HEGEMONI TIONGKOK VS AMERIKA SERIKAT : SIAPA LEBIH UNGGUL ?

Berita Global

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Mata-mata politik

Oleh : Torkis T Lubis

Foto: Ilustrasi, sumber foto:

Jayakartapos, Perebutan hegemoni pengaruh antara Tiongkok versus Amerika Serikat sebenarnya sudah lama terjadi. Tulisan ini akan menganalisis dari berbagai fenomena terakhir yang memberitakan turun naik hubungan Tiongkok-Amerika Serikat menurut sudut teori hegemoni dan dominasi.

Teori Hegemoni yang dipopulerkan oleh seorang Marxist asal Italia, Antonio Gramscii, juga berupaya menjelaskan suatu keadaan dimana kaum penguasa berupaya mempertahankan kekuasaanya atau dominasinya. Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai suatu keadaan dimana suatu kelompok sosial, dapat itu berupa suatu kelompok atau negara berkuasa berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya tidak hanya melalui penggunaan kekerasan atau force, tetapi yang lebih utama adalah melalui consensual submission atau persetujuan bersama (Litowitz, 2000: 518).

Sementara itu, dominasi atau domination tidak hanya melulu dicapai dan ditampilkan dengan penggunaan kekerasan oleh negara, tetapi justru yang lebih berbahaya adalah fakta bahwa dominasi suatu kelompok olek kelompok penguasa dapat terjadi dengan persetujuan khalayak umum karena khalayak tidak menyadari kehadiran hegemoni tersebut (Reese & Shoemaker, 1991: 237).

Dunia harus mulai berpaling kepada Tiongkok terutama setelah kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok yang semakin menguat, dan agresifitas Partai Komunis Tiongkok juga sangat mendukungnya setelah partai paling berkuasa di Tiongkok ini menghapuskan dua kali masa jabatan bagi Presiden dan Wapres Tiongkok sebagai hal yang paling signifikan terjadi di negeri Tirai Bambu tersebut.

Presiden Tiongkok, Xi Jinping yang sedang mengembangkan dan memperkuat soliditas kekuasaannya di negara yang paling padat penduduknya ini, yang mana dapat merubah cara Tiongkok berinteraksi dengan negara tetangganya, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Efek kombinasi dari kekuasaan luar biasa seorang Presiden Tiongkok jelas akan membuat Tiongkok semakin agresif terkait isu-isu regional dan global, dan hal ini akan menjadi langkah signifikan yang sangat besar sekali dalam dekade saat ini.

Sejak kematian Mao Zedong, pendiri Partai Komunis Tiongkok di tahun 1976, Parpol ini menghapuskan kultus individu terhadap seseorang, seorang diberlakukan batas waktu kepemimpinan nasional Tiongkok sebanyak dua kali. Sejak itu, kekuasaan Presiden Tiongkok tidak hanya memerintah pemerintahan namun juga “pemikiran”. Para pemimpin Tiongkok seperti Deng Xiaoping, Jiang Zemin, dan Hu JinTao menekankan pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama pemerintahannya, sedangkan Xi Jinping meneruskan langkah pemimpin sebelumnya, namun juga lebih fokus pada penguatan rasa nasionalisme kebangsaan.

Dibawah Xi Jinping, Tiongkok telah melakukan sejumlah langkah spektakuler di wilayah maritim yang masih bersengketa, dengan menggunakan peta kuno milik Tiongkok, mereka membangun wilayah yang masih bersengketa.

Upaya ini jelas bukan upaya yang kecil, karena harus melalui usaha merubah topografi sekaligus menghadirkan kekuatan militer secara permanen diwilayah sengketa tersebut, bahkan dengan langkah ini, Tiongkok ingin menegaskan kepada Amerika Serikat untuk tidak ikut campur tangan di wilayah yang menjadi lintas transportasi laut global tersebut.

Perubahan Tiongkok ini bertepatan semakin mundurnya peran Amerika Serikat sebagai penguasa dunia. Kekuatan ekonomi yang luar biasa telah meningkatkan kemampuan militer Tiongkok yang semakin ditakuti global, dan dengan kepemimpinan Xi Jinping yang tegas, maka setapak demi setapak Tiongkok akan mengalahkan Amerika Serikat, walaupun saat ini Tiongkok telah menjadi negara paling berpengaruh di Asia.

Sejak tahun 2015, melalui proyek The “Belt and Road Initiative” (BRI) yang terdiri dari kurang lebih 1.000 proyek yang menghubungkan 64 negara terutama yang berada di jalur sutra dengan Tiongkok. Pembiayaan proyek BRI ini diperkirakan menghabiskan US$ 1 Triliyun, yang berasal dari China Development Bank, China’s “Silk Road Fund,” melalui Asian Infrastructure Investment Bank, dan bank-bank di negara BRICS seperti Brazil, Russia, India, dan Afrika Selatan, termasuk Asian Development Bank. Melalui BRI, wilayah Timur Tengah akan menjadi kuncinya, karena menghubungkan secara geografis Eropa dengan Afrika.

Melalui BRI, Tiongkok diproyeksikan pengaruhnya akan menggusur Amerika Serikat dan Russia. Namun proyek BRI akan menghadapi sejumalah kendala seperti contohnya Mesir, Jordania, Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia terkait langsung perkembangan ekonominya dengan proyek BRI, sehingga hubungan diplomatik Tiongkok dengan negara-negara beraliran Sunni ini meningkat tajam untuk membahas BRI, disisi lain hubungan Tiongkok dengan Iran sebagai negara Syiah yang menjadi musuh utama negara-negara Sunni tersebut juga meningkat, karena wilayah Iran juga masuk dalam jalur BRI.

Oleh karena itu, Tiongkok diprediksi juga mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan politik luar negerinya terkait konflik di Yaman, walaupun pada tahun 2017, Tiongkok mengirimkan kapal perangnya untuk membawa pulang para pekerjanya yang sedang mengerjakan proyek BRI di wilayah Yaman. Beijing menghadapi pilihan sulit terkait Yaman dengan pilihan antara melakukan intervensi militer atau menerima menjadi korban termasuk penghinaan politik (political humiliation). Pada akhirnya, peningkatan kehadiran militer Tiongkok di wilayah Timur Tengah yang sebenarnya untuk pengamanan proyek BRI, akan menjadi “pintu masuk” bagi pemerintahan AS sejak dibawah Trump sampai Presiden AS mendatang untuk menempatkan Tiongkok sebagai pesaing strategis regional beberapa dekade mendatang yang “perlu disingkirkan”.

Sejak tahun 1968, Tiongkok menambahkan dana atau memberikan kredit kepada pemerintah Zambia untuk membangun jalan raya dari lokasi penambangan batubara menuju wilayah pantai Zambia. Sebanyak $ 400 juta kredit untuk mendapatkan keuntungan ekonomi $71 milyar. Pembangunan jalan tersebut membuka pintu bagi investasi Tiongkok untuk terkoneksi dengan wilayah Afrika.

Sejak tahun 2000, perdagangan antara Afrika dengan Tiongkok mencapai $10 milyar, disamping perusahaan Tiongkok juga membangunan perusahaan minyak di Sudan. Sejak tahun 2014, Ekonomi Tiongkok yang mencapai $10.5 triliun telah membuat perusahaan Tiongkok menguasai sektor minyak di 20 negara Afrika.

Perusahaan-perusahaan Tiongkok juga mengembangkan upayanya di Afrika dengan menguasai infrastruktur, manufaktur, telekomunikasi dan pertanian. Langkah ini sebenarnya merupakan langkah ekonomi yang mendalam dan meluas yang meliputi banyak benua, yang merupakan kontradiksi ketika Tiongkok dikritisi telah gagal mewujudkan pemerintahan yang baik dengan menghargai HAM.

Kalangan aktifis di Afrika menilai investor dari Barat masih mau mempekerjakan pekerja dari Afrika namun memiliki profesionalisme dan kemampuan berbisnis, sedangkan perusahaan-perusahaan Tiongkok kebalikannya dimana mereka mendatangkan pekerja dari Tiongkok “menyerbu” Afrika. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah dituduh bertindak brutal terhadap pendukung lokal di Afrika dan perlawanan anti colonial menguat kembali di Afrika.

Afrika sejak pertengahan tahun 1990 adalah pusat impor manufaktur ke Tiongkok yang dibeli secara murah, namun sekarang pedagang-pedagang Tiongkok telah menggantikan importer dan pedagang retail dari Afrika. Warga Tiongkok juga menjual produk pertanian langsung ke wilayah Afrika Barat. Investor Tiongkok sekarang ini ingin menguasai komoditas karet, gula dan tembakau. Sejak awal Mei 2018, Tiongkok telah melunasi hutang luar negeri Nigeria ke Tiongkok sebesar $2.36 milyar, dengan kompensasi dimana barang produksi Tiongkok boleh diperdagangkan di Nigeria.

Hubungan Tiongkok dengan negara-negara Afrika berubah total dimana Tiongkok mengingkari janji politik diplomasinya untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri negara-negara Afrika, namun fakta terselubung menunjukkan banyak campur tangan perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam urusan dalam negeri negara-negara Afrika. Sebagai contoh, intelijen Tiongkok di Afrika melalui perusahaan-perusahaan Tiongkok membentuk “markas besar bernama African Union” dengan tugas melakukan hacker terhadap sistem komputer di wilayah Afrika. Pekerja-pekerja Tiongkok banyak yang bekerja di wilayah Sahel, sebuah wilayah yang dikuasai kelompok teroris, dimana pekerja Tiongkok tersebut menghadapi resiko kematian. Oleh karena itu, melalui misi PBB di Afrika, Tiongkok menempatkan 2.500 polisi dan tentaranya di Afrika. Pertengahan tahun 2017, Tiongkok juga membangun pangkalan militer di Djibouti.

Sekurang-kurangnya terdapat empat fungsi kekuatan militer dalam politik internasional. Pertama, kekuatan militer yang digunakan sebagai prestige power, dimana suatu negara menunjukkan keunggulan militernya untuk dapat menggetarkan lawan.

Kedua, kekuatan militer digunakan sebagai deterrence power atau kekuatan penangkal, yaitu negara meyakinkan lawannya tentang konsekuensi yang akan dihadapi bila memulai peperangan.

Ketiga, kekuatan militer dibangun sebagai kekuatan pertahanan (defensive power), yang bertujuan untuk melindungi diri dari musuh dengan cara bertahan.

Keempat, kekuatan militer digunakan sebagai alat pemaksa (coercive power) atau compellent power, yaitu sebagai kemampuan negara untuk menekan negara lainnya, sehingga dapat mengikuti keinginannya (Jemadu, 2008: 146-147). Oleh karena itu, wajar Tiongkok membuka pangkalan militer di Djibouti, karena wilayahnya strategis dan banyak negara kuat memiliki pangkalan militer disana.

Tiongkok terkait sengketa Laut China Selatan yang merupakan jalur laut paling penting di dunia juga telah melakukan beberapa langkah, dengan Tiongkok membangun sistem misil dan landasan penerbangan untuk pesawat pembom jenis H-6K di wilayah Laut China Selatan. Resiko konfrontasi antara Tiongkok dengan beberapa negara tetangga seperti Vietnam dan Philipina, meskipun kedua negara anggota ASEAN tersebut bukan lawan sepadan bagi militer Tiongkok.

Konfrontasi lebih meluas kemungkinan terjadi antara Tiongkok versus Amerika Serikat di Laut China Selatan, dimana Washington menilai dan melihat bahwa Beijing menunjukkan “perilaku yang membahayakan di Laut China Selatan” yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap perjalanan maritime yang bebas dan terbuka. Beijing melihat isu ini secara berbeda, karena Tiongkok menilai sikap over reaktif Amerika Serikat dan negara lainnya terhadap wilayah yang diakui dalam sejarah kuno Tiongkok.

Le Thi Thu Hang, Jubir Kemenlu Vietnam menegaskan, pihaknya mengutuk kehadiran militer Tiongkok termasuk di Kepulauan Paracel. Latihan militer Tiongkok dengan melibatkan pesawat pemboman strategis berjenis H-6K (yang kemampuannya seimbang dengan kemampuan pesawat Rusia berjenis Russian Tupolev Tu-16), sebuah eskalasi yang serius terkait klaim territorial tersebut. Pernyataan ini dikemukakan Jubir Kemenlu Vietnam untuk pertama kali disebabkan mendaratnya pesawat H-6K di Kepulauan Paracel yang dapat meningkatkan tensi, menyebabkan instabilitas regional dan tidak baik untuk merawat perdamaian dan lingkungan yang kooperatif di Laut Timur. Vietnam menggunakan istilah ‘East Sea’ untuk menyebut Laut China Selatan. Philipina juga mengutuk latihan militer Tiongkok, dengan menyatakan hal tersebut “mendapat perhatian serius” dan ada kemungkinan akan membuat “aksi diplomatik yang terukur”.

Laut Cina Selatan (LCS) merupakan wilayah di kawasan Asia Pasifik yang mengalami berbagai kasus perbatasan maritim. Kasus-kasus tersebut terjadi setidaknya sejak awal abad 20, ketika klaim teritorial mulai diperebutkan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan dua kekuatan kolonial, yaitu Jepang dan Perancis di perairan ini (Vietnam White Paper oleh Ministry of Foreign Affairs,1975:17-18).

Setelah Perang Dunia II, muncul juga persaingan klaim-klaim baru di antara negara-negara yang baru memerdekakan diri di perairan LCS. Salah satu negara yang terlibat dalam sengketa klaim territorial di perairan tersebut adalah Vietnam.

Berdasarkan letak geografisnya, Vietnam merupakan salah satu negara Indocina yang mempunyai garis pantai sepanjang 3,444 kilometer, yang berbatasan langsung dengan LCS (Womack, 2006: 57). Pada lepas pantai Vietnam, terdapat kawasan perairan LCS dan dua kepulauan yang masih menjadi sengketa, yaitu Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Di Kepulauan Spratly, Vietnam memiliki sengketa dengan RRT, Taiwan, Filipina, Malaysia dan Brunei. Sedangkan, di Kepulauan Paracel, Vietnam memiliki sengketa dengan RRT dan Taiwan (Ahira, 2011).

Sengketa perairan di LCS serta sengketa di Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel mengakibatkan tensi keamanan antara Vietnam dengan negara yang mengklaim kedaulatannya atas perairan dan kepulauan tersebut. Keberadaan negara-negara yang mengklaim wilayah kedaulatan Vietnam di LCS merupakan sebuah ancaman eksternal bagi Vietnam. Sebagaimana dikatakan pada National Defense White Paper oleh Departemen Pertahanan Vietnam yang dirilis pada bulan Desember 2009 berbunyi “Concerning the disputes over sovereignty, sovereign rights and jurisdiction over the territories in the East Sea, the complicated developments so far have seriously affected many activities and the maritime economic development of Vietnam (Mengenai Perselisihan kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksi atas wilayah di Laut Timur, perkembangan rumit sejauh ini, berdampak serius pada banyak kegiatan dan pembangunan ekonomi maritim Vietnam (National Defense White Paper dikutip The National Institute for Defense Studies, 2010: 114).

Pernyataan tersebut menunjukan skala sengketa territorial di LCS sudah menjadi ancaman serius bagi ekonomi Vietnam. Dalam menghadapi ancaman tersebut, Vietnam melakukan diplomasi dan berbagai kerjasama pertahanan. National Defense White Paper mengatakan bahwa kerjasama pertahanan merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk mencapai tujuan pertahanan Vietnam.

Oleh karena itu, Vietnam secara aktif berpartisipasi dalam kerjasama pertahanan dan keamanan di regional dan internasional. Pada tingkat bilateral, Vietnam mempromosikan kerjasama militer dengan beberapa negara (The National Institute for Defense Studies, 2010 : 121).

Sebenarnya, Vietnam dengan AS memiliki sejarah konflik pada masa Perang Dingin, khususnya pada periode (1954-1975) (Cuong, Nguyet, Thanh, 2010: 2). Pertikaian tersebut berakhir dengan kemenangan rezim sosialis Vietnam Utara, yang kemudian menyatukan Vietnam Utara dengan Selatan di bawah pemerintahan sosialis. Sejak saat itu, hubungan diplomatik Vietnam dengan AS tidak terjalin selama lebih dari 15 tahun, karena AS memberlakukan sanksi ekonomi dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Vietnam (Babson, 2002: 1).

Membaiknya hubungan bilateral kedua negara diawali pada tahun 1987. Ini dilakukan dengan melalui sebuah kerjasama yang terkait dengan isu POW/MIA (prisoner of war / missing in action). Pada tahun 1991, kedua negara memutuskan untuk memperbaiki hubungan diplomatik secara resmi (Manyin, 2012: 4). Sejak normalisasi hubungan, berbagai kerjasama telah dilakukan dalam berbagai aspek, salah satunya dalam aspek militer.

Kerjasama militer Vietnam dengan AS dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahapan awal yaitu pada periode 1996-1999 yang berfokus pada tiga jenis kerjasama militer, yaitu : konferensi multilateral dan seminar yang diselenggarakan oleh Komando Pasifik AS; kunjungan militer dan kerjasama dalam bidang pencarian dan penyelamatan korban bencana; dan yang terakhir mengenai keamanan lingkungan. Tahapan berikutnya dilakukan pada periode tahun 2000-2004, dimana AS mendorong hubungan kerjasama militer ke arah yang lebih strategis, seperti upaya AS untuk memodernisasi militer Vietnam dan upaya untuk melakukan latihan pertahanan bersama (Jordan, Stern, and Lohman, 2012: 3-4).

Meskipun kemitraan pertahanan ini menguntungkan Vietnam, namun terdapat resiko yang perlu diwaspadai. Kemitraan tersebut dapat menciptakan dampak negatif terhadap hubungan luar negerinya dengan negara lain. Khususnya, ini dikhawatirkan akan mengundang kecurigaan dan menciptakan insecurity bagi RRT dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Kehadiran AS dalam skema pertahanan Vietnam akan mempengaruhi kalkulasi perimbangan kekuatan di LCS, yang ditakutkan dapat meningkatkan tensi keamanan yang ada. Kekhawatiran di atas menjadi kenyataan ketika RRT merespon negative. Peningkatan hubungan kerjasama militer Vietnam dengan AS yang dilakukan pada tahun 2010. Setelah kunjungan Hillary Clinton ke Hanoi pada tahun 2010, RRT menyatakan akan menggunakan kekuatan militer atau sound of cannon untuk menyelesaikan sengketa territorial di perairan LCS.

Selain pernyataan tersebut, RRT meningkatkan intensitas patroli di kawasan tersebut yang mengakibatkan 20 kali penangkapan nelayan Vietnam oleh Angkatan laut RRT di LCS pada tahun 2010 (Veronika, 2012: 6-108).

Hal ini merupakan suatu resiko dan dampak dari hubungan kerjasama militer Vietnam dengan AS. Apabila tidak dikelola dengan tepat, kemitraan Vietnam dengan AS justru dapat memprovokasi perang terbuka di LC.

Dalam responsnya menyikapi hubungan Vietnam-AS, Tiongkok sesuai karakteristiknya selalu “tumpuI” dengan mengatakan “Wilayah Laut China Selatan adalah wilayahnya dan latihan militer adalah hal yang normal, dan pihak-pihak lainnya dilarang untuk mencampurinya”. Jubir Kemenlu Tiongkok, Lu Kang membuat pernyataan khusus ditujukan kepada Amerika Serikat, bahwa Tiongkok akan terus melakukan tindakan/kegiatan militer di wilayah yang disengketakan, Laut China Selata, meskipun hal tersebut akan meningkatkan tensi dan mendestabilisasi wilayah dan menilai langkah Amerika Serikat yang mengirimkan peralatan tempur dan kapal perang dengan melintasi jarak yang ribuan mil ke wilayah Laut China Selatan sebagai ancaman sebenarnya bagi negara lainnya.

Sementara, Vietnam, Philipina dan negara-negara lainnya berusaha menggunakan sistem mahkamah internasional untuk menyelesaikan saling klaim atas Laut China Selatan, Tiongkok melakukan tindakan lainnya. Tiongkok membangun batu karang dan pulau-pulau buatan di wilayah tersebut untuk mendukung landasan terbang pesawat Tiongkok maupun sebagai pelabuhan angkatan laut mereka.

Tiongkok tidak akan meninggalkan kepulauan ini, dan tidak mempedulikan sikap komunitas internasional bahkan tekanan hukum internasional terhadap mereka. Tiongkok telah membangun fasilitas-fasilitas diseputar Kepulauan Spratly, terutama di wilayah selatan Laut China Selatan dengan membangun sistem jamming radar dan YJ-12B anti misil.

Amerika Serikat memperhatikan sengketa Laut China Selatan dengan serius, naun tidak dapat berbuat banyak dan hanya menyerukan diberlakukannya ‘freedom of navigation operations’ (FONOP) melalui perairan yang disengketakan, namun reaksi Tiongkok terkait FONOP malah akan menimbulkan risiko konfrontasi, kejadian-kejadian yang disengaja akan meningkat.

Baik Tiongkok maupun Amerika Serikat yang terlibat perang dagang, namun juga diperkirakan “persaingan militer” diantara kedua negara juga akan meningkat, dimana hal ini disebabkan karena Tiongkok menurut Amerika Serikat terus menambah kemampuan militernya terutama di wilayah Laut China Selatan. Prospek untuk terjadinya konflik militer diantara kedua negara yang menduduki ranking 1 dan 2 kekuatan ekonomi terbesar dunia ini lebih kecil kemungkinannya dibandingkan konflik ekonomi. Meskipun prospek tersebut tidak terjadi dalam waktu dekat ini, namun langkah Tiongkok yang membuat peta dan membuat pulau karang untuk mengembangkan wilayahnya di daerah yang bersengketa ini jelas akan berhadapan dengan peranan Amerika Serikat sebagai pelindung pelayaran global yang dijalankannya sejak tahun 1945, maka kedua kekuatan ini pada akhirnya akan saling merebut wilayah yang sama, mengakibatkan munculnya tensi yang harus diselesaikan secara militer.

Tanggal 19 Agustus 2018, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat NASA Johnson Space Center di Houston Texas, dimana kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kali pemimpin Taiwan ke fasilitas kantor di salah satu negara bagian. Kunjungan ini dapat dinilai sebagai ‘transit stop,’ istilah semantic untuk menutupi adanya pertemuan atau even tertentu. Hal ini menunjukkan adanya perjanjian khusus Amerika Serikat dan Taiwan.

Sangat sulit untuk menghilangkan sensitifitas Tiongkon terkait isu Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen ‘transit stop,’ mirip dengan hal serupa yang dilakukannya ke Los Angeles pada 13 Agustus 2018, yang memprovokasi munculnya respons Tiongkok.

Kunjungan Tsai Ing-wen ke Los Angeles jelas dalam rangka mencari “legitimasi” independensi Taiwan dari Tiongkok. Tiongkok disisi yang lain memandang Taiwan sebagai propinsi mereka, sehingga harus patuh dan mau diawasi oleh Tiongkok.

Tiongkok terus menyuaran sebagai salah satu superpower yang menandingi Amerika Serikat, dengan menggunakan pendekatan lunak dan ekonomi seperti investasi bidang infrastruktur dan pemberian hutang yang diperluas ke berbagai negara di Afrika dan Asia. Juga termasuk keberadaan militer Tiongkok di wilayah air yang secara historis diklaim sebagai wilayah mereka, walaupun ditentang secara hukum internasional. Kepedulian Tiongkok terkait Laut China Selatan sama pentingnya dengan kepedulian mereka terhadap Taiwan.

Ketika Presiden Trump membuat pernyataan positif dengan menyebut “persahabatannya dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dimana kemudian Trump mengaitkannya dengan hubungan secara keseluruhan terutama terkait isu-isu perdagangan. Pada 18 Agustus 2018, Presiden Trump dalam tweetnya menulis “Semuanya dungu karena hanya selama ini memperhatikan Rusia, namun juga harus memperhatikan arah lainnya yaitu Tiongkok”. Secara retorik dan dalam rangka menghormati perdagangan kedua negara, Presiden Trump ingin merubah cara pandang Amerika Serikat terhadap Tiongkok sebagai pesaing ekonomi bukan musuh secara geopolitik.

Pertemuan Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping ditengah-tengah pertemuan pemimpin negara-negara G-20 di Argentina, menunjukkan kedua presiden mempunyai peluang yang sama untuk merubah hubungan Sino-U.S menuju perkiraan yang lebih positif. Laporan awal dari pertemuan G-20 menyebutkan, negara-negara G-20 meminta Amerika Serikat dan Tiongkok untuk “berdamai” dalam perang dagang mereka, dimana Presiden Trump menyetujui untuk sementara menunda pengenaan tariff baru, sedangkan Xi Jinping akan mencari produk-produk Amerika Serikat yang bisa dibeli. Perjanjian ini tidak menggembirakan, karena hubungan ke depan antara Sino-U.S tetap mencekam sebagai efek diberlakukannya sistem internasional.

Hubungan kedua negara memanas ketika Trump menelpon Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan kemudian mentweet dengan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Taiwan.” Bagi negara Tiongkok dan Presiden Xi Jinping, telepon Trump ke Tsai Ing-wen menunjukkan hubungan antara Sino-U.S semakin memburuk, karena telepon tersebut merupakan penghinaan kepada Tiongkok. Baik Trump maupun Xi Jinping saling menyalahkan terkait status hubungan Sino-US, bahkan Trump terlihat kurang menguasai etika diplomatik yang baik ketika menyoal masalah Tiongkok.

Kebijakan “Satu Tiongkok” akan dirasakan sangat berat bagi Xi Jinping untuk menjustifikasi bahwa hubungannya dengan Amerika Serikat dibawah Trump masih kondusif, karena Xi Jinping sendiri memerlukan upaya untuk menyelamatkan wibawa Partai Komunis Tiongkok dan populasi Tiongkok. Upaya damai yang dilakukan Trump dengan Korea Utara juga mengancam Tiongkok yang memperluas pengaruhnya di Asia Timur.

Meskipun sebagai anggota World Trade Organization, banyak laporan menyebutkan Tiongkok sering melakukan “corporate espionage”, tidak menghargai hak properti intelektual dan menerapkan tariff mahal bagi produk luar negeri. Di bawah aturan Xi Jinping, Beijing sangat agresif menerapkan kebijakan luar negerinya. Tiongkok menerapkan Belt and Road Initiative (BRI), membangun pulau buatan di South China Sea, membangun basis militer pertama kali di luar negeri yaitu di Djibouti dan secara efektif berkolaborasi dengan Russia, Iran, dan Bashar Assad dalam perang sipil di Suriah. Kombinasi dari berbagai faktor ini, sangat sulit untuk tidak mengatakan bahwa Tiongkok tidak mencari dominasi pengaruh di tingkat global. Ke depan, pengaruh Tiongkok akan semakin membesar di Asia, Afrika, Amerika Latin dan wilayah lainnya menggusur dominasi pengaruh Amerika Serikat.

*) Penulis adalah alumni Lemhanas RI.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.