DISKUSI PUBLIK : MENGUNGKAP AGENDA TERSEMBUNYI DALAM RUU HIP

Berita Hukum

oleh : Andi Naja FP Paraga

Jayakartapos, Resto Penus di Jalan Kayu Awet Percetakan Negara IV Ni.,1 Jakarta Pusat ramai dihadiri oleh para aktifis LSM dan Media karena tepat Pukul 13.00 WIB digelar Diskusi Publik oleh sebuah Lembaga bernama Network For South East Asian Studies) Pimpinan Ibu Indra Sugandhi Seorang Aktifis gaek berusia 80 tahun menghadirkan Pembicara antara lain Dr Sri Bintang Pamungkas,Benny Fatah,Amir Hamzah dan Evan Gomes,SH. Diskusi Publik bertema Mengungkap Agenda Terselubung dalam RUU HIP

Sri Bintang Pamungkas adalah Politisi Partai Persatuan Pembangunan(PPP) di Era Orde Baru dan Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) di Awal Reformasi ini memberikan pemaparannya sekitar 20 menit dan salah satu point penting yang berulang ditegaskan adalah Peran Cina dan Amerika Serikat saat ini terhadap dinamika perpolitikan di Indonesia. Ia mengatakan CINA dan Amerika Serikat saat ini sama-sama menerkam Indonesia. Keduanya sama saja. Karena itu kalau mau revolusi jangan didukung salah satunya seperti dukungan Amerika Serikat dahulu menjatuhkan Sukarno’Ujar Doktor Tekhnik Sipil jebolan Jerman ini.

SBP menilai peran Ideologi dalam masa ke masa sangat besar juga menghancurkan Indonesia .Khususnya Ideologi Komunis memiliki peran besar disetiap periode. ‘Saya yakin komunisme kini pun sedang mengincar hal yang sama seperti sebelumnya. RUU HIP misalnya patut dicurigai sebagai upaya konstitusional Komunis merusak pancasila. Karena RUU HIP ini kita minta untuk dikeluarkan dari Balegnas’ Ujar Dosen Universitas Indonesia ini. Sri Bintang Pamungkas menegaskan PKI itu secara organisasi memang sudah tidak ada namun secara ideologi masih diyakini oleh banyak pihak. Tokoh seperti Sukarno saja bisa dipengaruhi oleh Pemikiran-pemikiran.Komunisme terbukti dengan munculnya Slogan Nasakom apalagi kita. Kita tetap harus mewaspadai hal ini’ ujarnya

Beny Fatah Pegiat LSM dan turut andil di Era Perpolitikan 1966 mengatakan kondisi krisis segala bidang di Era Pemerintahan Joko Widodo Periode kedua ini sangat Parah dan semakin terlihat pada pidato presiden 16 Juni 2020 yang baru terunggah beberapa hari ini. Saudara melihat bagaimana presiden memarahi menteri-menterinya bukan. Menurut saya bukan para menteri yang tidak kompeten tapi presidennya yang justru tidak kompeten’tandas tokoh yang lebih dikenal dengan nama Bang Eben ini. Ia menambahkan tingkat keparahan saat ini sangat fatalistikl karena semua sisi trias politika sangat Parah. Mereka menguasai Eksekusi,Legislatif bahkan yudikatif. Jadi inil era otoritariuan lagi’ dan itu terlihat pada RUU HIP tambahnya.

Amir Hamzah Seorang Aktifis gaek lainnya yang ikut berbicara di Forum ini berpandangan bahwa RUU HIP tidak hanya ditunda tapi harus dibuang. Kita tidak butuh Undang-undang tentang Haluan Berpancasila karena Pancasila itu Dasar dan Falsafah Negara. Karena itu sangat aneh jika RUU HIP tidak dipelototi dan dari sana kita berkesimpulan aoa yang dimaui oleh pengusul RUU HIP ini. Sekarang sudah ditangan presiden benarkah tidak muncul lagi dalam wujud yang lain seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang-undang (PERPPU). Saya termasuk yang berfikiran seperti itu’ Ujar Amir Hamzah sambil menambahkan uraian-urainnya.

Evan Gomes,SH Seorang Advokat Publik mencoba melihatnya dari sisi yang berbeda tapi tidak bisa menghindar dari pandangan politik. Secara Hukum memang kita tidak bisa berbuat banyak karena RUU HIP ini belum menjadi Undang-undang dan mustahil kita gugat ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kegelisahan yang ditimbulkan oleh RUU HIP ini sangat meluas. Saya melihat betapa pentingnya bagi kita yang perduli pancasila melihat RUU HIP ini sebagai masalah yang serius dan masyarakat harus disadarkan betapa bahanya ketika kelak menjadi Undang-undang. Tapi tentu kita tak tinggal diam jika RUU HIP ini dipaksakan menjadi Undang-undang’ Ujar Pengacara Publik itu

Foto: Andi Naja FP Paraga (Penulis)

Diskusi berlanjut dengan munculnya beberapa pertanyaan dari peserta. Hampir semua pertanyaan dapat dijawab oleh para pembicara. Namun masih tersisa pertanyaan dari peserta apakah upaya menggagalkan RUU HIP dan mencabutnya dari Balegnas sangat membutuhkan kekuatan politik sementara menurut Para Pembicara kini semua kekuatan politik dipegang Rezim. (ANFPP)

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.