Category: Nasional

Keikhlasan Perjuangan Relawan Telah Terbukti
By: On:

Keikhlasan Perjuangan Relawan Telah Terbukti

Foto: S. Indro Tjahyono (Penulis), sumber foto: BK

Oleh: S Indro Tjahyono

Jayakartapos, Hanya di Indonesia ada relawan yang membela tegaknya demokrasi tanpa pamrih. Ini diperlihatkan sejak awal, ketika reformasi gagal diwujudkan oleh berbagai rejim setelah itu. Banyak warga yang kemudian menginginkan sosok pemimpin yang terbebas dari beban masa lalu.

Mencari Pemimpin Alternatif
Susilo Bambang Yudhono (SBY) yang didukung partai baru (Partai Demokrat) dulu diharapkan mampu mengemban visi dan misi reformasi. Namun SBY justru membangkitkan sistem dan budaya Orde Baru kembali. Inilah yang mendorong warga untuk tidak memilih pemimpin daur ulang yang berasal dari elit parpol.

Pilihan jatuh pada sosok pemimpin lokal yang waktu itu berani tampil melawan mainstream. Sebagai walikota ia berhasil mewujudkan pendekatan alternatif yang diharapkan masyarakat. Antara lain anti pembangunan mall, membangun tanpa menggusur, dan pro produk dalam negeri.

Beberapa mantan aktivis mahasiswa pada 2011 menggagas bagaimana caranya menunggangi proses demokrasi untuk menampilkan sosok pemimpin alternatif. Apalagi partai politik.(parpol) masih terobsesi dengan “Kelompok Ciganjur” dan tidak punya stock pemimpin yang pantas sesuai dengan harapan masyarakat. Jokowi mulai mendapat dukungan kongkrit saat maju sebagai gubernur DKI Jakarta untuk mengorbit sebagai tokoh nasional.

Munculnya Relawan
Di belakang itu semua ada sekelompok aktivis yang menamakan diri relawan, yang muncul dan terkonsolidasi secara spontan. Relawan membangun gerakan secara nasional dan berhasil mendesak parpol agar mencalonkan dirinya sebagai presiden. Dinamakan relawan, karena mereka bukan saja berkeringat dan berdarah-darah, namun memobilisasi dana demi tegaknya harapan rakyat.

Dalam khasanah istilah relawan di dunia, relawan disebut sebagai volunteer, yang pekerjaannya membantu masyarakat ketika terkena bencana. Di Indonesia relawan menempatkan diri bukan sekedar mengemban misi kharitas (charity) tetapi misi kenabian (propheet mission) untuk membebaskan manusia dari sesat dan kegelapan.

Saat parpol dan konstitusi tidak mampu lagi menegakkan demokrasi dan terbelenggu dengan politik transaksi.

Latarbelakang inilah yang membuat relawan tidak tega meminta-minta rewards atau imbalan saat berhasil melakukan konsolidasi demokrasi dan menempatkan sosok yang diusung menjadi pemimpin nasional. Relawan juga sadar ada pembegal yang menelikung misinya di saat-saat terakhir dengan membangun apa yang disebut Rumah Transisi. Substansi konsep perubahan yang digagas relawan yang diminta Jokowi dikonversi oleh Rumah Transisi dalam politik dagang sapi yang absurd.

Tabah dan Loyal Sampai Akhir
Relawan pendukung Jokowi tidak pernah sakit hati ketika diolok-olok relawan seberang hanya gigit jari, saat tidak menikmati jabatan apa-apa dari pembagian kekuasaan (power sharing). Belum habis ingatan berapa sumberdaya yang telah dibelanjakan pada tahun 2014 untuk memenangkan demokrasi yang sejati (genuine), pada 2019 relawan kembali memberi dukungan untuk keberlanjutan model pemerintahan yang populis ini. Namun kita tidak menutup mata bahwa kurangnya apresiasi pemerintah dan upaya untuk memperlemah peran relawan harus ditebus dengan merajalelanya kelompok radikal dan gerakan oposisi di luar batas.

Bahkan jelang pelantikan presiden, yang seharusnya Jokowi bersama relawan bisa melakukan syukuran bersama, tetapi justru dirayakan oleh 100.000 petugas anti huru-hara. Tidak ada orang yang sadar bahwa saran agar relawan bersikap pasif merespon gejolak politik anti Jokowi telah membuat posisi pemerintah tidak lagi balance. Mereka bisa melakukan kerusuhan brutal, merencanakan pemboman, membangkitkan sparatisme, penusukan pada pejabat tinggi dengan semena-mena.

Akhirnya sampai detik terakhir pelantikan presiden dan jelang pengumuman kabinet para relawan berhasil membuktikan keikhlasan perjuangannya untuk kemenangan demokrasi dan Pancasila. Relawan juga harus ikhlas menerima keputusan politik, sehingga lawan politik strategis mereka masuk dalam kabinet. Hal ini bukan berarti relawan harus berkorban lagi untuk menerima kenyataan politik ini dan semoga relawan tidak merasa dijadikan tumbal***

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Sentimen Negatif Terkait Pemberitaan Masalah Papua
By: On:

Sentimen Negatif Terkait Pemberitaan Masalah Papua

Foto: Kerusuhan yang terjadi di Papua, Senin (19/08), sumber foto: Ist

 

 

 

Oleh : Agung Wahyudin dan Wildan Nasution

Jayakartapos, Sebenarnya situasi dan kondisi di Papua dan Papua Barat sudah berjalan dengan aman dan kondusif, meskipun masih ditandai dengan berbagai insiden antara lain penembakan helikopter yang ditumpangi masyarakat sipil diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata pimpinan Lekagak Telenggen tanggal 18 Oktober 2019, namun sentimen negatif masih cukup mendominasi pemberitaan terkait dengan Papua dan Papua Barat.

Beberapa sentimen negatif pemberitaan terkait Papua dan Papua Barat yang berseliweran di media massa mulai 18 sampai 21 Oktober 2019 antara lain Veronica Koman bertemu dengan sejumlah anggota parlemen Australia terkait pertumpahan darah di Papua; tuduhan kelompok pendukung Papua Merdeka bahwa TNI dan Polri membakar sekretariat Komite Nasional Papua Barat di Timika pada 14 Oktober 2019; Selain Indonesia (West Papua); Sudan, India (Kashmir), dan Australia (pengungsi) merupakan negara-negara bercatatan HAM buruk yang menjadi anggota tidak tetap Dewan HAM; Aktivis HAM Veronica Koman mengadu ke Parlemen Australia, meminta mereka untuk membantu menghentikan segala tindak kekerasan di Papua.

Australia dinilai bisa menekan Indonesia tanpa melecehkan kedaulatan RI; Komite Nasional HAM minta pemerintah prioritaskan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua, usai Indonesia terpilih jadi anggota Dewan HAM PBB; dan Organisasi Papua Merdeka menolak keras kehadiran Polisi dan Militer di Papua.

Masih adanya sentimen negatif terkait dengan Papua dan Papua Barat disebabkan karena masih adanya upaya dari kelompok kepentingan dan “komprador asing atau kaki tangan asing” yang “bermain” di Papua. Banyak kepentingan dan agenda yang “ditargetkan” oleh mereka, dan isu kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat hanyalah “pintu masuk”nya saja, padahal target utama kelompok kepentingan ini adalah melepaskan Papua dari Indonesia atau mendukung separatisme sebagai tujuan optimal mereka, sedangkan tujuan minimal mereka adalah menguasai sumber daya alam Papua yang sangat melimpah. Dalam perspektif kajian strategis, hal ini dinamakan dengan permainan “color revolutions”.

Penulis tetap memprediksi bahwa upaya menciptakan “color revolutions” di Papua dan Papua Barat akan menempui hasil hampa, karena setidaknya dalam perkembangan kontemporer pembahasan masalah Papua di banyak forum internasional menggarisbawahi dua hal yang sangat penting yaitu pertama, ada prinsip hukum internasional telah mengesahkan Papua menjadi bagian dari NKRI (prinsip ini bagaimanapun juga akan mengunci setiap upaya dan pergerakan separatisme di Papua) dan terjadinya perubahan euforia, dimana ketika Dewan HAM bersuara soal Papua, publik menyebutnya sebagai “intervensi asing”, yang kemudian menjadi sorak sorai mendukung saat RI menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Meskipun demikian, upaya pemerintah tetap dilaksanakan untuk menjaga kondusifitas situasi dan keamanan di Papua, tidak hanya dalam bentuk tindakan pembangunan fisik dengan mempercepat penyelesaian infrastruktur di Papua dan Papua Barat, namun juga diiringi dengan “positive news framing on social media, local, national and mainstream media” sebab membuat dan menyebarluaskan literasi baik pemberitaan ataupun tulisan yang positif tetap perlu dikedepankan, karena politisasi dan “dramatisasi” masalah Papua tidak akan pernah selesai.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Papua.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Wiranto ditusuk, Ketua Umum GMKI Angkat Bicara
By: On:

Wiranto ditusuk, Ketua Umum GMKI Angkat Bicara

Foto: Ketua Umum PP GMKI, Korneles Galanjinjinay, sumber foto: istimewa

 

JP-Jakarta,  Publik Indonesia digegerkan dengan ditusuknya Menkopolhukam Wiranto oleh orang yang tak dikenal, di Pandeglang Banten, PP GMKI angkat bicara, Kamis (10/10).

Ketua Umum GMKI, Korneles Galanjinjinay mengatakan bahwa persoalan ini perlu dicermati dengan baik dan mendalam, ditengah situasi negara dan pemerintahan menghadapi berbagai persoalan bangsa, misalnya RUU Kontroversi, UU KPK yang baru, masalah Papua (Kerusuhan Wamena dan Nduga), BPJS, kebakaran hutan, maka pemerintah perlu hati-hati dalam merespon masalah-masalah yang terjadi, termasuk berbicara di depan publik, sehingga tidak membuat rakyat marah dan melakukan hal-hal yang membayakan pemerintahan.

Dalam rilis yanmg diterima oleh redaksi, menanggapi kejadian ini sebagai Ketua Umum GMKI, Korneles Galanjinjinay menyampaikan bahwa:

  1. Turut prihatin dengan peyerangan Menkopolhukam, karena apapun bentuknya tindakan main hakim sendiri merupakan bagian yang melanggar hukum dan HAM.
  2. Rakyat harus tenang dan rasional mengamati insiden yang dialami oleh Menkopolhukam Wiranto, rakyat jangan terprovokasi.
  3. Secepatnya aparat Kepolisian mengungkap dan mengumumkan motif dibalik penusukan Menkopolhukam Wiranto. Perlu didalami lebih jauh oleh pihak berwenang, jangan cepat disimpulkan bahwa itu tindakan teroris.
  4. Kepada pelaku penusukan agar dihukum sesuai undang-undang yang berlaku.
  5. Pemerintah harus serius dan hati-hati menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang terjadi, termasuk berbicara didepan public, jangan mengecawakan dan menyalahkan rakyat.
  6. Jangan sampai ada skenario yang membuat gaduh negara dan pemerintahan, apalagi ada upaya menganggu jalannya pemerintahan menuju pelantikan Presiden 20 oktober.
Masa Depan Reformasi
By: On:

Masa Depan Reformasi

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Kawan Islam

 

 

 

Oleh : Amrul Haqq

Jayakartapos,  Setelah deretan aksi mahasiswa dan masyarakat di Jakarta dan berbagai daerah atas kemelut kontroversi RUU KPK dan RKUHP hingga memakan korban luka dan jiwa, menjadi sebuah catatan buruk atas kinerja DPR periode 2014-2019 dan bisa dikatakan sebagai su’ul khatimah atau akhir yang buruk. Alih-alih menorehkan prestasi, diakhir masa periodenya, DPR malah menyulut emosi dengan memproduksi RUU yang dinilai tidak relevan dan terkesan ngawur.

Deretan aksi sejak tanggal 19 hingga 30 september ditutup dengan pelantikan pada tanggal 1 oktober 2019, 575 anggota periode 2019-2024 diisi dengan beberapa politisi muka baru dan muka lama yang terpilih kembali.

Hal yang mengejutkan publik adalah terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR, hal ini berdasarkan hasil Revisi UU MD3 yang menyebutkan bahwa pimpinan DPR adalah dari partai yang memiliki kursi mayoritas.

Artinya, PDI-P dengan jumlah anggota terpilih sebanyak 128 anggota berhak menempati kursi ketua. Puan yang sebelumnya menjadi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini dinilai publik nir-prestasi dan belum terlihat gebrakannya ketika menjabat sebagai menteri.

Esok harinya, DPR, MPR dan DPD menggelar sidang paripurna untuk memilih pimpinan MPR, 9 fraksi mendukung Bambang Soesatyo untuk maju sebagai Ketua MPR dan 1 fraksi yakni Gerindra mengusung Ahmad Muzani, malam harinya Bamsoet resmi terpilih sebagai Ketua MPR periode 2019-2024.

Bamsoet yang sebelumnya berseteru dengan Airlangga Hartanto dalam perebutan kursi ketua umum partai Golkar tiba-tiba ‘berdamai’ dengan Airlangga pada beberapa hari sebelum pemilihan pimpinan MPR, artinya Airlangga Hartanto melenggang sendiri pada Munas Golkar mendatang.

Ditambah ketua DPD terpilih adalah La Nyalla Matalitti, dengan track record yang ‘bermasalah’ dan orang yang dulu berseteru dengan Jokowi belakangan ini malah banting stir mendukung Jokowi.

Kemelut komposisi pimpinan legislatif dan eksekutif yang dinilai merupakan gejala kemunduran reformasi yang berat sebelah. Oposisi yang minoritas di DPR ditambah belakangan Gerindra sebagai salah satu oposisi dikabarkan meminta 3 jatah kursi kepada presiden.

Lalu bagaimana dengan proses chek and balance sebagai fungsi DPR? Dengan logika sederhana “Orang tua yang bekerja, anak, menantu dan kolega yang mengawasi” bagaimana mungkin tidak akan terjadi kebijakan cincai yang semuanya bermuara pada aneka ragam kepentingan.

Masa Depan Reformasi. Kita sebagai bangsa memang tidak mengharapkan mimpi buruk seperti era Orde Baru, cita-cita reformasi jangan sampai terkubur dengan komposisi pimpinan legislatif dan eksekutif yang gemuk dan tidak diimbangi dengan jumlah oposisi yang menciut.

Hal itu sangat mengkhawatirkan karena ditakutkan akan kemungkinan besar menghasilkan kebijakan hasil deal-deal politik kepentingan. Lantas, apakah benar ada misi besar untuk menjadikan MPR sebagai lembaga tinggi negara ala Orde Baru?

PDIP yang santer mengusulkan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menjadikan kembali MPR sebagai lembaga tinggi negara dengan kewenangan membuat Garis Besar Haluan Negara. PDIP mengusulkan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan GBHN.
Senada dengan PDIP, Bamsoet yang sebelumnya pernah mengeluarkan statement bahwa alangkah baiknya jika presiden kembali dipilih MPR seperti pemilihan presiden pada 1999 silam. Hal ini ia sampaikan karena menurutnya pemilihan presiden secara langsung akan menimbukan polarisasi dalam masyarakat dan berjalan rumit. Apa tidak sebaiknya Pilpres dikembalikan lagi ke MPR.

Menerima atau tidak, sekarang Bamsoet sudah menjadi ketua MPR, dimana kewenangan amandemen UUD 1945 ada ditangan MPR, pun juga PDIP yang mengusungnya dengan syarat mengamandemen secara terbatas UUD 1945. Ada kejutan apa 5 tahun mendatang untuk masa depan Reformasi Indonesia? Sejarah akan menjawabnya.

*) Pemerhati Indonesia

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Permintaan Ini Sebaiknya Ditolak demi Papua dan Indonesia
By: On:

Permintaan Ini Sebaiknya Ditolak demi Papua dan Indonesia

Foto: Ilustrasi peta Papua, sumber foto; Papua News

Oleh : Neno Anderias Salukh

Jayakartapos, Mayoritas permintaan masyarakat Papua melalui tokoh-tokoh Papua yang bertemu dengan Jokowi akan diterima tetapi salah satu permintaan dari semua permintaan tersebut harus ditolak dengan menyediakan alternatif lain demi kepentingan Papua dan Indonesia yang lebih baik.

Aksi protes mahasiswa dan masyarakat Papua yang dipicu oleh perlakuan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua akhirnya mempertemukan Jokowi dengan dengan 61 tokoh dari Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019) siang sebagai upaya mendinginkan suasana Papua yang sedang memanas.

Tokoh-tokoh tersebut terdiri dari pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga para mahasiswa yang mewakili suara masyarakat Papua dan Papua Barat dengan sembilan permintaan yaitu:

Pemekaran provinsi 5 wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat; Pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua; Penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian dan Lembaga;

Pembangunan asrama nusantara untuk mahasiswa Papua di seluruh kota dan menjamin keamanan mahasiswa Papua; Usulan revisi UU otonomi khusus dalam prolegnas dalam 2020;

Menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua; Percepatan Palapa ring timur Papua; Membentuk lembaga adat perempuan dan anak Papua; Membangun Istana Presiden RI di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura Permintaan yang dibacakan oleh salah satu perwakilan yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo yang merupakan akar permasalahan Papua saat ini.

Namun, menurut Jokowi, poin-poin tersebut tidak langsung diterima begitu saja tetapi harus dikaji dan dibahas oleh Presiden dengan para menteri. Akan tetapi, salah satu poin yang langsung disetujui oleh Jokowi adalah kesembilan, Membangun Istana Presiden RI di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura.

Menurut Abisai, pembangunan istana presiden di Jayapura agar sesekali presiden bisa berkantor di Papua bukan sekedar perlindungan. Sehingga perjalanan presiden bukan hanya berkunjung, tapi berkantor di Papua,” kata Abisai yang juga Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf untuk Kota Jayapura pada Pilpres 2019.

Setelah melalui beberapa percakapan tentang persediaan lahan untuk pembangunan istana, akhirnya Jokowi menyetujui pembangunan istana. Namun, pekerjaan baru akan dimulai pada tahun depan karena anggaran yang belum tersedia. Ini saya berbicara dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya ngomong iya, duitnya tidak ada. Ya jadi mulai tahun depan Istana dibangun. Mengapa Jokowi langsung menerima permintaan pembangunan istana negara di Jayapura? Mengapa poin tersebut tidak dikaji terlebih dahulu bersama permintaan-permintaan lainnya.

Obat untuk sakit hati orang Papua. Masyarakat Papua sedang dalam puncak emosi sehingga pertemuan Jokowi dengan para tokoh-tokoh penting di Papua tidak serta-merta dapat meredakan suasana.
Oleh karena itu, meski terlihat terburu-buru, keputusan Jokowi untuk menerima salah satu permintaan masyarakat Papua adalah untuk mencegah kegaduhan yang berkepanjangan.

Selain itu, permintaan percepatan pembangunan palapa ring timur Papua pun diterima oleh Jokowi. Palapa Ring-Timur akan dibangun sejauh 4.450 KM yang terdiri dari kabel bawah laut sejauh 3.850 km dan kabel daratan sepanjang 600 KM dengan landing point sejumlah lima belas titik pada 21 kota/kabupaten.

Proyek Palapa Ring ini akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada (existing network) dengan jaringan baru (new network) pada wilayah timur Indonesia (Palapa Ring-Timur). Kehadiran Palapa Ring Timur akan menjadikan penyebaran jaringan internet di Papua komplit. Pasalnya, Palapa Ring Tengah dan Barat sudah diuji coba dan digunakan.

Namun, pekerjaan yang tak kunjung selesai ini dihambat oleh beberapa hal yaitu terdapat 28 titik lokasi yang sulit dijangkau termasuk adanya gencatan senjata antara TNI dan KKB.

Akan tetapi, Pemerintah bertekad untuk meresmikan Palapa Ring pada Agustus lalu tetapi tidak sempat dilakukan. Saya dikasih tahu Agustus ini konstruksinya selesai. Setelah konstruksi tidak bisa langsung komersil, harus dites.

Pemerintah pun menetapkan tanggal 5 September untuk peresmian Palapa Ring oleh Jokowi. Akan tetapi, beberapa kendala membuat rencana tersebut ditunda sehingga peresmian ditunda dan menjadi agenda permintaan masyarakat Papua dalam pertemuan dengan Jokowi.

Jokowi pun setuju untuk menyelesaikan proyek tersebut pada tahun ini. Mengenai Palapa Ring akan selesai tahun ini. Tanah Papua akan (memiliki jaringan) 4G semua. Bagaimana dengan permintaan-permintaan lainnya? Apakah Jokowi akan menerima semua permintaan tersebut?

Permintaan pemekaran provinsi 5 wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat menjadi salah satu agenda yang harus dipertimbangkan pemerintah. Dalam buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2009 telah dituliskan salah satu akar permasalahan Papua adalah Tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua. Oleh karena itu, pemekaran wilayah sangat tepat untuk untuk memperkecil wilayah pelayanan sehingga penanganan masalah-masalah sosial tersebut di atas lebih cepat diselesaikan.

Hal tersebut lebih penting daripada pertimbangan syarat-syarat pembentukan Daerah Otonomi Baru sehingga pemekaran wilayah di Papua sebaiknya dilakukan oleh pemerintah.

Beberapa poin lainnya seperti penerbitan Inpres untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua dan pembentukan lembaga adat perempuan dan anak Papua pun sangat penting demi kemudahan dan kecepatan pelayanan sosial kesehatan dan pendidikan.

Jika ketiga hal tersebut dilakukan maka permintaan revisi otonomi khusus tidak diterima pun tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat Papua karena yang mereka butuhkan adalah kesejahteraan dan sentuhan langsung bukan regulasi tersebut.

Akan tetapi, mereka masukan hal tersebut dalam permintaan mereka karena yang mereka harapkan dari regulasi tersebut tidak sesuai membawa dampak yang besar bagi kemajuan Papua. Salah satu poin permintaan yang tidak boleh dijawab pemerintah adalah soal pembangunan asrama nusantara untuk mahasiswa Papua di seluruh kota dan menjamin keamanan mahasiswa Papua.

Mengapa?
Masalah yang menimpa mahasiswa Papua adalah rasisme sehingga membangun asrama tidak akan membebaskan masalah rasisme di Indonesia. Pembuatan asrama yang berbau suku oleh pemerintah, secara tidak sengaja sudah mengkotak-kotakkan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah perlindungan kepada mahasiswa dan masyarakat Papua secara hukum. Kekerasan verbal dan nonverbal atau dalam bentuk kekerasan apapun itu, pemerintah harus menindak tegas pelakunya.

Hal tersebut akan lebih baik, karena selain melindungi mahasiswa Papua, masyarakat Indonesia diajarkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan bagi sesama masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia harus memandang siapapun itu sebagai saudara entah dia berkulit hitam atau putih, berambut keriting atau lurus, bertubuh pendek atau tinggi, berhidung mancung atau pesek dan lain sebagainya. Kira-kira hal tersebut yang perlu dipertimbangkan pemerintah untuk Papua dan Indonesia yang lebih baik.

*) Pemerhati politik

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.