikutip dari laporan Aberdeen Standard Investments Indonesia, para menteri tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah defisit neraca perdagangan serta mampu menarik lebih banyak investasi ke Indonesia. Para investor menginginkan stabilitas di sektor keuangan, khususnya dalam hal penanganan current account deficit.

Selain itu, keberlanjutan pembangunan infrastruktur juga menjadi harapan mereka. Seperti pernah disampaikan dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi menegaskan tidak memiliki teban politik’ pada periode kedua pemerintahannya dan akan berani mengambil kebijakan yang tidak populer untuk mendorong perekonomian dan mendongkrak kesejahteraan rakyat Indonesia.

*) Penulis adalah lulusan pasca sarjana Universitas Indonesia (UI)

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.