DARURAT CORONA FOKUSLAH ATASI CORONA

Berita Nasional Peristiwa
Foto: Andi Naja FP Paraga (Penulis)

oleh : Andi Naja FP Paraga

Jayakartapos, Himbauan Presiden Kepada Menteri Kabinet Kerja didalam menyikapi mewabahnya Virus Corona ditanah air tentu menunjukkan keseriusan Presiden mengatasi persoalan serius ini bahkan Keseriusan itu dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang(PERPPU),Keputusan Presiden(Kepres) dan Peraturan Pemerintah(PP).

Sinergi antar Kementerian memang sangat dibutuhkan sehingga persoalan yang ditemukan tidak terkendala hanya karena perbedaan kebijakan antar kementerian. Petan Menteri Koordinator begitu penting untuk memplototi peraturan-peraturan yang berpotensi bersilang sengketa satu dengan yang lain sehingga keputusan yang diambil alih-alih menjadi solusi malah justru menjadi bumerang.

Munculnya Wacana Pembebasan Napi Koruptor oleh Dr Yasonna Laoly Menteri Hukum dan HAM untuk mengatasi meluasnya penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan tentu jika diseriusi pastilah disusul dengan terbitnya aturan dan ketentuan yang mengaturnya. Jika hal itu terjadi pasti akan bergesekan dengan aturan-aturan yang lainnya. Dan yang tak kalah berbahayanya jika Para Napi tindak pidana yang lain termasuk Napi tindak Pidana Terorisme meminta hal yang sama tentu sangat berbahaya.

Masyarakat merespon wacana ini dengan amarah yang meletup-letup bahkan di Media Social beberapa postingan mengkritik hingga memprotes sangat ramai. Logika yang disodorkan juga sangat sederhana : “Aneh di Musim Mewabahnya Virus Corona kita yang hidup bebas sebagai Warga Negara yang taat hukum justru dirumahkan dengan Program Stay and Work at Home tapi Para Napi Koruptor justru diwacanakan untuk dibebaskan. Ada apa ini. Ada juga yang berkata ;” Napi Koruptor itu nyawer berapa,kami jyga mau asal bisa lepas dari Program Stay and Work at Home.

Lebih aneh lagi apa yang terjadi di Gedung DPR RI setelah musim sedang Pasca Reses dimulai. Melihat Agenda Sidang dan rapatnya justru tidak menunjukkan adanya Agenda yang membahas persoalan Covid 19 dimana dampaknya telah melumpuhkan kehidupan rakyat. DPR RI malah membahas Rancangan Undang-undang yang sama sekali tak berkaitan dengan persoalan mengatasi Covid 19. Pihak Serikat Buruh/Serikat Pekerja bersuara keras ketika RUU Cipta Kerja sudah masuk ke ruang Badan Legislasi DPR RI. Buruh menilai Pemerintah dan DPR RI menelikung justru disaat diberlakukan Social Distancing yang sangat ketat. Buruh tidak diberi kesempatan untuk berargumentasi dalam moment-moment penting di Gedung DPR RI ssebelum RUU Cipta Kerja dibawa ke Baleg DPR RI.

Kembali ke awal Lagi-lagi Menko Pulhukam dan dan Mengko PMK tidak memplototi persoalan serius ini dan Fokus kepada Sinergi mengatasi Covid 19 dan DPR RI seolah-olah tidak melakukan reses sebagaimana yang seharusnya. Rasanya reses Komisi IX yang membidangi Ketenagakerjaan patut dipertanyakan apakah pernah berdialog dengan Buruh/Pekerja selama masa reses berlangsung. Jika pernah mengapa faktanya justru tak seiring dengan keinginan Kaum Buruh. Apakah hal ini memang kesengajaan atau memang Pihak Pemerintah dan DPR RI sebelumnya sudah bersepakat menggolkan RUU CAKER ini menjadi Undang-undang sebelum diundang-undangkan?.

Ayolah mari Fokus mengatai dampak Mewabahnya Virus Corona dan jangan tinggalkan rakyat yang paling menderita akibat Covid 19. Ayolah Pemerintah dan DPR RI yang dipiluh rakyat serius berpihak kepada rakyat. Kembalilah kepada tujuan besar bernegara yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat.( 03/03/20)

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.