CATATAN SIANG “EKSEKUSI BSU YANG TERSENDAT”

Jayakartapos, Dalam pemberitaan sebuah media hari ini Kamis tanggal 24 September 2020 terkait Program bantuan Subsidi Upah (BSU) diberitakan bahwa total keseluruhan penyaluran BSU dari tahap I hingga tahap III mencapai 8.822.208 penerima atau 98,02 persen dari 9 juta orang. Dari target 15,7 juta pekerja yang akan mendapatkan SBU ini, hingga saat ini baru terkumpul […]

Continue Reading

OMNIBUS LAW SEBAGAI “JEMBATAN EMAS” PEREKONOMIAN NASIONAL

Oleh : Evita Rahayu Jayakartapos, Indonesia sebagai suatu satuan ekonomi yang bisa mengkonsolidasikan aturan umum baik yang berbasis pembidangan sektor ekonomi maupun permodalan, maka Omnibus Law menjadi keniscayaan dalam lingkup konteks tersebut. Tetapi negara harus lebih terbuka dengan argumentasi masyarakat yang berkembang mengkritisi Omnibus Law. Sebagai bagian dari reformasi regulasi, Omnibus Law dimaknai sebagai suatu […]

Continue Reading

KENAIKAN UPAH MINIMUM DI HADAPAN MATA TAK DIPERHATIKAN, TETAPI PEMBAHASAN OMNIBUS LAW TETAP DILANJUTKAN

Jayakartapos, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2021 sekurang-kurangnya sebesar 8%. Di mana kenaikan sebesar 8% tersebut, setara dengan kenaikan upah minimum dalam tiga tahun terakhir. Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Sabtu (5/9). “Walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi minus dalam […]

Continue Reading

CATATAN SIANG ”BSU UNTUK MENDUKUNG DAYA BELI PEKERJA”

Jayakartapos, Peluncuran Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Presiden Jokowi tanggal 27 Agustus 2020 lalu merupakan dukungan nyata Pemerintah untuk pekerja formal yang memiliki upah di bawah Rp. 5 juta. Setelah pekerja aktif yang memiliki upah di atas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) diberikan insentif pajak penghasilan PPh21 sejak April 2020, dan Program Kartu Prakerja untuk […]

Continue Reading

MIRAH SUMIRAT: ATASI RESESI BUKAN DENGAN OMNIBUS LAW TAPI POTONG GAJI PEJABAT NEGARA

Jayakartapos, Sesungguhnya ketika negara resesi itu Omnibus Law bukan sebuah jawaban untuk mengatasi, karena pembahsan RUU Omnibus Law ini jauh hari sebelum pandemi Covid19, justru harusnya pemerintah mengevaluasi semua regulasi yang telah dikeluarkan selama ini apakah sudah benar atau tidak karena faktanya regulasi yang dikeluarkan banyak yang membingungkan rakyat dan pemerintah seharusnya fokus ke menghadapi […]

Continue Reading