Category: Nasional

Anies Baswedan Akan Ke Kolombia Hadiri World Cities Summit
By: On:

Anies Baswedan Akan Ke Kolombia Hadiri World Cities Summit

JP-Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan  akan ke Kolombia untuk menghadiri World Cities Summit. Anies akan ke Kota Medelline, Kolombia Rabu (10/07), ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (08/07).

Selama seminggu Anies akan berada di Medelline. Selain untuk menghadiri World Cities Summit, Anies juga akan menjadi pembicara dalam pertemuan tersebut. Anies akan bertolak ke Medelline, Selasa subuh (09/07).

Anies mengatakan bahwa selama dirinya berada di Kolombia, seluruh tugas Gubernur DKI Jakarta akan digantikan oleh Sekretaris Daerah DKI Saefullah.Saefullah akan menjadi Pelaksana  tugas Harian Gubernur DKI Jakarta.(Herbowo)

Pendidikan Agama Disekolah Tidak Hanya Perlu Tapi Harus
By: On:

Pendidikan Agama Disekolah Tidak Hanya Perlu Tapi Harus

 

Oleh : Andi Naja FP Paraga

JP-Jakarta, Sang pengusul ditiadakannya pendidikan agama di sekolah bukan siapa-siapa dan mungkin termasuk orang gagal beragama. Celakanya usulan ini seolah datang dari kubu paslon 01 untuk menguatkan tuduhan terhadap kita anti pendidikan agama bahkan PKI. Fitnah Keji ini rupanya masih bersileweran pasca Pilpres 2019, sehingga menteri agama membuat pernyataan resmi : ” TIDAK BENAR pendidikan agama akan dihapuskan dari Sekolah. Pendidikan agama di sekolah tidak hanya perlu tapi harus dipertahankan selama-lamanya.

Tuduhan ini jelas sangat tidak beralasan ditengah giatnya pemerintah menekankan pendidikan agama tidak hanya di Sekolah-sekalah berbasis agama yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat tapi juga di sekolah-sekolah negeri. Pemerintah pun merintis lahirnya undang undang pendidikan agama berbasis pondok pesantren bahkan berbasis pendidikan di rumah rumah ibadah seperti pendidikan di Gereja, Wihara, Pura dan lain-lain. Tentu semua upaya ini dilakukan sebagai perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia memang bukan negara agama tetapi penduduknya beragama sehingga dapat dikatakan Indonesia agamis bahkan sangat agamis. Di Indonesia pengamalan beragama sudah dimulai sejak manusia Indonesia masih berupa Janin, kemudian menjadi bayi di aqiqah, dibaptis dan saat kanak-kanak mulai diberikan pendidikan dasar.  Ketika itu pula mulai diajarkan beribah secara disiplin hingga mereka menjadi remaja yang mencintai Ibadah bahkan rajin beribadah di rumah-rumah ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Ketika menjelang usia dewasa kesadaran beragama itu pun muncul dengan sendirinya.

Adalah fikiran yang tidak rasional ketika dituduhkan pemerintah akan menghilangkan pendidikan agama di sekolah. Karena semua jenis pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia harnya bisa terarah melalu sekolah termasuk pendidikan agama. Hanya saja persoalan kuantitas pendidikan agama diantara sekolah negeri umum dan sekolah khusus agama tentu tidak sama. Demikian pula pada sekolah-sekolah swasta yang dikelola langsung oleh yayasan atau organisasi.  Perbedaan kuantitas waktu pelajaran tentu menjadi penyebab terjadinya perbedaan kualitas.  Kuantitas dan kualitas inilah yang seharusnya menjadi bahasan BUKAN menggulirkan ide peniadakan ilmu agama di sekolah.

Rasanya tak habis-habisnya ada pihak yang memperkeruh suasana ditengah ketenangan dan kedamaian yang terajut begitu indah.  Kenapa ada pihak pihak seolah tidak suka Indonesia tentram.  Bukankah daripada isu negatif dikembangkan lebih baik merintis pola pendidikan agama yang lebih tepat untuk sekolah agar kuantitas dan kualitasnya bisa didapatkan secara bersamaan. Ide-ide yang positif itu tentu sangat dibutuhkan. Kita membutuhkan gagasan-gagasan cemerlang untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan agama di sekolah sehingga bisa menjadi kurikulum pendidikan yang memastikan sekolah sebagai tempat terbitnya siswa yang cerdas namun beriman.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Jangan Jadi Halal Biharam
By: On:

Jangan Jadi Halal Biharam

oleh : Andi Naja FP Paraga

JP-Jakarta,  Halal Bihalal menjadi istimewa ketika Presiden pertama dan Proklamator Kemerdekaan Indonesia DR Ir H Soekarno menggelarnya di Istana Negara sebagai upaya mempertemukan tokoh-tokoh bangsa pasca gelombang pemberontakan dan disintegrasi tahun 1965. Tentu kita masih mengingat dan punya catatan potensi disintegrasi hingga catatan pemberontakan saat itu. Syeikh KH Hawab Abdullah salah satu tokoh Nahdatul Ulama menyodorkan kepada Bung Karno Konsep Halal Bihalal dan memang faktanya potensi disintegrasi dan pemberontakan bisa diperkecil.

Halal Bihalal starting di Istana Negara dan secara perlahan menjadi kegiatan yang ditradisikan disetiap Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan, Lembaga Non Pemerintah, Swasta, dan masyarakat hingga saat ini. Momentum Halal Bihalal tidak hanya momentum kumpul-kumpul pasca lebaran, namun sudah menjadi momentum yang baik untuk kegiatan rekonsolidasi internal yang sangat efektif dan sangat positif.

Namun kita digelitik oleh sekelompok massa yang memasukkan permohonan Izin menyelenggarakan acara Halal Bihalal di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, justru pada saat rencana pembacaan putusan hasil sidang sengketa pemilihan Presiden 2019.

Rencana ormas tersebut spontan direspon dengan penolakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), bahkan Polda Metro Jaya tidak menerbitkan ijin penyelenggaraan kegiatan tersebut. Alasan penolakan sangat rasional bahkan masyarakat awam pun bisa memahami penolakan itu. Tapi ormas yang kini digerakkan Novel Bamukmin itu sangat ngotot. Loh halal bihalal kok ngotot.

Novel Bamukmin dan kawan-kawan gagal memahami dan memaknai halal bihalal sebagai sebuah momentum rekonsiliasi berbangsa dan bernegara ditengah mulai terlihat sejuknya suasana berbangsa pasca bulan puasa. Banyak politisi yang telah melakukan rekonsiliasi pasca Pemilu 2019 demi terciptanya kesejukan bahkan rekonsiliasi itu secara perlahan telah menghilangkan dikotomi antar partai pendukung paslon Presiden dan Wakil Presiden. Ditingkat grassroot bahkan sudah jarang ditemukan kubu-kubuan politik karena puasa ramadhan satu bulan penuh telah memusnahkan egoisme politik dan semakin indah ketika ber-Idul Fitri. Momentum Ramadhan dan Lebaran terbukti efektif melembutkan sikap keras para pendukung paslon.

Saya berpendapat jika Novel Bamukmin dan kawan-kawan memaksakan keinginannya untuk berhalal bihalal didepan Gedung Mahkamah Konstitusi itu bukanlah Halal bihalal melainkan Halal Biharam. Halal acaranya tetapi haram cara dan tujuannya, inilah yang saya sebut Halal Biharam. Tidak pernah ada peringatan halal bihalal yang demonstratif namun terindikasi destruktif. Halal Bihalal bukan untuk menolak sebuah keputusan KPU atau Putusan hukum apalagi putusan konstitusional. Halal Bihalal adalah demontrasi rekonsiliasi bangsa demi menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara.

Saya mengucapkan terimakasih kepada POLRI khususnya Polda Metro Jaya yang secara tegas menolak permohonan Ijin kegiatan Halal Bihalal yang diusulkan Novel Bamukmin dan kawan-kawan. Sikap Novel Bamukmin dan kawan-kawan tidak menunjukkan sikap yang sejuk bahkan terlihat memaksakan kehendak. Kita tidak ingin ada yang merusak substansi Halal Bihalal hanya karena kepentingan politiknya apalagi karena kepentingan Ideologinya. Halal Bihalal dihadirkan Bung Karno bersama Syeikh KH Wahab Abdullah adalah upaya riil mengawal keutuhan NKRI, PANCASILA dan UUD 1945 dan HARAM Hukumnya jika keluar dari substansinya. Halal Bihalal adalah sebuah Ijtihad yang agung dan mulia dari para pendahulu dan pendiri bangsa dan POLRI memiliki kewenangan besar untuk mempertahankan dan mengawal IJTIHAD Bangsa yang bernama HALAL BIHAL ini.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Sesosok Mayat Ditemukan di Sungai Baru Desa Bugo
By: On:

Sesosok Mayat Ditemukan di Sungai Baru Desa Bugo

JP-Jepara, Sesosok mayat ditemukan di sungai baru, di Desa Bugo, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Rabu (26/03).

Korban di ketahui bernama Nanang Maulana Saputra (15) warga Desa Guwosobokerto Rt. 05 Rw II, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Rumain (56) warga Desa Bugo.

Rumain (56) melihat jasad korban sudah mengambang di sungai, melihat hal itu lalu saksi langsung melaporkan ke Perangkat Desa kemudian diteruskan ke Polsek Welahan.

Dari hasil identifikasi yang dilakukan Polsek Welahan, diketahui bahwa jenazah tersebut bernama Nanang, dan berdasarkan keterangan pigak keluarga, bahwa korban sejak Senin, (24/06) sekira pukul 10.00 WIB meninggalkan rumah tanpa ijin, tapi kepergian korban diketahui oleh Suryati Ibu korban.

Saat pergi korban mengendarai sepeda motor yang ditemukan tidak jauh dari lokasi jasad korban, dan saat ini jenazah korban sedang di otopsi di Puskesmas II Welahan. (Irawan)

Obon Tabroni Minta Revisi UU No 13 tahun 2003 Ditunda
By: On:

Obon Tabroni Minta Revisi UU No 13 tahun 2003 Ditunda

 

JP-Bekasi, Deputi Presiden FSPMI yang juga Vice Presiden KSPI Obon Tabroni meminta usulan pengusaha untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) meminta agar revisi terhadap UU Ketenagakerjaan ditunda.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, Presiden Joko Widodo ttelah melakukan rapat kordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti usulan pengusaha melakukan revisi UU Ketenagakerjaan.

Dalam rilis yang redaksi terima, Obon Tabroni, yang juga dalam Pemilihan Legislatif 2019 lalu terpilih sebagai anggota DPR RI dari partai Gerindra, mengatakan bahwa persoalan ketenagakerjaan bukan persoalan sepele. Sebab akan berdampak pada sekitar 80 juta buruh formal di Indonesia. Karena itu butuh kajian yang mendalam.

Tidak akan maksimal dalam waktu 3 bulan undang-undang tersebut disahkan. Butuh pengkajian yang lama kalau hasil ingin maksimal, ujar Obon.

Obon khawatir, menjelang akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan akan terjadi proses transaksional .

Sebagaimana diketahui, pasal-pasal yang ada dalam UU Ketenagakerjaan berkaitan dengan upah, outsourcing, PHK, tenaga kerja asing, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut terkait erat dengan kepentingan pengusaha dan buruh. Ironisnya, saat ini isu yang kencang tersengar revisi ditujukan untuk mengurangi kualitas upah, mempermudah PHK, hingga penghapusan pesangon.

Karena itulah, sebagian besar serikat buruh menolak revisi UU Ketenagakerjaan jika tujuannya untuk mengakomodir kepentingan pengusaha, jelas Obon.

Namanya saja UU Ketenagakerjaan. Karena itu semangatnya adalah memberikan proteksi terhadap kepentingan tenaga kerja.(Herbowo)