GEBRAK: “UNIVERSITAS NASIONAL ANTI DEMOKRASI, CABUT SK DO, SKORSING, DAN SP TERHADAP KAWAN-KAWAN KAMI YANG MENUNTUT PENDIDIKAN GRATIS”

Berita Nasional
Jayakartapos, Kebebasan berekspresi, berpendapat, hingga sikap politik merupakan hak setiap warga negara yang diatur secara konstitusional. Di tengah situasi pandami secara global mengakibatkan ribuan buruh mengalami pemutusan hubungan kerja, kesulitan ekonomi, hingga kesulitan dalam membayar UKT/SPP di tiap perguruan tinggi. Kesulitan ekonomi selama pandemi yang menimpa orang tua dari mahasiswa berujung pada protes dari banyak mahasiswa terkait pembayaran UKT/SPP selama pandemi.
Dalam hal ini Universitas Nasional merupakan perguruan tinggi yang anti demokratis dan anti rakyat miskin. Terlihat dari berbagai kebijakan Universitas Nasional selama pandemi yang mempersulit mahasiswa dan pekerja dalam ruang lingkup pendidikan.
Di tengah situasi kesulitan ekonomi selama pandemi justru disambut Universitas Nasional dengan melakukan pemangkasan upah terhadap Office Boy/Girl dan Cleaning Service sebesar Rp.500.000 dari upah yang jauh dari kata layak yaitu Rp.1.800.000. Dosen juga mendapatkan pemotongan upah sebesar Rp.1.100.000 dari upah senilai Rp.5.600.000.
Bahkan, Universitas Nasional melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja parkir tanpa upah dan kompensasi. Kebijakan kampus Universitas Nasional tersebut merupakan tindakan yang sama sekali tidak melihat aspek kemanusiaan.
Kemudian mengenai penuntutan hak yang dilakukan oleh kawan – kawan mahasiswa Universitas Nasional merupakan kebebasan berpendapat dalam menuntut apa yang menjadi persoalan dalam ruang lingkup pendidikan. Mulai dari tuntutan mengenai pemotongan biaya SPP, transparansi dana, jaminan sosial pekerja dalam Universitas Nasional, hingga kepastian kerja bagi pekerja parkir yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Protes yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Nasional selama beberapa pekan terakhir direspon dengan tindakan pelarangan, intimidasi, pembungkaman ruang demokrasi, hingga Skorsing dan Drop Out terhadap mahasiswa yang melakukan upaya penuntutan hak demokratis dalam ruang lingkup pendidikan.
Kampus tak lebih hanya penguluran tangan pemerintah dalam melakukan pembungkaman demokrasi dalam sektor pendidikan. Pendidikan yang selalu dilemparkan kepada mekanisme pasar (neoliberalisme) tidak akan mengakomodir kepentingan mahasiswa serta melindungi kebebasan berpendapat dalam ruang lingkup pendidikan.
Oleh sebab itu Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) Mendukung perjuangan kawan-kawan Mahasiswa dan Mengecam tindakan Universitas Nasional yang anti demokratis serta anti terhadap rakyat miskin.
Tuntutan GEBRAK :
1. Mengecam keras Universitas Nasional yang melakukan tindakan Skorsing dan Drop Out terhadap mahasiswa yang melakukan kebebasan berpendapat. Cabut Sekarang Juga Tanpa Syarat SK Peringatan Keras, Skorsing, dan Drop Out terhadap
– Sdr M Wahyu Krisna Aji (Drop Out)
– Sdr. Deodatus (Drop Out)
– Sdr. Alan Gumelar (Skorsing 1 semester/6 bulan)
– Sdr. Rifqi (Skorsing 1 semester/6 bulan)
– Sdr. Zaman Zam Baharsyah Abdurachman (Peringatan Keras)
– Sdr. Ovtavianti Nuarani (Peringatan Keras)
– Sdr. Imannuelsa Helmy (Peringatan Keras)
– Sdr. Thariza Octavany (Peringatan Keras)
– Sdr. Fikram (Peringatan Keras)
– Sdr. Robby (Peringatan Keras)
2. Penuhi jaminan sosial secara penuh terhadap pekerja di Universitas Nasional
3. Kembalikan kepastian kerja bagi pekerja yang di PHK oleh Universitas Nasional
4. Hentikan pembungkan ruang demokrasi terhadap mahasiswa Universitas Nasional
5. Wujudkan Pendidikan Gratis Selama Pandemi
6. GEBRAK Menyerukan Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Tolak Omnibus Law
Kolektif Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK)
Organisasi GEBRAK :
1. KPBI
2. Konfederasi Serikat Nasional
3. Aksi Kaum Muda Indonesia
4. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI)
5. Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)
6. Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK)
7. LMND-DN
8. YLBHI
9. Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN)
10. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
11. Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO)
12. Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia
13. Jarkom SP Perbankan
14. LBH Jakarta
15. Perempuan MAHARDIKA