FILEP WAMAFMA,  S.H, M.Hum. : PERUBAHAN UU OTSUS PAPUA HARUS DISETUJUI PEMPROV DAN MAJELIS RAKYAT PAPUA

Berita Nasional
Foto: Filep Wamafma, SH, M.Hum/ BK

Jayakartapos-Jakarta. Sesuai dengan amanah undang-undang otonomi khusus, segala perubahan undang-undang otonomi khusus adalah bagian dari aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui pemerintah provinsi dan disetujui Majelis Rakyat Papua adalah mekanisme yang ditentukan dalam undang-undang otonomi khusus.

Demikian dikemukakan Filep Wamafma, SH, M.Hum kepada Redaksi di Jakarta belum lama ini seraya menambahkan, kalau misalnya pemerintah pusat menginginkan untuk adanya perubahan undang-undang otonomi khusus, maka bukanlah kewenangan mutlak daripada pemerintah pusat, tetapi perlu mendapatkan persetujuan daripada masyarakat Papua melalui Majelis Rakyat Papua dan Pemerintah Provinsi Papua. Dan itulah mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang otonomi khusus.

“Jika dalam Prolegnas 2020 ini diagendakan untuk perubahan undang-undang otonomi khusus, bagi saya sebaiknya pemerintah Pusat melibatkan pemerintah daerah dan Majelis Rakyat papua untuk duduk bersama dan menyelaraskan konsep yang sama.

Sehingga tidak ada dualisme, tigalisme, atau empatlisme dokumen yang kemudian pada tahun pembahasan 2020 ini RUU Otsus tidak dapat diselesaikan,” ujar Anggota Komite III DPD RI ini.

Pemprov Papua pernah mengirimkan draft revisi UU Papua pada tahun 2014, namun draft perubahan tersebut dinilai banyak kalangan akan mempercepat “lepasnya” Papua dari NKRI, Filep menjelaskan, yang urgen dimana pada tahun 2021 terjadi pengurangan otonomi khusus, dan tentu jika tidak ada keputusan yang tepat dari pemerintah, pasti akan mempengaruhi roda pemerintahan di daerah, khususnya dalam hal perencanaan pembangunan, karena bagaimanapun juga suatu daerah dapat membangun jika didukung oleh anggaran yang cukup.

“Sumber pendapatan asli daerah Papua-Papua Barat atau APBD Papua-Papua Barat, adalah selain ketergantungan daripada otonomi khusus juga ketergantungan dari bagi hasil, sehingga perlu kita dukung, sehingga apapun itu mari kita berfikir sama-sama untuk Papua-Papua Barat,” ujar Ketua Pansus Papua DPD RI ini seraya menegaskan, adalah otoritas dari pemerintah pusat jika ingin mengeluarkan Perppu apabila pembahasan ruu otsus papua tidak selesai tahun ini agar ada payung hukum bagi pelaksanaan otsus Papua di tahun 2021.

“Bagi kami sebagai senator Papua Barat, jangan sampai ada kekosongan hukum yang kemudian membuat rakyat Papua baik Papua-Papua Barat tetap berada pada provinsi yang termiskin, terbelakang dan tertinggal,” tegasnya (Red).