DISKUSI PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Berita Ekonomi Nasional

oleh : Andi Naja FP Paraga

Jayakartapos, Pidato Presiden Joko Widodo 18 Juni 2020 yang terunggah di media pada 28 Juni 2020 terkait penyerapan anggaran pada Kementerian dan Lembaga memang menyentak publik. Pemicu turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dimasa pandemi salah satunya disebabkan Anggaran yang disediakan Negara tidak dibelanjakan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga. Walaupun data yang dimiliki Presiden diperdebatkan namun melihat pernyataan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Perkembangan Ekonomi Indonesia di Kuaral kedua bisa mencapai minus 3,8%. Angka ini sangat berbahaya. Semua Kementerian/Lembaga tersoroti tak terkecuali Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Dukungan Penyerapan Anggaran di Kementerian Ketenagakerjaan datang dari Aktifis Serikat Buruh/Pekerja karena Sektor Ketenagakerjaan terpuruk sangat dalam. Berbagai usulan mengemuka,diantaranya adalah :

Pertama Menggiatkan dan menggairahkan Pengawasan Ketenagakerjaan. Kegiatan Pengawasan menjadi sangat urgent mengingat data data tentang tingginya angka pengangguran baru akibat PHK,merumahkan buruh/pekerja tanpa digaji,muncul kekhawatiran nasib pesangon dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang tercicil tak berjalan efektif hingga pada potensi bekerja tanpa prosedur dan protokol kesehatan yang standart lulut dari pengawasan optimal. Jika anggaran pengawasan digerakkan tentu akan ditemukan data terbaru yang lebih cepat dan tepat,maka dengan demikian Kemnaker RI memiliki langkah Extra Ordinary seperti yang diinginkan Presiden.

Kedua Segera menghidupkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) mengingat Peningkatan Keterampilan Kerja di Periode New Normal sangat dibutuhkan. Jika BLK mulai digerakkan dan melibatkan peserta dari Calon Pekerja Pemula dan Pekerja Korban PHK saja maka jumlahnya mencapai angka jutaan. Kegiatan Upgrade Pelatihan dan Keterampilan ini bisa menyerap anggaran triliunan rupiah. Tentu saja Diklat yang dimaksud diorientasikan lebih berkualitas dan tepat sasaran. Kementerian Ketenagakerjaan RI sesungguhnya dapat melakukan2020dengan cepat dan tepat dimulai pada minggu kedua bulan Juni 2020 hingga Desember 2020. Untuk lebih Efektif memang sinergi Kemnaker RI dengan Serikat Buruh/Pekerja sangat penting.

Ketiga Mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI membiayai kegiatan Litigasi dan Non Litigasi Ketenagakerjaan. Mengingat setiap Serikat Buruh/Pekerja memiliki jaringan hingga ditingkat pabrik dan memiliki anggota ril disetiap kegiatan Industri maka kegiatan litigasi dan Non Litigasi itu cendrung memberi kontribusi penyerapan anggaran lebih besar. Tentu saja Direktorat Jenderal Pengawasan dan Direktorat Jenderal Hubungan Industrial – Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bisa bersinergi mengoptimalkan kegiatan ini.

Keempat Kementerian Ketenagakerjaan memiliki Trainer Hubungan Industrial yang bisa digerakkan secara masif untuk mempengaruhi pelaksanaan Hubungan Industrial untuk kembali seperti semula. Dengan penerjunan mereka ke didaerah-daerah maka sektor ekonomi lainnya bergerak termasuk menghidupkan kegiatan perekonomian di Hotel-hotel sebagai Sektor Pariwisata jika kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat tersebut. Disisi ini dua pihak bisa tertolong sekaligus yaitu pemulihan Bisnis Pengusaha Hotel dan Pemulihan nasib buruh/pekerja hotel. Tentu saja pelaksanaan kegiatan tersebut tetap menggunakan standart protokol kesehatan yang ketat.

Kelima Optimalisasi kegiatan Terhadap dampak/resiko Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tenaga dimana angkanya cukup mencengangkan karena berpotensi menembus angka jutaan. Angka Pemulangan PMI ini sangat tentu bukan tanpa resiko namun justru itulah peluang bagi Direktoral Jenderal Binapentaker Kementerian Ketenagakerjaan RI mengoptimalkan penyerapan anggaran. Dirjen dapat menggerakan Atasi Ketenagakerjaan (Atnaker) pada semua Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) disemua negara dimana PMI ditempatkan. Peningkatan manfaat Penampungan-penampungan PMI yang selama ini monoton menjadi tempat diklat PMI juga sangat penting.

Point+point diatas patut dipertimbangkan oleh Menteri Tenaga Kerja untuk menjadi Program Kerja Extra Ordinary dimulai pada Bulan Juli hingga Desember 2020. Maaf beribu maaf saya termasuk yang tidak setuju jika Evaluasi terhadap kinerja Kementerian Ketenagakerjaan RI memunculkan keinginan pergantian Menteri Tenaga Kerja apalagi muncul ide penggantian Dirjen atau Direktur. Menurut saya pilihan yang cerdas hari ini adalah mendorong mereka tidak terjebak dari rutinitas saja. Revolusi Kegiatan itulah Solusinya bukan dengan mencopot atau menhganti. (ANFPP)

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.