ELEMEN MAHASISWA BELUM KOMPREHENSIF MENILAI OMNIBUS LAW

Berita Hukum

Oleh : Evita Rahayu *)

Jayakartapos, Mendekati pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker menjadi undang-undang yang rumorsnya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020, ancaman dan gertakan untuk melakukan aksi unjuk rasa menolaknya terus dikemukakan berbagai kalangan, termasuk antara lain oleh Solidaritas Pergerakan Mahasiswa Indonesia alias SOPREMASI. Menurut penulis, pernyataan sikap yang dikeluarkan SOPREMASI kurang tepat dalam memahami Omnibus Law.

Menurut SOPREMASI, “RUU OMNIBUS LAW” hadir untuk menganggu sistem pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal mengambil atau memutus kewenangan pemerintah daerah yang nantinya akan bertumpu pada pemerintah pusat yang berkaitan dengan perizinan usaha dan investasi yang dimuat dalam Pasal 166 UUPA Pembatasan Hak atas Tanah bagi negara asing hadir atas penarikan mandat.

Catatan penulis, tidak mungkin pemerintahan saat ini akan “mengobral negara ini” kepada negara asing, karena esensi Omnibus Law hanyalah menarik investasi asing untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang semakin minus mencapai -5,23% berdasarkan data Kemenkeu karena Covid-19. Memang sebaiknya, izin usaha dan investasi dikeluarkan oleh Pusat, agar memangkas keruwetan regulasi selama ini, sehingga menjadi daya tarik investor.

Mungkin juga selama ini daerah kurang maksimal dalam melakukan penilaian atas jalannya investasi, sehingga banyak investasi yang sebenarnya “waiting list alias portofolio” saja.

Menurut SOPREMASI, draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan Pasal 29, 30, dan 31 yang dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebut dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing. Termasuk juga menghapus kewenangan menteri, gubernur, bupati/walikota memberikan lisensi kepada Komisi Penilai Amdal.

Catatan penulis, kewenangan yang terlalu dideregulasikan memang tidak menjadi faktor penarik datangnya investasi asing, bahkan selama ini kewenangan yang diberikan kepada Pemprov dan Pemkot/Pemerintahan Kabupaten juga kurang berhasil dalam mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup dalam setiap operasional investasi, sehingga memang lebih baik kewenangan tersebut ditarik ke Pusat Kembali.

Menurut SOPREMASI, Pemerintah Pusat pula yang menetapkan jenis usaha atau kegiatan yang diwajibkan memenuhi UKL-UPL. Seolah-olah Rakyat tidak punya kedaulatan atas hak-haknya yang bertentangan PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945 yang menjelaskan “Bumi Air dan Kekayaan Alam Yang Terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Catatan penulis, kalau memang pemerintah saat ini dianggap melanggar konstitusi seharusnya MPR dan DPR RI bahkan DPD RI mengusulkan adanya sidang istimewa atau impeachment terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin, namun faktanya hal ini tidak dilakukan, sehingga lembaga tinggi negara lainnya masih menilai bahwa pemerintah saat ini masih “on the track”, dan sikap MPR, DPR dan DPD RI jelas tidak bisa disepelekan, karena mereka juga mendapatkan banyak informasi dari konstituen mereka juga dari berbagai daerah.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Omnibus Law. Tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur.

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.