Category: Politik

Potensi Titik Balik Jokowi
By: On:

Potensi Titik Balik Jokowi

By Eep Saefullah Fatah

Setiap petahana menghadapi ancaman titik balik. Ketika titik balik itu sudah menggejala, biasanya sulit bagi sang petahana untuk “rebound”.

Potensi titik balik itulah yang saat ini dihadapi oleh Presiden Jokowi. Ada setidaknya tiga kemungkinan jalan bagi titik balik Jokowi.

(1) *Krisis Otentisitas*. Ketika mulai menjabat, sosok Jokowi sebagai “Presiden” adalah sebuah mitos — tak terukur. Sekarang “Presiden Jokowi” sudah menjadi sesuatu yang historis. Teraba. Terukur. Bisa dinilai.

Orang pun sudah bisa menilai seberapa otentik kah dirinya. Apakah yang dikatakannya adalah yang dilakukannya? Apakah memang ia semerakyat yang dikesankannya?

Jika Jokowi makin kehilangan otentisitasnya, maka daya magnet elektoralnya pun bakal meluntur. Ini bahaya yang saat ini sedang mengancam Jokowi.

(2) *Gagal Kebijakan*. Ketika “orang-orang” merasa kebijakan Presiden Jokowi tak membikin hidup mereka lebih baik, maka makin sedikit alasan bagi mereka untuk memilih Jokowi kembali.

Yang saya maksud sebagai “orang-orang” ini adalah mereka yang bergelut penuh keringat dengan hidup mereka — bukan pengamat atau analis yang “pintar” merumuskan keadaan sesuai selera mereka.

Dalam Pilpres 2014 Jokowi bisa menjual “akan”, “hendak”, atau sekadar “rencana”. Sekarang, dalam Pilpres 2019, ia hanya punya opsi jualan: “sudah” dan “sedang”. Dulu Jokowi bisa menghadapi pemilih dengan janji, sekarang hanya bisa dengan bukti.

Sepanjang perjalanan menuju 17 April 2019, Jokowi harus mengadapi orang-orang yang menilainya sebagai pembuat kebijakan yang gagal. Semakin besar himpunannya, semakin tegas titik balik Jokowi.

(3) *Krisis Representasi*. Ketika orang-orang yang paling dirugikan oleh keadaan merasa tak dipihaki, tak dibela, tak diwakili, maka mereka akan menolak Jokowi secara militan. Ironisnya, semilitan itulah mereka dulu mengelu-elukannya. Inilah krisis representasi.

Krisis representasi itu berpotensi melahirkan “protest voters”: Pemilih yang marah dan melawan.

 

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Kenapa Saya Dukung Jokowi?
By: On:

Kenapa Saya Dukung Jokowi?

Kenapa Saya Dukung Jokowi?

Prof Sumanto Al Qurtubi
King Fahd Univ, Saudi.

Kenapa saya dukung Jokowi? Dan kenapa saya tidak dukung Prabowo?

Saya dukung Jokowi dan tidak dukung Prabowo bukan lantaran ada “masalah pribadi”. Sama sekali bukan. “Nothing personal”, kata orang bule.

Saya tak ada hubungan apa-apa dengan keduanya. Saya bukan orang dekat keduanya. Saya tidak bekerja dengan keduanya atau di lembaga, perusahaan, dan instansi apapun milik keduanya. Saya tak pernah foto dengan keduanya. Saya tak pernah bertemu dengan keduanya. Saya bukan tim sukses keduanya. Saya bukan jubir keduanya. Saya bukan pengurus, anggota, simpatisan, dan kader parpol manapun yang mengusung keduanya.

Jadi saya bukan siapa-siapanya dari keduanya. Dan siapapun yang kelak jadi Presiden RI sama sekali “nggak ngefek” dengan karir dan masa depanku karena dari dulu, sejak di Amerika, saya tak pernah berkarir di Indonesia. Saya mencari uang di Luar Negeri (Amerika, Singapura, Jepang, dan Saudi) dengan cara halal dan kerja keras tentunya. Jadi saya bukan PNS maupun pegawai swasta di Indonesia. Karena itu siapapun yang jadi Presiden RI nggak ngefek sama sekali dengan nasib diriku di masa depan.

Saya dukung Jokowi juga bukan karena ia orang Jawa, Jawa Tengah khususnya seperti diriku, bukan pula lantaran ia seorang Muslim. Sama sekali bukan. Saya tak pernah peduli dengan latar belakang etnis, suku, dan agama sang kandidat.

Lalu, kenapa saya dukung Jokowi?

*Saya dukung Jokowi karena bagiku, Jokowi jauh lebih baik ketimbang Prabowo. Karena tidak ada capres lain yang lebih baik dari Jokowi. Karena bagiku, Jokowi lebih minim mudaratnya daripada Prabowo. Di banding Prabowo, Jokowi jauh lebih baik rekam jejaknya, lebih baik pengalaman mengelola pemerintahannya, lebih baik kinerjanya, lebih baik visi-misinya, lebih baik prestasinya, lebih baik komitmen nasionalisme dan kebangsaanya, lebih baik segala-galanya*.

Bagiku, Prabowo sama sekali “tidak comparable” dengan Jokowi atau istilah jaman now, bukan “apple to apple”. Beda antara keduanya jauuuh sekali, ibarat langit dan bumi, apalagi bumi datar.

Saya dukung Jokowi juga karena saya ingin kelak Indonesia betul-betul dihargai di dunia dan bisa berdiri tegak sejajar dengan negara-negara maju lain di dunia yang maju ekonominya, maju teknologinya, maju peradabannya, dan seterusnya. Hanya dengan inilah, Indonesia betul-betul bisa dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Saya ingin Indonesia tidak lagi dicap sebagai “negara kere”, baik kere ekonominya, peradabannya, maupun kualitas warganya.

Apa yang diharapkan dari Prabowo? Masa lalunya buram, kinerjanya buram, pengalamannya buram, track record-nya buram, prestasinya buram, perilakunya buram, wawasannya buram, komitmen nasionalismenya buram, semuanya serba buram, termasuk keluarganya. Yang tampak tidak buram cuma satu: yaitu kudanya. Apa yang bisa diharapkan dari kandidat buram?

Bagaimana mungkin Prabowo mau membawa Indonesia ke jalan yang terang-benderang di masa depan kalau ia sendiri buram-ram? Hanya orang-orang yang wawasan dan matanya buram saja yang melihatnya tidak buram.

Jabal Dhahran, Jazirah Arabia

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10161192315405523&id=762670522

Jokowi, Muhammadiyah, dan Pilpres 2019
By: On:

Jokowi, Muhammadiyah, dan Pilpres 2019

Oleh: Ma’mun Murod Al-Barbasy

Jayakartapos,  Sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia, entah sudah berapa kali, Presiden Jokowi menghadiri acara-acara yang digelar Muhammadiyah. Rasanya hanya Presiden Jokowi yang paling sering menyambangi acara-acara Muhammadiyah. Terakhir, Kamis, 6/12 Jokowi menghadiri Peringatan Seabad Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan Jumat, 21/12 Apel Milad Seabad Gerakan Kepanduan Hisbul Wathan Muhammadiyah.

Sebagai petahana yang masih mempunyai peluang untuk menjabat kembali sebagai presiden, Jokowi tentu berharap bahwa kehadirannya di acara-acara Muhammadiyah akan membawa efek elektoral di lingkup warga Muhammadiyah, sesuatu yang wajar, bahkan sangat wajar. Sulit menyebut bahwa kedatangan Jokowi semata karena bentuk perhatiannya terhadap Muhammadiyah.

Namun, dari blusukan saya dan teman-teman Muhammadiyah lainnya yang kebetulan menjadi calon legislatif di basis-basis Muhammadiyah, termasuk perbincangan dengan elit-elit Muhammadiyah di lingkup lokal, baik PDM (kabupaten/kota), PCM (kecamatan), maupun PRM (desa/kelurahan), rasanya berat kalau Jokowi berharap ada efek elektoral dari warga Muhammadiyah pada Pilpres 2019.

Kenapa warga Muhammadiyah cenderung emoh (enggan) memilih Jokowi? Setidaknya ada dua alasan mendasar. Pertama, faktor Jokowi sendiri. Banyak warga Muhammadiyah yang menilai bahwa Jokowi sejujurnya belum, untuk tidak mengatakan tidak pantas menjabat sebagai presiden. Bahkan sebagian warga Muhammadiyah ada yang menyebut pencalonan Jokowi menjadi presiden terlalu dipaksakan dan penuh rekayasa politik. Sama sekali tak memperhatikan kapabilitas yang dimiliki Jokowi.

Penilaian warga Muhammadiyah ini ditambah dengan terlalu seringnya Jokowi tampil di publik yang tidak menampilkan citra dirinya seperti layaknya seorang presiden semakin mempekuat penilaian atas ketaklayakan Jokowi menjadi presiden. Tampilan Jokowi saat peringatan Hari Pahlawan yang bersepeda dan mengenakan pakaian ala pejuang kemerdekaan “tempo doeloe” rasanya salah kostum. Untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan tak harus seorang presiden berdandan bak siswa SMP yang tengah mengikuti karnaval agustusan.

Sebagai seorang presiden, Jokowi tentu boleh mempunyai hobi tertentu, seperti naik sepeda motor atau hobi dengan jenis musik tertentu. Namun kalau terlalu sering mempertontonkan hobinya di hadapan publik, rasanya publik justru semakin tak bersimpatik.

Faktor pertama ini sebenarnya tidak terlalu fundamental. Harapannya, kapabilitas Jokowi yang tekor masih bisa tertutupi oleh tampilan menteri-menteri Jokowi yang diharapkan bisa menutupi kelemahan Jokowi. Namun kenyataannya, Jokowi seperti dibiarkan berjalan sendiri dengan segala ketakmampuannya.

Faktor kedua, terkait posisi partai-partai pendukung Jokowi yang justru menjadi faktor fundamental bagi warga Muhammadiyah untuk tidak mendukung Jokowi. Sikap warga Muhammadiyah dalam memposisikan Jokowi dan partai-partai pendukungnya rasanya menjadi mainstream di lingkup Muhammadiyah. Dan sikap ini rasanya bukan hanya monopoli milik warga Muhammadiyah. Masih terlalu banyak umat Islam lainnya yang sepemikiran dengan mainstream warga Muhammadiyah. Jutaan umat Islam yang berasal dari beragam afilisasi organisasi keagamaan yang hadir pada Reuni 212 adalah gambaran dari umat Islam yang mempunyai kesamaan pandang dalam memposisikan Jokowi beserta partai-partai pendukungnya.

Mainstream warga Muhammadiyah berpandangan bahwa kebanyakan partai-partai pendukung Jokowi terlalu sering melukai perasaan umat Islam, yang tergambar dari beragam sikap politiknya, baik berupa kebijakan dan pernyataan-pernyataan para elitnya.

Dalam kasus Pilkada Jakarta, misalnya, tergambar bagaimana partai-partai pendukung Jokowi yang saat Pemilu 2014 didukung dan dipilih oleh mayoritas umat Islam justru tak mampu membaca kehendak mainstream umat Islam yang tidak menghendaki Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur Jakarta. Bukan karena faktor agama, tapi dominan karena tabiat buruk Ahok yang arogan, suka melecehkan, dan menista, termasuk menista umat Islam, dan simbol utama umat Islam: al-Quran.

Entah sudah berapa kali pasca kasus Ahok, partai-partai pendukung Jokowi juga bersikap yang cenderung melukai perasaan umat Islam. Aksi-aksi damai yang dilakukan umat Islam, seperti Aksi 411, Aksi 212, termasuk Reuni Aksi 212 I dan II dilawan habis, bahkan mereka tega untuk menyebut mereka yang melakukan Aksi 212 sebagai bagian dari kelompok fundamentalis dan radikalis.

Mereka yang selama ini teriak lantang soal demokrasi ternyata tak mampu memahami aksi-aksi umat Islam tersebut sebagai bagian dari ekspresi demokrasi. Demokrasi tidak lagi dipahami sebagai nilai-nilai univeral yang boleh dilakukan oleh siapa pun, tapi demokrasi sangat bergantung siapa yang memaknai. Dan sudah menjadi jamak bahwa partai-partai yang sedang dimabuk kekuasaan memang mempunyai kecenderungan kuat untuk alergi pada demokrasi. Jangankan menerapkan nilai-nilainya, mendengar nama demokrasi saja sudah bikin mual.

Kemudian muncul gagasan kebijakan dari Mendagri Tjahyo Kumolo (PDIP) tentang penghapusan kolom agama di KTP yang menuai banyak kecaman. Gagasan ini selain menggambarkan ketakpahaman Mendagri tentang Pancasila yang sila pertamanya Ketuhanan Yang Mahas Esa, juga menggambarkan tak sensitifnya terhadap posisi umat Islam di Indonesia.

Salah satu _maqasid al-syariah_ adalah _hifzhu al-din_ (perlindungan hak beragama) yang dalam wacana pemikiran Islam memang disebutkan di antaranya kebebasan “menampakkan” dan “menyembunyikan” agama. Indonesia bukan negara sekular seperti di Barat yang memilih membuat kebijakan “menyembunyikan” agama warga negaranya, tapi Indonesia adalah negara Pancasila yang religius yang lebih memilih “menampakkan” agama sebagai perwujudan simbolik dari religiusitas warga negaranya. Dengan prinsip ini, aneh ketika ada upaya untuk menghapus kolom agama di KTP.

Belum lama muncul kasus pembakaran “bendera tauhid”. Mau ditafsir apa pun, pembakaran bendera tersebut telah menyinggung perasaan mainstream umat Islam, yang tergambar dari aksi-aksi yang dilakukan oleh umat Islam di banyak daerah, termasuk pelampiasan melalui Reuni Aksi 212. Anehnya, menyikapi pembakaran bendera tauhid ini, tak ada satu pun partai pendukung Jokowi yang mereaksi secara keras atas pembakaran bendera tauhid tersebut. Yang ada justru sikap sebaliknya yang cenderung mendukung pembakaran bendera tauhid tersebut.

Berikutnya pernyataan seorang ketua umum partai pendukung Jokowi soal penolakan atas Perda Syariat. Sebenarnya tidak ada nomenclature Perda Syariah. Yang ada perda yang berisikan hukum-hukum agama (syariat). Dalam konteks negara Pancasila yang pasal 29 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945-nya berbunyi, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, apanya yang salah dari produk hukum yang berisikan hukum-hukum agama?

Justru seharusnya produk hukum dalam negara Pancasila itu harus senafas dan tidak boleh bertentangan dengan agama, terlebih produk hukum yang berkenaan dengan wilayah publik. Produk hukum atau kebijakan yang memotong semua jenis subsidi itu bukan hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, tapi juga bertentangan dengan Pancasila yang Sila kelimanya berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Harusnya partai-partai pendukung Jokowi kritis terhadap produk-produk atau kebijakan politik yang demikian.

Dalam konteks demokrasi, produk hukum yang bermuatan syariat agama juga tidak melanggar demokrasi. Perda bermuatan syariat agama biasanya hadir di daerah yang dihuni mayoritas mutlak masyarakat yang beragama tertentu. Mereka memilih partai-partai atau calon kepala daerah tertentu yang diharapkan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang senafas dengan agama-agama. Apakah salah sikap politik yang demikian? Perda juga dibuat oleh institusi demokrasi (partai politik) dan disahkan di ruang demokrasi (parlemen), bukan lewat parlemen jalanan.

Belum lagi tindakan persekusi yang dilakukan pihak aparat terhadap para ulama atau pihak-pihak yang tak sejalan dengan penguasa, termasuk juga penegakan hukum yang tebang pilih. Kesalahan yang sama, seperti tergambar dalam penyebaran berita-berita hoax; ketika itu dilakukan oleh pendukung Prabowo, maka proses hukum akan secepatnya bekerja. Sebaliknya, kalau hal yang sama dilakukan oleh pendukung penguasa, jangankan diproses secara hukum, yang ada justru pelakunya dilindungi dan bahkan dibelanya.

Sikap-sikap politik partai politik pendukung Jokowi yang cenderung bukan sekadar tidak bersahabat, tapi memusuhi dan bahkan vis a vis dengan umat Islam, inilah yang menyebabkan mainstream warga Muhammadiyah dan bagian umat Islam lainnya tidak tertarik untuk memilih Jokowi pada Pilpres 2019. Bahkan, bukan hanya tidak tertarik memilih Jokowi, tapi juga tidak tertarik untuk memilih parta-partai pendukung Jokowi. Semoga.

Bukit Puncak Lio Salem Brebes

* Penulis adalah Dosen Prodi Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Melucuti Kekuatan Prabowo, Sukseskah?
By: On:

Melucuti Kekuatan Prabowo, Sukseskah?

Oleh : Daniel Sulaiman

Jayakartapos,  5 orang yang terlibat dalam pendirian Partai Amanat Nasional (PAN) melayangkan surat terbuka untuk Amien Rais. Kelima orang itu ialah Abdillah Toha, kini penasihat Wakil Presiden; advokat senior Albert Hasibuan, sastrawan dan jurnalis senior Goenawan Mohamad, penyair dan tokoh budaya Toety Heraty, dan Zumrotin (https://bit.ly/2Cz7UuU)

Saran itu disampaikan melalui surat terbuka tertanggal 26 Desember 2018. Goenawan Mohamad membenarkan surat tersebut ditulis dan ditandatangani kelima pendiri dan penggagas PAN tersebut. “Iya benar. Yang menulis Pak Abdillah Toha. Kami semua menandatangani,” ujar Goenawan saat dimintai konfirmasi, Rabu (26/12/2018). Dalam surat yang diterima detikcom itu, kelima pendiri PAN tersebut mengatakan surat dibuat setelah memerhatikan perkembangan kehidupan politik di Indonesia. Khususnya, kiprah Amien Rais bersama PAN ataupun secara personal. “Untuk itu, barangkali sudah saatnya Saudara (Amien Rais) mengundurkan diri dari kiprah politik praktis sehari-hari, menyerahkan PAN sepenuhnya ke tangan generasi penerus, dan menempatkan diri Saudara sebagai penjaga moral dan keadaban bangsa serta memberikan arah jangka panjang bagi kesejahteraan dan kemajuan negeri kita,” demikian tulis surat terbuka tersebut (https://news.detik.com/berita/4358820/ini-surat-terbuka-pendiri-pan-desak-amien-rais-mundur).

Sementara itu, pegiat Medsos Eko Kuntadhi membuat sebuah tulisan yang menohok sekali terkait Neno Warisman gunakan kata Jihad untuk kumpulkan sumbangan buat Capres Prabowo-Sandi, Gak Usah bawa-bawa Jihad segala, minta sumbangan gitu aja, tutur Eko. Dalam tulisannya Eko menyebutkan bahwa Neno Warisman menyerukan kepada jemaah yang mendengarkan ocehannya untuk berjihad. Caranya, masing-masing orang diminta menyumbang kampanye Prabowo-Sandi sebesar Rp 5 juta. Sumbangan itu, kata Neno sebagai bentuk jihad. Sebetulnya mau meminta sumbangan, ya meminta sumbangan saja. Gak usah bawa-bawa jihad segala. Bagi saya mulut Neno itu menyebalkan. Seolah membela Capres yang gak bisa ngaji dan gak tahu apa agamanya adalah bagian dari perjuangan agama. Ini namanya pembodohan. Majalah Forbes mengeluarkan data orang terkaya Indonesia. Adik Prabowo, Hasyim Joyohadikusumo, masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Hasyim aktif diorganisasi keagamaan Kristen dan juga petinggi Gerindra. Menurut majalah Forbes kekayaan Hasyim sejumlah US$ 850 juta atau kalau dirupiahkan sekitar Rp 12 triliun (sumber: www.EkoKuntadhi.id).

Informasi keren lainnya dalam rangka “melucuti” kekuatan pendukung Prabowo Subianto adalah berita yang beredar soal beralihnya dukungan sikap UAS dalam Pilpres 2019. Sikap Ustad Abdul Somad (UAS) menyusul Tuan Guru Bajang(TGB) untuk mendukung Jokowi melanjutkan jabatan sebagai presiden RI karena kinerjanya yang sangat baik. Kinerja dan teladan serta bisa menjadi imam Sholat merupakan ukuran pemimpin yang didambakan UAS, hal itu membuat ustad asal Riau ini sependapat dengan TGB ikut dukung Jokowi 2 periode. UAS memberikan pernyataan mengejutkan ketika bertemu Gubernur Nusa Tengara Barat, TGB, dia mengumumkan bahwa dirinya memberikan dukungan kepada Jokowi untuk menjadi Presiden dua periode. “Hari ini saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia, saya beralih dan mendukung bapak Joko Widodo menjadi Presiden 2 periode. Dukungan saya ini bersifat personal, saya mendukung karena saya melihat kinerja bapak Jokowi selama ini menjabat Presiden itu sangat baik,”ucap UAS. Sikap UAS ini tentu menjadi preseden baik bagi umat, dan melihat kebenaran dalam pemilihan Presiden bahwa yang telah bekerja untuk Indonesia telah membuktikan bukan Capres yang belum pernah memimpin namun hanya wacana (https://wartakota.co/kinerja-jokowi-bikin-uas-jatuhkan-pilihannya/)

 

Menurut penulis, himbauan 5 orang tokoh pendiri Partai Amanat Nasional agar Amien Rais mundur sebagai Dewan Penasehat PAN tampaknya kurang mendapat respons diinternal PAN itu sendiri, sebab mereka kemungkinan berpendapat bahwa kelima orang yang pernah mendirikan PAN tersebut (dan mungkin sekarang sudah tidak aktif mengurusi PAN) dianggap oleh internal PAN sebagai bentuk intervensi politik agar PAN “bercerai atau tidak mendukung” Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pemilu 2019.  Kader dan basis massa PAN memang memiliki penilaian tersendiri yang independen dalam Pemilu 2019, dan sebenarnya baik kubu Jokowi-KH. Ma’ruf Amin ataupun Prabowo-Sandiaga Uno dihadapkan pada permasalahan yang sama yaitu sikap Parpol pengusungnya (kecuali PDIP dan Gerindra) dirasakan “kurang serius” melakoni laga Pilpres, karena masing-masing Parpol akan berusaha “eksis” dari ancaman parliamentary threshold 4%, sehingga mereka serius membicarakan strategi memenangkan Caleg atau Parpolnya di Pileg 2019 dibandingkan memenangkan Jokowi ataupun Prabowo karena dinilai akan menguntungkan PDIP atau Gerindra saja. Bahkan, jika keinginan atau surat terbuka 5 orang pendiri PAN ini tidak berefek politik apapun, justru akan menunjukkan bahwa “pamor mereka” sudah kurang eksis atau tidak didengar lagi oleh konstituen PAN.

Sementara itu, tulisan pegiat Medsos yang mengaitkan “jihad” dan ajakan menyumbang buat Prabowo-Sandiaga Uno jelas menggunakan diksi-diksi yang malah merugikan bahkan menurunkan elektabilitas Jokowi-KH. Ma’ruf Amin, sebab bisa jadi umat non Muslim yang tadinya mungkin masih ragu-ragu untuk membela 08 (julukan Prabowo semasa aktif di militer) dalam Pilpres 2019, menjadi semakin tidak ragu-ragu karena tulisan-tulisan Medsos yang mempermasalahkan “agama Prabowo”. Jelas propaganda semacam ini akan dinilai kurang cerdas dan berpotensi merusak tenun kebangsaan di Indonesia. Penulis di Medsos baik yang pro Jokowi atau Prabowo, sebaiknya perlu bijaksana dalam memilih diksi dan mengungkapkan alasan tanpa berpotensi menyinggung perasaan saudaranya yang berbeda agama ataupun berbeda unsur SARA-nya. Pemilu 2019 terutama Pilpres 2019 memang berpotensi menciptakan segregrasi sosial yang tanda-tandanya sudah menganga didepan mata kita.

Sedangkan, berita adanya beralihnya dukungan UAS kepada Jokowi memang berita bagus bagi Jokowi, namun sebenarnya kalau dirunut dalam berbagai pemberitaan UAS tidak pernah secara terbuka mendukung Prabowo, sehingga bisa jadi UAS “tergalang” oleh TGB Zainul Majdi. Tidak hanya itu saja, jika UAS bersedia mematuhi hasil ijtima ulama, maka publik juga tahu bahwa UAS berpotensi waktu itu menjadi Cawapresnya Prabowo Subianto, karena dikabarkan UAS tidak mau, maka Prabowo memilih Sandiaga Uno. Namun, apapun pilihan politik UAS, sebaiknya tidak dikemukakan secara terbuka kepada media massa, karena tokoh agama semacam beliau haruslah bersikap netral dalam membangun literasi kebangsaan, walaupun saat mencoblos beliau dapat merealisasikan dukungannya. Kita akan melihat efeknya pada 17 April 2019.

 

*) Penulis adalah pemerhati medsos.

Benarkah Ada Politisasi Terkait Uighur ?
By: On:

Benarkah Ada Politisasi Terkait Uighur ?

Oleh : Sukardi Mustara

Jayakartapos,  Teriakan “2019 ganti presiden” terdengar dalam aksi damai membela etnis minoritas Uighur pada Jumat (21/12/2018). Slogan tersebut juga terus terdengar beberapa kali ketika sejumlah orator lain mengkritik pemerintah dan bertanya kepada massa apa yang akan terjadi pada 2019 jika pemerintah tetap bungkam soal Uighur. Meski begitu, isu politik tidak luput masuk dalam agenda unjuk rasa tersebut. Sebagian peserta demo terlihat merupakan kelompok-kelompok yang pernah mengikuti demo aksi damai 212.

Hal itu terlihat dari banyak massa yang menyanyikan yel-yel Aksi Bela Islam 212. Beberapa tokoh Alumni 212 seperti Ketua Umum FPI Sobri Lubis, aktivis Neno Warisman, Sekretaris Jendral Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Bachtiar Nasir, Ketua Umum DPP Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif, dan Ketua GNPF-Ulama Yusuf Muhamamd Martak, turut meramaikan aksi tersebut.

Tidak ketinggalan, salah satu tokoh yang ikut dalam demo tersebut, Lieus Sungkharisma dari Komunitas Tionghoa Anti-Korupsi, mendesak pemerintah untuk keras menyikapi pemerintah China terkait hal ini dalam orasinya. “Ganti presiden!” teriak massa menjawab Lieus.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan sikap Republik Indonesia yang menolak penindasan dan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina. Namun, JK menyatakan, Indonesia juga tak bisa mencampuri urusan dalam negeri Republik Rakyat Cina (RRC). “Kita semua menolak atau mencegah suatu penindasan kepada hak asasi manusia,” ujar JK seusai memberikan pidato pada konferensi di Jakarta, Senin (17/12/2018). JK mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur masalah domestik yang dialami Muslim Uighur. Pasalnya, hal tersebut merupakan kedaulatan Cina. “Tentu kita tidak ingin campuri masalah domestik Uighur. Tapi secara umum pelanggaran hak asasi manusia juga harus kita perjuangkan,” kata JK. Oleh karena itu, seruan 2019 Ganti Presiden tidak relevan dengan konteks permasalahan yang sebenarnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengecam keras penindasan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Penindasan seperti itu, menurut Din, merupakan pelanggaran nyata atas hak asasi manusia dan hukum inter nasional.

Hak asasi manusia dan International Covenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi sege nap manusia. “Maka, Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/12).

President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) itu meminta penindasan dihentikan. Ia juga mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uighur dan bersikap tegas terhadap rezim Cina agar memberikan hak-hak sipil bagi sesama Muslim.

“Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah RRC dan membela nasib umat Islam di sana,” ucapnya.

Memang sulit untuk mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya di Xinjiang. Apalagi belum ada komisioner HAM PBB yang berhasil melakukan kunjungan ke sana. Sebaiknya pemerintah Cina juga mengundang pelapor khusus PBB untuk berkunjung ke Xinjiang. Dari hasil kunjungan itu kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Kedubes Tiongkok di Jakarta sendiri belum berkomentar mengenai rencana Aksi Bela Uighur pada hari ini. Sehari sebelumnya, mereka mengirim rilis pers yang berisi klaim bahwa tidak ada pelanggaran HAM terhadap Uighur.

Menurut mereka, yang ada adalah pemberian pendidikan vokasi mulai dari membuat pakaian hingga pelajaran Bahasa Mandarin agar warga yang terpapar ideologi ekstremis dan separatis bisa kembali membaur ke masyarakat dan mendapat pekerjaan.

Menurut pendapat penulis, tidak ada unsur politis dibalik terlaksananya unjuk rasa menyoal muslim Uighur, namun hanya saja ada kekhawatiran dari pendukung Jokowi termasuk dari pihak pemerintah jika massa pengunjuk rasa Uighur cukup signifikan maka akan menjadi sinyal kuat kebencian segmen tertentu dari umat Islam (yang jumlahnya bisa mayoritas) terhadap pemerintahan saat ini.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak kicauan di Medsos dari kubu Jokowi yang mencoba menetralisir atau menisbikan bahwa tidak ada efek politik apapun dari “suksesnya” unjuk rasa atau reuni 212 yang diikuti jutaan massa anti Jokowi tersebut, bahkan hasil survei lembaga survei tertentu yang diyakini publik “sudah menggadaikan kenetralannya” karena biaya surveinya diduga berasal dari salah satu kubu Pilpres juga menyebutkan kurang berdampak reuni 212 terhadap kemerosotan elektabilitas Jokowi. Sekarang, kita menunggu saja siapa yang dipercaya oleh rakyat tanggal 17 April 2019 mendatang?

*) Penulis adalah pemerhati masalah Indonesia. Tinggal di Indramayu, Jawa Barat.