Category: Politik

ANALISIS SITUASI MENJELANG PILKADA SERENTAK 2020
By: On:

ANALISIS SITUASI MENJELANG PILKADA SERENTAK 2020

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Idn Times

Oleh: Stanislaus Riyanta *)

Jayakartapos,  Pada tahun 2020 Indonesia akan menjalankan pesta demokrasi yang cukup besar. Pilkada serentak di 270 daerah akan dilakukanpada tanggal 23 September 2020 secara serentak. Rincian dari pilkada serentak tersebut terdiri dari 9 pemlihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota.

Pemilu 2019 yang merupakan rangkaian pemilihan yang cukup melelahkan terdiri dari pemilihan legislatif (kabupaten/kota madya, propinsi, dan pusat), pemilihan DPD, dan pemilihan presiden, secara teknis seharusnya penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2020 jauh lebih siap. Namun berbagai hal patut menjadi pertimbangan yang dimungkinkan menjadi hal-hal yang kontraproduktif bagi Pilkada Serentak 2020 nanti.

Salah satu hal yang dinilai dapat menggangu jalannya Pilkada Serentak 2020 adalah terseretnya oknum Komisioner KPU dalan kasus korupsi terkait PAW Anggota DPR. Meskipun dapat dipastikan pemerintah segera menunjuk dan melantik pengganti komisioner tersebut, namun secara moral tidak mudah bagi KPU untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kasus korupsi yang menjerat oknum komisioner KPU ini tentu akan membuat sorotan kepada KPU semakin tajam. Di sisi lain peristiwa ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi KPU untuk bekerja lebih profesional bagi kepentingan negara.

Belajar dari pengalaman Pemilu 2019, terdapat ratusan kasus sengketa yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sengketa tersebut secara merata terjadi atas gugatan pemilihan legislatif, gugatan pemilihan DPD, dan gugatan pilpres. Dari kasus-kasus yang terjadi dan sudah diputuskan oleh MK, seharusnya penyelanggara pemilu yaitu KPU dapat melakukan evalusi terhadap pelaksanaan pemilu termasuk evaluasi hal-hal lain yang mendukung seperti database kependudukan, logistik, dan teknis pemungutan suara.

Situasi lain yang harus dicermati menjelang Pilkada Serentak 2020 adalah residu tensi politik Pilpres 2019 yang hingga saat ini nampak masih terjadi. Meskipun tokoh sentral oposisi yaitu Prabowo Subianto sudah bergabung dengan kompetitornya Joko Widodo yang memenangkan Pilpres, namun kubu politik yang terbelah menjadi dua kelompok besar masih menghiasai suasana politik di Indonesia. Bergabungnya Prabowo Subianto dalam Kabinet Pemerintahan Joko Widodo tidak serta merta menghancurkan tembok politik yang memisahkan pendukung Joko Widodo dan yang mendukung Prabowo Subianto. Bahkan polarisasi tersebut juga sempat meluas dengan bumbu SARA.

Mencermati situasi politik pada Pemilu 2019 maka pemerintah perlu melakukan pencegahan terjadinya politik identitas SARA. Pemerintah dan penyelanggara pemilu harus tegas mengikat peserta pemilu supaya tidak melakukan politik identitas. Sangsi yang tegas juga harus dilakukan jika terjadi politik identitas agar menjadi efek jera dan tidak mencederai demokrasi Indonesia.

Jika melihat situasi saat ini maka supaya Pilkada Serentak 2020 berjalan dengan sukses, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah memulihkan kinerja KPU pasca dugaan kasus korupsi yang menjerat oknum Komisioner KPU, memperbaiki sistem pemilu terutama berdasarkan gugatan sengketa pemilu 2019, dan terakhir adalah mencegah terjadinya politik identitas.

Dengan memperhatikan dan memperbaiki tiga hal tersebut maka harapan agar Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan dengan lancar sangat dimungkinkan. Tentu saja hal ini dapat terjadi jika kolaborasi semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020 dapat dilakukan secara positif.

*) Stanislaus Riyanta, analis intelijen dan keamanan

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

PILKADA 2020
By: On:

PILKADA 2020

Foto: Otjih S (Penulis)

 

Oleh : Otjih S

Jayakartapos,  Tahun ini pada September nanti akan dilaksanakan Pilkada 2020 di 270 daerah yang akan menyelenggarakannya, dimana kepala daerah yang terpilih hanya akan memimpin paling lama 4 tahun, itupun jika tidak dicokok KPK karena korupsinya terungkap atau terlilit kasus pidana sehingga ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara.

Persiapan Pilkada 2020 juga diwarnai persiapan yang tidak mulus seperti Nota Perjanjian Hibah Daerah/NPHD banyak yang belum ditandatangani, anggaran Pilkada yang dikurangi baik untuk KPU atau Bawaslu, seleksi Panwascam yang kurang diminati masyarakat, banyaknya komisioner KPU yang melanggar kode etik sehingga harus diganti (kasus terakhir Wahyu Setiawan yang diOTT KPK dalam kasus PAW yang didiga melibatkan oknum petinggi salah satu Parpol yang kabarnya diskenariokan akan menjadi Dubes agar tidak ditangkap KPK sehingga “kotak pandoranya” tidak terbuka), walaupun masyarakat awam menyangsikan KPK menangkapnya maklum dari Parpol terkuat saat jni yang baru saja bermilad dan sejumlah masalah lainnya.

Majunya Gibran dalam Pilwalkot Solo jangan menjadikan ASN dan K/L menjadi ewuh pakewuh sehingga membuat kebijakan yang salah. Biarlah Gibran walaupun anak presiden menang dengan caranya sendiri bukan dibantu “invisible hands” yang operasinya menggunakan uang rakyat. Gibran kalau dianggap mampu, dapat dipercaya dan memiliki basis massa yang kuat tentu akan menang dengan caranya sendiri dan jika kalah juga tidak apa apa karena masih muda dan bisa mencoba kembali lain waktu.

Pilkada juga akan diwarnai mantan koruptor sebagai calon kepala daerah dan bahkan mungkin di Aceh ada calon kepala daerah yang berasal dari eks GAM atau didukung oleh eks GAM dan di Papua mungkin ada calon yang seaspirasi dengan TPN/OPM atau oknum yang selama ini salah kaprah menggunakan dana Otsus Papua, mereka mereka ini harus disetting, diskenariokan, dipromosikan dan didesimasikan agar rakyat atau pemilih tidak memilih mereka. Sekali lagi TIDAK MEMILIH mereka karena political habits dan track recordnya mungkin “kurang baik” buat kedewasaan demokrasi dan buat eksistensi NKRI.

Yang pasti, permasalahan permasalahan terkait Pilkada 2020 akan selalu ada dan perlu diatensi dan diantisipasi oleh K/L terkait untuk segera membentuk tim, pokja bahkan satgas untuk menanganinya, agar Pilkada tahun ini benar benar “serentak” dapat dilaksanakan bukan terkendala administratif, distribusi kelengkapan pilkada bahkan tidak terkendala faktor “force major” sekalipun. Bisa? Patut ditunggu hari H nya.

*) Penulis adalah pemerhati politik dan ekonomi. Alumnus Udayana, Bali

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

PILKADA SERENTAK 2020: ANAK MUDA MENUJU GERBANG PEMIMPIN DI DAERAH
By: On:

PILKADA SERENTAK 2020: ANAK MUDA MENUJU GERBANG PEMIMPIN DI DAERAH

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Arah.com

Jayakartapos,  Tahun 2020 Indonesia kembali melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan secara serentak di 224 Kabupaten dan 37 Kota. Hal ini mengacu pada undang-undang tentang Pilkada serentak tahun 2015. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap pemilihan kepada daerah di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten akan dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah.

Menariknya, kalangan milenial pun ikut terlibat langsung mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Sebut saja Gibran Rakabuming Putra Presiden Jokowi, Fadh Pahdepie, dan beberapa tokoh anak muda lainnya yang juga disinyalir berpeluang maju di pilkda nanti. Mereka sedikitpun tidak menunjukkan rasa canggung untuk melawan para politikus berpengalaman yang sudah bertahun-tahun menggeluti perpolitikan tanah air.

Apalagi kiprah anak-anak muda di dunia politik mendapatkan dukungan langsung oleh Mahakamah Konstitusi (MK) melalui Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang batas usia pencalonan kepada daerah khususnya Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati minimal berusia 25 tahun. Seperti yang banyak kita saksikan anak-anak muda saat ini memiliki kapasitas dan wawasan yang bermutu sehingga sangat potensial maju dalam Pilkada 2020 nanti.

Jika anak-anak muda banyak dilibatkan di pemerintahan maka ide dalam mengembangkan daerah akan jauh lebih segar, daya inovasi yang tinggi, dan mampu megeksplorasi potensi sumber daya manusia dan alam menjadi lebih cepat, jangkauannya lebih luas, inovatif dan kreatif. Artinya, pemerintahan kita saat ini perlu daya gedor yang mumpuni agar tidak stagnan perkembangannya.

Presiden Jokowi sudah mencontohkan itu dengan mengambil anak-anak muda yang memiliki kiprah yang positif di lingkungannya sebagai staf khususnya, sebagaimana yang kita saksikan di media, semua staf khusus kepresidenan yang ada saat ini berada di usia 26-35 tahun.

Oleh sebab itu, Parpol sebagai kendaraan politik harus membuka ruang yang lebar bagi generasi muda untuk mengambil bagian menjadi pemimpin. Membuka pintu selebar-lebarnya bagi mereka adalah langkah yang harus diapresiasi agar anak-anak muda tidak demam ketika bersinggungan dengan politik nantinya. Sudah banyak negara yang melakukannya, seperti Malaysia sudah membuktikannya dengan menunjuk Syed Saddiq Syed Abd. Rahman sebagai Menteri Olahraga, meskipun usia Shaddiq masih 26 tahun. Ini adalah langkah agar pemuda punya peran dalam mengembangkan daerahnya menjadi lebih maju.

Masuknya generasi muda dalam kancah politik pada perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 diharapkan menutup rapat polemik Pemilu 2019 yang banyak mengundang perpecahan karena maraknya ujaran kebencian yang melibatkan topik agama (SARA) bisa kita redam dengan karakter anak-anak muda yang membawa visi segar dalam membangun bangsa. Jika anak-anak muda tidak terlibat secara langsung, maka topik lama akan kembali menghegemoni dan merusak etika politik Pancasila yang telah diwarisi oleh pendahulu bangsa ini. Dengan begitu, diharapkan kontestasi Pilkada serentak 2020 tidak hanya sebagai ajang “kompetisi” tapi lebih dari itu betul-betul sebagai ajang mendapatkan pemimpin yang berkualitas, kredibel dan legitimate.

Penulis:
Nur Alim MA, Pemerhati Politik Nasional, menetap di Kota Malang.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

GONJANG GANJING AMANDEMEN TERBATAS UUD 1945
By: On:

GONJANG GANJING AMANDEMEN TERBATAS UUD 1945

 

 

Foto: Agung Wahyudin, Spd, MH (Penulis)

 

Oleh : Agung Wahyudin, SPd, M.H

Jayakartapos, Langkah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang akan mengusulkan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden Joko Widodo tampaknya menjadi wacana politik yang menimbulan gonjang-ganjing. Menurut Zulkifli Hasan, amandemen bukan mengembalikan UUD 1945 seperti aslinya melainkan hanya mengenai pentingnya garis besar haluan negara yang dulu pernah menjadi kewenangan MPR.

“Amandemen diperlukan karena kecenderungan pembangunan saat ini yang terlihat tidak arah karena setiap pemimpin baik di tingkat daerah maupun pusat memiliki visi misi tersendiri. Disamping itu, kelembagaan MPR dan DPD yang disebutnya seperti kehilangan arah dengan kewenangan yang dimiliki,” kata Zulhas yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua MPR-RI.

PDIP sebagai Parpol pemenang Pemilu 2019 juga menyambut baik wacana amandemen terbatas UUD 1945, bahkan dalam Kongres V PDIP di Bali, Parpol yang dinahkodai Megawati Soekarnoputri ini mengejawantahkannya melalui sikap resmi partai yang menginginkan adanya amandemen terbatas UUD 1945.

“Hal ini disebabkan Indonesia memerlukan Garis Besar Haluan Negara atau pola pembangunan semesta berencana. Kendati MPR menjadi lembaga tertinggi negara, PDIP tidak merekomendasikan adanya perubahan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,” tandas Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP.

Sementara itu, Mahfud MD yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mendukung amandemen terbatas UUD 1945 dilaksanakan secara konsisten demi kepastian hukum, termasuk untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah benar, agar pembangunan antara pusat dan daerah diharapkan tidak tumpang tindih.

“Hanya saja MPR mengkaji lebih dalam kembali mengenai dampak amandemen terbatas UUD 1945 terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pasalnya, UUD 1945 sudah diamandemen berkali-kali dan setiap amandemen menuai dampak bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia,” ujarnya.

Sedangkan, Hidayat Nur Wahid yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, dinamika politik di MPR RI terkait wacana amandemen, terutama yang berkaitan dengan pemilihan presiden. Fraksi Nasional Demokrat mendorong agar masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode, sedangkan Fraksi Kebangkitan Bangsa mewacanakan agar presiden kembali dipilih MPR RI.

Kemudian, TB Hasanuddin yang juga Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI mengatakan, Jokowi sebenarnya setuju bila amandemen benar-benar dilakukan terbatas. PDIP memandang amandemen terbatas adalah hal yang perlu.

“Isinya adalah soal memasukkan wacana pola pembangunan semesta berencana atau garis besar haluan negara (GBHN) ke dalam UUD. Soal penghidupan kembali GBHN itu adalah aspirasi PDIP sejak pertama kali,” sarannya.

Presiden Joko Widodo meragukan apakah amandemen UUD 1945 benar-benar hanya terbatas pada dibangkitkannya lagi GBHN. Sementara, dari sisi historis, GBHN tidak mungkin dihidupkan kembali apabila MPR tidak dijadikan lembaga tertinggi negara.

Presiden akan menjadi orang yang pertama kali menolak jika presiden dipilih kembali oleh MPR, termasuk menolak MPR ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara. Presiden Jokowi juga mengkhawatirkan amandemen terbatas UUD 1945 akan melebar kemana-mana, sehingga mengajak masyarakat untuk lebih ber konsentrasi diarahkan kepada kondisi perekonomian terkini, karena tekanan eksternal bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan.

Apapun wacana yang berkembang terkait amandemen terbatas UUD 1945 janganlah sampai mengganggu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengurangi defisit neraca perdagangan dan meningkatkan kinerja ekspor.

Bagaimanapun juga, amandemen terbatas UUD 1945 diperlukan agar bangsa ini mempunyai payung hukum dan kepastian hukum dalam menjalani samudera kehidupan berbangsa dan bernegaranya ke depan, namun sekali lagi amandemen terbatas UUD 1945 jangalah melebar kemana-mana seperti harapan Presiden, termasuk mendestruksi kematangan demokrasi di Indonesia saat ini. Semoga.

*)  Penulis adalah pemerhati masalah hukum dan dosen

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

JOKOWI DAN AMANDEMEN UUD 1945
By: On:

JOKOWI DAN AMANDEMEN UUD 1945

Foto: Agung Wahyudin (Penulis), sumber foto: Istimewa

 

 

 

Oleh : Agung Wahyudin dan TW Deora *)

Jayakartapos,  Permasalahan terbatas amandemen 1945 kembali memanas ketika terjadi salah pemahaman atau kurangnya komunikasi politik antara pihak Istana dengan MPR RI, namun sebenarnya sejak UUD 1945 diamandemen di awal reformasi, kita tidak pernah merasakan “positive outcome” dari kegiatan politik dan hukum tersebut bagi masyarakat awam, padahal telah menelan biaya tidak sedikit.

Adalah Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP Ahmad Basarah menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional dalam menyikapi isu perihal amandemen UUD 1945.

Pernyataan Basarah ini kemudian ditanggapi Istana melalui salah satu staf khusus Presiden. “Pak Jokowi sebenarnya biasa saja dalam menanggapi wacana amandemen UUD 45,” kata Stafsus Presiden bidang hukum Dini Shanti Purwono kepada wartawan, Jumat (6/12/2019).

Dini menegaskan Jokowi tidak emosional dalam menanggapi wacana itu. Hanya saja, kata dia, Jokowi khawatir amandemen UUD 1945 melebar ke mana-mana, karena dapat mencederai demokrasi.

Jokowi juga enggan muncul persepsi publik bahwa dirinya ingin mempertahankan posisinya sebagai presiden.

“Bapak juga tidak ingin ada persepsi publik bahwa Bapak masih ingin 1 periode lagi. Karena itu sama sekali tidak ada di benak beliau. Bapak taat kepada konstitusi dan ingin agar demokrasi Indonesia terawat dengan baik,” tutur Dini.

Sebenarnya apa yang dikemukakan pihak Istana tersebut adalah benar, sebab jika saja jabatan Presiden diformat bisa 3 periode maka sama saja dengan menimbulkan setback bagi demokrasi. Dan, Jokowi yang mendapat gelar “Asian of the Year 2019” wajar jika melihat “notion” tersebut sebagai “upaya cari muka dan menjerumuskannya”. Diksi tersebut ingin menunjukkan jika Jokowi komitmen dengan konstitusi bahwa jabatan presiden hanya 2 periode saja.

Jika UUD 1945 mau diamandemen, ada beberapa hal yang mendesak untuk dibahas antara lain : pertama, bagaimana hasil amandemen UUD 1945 bisa memproteksi perekonomian nasional dan sumber daya alam tidak tercaplok diam diam oleh kepentingan asing, anasir asing, “foreign stooge” maupun “foreign crooks” yang mengintai “trove” Indonesia yang masih melimpah.

Kedua, bagaimana hasil amandemen UUD 1945 nanti bisa memproteksi dan membela tenaga kerja Indonesia dari fenomena membanjirnya tenaga kerja asing seiring masuknya investasi asing ke Indonesia. Amandemen UUD 1945 perlu menjamin investasi dan pinjaman luar negeri harus digunakan untuk menggerakkan perekonomian rakyat Indonesia bukan ekonomi negara lainnya.

Ketiga, bagaimana hasil amandemen UUD 1945 dapat menghilangkan oligarchy politics dan “plutarchy politics among all of political stem in Indonesia”, yang merupakan “anak kandung” dari amandemen UUD 1945 sebelumnya jelas jelas kurang cocok dengan demokrasi Pancasila.

* ) Penulis adalah kolumnis dan dosen

Disclaimer: Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.