DILEMA OMNIBUS LAW

Berita Hukum

Oleh : An Davos

Jayakartapos, Masih adanya kelompok-kelompok masyarakat, mahasiswa, civil society dan lain-lain yang menolak Omnibus Law disebabkan dalam proses pendekatan atau “merebut hati dan pikiran” kelompok yang menolak Omnibus Law selama ini belum berjalan dengan lancar lantaran terkendala penyebaran Covid-19, sehingga strategi penggalangan kurang berjalan optimal. Proses dan upaya pendekatan dengan sasaran kalangan BEM dan elemen buruh untuk memperluas dukungan terhadap Omnibus Law berjalan dengan sasaran yang terlalu luas, karena banyaknya kelompok kepentingan yang masih menolak keberadaan RUU Ciptaker tersebut.

Jika proses “merayu atau mendekati” terhadap kelompok manapun yang masih menolak diteruskan, maka harus diimbangi dengan kegiatan-kegiatan untuk “menandingi” aktifitas kelompok penolak baik secara langsung maupun secara virtual, karena selama ini elemen penolak Omnibus Law terus melakukan manuvernya melalui kegiatan virtual atau melalui media sosial, disamping diperkuat penyebaran pesan-pesan konstruktif terkait Omnibus Law melalui media massa baik online, cetak dan elektronik.

Adanya ancaman judicial review dan penolakan keras terutama dari kalangan buruh terhadap kegiatan Baleg DPR RI yang melanjutkan pembahasan RUU Ciptaker tidak boleh dipandang sebelah mata, karena elemen yang menolak juga memiliki jaringan luas dalam dan luar negeri, sehingga potensi internasionalisasi masalah ini dapat terjadi, sehingga produk hukum ini menjadi sia-sia disahkan, jika proses resisten terus berlangsung, sehingga proses pendekatan perlu dilanjutkan baik terhadap kelompok pro Omnibus Law untuk menjaga sikap dukungan mereka, dan kepada kelompok anti Omnibus Law setidaknya mereka dapat bersikap netral atau menerima dengan catatan.

Rencana menggugat Omnibus Law melalui Mahkamah Konstitusi adalah sinyal positif sebagai bukti kelompok penolak masih menggunakan mekanisme hukum sebagai bentuk resolusi menyelesaikan masalahnya.

Pihak pemerintah jelas akan terus memonitor aktifitas kelompok-kelompok yang pro dan kontra terkait Omnibus Law di beberapa wilayah kepada Presiden, termasuk kalangan aparatur negara yang bertugas di beberapa daerah akan melakukan koordinasi serta sinergi meluas dan mendalam dengan berbagai kelompok dan tokoh masyarakat dan tokoh disegala lini kehidupan untuk menggiatkan kegiatan sosialisasi dan literasi kampanye dukungan Omnibus Law secara virtual. Disamping itu, proses mendekati kelompok yang pro dan kontra sampai disahkannya Omnibus Law bahkan setelah pengesahannya tetap perlu dilakukan untuk menjaga situasi kondusif selama ini.

Sementara itu, penulis menyarankan kepada Menko Perekonomian mengoordinasi langkah-langkah kementerian dan lembaga negara untuk menciptakan dukungan masyarakat yang luas terhadap Omnibus Law melalui kegiatan dan kampanye yang dilakukan secara virtual.

*) Pemerhati Indonesia

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.