ELLY ROSITA SILABAN : RESESI DI DEPAN MATA, PEMERINTAH UTAMAKAN OMNIBUS LAW

Berita Ekonomi Nasional

Jayakartapos-Jakarta. Resesi didepan mata, dan pemerintah lebih mementingkan RUU Omnibuslaw walaupun banyak ditolak. Memang untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya tapi jangan menghilangkan hak buruh yang ada. Kita tahu PDB Indonesia mayoritas ditopang konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 58,14% pada PDB kuartal I. Indonesia masih lebih baik daripada negara lain yangbergantung pada perdagangan internasional.

Kunci utama adalah mendorong konsumsi domestik, khususnya oada kwartal III karena memang prediksi di kwratal II mengalami minus.
Demikian dikemukakan Elly Rosita Silaban kepada Redaksi di Jakarta seraya menambahkan, defisit anggaran untuk RAPBN 2021 direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar 971,2 triliun, defisit ini lebih rendah dibandingkan desfiist anggaran 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar 1.039,2 triliun.

Angka yang ditetapkan lebih besar dari pendaoatan negara yang diperkirakan Rp. 1.776,4 triliun. Pemerintah harus bekerja keras menjaga keberlanjutan fiskal agar tingkat hutang terkendali, pemerintah harus meningkatkan efesiensi biaya utang.

“Dalam RUU Omnibuslaw diintegrasikan kedalam perijinan berusaha untuk memposisikan persyaratan dan kewajiban dari aspek lingkungan menjadi lebih mudah pengawasannya untuk setiap ijin berusaha karena dilakukan satu pintu termasuk soal penegakan hukum, itu benar. Tetapi bagi kita, penghapusan Ijin lingkungan adalah meniadakan kontrol terhadap perusahaan dalam menajalankan usaha, dan akan menyebabkan potensi lingkungan hidup makin menghawatirkan, jangan kemudian masalah lingkungan dianggap penghambat proses administrasi, padahal iklim kita sudah rusak akibat industri tidak ramah terhadap lingkungan. Menyederhankan adalah versi DPR dan pemerintah, pada dasarnya makin memberatkan dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi investor dengan RUU ini,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI, red) ini.

Menurutnya, pembahasan RUU Ciker Omnibuslaw sudah rampung 75%. Ada 8.000 DIM dan pemerintah dan DPR sudah menyelesaikan 6.200 DIM, artinya tinggal 1.800 DIM lagi, karena DPR dapat menyelesaikan 50-100 DIM/hari, jadi bisa diperkirakan akhir September akan selesai.

“Ini membuat kita berdebar-debar karena kami takut UU yang mendegradasi hak buruh benar-benar akan hilang kalau kita tidak mengawal sampai benar-benar berubah sesuai hasil diskusi dengan Tripartit,” tegas perempuan ramah ini. (Red/Wijaya).