Category: Politik

ALI WONGSO: SOKSI DUKUNG SIKAP PRESIDEN JOKOWI TERKAIT AMANDEMEN UUD 1945
By: On:

ALI WONGSO: SOKSI DUKUNG SIKAP PRESIDEN JOKOWI TERKAIT AMANDEMEN UUD 1945

Foto: Ketua Umum SOKSI , Ali Wongso Sinaga

Jayakartapos, Ketua Umum SOKSI,Ali Wongso Sinaga mengapresiasi dan mendukung sikap Presiden Jokowi terkait amandemen UUD 1945,sebagai sikap “kecermatan dan kenegarawanan yang tinggi”, dimana Presiden tadi sore (2/12) menyebut ” muncul usulan presiden kembali dipilih MPR. Kemudian muncul wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Selain itu, muncul juga wacana masa jabatan presiden delapan tahun dengan satu periode jabatan. Kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan.”

Bahkan Presiden menilai “yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya] menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga ingin menjerumuskan,”

Dalam kaitan gagasan amandemen UUD 1945 itu, sejak awal gagasan itu muncul, SOKSI bersama Tri Karya, ormas pendiri Golkar lainnya telah bersikap bahwa gagasan amandemen itu perlu kajian mendalam yang rasional kritis dan komprehensif tentang apa urgensinya mengembalikan kedudukan MPR lembaga tertinggi negara bagi kepentingan bangsa negara kedepan ? Andai MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, maka Presiden akan bertanggungjawab kepada MPR dan pemilihan Presiden 2024 tidak lagi oleh rakyat secara langsung tetapi menjadi kewenangan MPR. Jikalaupun ada ekses “Pilpres langsung” selama ini, antara lain menguatnya ‘politik identitas’, apakah alternatif solusi ‘amandemen’ seperti itu relevan sebagai ‘problem solving’ ? Mengapa kita tidak lebih mendorong meningkatkan pendidikan umum dan pendidikan politik bangsa berbasis ideologi nasional dan lebih mepercepat peningkatan ekonomi berkeadilan serta penegakan hukum misalnya ? ujar politisi senior Golkar itu.

Partai GOLKAR dengan doktrinnya “Karya Siaga Gatra Praja” atau “Golkar siap membangun negara” dengan karya kekaryaan dan sebagai bagian dari pendukung utama Presiden Jokowi, sudah tentu mendukung sikap politik Presiden itu. Konsisten dengan itu, seluruh anggota FPG MPR pasti memahami sikap Presiden Jokowi sejalan dengan doktrin Golkar yang mengutamakan kepentingan negara bangsa sehingga semestinya didukung. Hal itu tentu termasuk berlaku bagi Pak Bambang Soesatyo, Ketua MPR yang nota bene keanggotaannya di MPR adalah bagian dari FPG MPR sebagai pelaksana kebijakan Partai Golkar, kata mantan Anggota FPG DPR/MPR itu.(RED)

ALI WONGSO: MENTERI RANGKAP KETUM PARPOL TAK PERLU DIPERSOALKAN
By: On:

ALI WONGSO: MENTERI RANGKAP KETUM PARPOL TAK PERLU DIPERSOALKAN

Foto: Ketua Umum SOKSI Ali Wongso, sumber foto: Istimewa

Jayakartapos,  Ketua Umum SOKSI, Ali Wongso menyayangkan para pendukung Caketum Golkar yang mempersoalkan “jabatan rangkap Menteri dengan Ketum Parpol” menjelang Munas X Partai Golkar 2019 mendatang. “Mereka barangkali lupa ada 3 (tiga) Menteri Kabinet Indonesia Maju merangkap Ketua Umum Parpol dan sikap Presiden Jokowi tentang hal itu juga sudah sangat jelas dinyatakan ke publik.

Presiden Jokowi seusai pelantikan kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019) menjawab wartawan tentang jabatan rangkap Menteri dengan Ketum Parpol, yaitu Pak Prabowo, Pak Airlangga, Pak Suharso : “Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu, dan ternyata juga tidak ada masalah.”

Dari pernyataan Bapak Presiden jelas ketiga menterinya tersebut tak perlu mundur dari posisi ketum parpol, katanya menjawab pertanyaan wartawan minggu malam (1/12)

Jika mereka yang mempersoalkan jabatan rangkap itu mengkaitkan dengan UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tentu perlu melihatnya utuh dan menyeluruh mulai dari konstitusi. Konstitusi jelas mengatur pengangkatan Menteri itu hak prerogatif Presiden dan Presiden sudah menjelaskannya dengan gamblang.

Disisi lain setiap UU selain ada landasan-landasan filosofisnya dan sosiologisnya serta juridisnya. UU juga bisa diubah dan menyesuaikan pada perkembangan zaman serta peradaban selain juga UU dapat diuji materil. UU Tentang Kementerian Negara itu juga sudah pernah diuji materil di Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusannya adalah “Menteri bisa merangkap jabatan dengan Ketua Parpol” ,begitu juga halnya rekrutmen Wakil Menteri yang semula UU itu mengatur harus berasal dari ASN, tetapi sesudah diuji di MK, putusannya non ASN tidak masalah.

Jika masih ada pihak ngotot persoalkan jabatan rangkap itu, pertanyaannya adalah apa mereka yang ngotot itu tidak mendukung kebijakan Presiden Jokowi dengan hak prerogatifnya mengangkat ketiga menteri yang merangkap Ketua Umum Parpol itu ? Apa mereka mau menuntut ketiganya harus mundur ?” Itu tentu tak baik, sebab jangan lupa jabatan menteri itu juga jabatan politik dan politik itu seni mencari yang baik ujar Politisi senior Golkar itu.

Karena itu Pak Airlangga yang oleh Presiden dipercaya Menko Perekonomian, tidak ada masalah jika kembali maju untuk merangkap jabatan Ketua Umum Partai Golkar, yang paling penting bisa membagi waktu sesuai pernyataan Presiden, tegas salahsatu Wakil Ketua Penyelenggara Munas Partai Golkar 2019 itu.(Red)

KETUM SOKSI: PENCALONAN KETUA UMUM GOLKAR SECARA LANGSUNG DENGAN DUKUNGAN TERTULIS ITU KONSTITUSIONAL DAN DEMOKRATIS
By: On:

KETUM SOKSI: PENCALONAN KETUA UMUM GOLKAR SECARA LANGSUNG DENGAN DUKUNGAN TERTULIS ITU KONSTITUSIONAL DAN DEMOKRATIS

Foto: Ketua Umum SOKSI Ali Wongso, sumber foto: Istimewa

Jayakartapos,  Ketua Umum SOKSI, Ali Wongso menyambut baik dan mengapresiasi pola pencalonan Ketua Umum Partai GOLKAR dalam Munas X Partai GOLKAR secara langsung dengan dukungan tertulis oleh para peserta pemilik suara dan siapapun yang mendapat dukungan 30 % dari total suara diantara Bakal Calon Ketua Umum yang mendaftar dalam penjaringan, akan ditetapkan menjadi Calon Ketua Umum yang sah untuk memasuki tahapan pemilihan.

Pola itu analog bagaikan “presidential treshold 20 % dalam Pilpres”, bedanya disini merupakan ‘Ketum treshold’ 30 % dari total suara yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan disampaikan langsung dengan bebas yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Jika ada pihak mengatakan pola itu tidak demokratis, dan melanggar AD/ART, itu keliru besar. “Siapa bilang Pilpres dan Pilkada kita tidak demokratis ? Disana juga ada ‘treshold’ yang diajukan terbuka dan langsung dengan membawa dukungan tertulis oleh para pengusung bakal calon dan kemudian penyelenggara melakukan verifikasi lalu menetapkan Calon sah bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat dan ‘treshold’ yang ditentukan.

Analog dengan itu, masing-masing peserta pemilik suara dalam Munas Partai Golkar dengan bebas, terbuka dan langsung mencalonkan siapa dari antara bakal calon yang tentunya mereka para utusan pemilik suara sudah persiapkan sebelumnya melalui mekanisme rapat internal yang mengutusnya. Pola ini sekaligus akan membuka akses kontrol terhadap para utusan pemilik suara oleh yang mengutus perwakilannya didalam Munas itu.

Ketua Umum SOKSI Ali Wongso

 

Pola pencalonan dukungan tertulis itu juga akan dapat menekan peluang terjadinya ekses “politik uang” selain akan lebih menampakkan kedewasaan internal berdemokrasi, dimana para kader siap menerima perbedaan dukungan secara terbuka namun tetap bersama saling menghargai dan bersatu.

Setelah Calon Ketum yang sah ditetapkan, dilanjutkan dengan pemilihan dengan cara pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia, jikalau tahapan pencalonan menghasilkan calon sah lebih dari satu orang dan jika musyawarah mufakat tidak tercapai, papar Politisi Senior Golkar itu.

Lebih jauh, mantan Anggota DPR itu berharap Partai GOLKAR dengan doktrin karya kekaryaannya memang seharusnya proaktif melahirkan berbagai “gagasan baru” sebagai ‘terobosan’ dalam pembangunan nasional, termasuk dalam rangka mendorong demokratisasi yang makin baik, dengan perbaikan sistem eksisting sehingga mampu mencerahkan optimal sekaligus mencegah ekses-ekses negatifnya antara lain “politik uang” seperti dalam Pileg dan Pilkada, yang potensial melemahkan “kaderisasi partai” dan merusak mental serta pembangunan karakter sebahagian besar elemen bangsa selama belasan tahun di era reformasi ini.

Karena itu, kita patut bangga jika Partai Golkar bisa memulainya dari demokrasi internalnya di Munas X mendatang ini dengan berbagai perubahan dan pembaharuan yang lebih maju. Jangan katakan, “mengapa ini tidak sama dengan Munas 2004, 2009, Munaslub 2016”. Memang tidak sama, sebab kalau sama, bukan perubahan namanya. Yang penting perubahan itu harus berorientasi membuat lebih baik bagi Partai GOLKAR dan bagi Bangsa kedepan, tegas Ketua Umum SOKSI yang juga salahsatu Wakil Ketua Penyelenggara Munas X itu.

SAMPAI KAPAN KITA AKAN MEMPERDAGANGKAN ISLAMOPHOBIA DEMI POLITIK?
By: On:

SAMPAI KAPAN KITA AKAN MEMPERDAGANGKAN ISLAMOPHOBIA DEMI POLITIK?

Foto: Ilustrasi/BK

 

 

 

 

Oleh Putri Tiara *)

Jayakartapos, Meskipun tidak mengejutkan dan diyakini bertujuan untuk mencari sensasi semata, pernyataan Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Gerindra Fadli Zon mengenai Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri tentang Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dikutip situs tempo.co pada 26 November 2019, amatlah berbahaya karena membenturkan Pemerintah dengan umat Islam.

Dalam situs tersebut, Fadli Zon menyatakan bahwa Pemerintah menganggap umat Islam terpapar radikalisme dan kebijakan tersebut bertujuan memojokkan umat Islam serta Islamophobia (Putri, 2019). Padahal, isi SKB tersebut sama sekali tidak menyinggung umat Islam.

Berdasarkan situs Kemenag RI, SKB Penanganan Radikalisme ASN merupakan dasar hukum untuk melakukan sinergitas antara kementerian/lembaga terkait untuk menangani tindakan radikalisme ASN.

Adapun yang mencakup tindakan radikalisme adalah intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI, dan perbuatan yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Sementara itu, sejumlah pelanggaran terkait radikalisme yang tidak boleh dilakukan ASN misalnya, menyampaikan pendapat baik tertulis maupun lisan, dan melalui media cetak, Medsos, maupun media elektonik lainnya, yang bermuatan ujaran kebencian kepada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah; menyebarluaskan dan menyetujui pendapat yang bermuatan ujaran kebencian melalui Medsos; menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan; menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan dan ikut serta dalam Ormas yang bernada provokatif dan mengarah pada perbuatan menghina serta membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah; menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah; dan melecehkan simbol negara baik secara langsung maupun melalui Medsos; dan yang terpenting adalah semua pelanggaran tersebut dilakukan dalam keadaan sadar.

Jika melihat sejumlah pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas, rasa-rasanya tidak ada sama sekali pernyataan yang tendensius atau secara khusus ditujukan kepada umat Islam, apalagi menganggap umat Islam terpapar radikalisme serta beraroma Islamophobia. Seluruh pernyataan diatas bersifat netral agama, bahkan sama sekali tidak berkaitan dengan agama, dan tidak menyebutkan satu pun kata mengenai Islam. Hal ini dikarenakan SKB tersebut memang tidak bertujuan untuk mengatur bagaimana penganut agama berperilaku melainkan mengatur bagaimana ASN sebaiknya bersikap khususnya di ranah media sosial. Pada sisi lain, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyetujui adanya SKB Penanganan Radikalisme karena menilai aturan ini diperlukan mengingat ASN adalah alat politik negara yang harus menjalankan ideologi politik negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (DA, 2019).

Dengan menyatakan bahwa SKB 11 Menteri merupakan kebijakan Islamophobia, Fadli Zon berusaha menggiring opini umat Islam untuk membenci Pemerintah dengan menyatakan bahwa Pemerintah bersikap tidak adil terhadap umat Islam atau bahkan anti Islam. Hal ini bertujuan untuk merenggangkan hubungan antara umat Islam dengan Pemerintah yang saat ini sudah semakin terjalin dengan baik. Pada sisi lain, Fadli Zon juga terlihat sedang mencoba kembali mencari dukungan elektoral dari umat Islam bagi partainya, pasca keputusan bergabung dengan Pemerintah yang mengorbankan kepercayaan umat Islam yang begitu besar kepada mereka. Namun, umat Islam diyakini tidak akan termakan isu Islamophobia ini karena umat Islam sudah semakin cerdas dan semakin mampu memilih antara isu keagamaan dengan isu politik agama yang hanya ingin memanfaatkan suara umat Islam untuk kepentingan politik semata.

Penggunaan isu Islamophobia dalam berpolitik, dengan tujuan mendapatkan basis massa sehingga elektabilitas Parpol menjadi tinggi, menandakan bahwa cara berpolitik Parpol kita dan para fungsionarisnya masih belum dewasa. Sudah seharusnya kita meninggalkan cara-cara kotor ini karena kita punya kenangan amat buruk mengenai isu SARA, diantaranya konflik Ambon, konflik Poso, konflik Sampit, dan lainnya yang terjadi di sejumlah daerah lainnya. Saat ini, sudah seharusnya kita menunjukkan kinerja politik yang baik dengan mendukung Pemerintah menyukseskan program-programnya, maupun memberikan kritik membangun agar pemerintahan dapat berjalan dengan semakin baik, dan mengakhiri cara-cara kotor dan berbahaya dalam berpolitik.

*) Penulis adalah Alumni FISIP UI

Referensi:

DA, A. T. (2019, November 27). Berita. Dikutip dari Hukum Online: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dde52138d8fd/imparsial-minta-skb-penanganan-radikalisme-asn-dicabut
Putri, B. U. (2019, November 26). Nasional. Dikutip dari tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/1276763/fadli-zon-skb-11-menteri-soal-radikalisme-kebijakan-islamophobia/full&view=ok

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Pelantikan Presiden RI 2019: “Semua Bilang Kawal Konstitusi”
By: On:

Pelantikan Presiden RI 2019: “Semua Bilang Kawal Konstitusi”

Foto: Mayjen TNI Purn Prijanto (Penulis), sumber foto: Poskota

 

Oleh : Mayjen TNI Purn Prijanto

Jayakartapos, UUD 1945 : ”Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat) , tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”.

Ilustrasi dan Situasi
Mengapa isi Tata Surya seperti matahari, bumi dan planet lainnya, bulan dan bintang tidak bertubrukan? Karena Tuhan Sang Pencipta alam beserta isinya telah menetapkan aturan gerak dari isi Tata Surya. Dalam gerakannya, semua disiplin mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Di dalam konteks berbangsa dan bernegara, ada Hukum Dasar. Undang Undang Dasar atau Konstitusi (Constituante) merupakan Hukum Dasar yang tertulis. Dengan demikian, jika ingin kehidupan berbangsa dan bernegara tenang, semua harus disiplin mengikuti Undang Undang Dasar. Sehingga, keinginan dan ajakan untuk ‘Kawal Konstitusi’ saat ini menjadi relevan, mengapa ?

Menjelang pelantikan Presiden 2019, semua teriak ‘Kawal Konstitusi’. Namun, apakah semua memaknainya dengan tujuan sama? Menilik dua kata yang dirangkai tersebut, ‘Konstitusi’ adalah obyek yang harus dikawal. Artinya, mengawal dan memastikan, semua kegiatan berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi.

Gerakan Peduli Bangsa menggelar aksi memberikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, untuk dilantik oleh MPR RI. Mereka gelar spanduk “Kawal Konstitusi Kawal NKRI”. Intinya, agar pasangan Ir. Joko Widodo-Ma’ruf Amin dilantik karena sudah dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019 oleh KPU.
(http://m.cnnindonesia.com/nasional/20191005124730-20-436957/target-ribuan-aksi-dukung-jokowi-baru-dihadiri-puluhan-orang).

Sedangkan LBH Solidaritas Indonesia, atas nama saudara dr. Zikifli S.Ekomei, melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap MPR RI di PN Jakarta Pusat. Gugatan ini mendapat dukungan luas dari para pakar dan praktisi hukum bersama aktivis pejuang, untuk Kawal Konstitusi juga. (Gugatan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata PN Jakpus, perkara No.592/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst)

Walau semua bilang Kawal Konstitusi, tetapi berbeda makna dan tujuan. Pelantikan Presiden 2019 sudah menjadi polemik. Kita harus hati-hati dalam berpikir, bicara dan memutuskan Pelantikan Presiden 2019, agar kita bisa tetap memelihara cita-cita ‘founding fathers and mothers’ bahwa Negara Indonesia berdasar atas Hukum.

Undang Undang Dasar dan Keputusan KPU
Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen: “Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan /atau Wakil Presiden”.

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen : “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikit-sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

Artinya, MPR RI melantik yang memenuhi syarat komulatif pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden (ref. LBH Solidaritas Indonesia dkk), yaitu :
a. Memperoleh suara sah pemilih lebih dari 50%.
b. Jumlah suara tersebut harus tersebar di setidaknya lebih 17 Provinsi.
c. Perolehan suara di wilayah Provinsi yang lainnya tidak boleh kurang dari 20%.
Sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No : 987/pl.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa perolehan suara sah pasangan Ir. Joko Widodo – Makruf Amin memperoleh 55,5% suara sah, di 21 Provinsi, namun tidak mencapai 20% suara sah di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat.

Sehingga dengan fakta tersebut, meskipun menang dalam jumlah perolehan suara, tetapi berdasarkan konstitusi yang harus dipegang teguh MPR RI, maka pasangan Calon Presiden Ir. Joko Widodo-Makruf Amin, tidak dapat dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden RI periode 2019-2024, dalil LBH Solidaritas Indonesia dalam gugatannya.
Persoalan hukum inilah yang saat ini menimbulkan perdebatan dan silang pendapat dalam menafsirkan narasi hukum. “Kawal Konstitusi” adalah sebuah keniscayaan mutlak karena Negara Indonesia berdasar atas hukum.

Perdebatan dan Silang Pendapat
Ada pendapat, terkait Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen yang narasinya dikutip dalam Pasal 159 UU No 42/2008 tentang Pilpres, yang di dalam Putusan Mahkamah Kontitusi N0. 50/2014, dinyatakan tidak berlaku jika hanya 2 pasangan. Tapi ingat, yang diuji MK adalah ketentuan pasal dalam UU No 42/2008 tentang Pilpres, bukan tentang Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen.

Harus diingat pula bahwa ketentuan pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tersebut berlaku mengikat MPR RI. Artinya, MPR RI hanya akan melantik pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden menjadi Presiden-Wakil Presiden yang memenuhi ketentuan tersebut. Sikap dan tindakan inilah yang disebut dengan “Kawal Konstitusi”.

Satu hal yang harus diingat, Putusan MK No. 50/2014 bukanlah segala-galanya, karena adanya asas “Lex posterior legi priori”. Bahwasanya hukum yang terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum yang lama (lex perior). Asas ini digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional.

Mengapa asas ini dikemukakan ? Sebab setelah Putusan MK No 50/2014, ada UU No. 7/2017 tentang Pemilu; pada Pasal 416 ayat (1) tertulis : “Pasangan calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Masih ada pemikiran dari kelompok yang menginginkan untuk tetap dilakukan pelantikan pada 20 Oktober 2019 dengan dalil adanya Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU No. 5/2019 yang menyebutkan: “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih”.

Penafsiran dengan mengedepankan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU No. 5/2019 tidaklah bisa diterima dengan adanya asas “lex superior derogat legi enferior”. Hukum yang tinggi (lex superior) dalam hal ini UU No.7/2017 tentang Pemilu mengesampingkan hukum yang rendah (lex enferior) dalam hal ini Peraturan KPU No.5/2019.

Advokat Taufik Budiman, Direktur LBH Solidaritas Indonesia meminta kepada MPR RI dan semua pihak yang terkait dalam gugatannya yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Antara lain, untuk tidak melakukan proses Pelantikan Presiden berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen.
Mencermati silang pendapat di atas, nampaknya hasil Pilpres 2019 telah membawa bangsa Indonesia pada situasi dan kondisi ibarat ‘makan buah simalakama’. Tidaklah mungkin pemerintahan tanpa adanya Presiden, namun tak mungkin juga melantik Presiden dengan melanggar konstitusi. Inilah yang harus dipikirkan jalan keluarnya oleh MPR RI.

Rekomendasi dan Harapan
Upaya menekuk dan membelokan konstitusi akan membawa risiko robohnya negara, harus kita cegah. Harus diingat, ‘founding fathers and mothers’, telah mewariskan Dasar Negara dan UUD 1945 untuk Indonesia Merdeka, yang harus kita jaga dan kawal.
Dalam hal ini, MPR RI yang oleh ‘founding fathers and mothers’ ditempatkan sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan TNI yang diberikan tugas menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, adalah benteng terakhir untuk mengawal Dasar Negara dan Konstitusi, demi NKRI. Artinya, bukan benteng terakhirnya individu, orang per orang ataupun kelompok dan organisasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan jalan terbaik bagi bangsa Indonesia. Amin.

*) Penulis adalah Aster KASAD periode 2006-2007. Rumah Kebangkitan Indonesia

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.