DANA OTSUS DIMANFAATKAN DENGAN BENAR, MASA DEPAN PAPUA AKAN LEBIH MAJU

Berita Nasional
Foto: Narasumber webinar Menakar masa depan Papua, Ist

 

Jayakartapos, Ada 2 hal penting yang harus kita perhatikan jika membahas mengenai masa depan Papua, yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan yang kedua masyarakat Papua harus merubah pola pikirnya. Jika melihat dari sejarah Papua masuk ke Indonesia, orang Papua itu masih mempertanyaan keabsahan itu, ditambah dengan penguasaan alam, pelanggaran HAM, pembangunan di Papua yang bisa dibilang masih sangat lambat.

Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Papua Universitas Indonesia Reno Mayor dalam sebuah webinar yang diadakan oleh GPR TV yang mengangkat tema” Menakar masa depan Papua”.  Dengan maraknya pembangunan di Papua dan bertriliun-triliun dana masuk ke Papua, ini juga telah menarik banyak orang untuk datang ke Papua saat ini. Dan dengan datangnya banyak orang ke Papua dan bersamaan dengan itu secara otomatis pola pikirnya ini akan kembali kepada pola pikir lama, yaitu bahwa kita masih terjajah dan kita kalah bersaing ditanah sendiri, ujar Reno Mayor.

Tokoh pemuda Papua yang juga merupakan anggota DPR Papua Boy Markus Dawir menyampaikan bahwa pemuda Papua ini ada 2 kelompok, ada kelompok yang ikut dengan NKRI, da nada kelompok yang ikut dengan teman-teman yang berseberangan ideologi. Yang berseberangan ini karena hampir mereka tidak merasakan hadirnya Negara untuk mereka. Kurang hadirnya Negara ini misalnya dalam penerimaan ASN, kemudian penerimaan TNI/Polri, penerimaan sekolah-sekolah kedinasan, dan juga yang diterima di perguruan-perguruan tinggi negeri di Indonesia ini sangat kurang, sehingga mereka akhirnya bergabung dengan kelompok yang mempunyai ideologi berbeda.

Kemudian pemuda-pemuda kita hari ini yang dengan NKRI ini yang mungkin  perlu untuk mendapat perhatian penuh Negara, mereka bisa mengembangkan diri dan berkonsolidasi yang luar biasa. Dan ini Negara tidak boleh tinggal diam dalam hal ini, ucap Boy Markus yang juga merupakan ketua Pemuda Panca Marga Papua.

Kalau Negara tinggal diam dan acuh tak acuh, karena hari ini tidak semua kementrian dan lembaga maupun pemerintah di daerah juga yang memberikan ruang besar kepada pemuda untuk bisa melakukan inovasi-inovasi atau dia punya keinginan-keinginan untuk menjadi seorang anggota TNI, mau jadi seorang anggota Polri, atau mau kuliah di UI, kuliah di UGM, ini kan peluangnya tipis sekali untuk anak Papua.

Karena yang terjadi hari ini kita juga dilingkungan pemerintah daerah sendiri kalau para bupati, walikota yang di Papua ini bisa berpihak dan duduk bersama dengan pemuda untuk mengatur hal-hal yang baik untuk mengawal NKRI, sangat baik, tapi kalau bupatinya banyak keluar daerah ya susah juga, tambah Boy Markus.

Menurut Imron Cotan bahwa ini sebenarnya tidak hanya mengenai masalah-masalah yang terjadi akhir-akhir ini, Kesalah pahaman mengenai isu Papua ini di Indonesia, pertama Papua itu dianggap sebagai entitas politik tersendiri, terlepas dari konteks NKRI sehingga sementara orang selalu menggaungkan bahwa Indonesia ini mengintegrasikan Papua ke NKRI sehingga mereka anggap itu ilegal, menginsinuasikan bahwa Papua pernah menjadi entitas politik terpisah “merdeka” dari NKRI atau secara terpisah dikoloni oleh Belanda.

Dan ini kemudian dijadikan sumber inspirasi oleh sejumlah orang asli Papua (OAP) dan para pendukungnya untuk menuntut referendum menentukan status politik dari Papua. Ini sebenarnya akar masalahnya. Aspirasi separatism saat ini didukung oleh unsur-unsur antara lain unsur yang bersenjata, unsur politik dan unsur klandestin, dimotori oleh yang menamakan dirinya ULMWP dipimpin oleh Benny Wenda, dengan menggunakan alasan bahwa Papua telah pernah merdeka ketika bendera adat dan lagu daerah dikibarkan pada tanggal 1 Desember 1961, ujar Imron Cotan.

Imron Cotan juga mengatakan bahwa dirinya akan membiayai Benny Wenda dan teman-temannya yang mendukung ULMWP untuk pergi ke Belanda, dengan tiket kelas satu untuk mencari dokumen yang mengatakan bahwa penaikan bendera adat dan lagu daerah itu merupakan suatu kemerdekaan Papua. bahwa benar 1 Desember 1961 dengan penaikan bendera adat dan lagu daerah itu Papua di merdekakan dari Indonesia atau kolonial Belanda.

Saya akan biayai , berapa orang saya akan biayai sendiri supaya selesai masalahnya. Jadi kalau mereka temukan itu dokumen yang mendukung klaim mereka itu, masalahnya sudah selesai. Tapi sudah puluhan tahun, beberapa dekade mereka tidak bisa merepresentasikan dokumen tersebut. Jadi klaim mereka ini berdasarlan hoax,  semoga Benny Wenda mendengar, dan saya akan biayai mereka untuk mencari dokumen tersebut di Belanda, terang Imron.

Sementara Senior Pamong Papua Michael Manufandu menyampaikan bahwa bagaimana kita semua baik pemerintah pusat, pemenerintah daerah pada tingkat provinsi/kabupaten membangun Papua dan memelihara Papua sebagai bagian integral Indonesia, karena dengan UU Otsus yang pemerintah siapkan ini, ada empat hal yang sangat prinsip, bagaimana semua aktivitas pembangunan, bagaimana segala urusan masyarakat, dan yang ketiga harus berpartisipasi, orang-orang harus berperan, dan yang keempat adalah mengembangkan.

Pemahaman saya bahwa sejarah itu hak yang sudah berlalu, kita sekarang menata kedepan. Dari sejarah itu kita belajar hal yang baik, yang berguna, dari sejarah kita juga belajar hal yang harus kita hindari yang diangap negatif dan merugikan kita. Persoalan yang diramaikan ini, saya baru saja telepon dengan jaksa tinggi Papua Nikolas Kondomo, Kajati bilang bapak memang ini betul tapi ini baru tuntutan, karena berdasarkan data-data yang dikumpulkan ada pelanggaran hukum yang sifatnya kriminal dan sifatnya makar, kriminal itu terdiri dari pasal 361, 362 dan 363, sedangkan pasal 160 itu karena makar. Bahwa ada undang-undang yang melarang jangan menaikkan bendera, kalau menaikkan bendera makar. Karena di kantor gubernur itu pernah bendera merah outih diturunkan dan dinaikkan bendera kejora, bagi pihak hukum ini memang melanggar, makanya dinilai sebagai makar, jelas Pamong senior Papua tersebut.

Akademisi Universitas Indonesia Dr. Chusnul Mariyah mengatakan bahwa dalam konteks ini saya selalu mengatakan mari kita duduk bersama, dialog secara jujur itu posisinya saya selalu mengatakan bahwa kalau dilihat dari politik itu tidak hanya spesifik orang Papua, hampir semua masyarakat Indonesia kalau punya rezim yang otoriter misalnya, kita juga mengalami, jadi tidak spesifik Papua.  kita bicara karena konstruksi negara Indonesia itu adalah Negara bentukan, dari Aceh sampai Papua yang kemudian membentuk negara baru namanya Indonesia.

Kalau kita evaluasi persoalannya dengan Papua, Papua itu banyak juga kepentingan internasional, yang tidak suka Papua jadi bagian penting dari negara Republik Indonesia, tapi respon dalam negeri juga kadang-kadang sebagian kecil juga kadang sebagian besar itu juga tidak melindungi segenap tumpah darah Papua, jelas Chusnul Mariyah.

Dalam perspektif politik, dijelaskan tentang hubungan pusat dengan daerah, otonomi khusus, kita harus evaluasi ini, jadi tidak cukup hanya ekonomi khusus. Apa yang terjadi, apa kesulitan, apa kesalahannya, nanti diperbaiki disetiap periode. Disini letaknya kita jujur, apa yang terjadi harus kemudian kita selesaikan dengan cara jujur, tambah akademisi Universitas Indonesia.

Sedangkan Deputi Kominfo BIN Dr. Wawan Hari Purwanto, SH, MH menyampaikan bahwa kita sebenarnya sekarang memberikan percepatan-percepatan untuk pembangunan, baik itu masalah pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, SDM. Dan kebutuhan logistik juga kita upayakan dipercepat, karena kita sadari bahwa disana infrastruktur memang perlu, banyak percepatan seperti jalan dan juga kebutuhan tentang listrik, air bersih serta juga kebutuhan pabrik yang selama ini dipasok dari Makassar maupun dari Surabaya, apalagi di perbatasan-perbatasan itu, perbatasan dengan PNG misalnya, kebanyakan kan dari sana.

Kita ingin ini ada satu percepatan pembangunan yang secara prinsip supaya mempercepat Papua itu setara dengan provinsi-provinsi lain, bahkan juga kalu bisa lebih jauh lagi. Dan sekarang dengan persiapan PON kita juga sudah membangun venue-venue yang berkelas, bahkan sejumlah stadion sudah berkelas internasional. Ini kita kerjakan secara holistik, untuk bagaimana menuju kepada keadilan sosial, ujar Wawan Purwanto.

Menurut Deputi Kominfo BIN bahwa otsus itu diusahakan supaya secara afirmatif bisa cepat dan akan akan berakhir pada tahum 2021. Setelah tahun 2021 tentu ini harus ada legalitas yang mendasari. Dan ada Inpres tahun 2017 tentang percepatan pembangunan dan kesejahteraan Papua, tapi itu kan berlakunya dua tahun dan sekarang diperbarui dengan Inpres yang baru.

Dan kita ingin pelayanan dasar disana itu bisa lebih cepat lebih baik, dan mampu mengembangkan ekonomi lokal, karena ini menyangkut masalah kearifan lokal.  Infrastruktur dasar juga terus diupayakan untuk dipercepat, karena memang kontur dan geografisnya selama ini memang sulit. Tapi sekarang kita juga ada kebijakan BBM satu harga, itu sudah upaya yang luar biasa meskipun kita harus berupaya nombok dimana supaya BBM itu bisa satu harga. Memang persoalan akan sulitnya akses transportasi dan komunikasi itu dirasakan selama ini, tapi ditahun-tahun  belakangan ini sudah ada perkembangan-perkembangan, ujar Wawan Purwanto yang juga merupakan pendiri LPKN.

Dan pembangunan SDM maupun pelayanan dasar itu seperti kita ada pola asrama, ada sekolah-sekolah unggulan, vokasi dan pelayanan sosial hingga ke kampong-kampung, ini sudah diupayakan supaya isecara integral itu masuk. Hanya sekarang tinggal bagaimana molesnya, dan ada 7 kawasan pengembangan ekonomi terpadu di wilayah adat, jadi supaya ada dari hulu ke hilir itu bermain, tinggal kita bagaimana memanfaatkan adik-adik para pemuda yang saya lihat jangkauannya masih panjang, manfaatkan ini semua, terang Wawan.

Sebelumnya saya juga jadi rektor Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN red), ketika saya merekrut adik-adik dari Papua nyatanya bagus-bagus, ada beberapa diantaranya yang IQ nya diatas rata-rata 140 , kemudian sejumlah Taruni  dari Papua kemarin saya kirim ke luar negeri karena dia memiliki prestasi yang melampaui  diantara kelas-kelas sebelumnya. Kita berikan suatu apresiasi, oleh karenanya kedepan jangan  berfikir Papua itu dijajah oleh Jawa, Kalimantan, Sulawesi,  Nusa Tenggara dan lain-lain, tegas Wawan Purwanto.(Red/Bayu)